Genjot Pajak, Kaltim Tak Mau Lagi Kejar Minerba, Loh..Kenapa...?

PRO BISNIS

Selasa, 12 April 2016 07:01

Melunak lewat Cooperate Tax, Tegas dengan Database

CARI SUMBER LAIN: Harry Gumelar harus kerja ekstra menggenjot penerimaan pajak di Kaltim dan Kaltara, yang dua tahun terakhir lepas target. (RIZKY/KP)

Kerukan batu bara tak bisa lagi diandalkan sebagai sumber pendapatan daerah. Dua tahun berturut-turut, penerimaan pajak lepas target, imbas perlambatan ekonomi global merosotnya harga komoditas dari sektor ini.

BERAT. Kata tersebut muncul dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kaltim-Kaltara, Harry Gumelar, saat Kaltim Post menanyakan outlook penerimaan pajak 2016 di wilayah kerjanya.

“Kita jangan berharap batu bara. Dengan pertumbuhan penerimaan dan targetnya juga semakin besar, kita tidak bisa mengandalkan pajak dari bisnis ini,” katanya.

Tahun ini, Kementerian Keuangan memang menaikkan target penerimaan pajak di Kaltim-Kaltara, sebesar Rp 500 miliar. Beban kerja ditambah, di tengah bisnis batu bara yang menjadi tulang punggung perekonomian, tiarap. Sektor mineral dan batu bara, diketahui berkontribusi sampai 40 persen terhadap penerimaan pajak.

“Real estate, kita coba cari celah di situ. Tapi, ya penjualannya juga turun. Demikian juga migas. Harganya turun, kegiatannya juga ikutan turun. Buruknya lagi, beragam penurunan itu berdampak juga pada sektor pendukungnya,” ungkap dia.

Sehingga, Harry menyebut, prospek penerimaan pajak memang kurang menggembirakan tahun ini. Namun dia menolak, jika DJP Kaltim-Kaltara lempar handuk. Bahkan, dia mengklaim, basis pajak yang lebih besar tengah dibidik.

Adalah kesadaran wajib pajak pribadi maupun badan, yang menjadi sasarannya. Hingga saat ini, kata Harry, baru 40 persen badan maupun pribadi yang terdaftar bayar dan lapor.

“Masih ada sekitar 60 persen yang belum. Jadi kalau dikatakan berat, ya berat. Tapi, peluang masih ada dari basis pajak yang akan kita lebarkan,” terangnya.

Langkah itu memang jalan paling realistis, mengingat sumber pemasukan andalan sudah sulit dikejar. Pada kalangan wajib pajak pribadi, misalnya. Dia menganalogikan, bangkrut atau anjloknya kinerja perusahaan belum tentu berdampak rata terhadap masing-masing penggiatnya. Baik itu si pengusaha maupun tenaga kerja. “Kecuali, memang tata kelola perusahaanya memang salah,” imbuhnya.

Di negara maju, lanjut Harry, pendapatan dan kepatuhan pajak dari badan maupun pribadi dikatakan bisa mencapai 70 persen. Maka, salah satu solusinya adalah, cooperate tax.

“Bisa kita turunkan (besaran pajak), sehingga iklim usaha semakin baik. Kan pemilik perusahaan ujungnya orang pribadi, ujungnya karyawan yang menikmati hasil usaha,” beber dia.

Selain itu, sistem administrasi perpajakan juga akan diperbaiki. Di antaranya, database wajib pajak dan pertukaran data yang lebih dimatangkan.

“Semakin lengkap database, orang enggak berpikiran bohong lagi. Tidak ada tipu-tipu. Kita tingkatkan dengan perbaikan administrasi. Kita harus optimistis,” pungkasnya. (riz/man2/k15)

BERITA TERKAIT

Jarah Minyak, Lima Tewas Terpanggang

<div> <div> <strong>PALEMBANG - </strong>Penjarahan minyak mentah milik PT Elnusa…

Jadi Posisi 3 Terbaik, Garuda Muda Terhindar Ketemu Korsel dan Siap Meladeni Uzbekistan

Mitos Atau Fakta? Bengkuang Dinobatkan Jadi Sayuran Ramah Diabetes, Ini Kadar Gizinya

Hasil Balapan MotoGP India: Marco Bezzecchi Juara, Quartararo Kembali Naik Podium

Timnas U-24 Kalah 0-1 dari Korut namun Berpeluang Lolos ke Fase Gugur

Jokowi Minta Setiap Bulan Ada Groundreaking di IKN Nusantara

10 Rahasia dan Khasiat Cengkih Bagi Kesehatan hingga Kecantikan

Berikut 10 Manfaat Jalan Kaki di Pagi Hari untuk Kesehatan Tubuh

Diduga Memuat Bahan Peledak, Sebuah Kendaraan Meletus Tewaskan 18 Orang hingga 40 Korban Luka

Liverpool vs West Ham, Misi Mustahil The Hammers di Anfield

Atletico Madrid vs Real Madrid: Sejarah Bukan Hantu buat Simeone

PRO BISNIS

Melunak lewat Cooperate Tax, Tegas dengan Database

BERITA TERKAIT

BACA JUGA

Jarah Minyak, Lima Tewas Terpanggang