Pangkas Negosiasi di Mulut Tambang, Harga Batu Bara untuk Pembangkit Bakal Ditetapkan Pemerintah

PRO BISNIS

Rabu, 13 April 2016 07:07

TETAP PERHATIKAN MARGIN: Jika dalam waktu 60 hari perusahaan pembangkit dan produsen pemasok tak menemukan kesepakatan, harga jual batu bara akan ditentukan Dirjen Minerba.(anggi praditha/kp)

BALIKPAPAN - Harga jual batu bara untuk pembangkit listrik mulut tambang akan ditentukan pemerintah. Hal ini dilakukan untuk memangkas proses negosiasi, yang beberapa tahun terakhir menjadi penyumbat pembangunan pembangkit listrik.

Wewenang tersebut akan diberikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba), Bambang Gatot Ariyono. Ketentuan tersebut tertuang dalam Pasal 10 ayat (3) Peraturan Menteri ESDM Nomor 9 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyediaan dan Penetapan Harga Batu Bara untuk Pembangkit Listrik Mulut Tambang, yang diteken 4 April lalu.

Dalam beleid tersebut, Sudirman mengatakan, apabila perusahaan tambang dan perusahaan pembangkit listrik mulut tambang tidak juga memperoleh kesepakatan dalam waktu 60 hari sejak aturan ditetapkan atau sejak dimulainya perundingan, maka Dirjen Minerba berhak menentukan harga tersebut.

“Dirjen akan menetapkan besaran margin perusahaan tambang dengan memerhatikan asas kemanfaatan, keterbukaan, keadilan, dan kepentingan nasional atau daerah,” terang Sudirman dalam aturan tersebut, dikutip Selasa (12/4) kemarin.

Mantan Dirut PT Pindad (Persero) tidak hanya memberikan wewenang kepada anak buahnya untuk memutuskan harga jual komoditas berjuluk emas hitam ini. Sudirman juga menetapkan ambang margin keuntungan perusahaan tambang, dari yang sebelumnya dipatok tetap sebesar 25 persen dari total biaya produksi, seperti yang diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 10 Tahun 2014 sebelumnya, menjadi minimal 15 persen dan maksimal 25 persen dari total biaya produksi dalam aturan terbaru itu.

“Besaran margin ditentukan berdasarkan kesepakatan antara penjual dan pembeli,” ujarnya.

Sudirman juga memasukkan satu komponen baru dalam menghitung biaya produksi batu bara yang akan memengaruhi margin tersebut. Yakni pengangkutan dari lokasi pengolahan ke wilayah stockpile PLTU terkait.

Margin minimal sebesar 15 persen yang ditetapkan Sudirman tersebut, sudah sesuai dengan usulan Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia (APBI) yang sebelumnya meminta Kementerian ESDM menetapkan batas bawah margin batu bara mulut tambang lebih dari 10 persen. “Revisi margin ini untuk melindungi pembeli. Tapi, kami juga minta pemerintah memerhatikan keberlangsungan pelaku usaha tambang,” terang Direktur Eksekutif APBI Supriatna Suhala, Maret lalu.

Meskipun dia menuturkan, produsen batu bara sebenarnya nyaman dengan margin sebesar 25 persen karena mampu melindungi pengusaha di tengah rendahnya harga komoditas. Masalahnya adalah, margin tersebut tidak menguntungkan bagi pembeli, karena dinilai terlalu tinggi. (ant/man/k15)

BERITA TERKAIT

Jarah Minyak, Lima Tewas Terpanggang

<div> <div> <strong>PALEMBANG - </strong>Penjarahan minyak mentah milik PT Elnusa…

Jadi Posisi 3 Terbaik, Garuda Muda Terhindar Ketemu Korsel dan Siap Meladeni Uzbekistan

Mitos Atau Fakta? Bengkuang Dinobatkan Jadi Sayuran Ramah Diabetes, Ini Kadar Gizinya

Hasil Balapan MotoGP India: Marco Bezzecchi Juara, Quartararo Kembali Naik Podium

Timnas U-24 Kalah 0-1 dari Korut namun Berpeluang Lolos ke Fase Gugur

Jokowi Minta Setiap Bulan Ada Groundreaking di IKN Nusantara

10 Rahasia dan Khasiat Cengkih Bagi Kesehatan hingga Kecantikan

Berikut 10 Manfaat Jalan Kaki di Pagi Hari untuk Kesehatan Tubuh

Diduga Memuat Bahan Peledak, Sebuah Kendaraan Meletus Tewaskan 18 Orang hingga 40 Korban Luka

Liverpool vs West Ham, Misi Mustahil The Hammers di Anfield

Atletico Madrid vs Real Madrid: Sejarah Bukan Hantu buat Simeone

PRO BISNIS

BERITA TERKAIT

BACA JUGA

Jarah Minyak, Lima Tewas Terpanggang