PEMANGKASAN suku bunga terbukti memberi efek terhadap kucuran kredit usaha rakyat (KUR). Sepanjang triwulan pertama lalu, sudah Rp 31 triliun yang disalurkan perbankan lewat program pembiayaan khusus pebisnis mikro ini.
Hal tersebut diungkapkan Deputi Bidang Koordinasi Fiskal dan Moneter Kemenko Perekonomian Bobby Hamzah Rafinus. Realisasi Rp 31 triliun itu, kata dia, dicatatkan sejak 1 Januari hingga 7 April 2016. Jumlah tersebut sudah menyentuh 25,8 persen dari Rp 120 triliun yang ditargetkan lembaga penyalur sepanjang tahun ini.
“Pada triwulan selanjutnya, sesuai tren tahun-tahun sebelumnya, realisasi bisa tumbuh lebih cepat,” di Palembang, Sumatra Selatan, Senin (18/4) kemarin.
Bobby meyakini, permintaan KUR dari nasabah pada tiga triwulan mendatang akan lebih tinggi. Hal itu, kata dia, tidak lepas dari manfaat perbaikan iklim usaha dan bisnis hasil kebijakan deregulasi. Di sisi lain, konsumsi masyarakat juga jauh lebih pulih.
Peningkatan permintaan itu juga, lanjutnya, dipicu subsidi bunga dari pemerintah yang membuat bunga kredit KUR turun menjadi 9 persen pada tahun ini, dari 12 persen pada 2015 lalu.
“Subsidi bunga sampai menjadi 9 persen itu sudah terealisasi. Silakan tanya bank-bank (bank penyalur KUR), bukan wacana,” tuturnya.
Untuk mendukung pemberlakuan bunga subsidi 9 persen itu, kata dia, pemerintah mengalokasikan anggaran Rp 10,4 triliun dalam APBN 2016. Dengan subsidi tersebut, Bobby memperkirakan target penyaluran KUR senilai Rp 120 triliun bisa terealisasi, bahkan sebelum akhir tahun.
Namun, kata dia, pemerintah belum berencana menambah alokasi subsidi bunga KUR pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBNP) 2016. Ini dikarenakan, langkah tersebut berisiko memperlebar defisit anggaran, yang dijaga sebesar 2,15 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Bobby melihat pertumbuhan penyaluran KUR ke depannya juga akan dipicu perluasan lembaga penyalur KUR, yang sebelumnya hanya dikuasai segelintir perbankan. Kini, lembaga pembiayaan dan koperasi juga dapat menjadi penyalur KUR.
Hingga 18 April ini, kata Bobby, ada empat perusahaan pembiayaan yang sedang menyelesaikan proses administrasi untuk menjadi penyalur. Proses administrasi itu adalah terkait rekomendasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), memiliki sistem informasi yang terhubung ke lembaga penjamin KUR, serta memiliki sarana Sistem Kredit Informasi Program (SKIP).
Sedangkan realisasi KUR hingga April ini sudah disalurkan enam bank. Di antaranya, Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Mandiri, Bank Sinarmas, Maybank, Bank Pembangunan Kalimantan Barat, dan Bank Pembangunan NTT.
Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri Kemenko Perekonomian Edy Putra Irawady pada kesempatan yang sama, menambahkan, pemerintah juga ingin memeratakan penyaluran KUR ke seluruh wilayah Indonesia. Menurut data statistik Kemenko Perekonomian hingga akhir Maret 2016, realisasi KUR paling banyak di Jawa Tengah sebesar Rp 6 triliun, Jawa Timur Rp 5 triliun, dan Jawa Barat Rp 4,5 triliun.
Sementara penyaluran KUR untuk wilayah Sumatra, lanjutnya, paling tinggi berada di Sumatra Utara dengan realisasi Rp 1,1 triliun. Sedangkan di wilayah Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua, dan Nusa Tenggara, realisasi KUR rata-rata masih berada di bawah Rp 1 triliun. (ant/man/k15)