MANAGED BY:
MINGGU
19 JANUARI
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | LIFESTYLE | KALTARA

UTAMA

Selasa, 22 Maret 2016 10:41
YIHAAAA....Trans Studio Tak ke Mana-Mana, Tetap di Samarinda

Rekomendasi Keluar, Tetap di Samarinda

TENANGKAN PUBLIK KOTA TEPIAN: Wali Kota Samarinda Syaharie Jaang (kanan) dan Chairul Tanjung di Surabaya, Minggu (20/3).(ist)

PROKAL.CO,

SAMARINDA - TransStudio tak akan ke mana-mana. Tetap dibangun di Samarinda. Balikpapan? Mungkin cukup Trans Studio Mini saja. Kepastian itu tergambar dengan bertemunya pemilik CT Corpora, Chairul Tanjung (CT), dengan Wali Kota Samarinda Syaharie Jaang di Surabaya, Minggu (20/3). “Sebagai wali kota, kami siap menyambut dan mengawal kedatangan Chairul Tanjung untuk berinvestasi Trans Studio di Samarinda. Insya Allah, tetap dibangun di Samarinda tidak ke mana-mana,” tegas Jaang.

Menurut Jaang, sebagai kota jasa dan perdagangan terlebih ibu kota provinsi, sudah wajib hukumnya memberikan kemudahan bagi investor yang akan memberikan multiplier effect luas dan besar. “Saya sering katakan, saya sendiri yang akan mengalungkan bunga kepada investor yang akan berinvestasi di Samarinda. Bahkan akan saya jemput ke bandara di Samarinda dan langsung mengalungkannya,” ujar dia.

Kemudahan perizinan, lanjutnya sudah harga mati dan akan mengawal proses perizinan di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (BPPTSP). “Faktanya, ini sudah saya buktikan ketika mengawal pembangunan BIG Mall. Perizinannya kami permudah dan prosesnya saya pantau langsung. Karena apa, ini karena banyak menyerap lapangan pekerjaan. Bahkan mendatangkan Sogo ke Samarinda, tanpa SPPD (Surat Perintah Perjalanan Dinas) saya ketemu owner-nya. Apalagi membangun Trans Studio, akan saya kawal,” paparnya.

---------- SPLIT TEXT ----------

REKOMENDASI

Selain bertemunya Jaang dengan Chairul Tanjung, satu kemajuan muncul dari jalan panjang berliku pembangunan Trans Studio di Samarinda. Komisi II DPRD Kaltim telah mengeluarkan rekomendasi dukungan persetujuan penghapusan aset lahan milik Pemprov Kaltim di eks Hotel Lamin Indah, Jalan Bhayangkara. Lahan itu selanjutnya akan menjadi penyertaan modal bagi Perusahaan Daerah (Perusda) Melati Bhkati Satya (MBS) untuk bekerja sama dengan investor Trans Studio, CT Corpora. Tapi, rekomendasi Komisi II tersebut bukan harga mati dari Karang Paci -- sebutan kantor DPRD. Satu jalan lagi masih mengadang.

Untuk membuat terang lorong gelap wahana bermain dalam ruangan tersebut mesti disetujui lewat rapat paripurna. Forum pengambilan keputusan tertinggi di DPRD itu yang jadi penentu masa depan investasi Rp 1,3 triliun di Samarinda. Bila terus menggantung, tidak menutup kemungkinan Trans Studio benar berpindah ke Balikpapan seperti santer mengemuka belakangan.

Sebuah pertaruhan kepercayaan publik kepada 55 legislator yang notabene wakil rakyat. Ketua Komisi II DPRD Kaltim Edy Kurniawan mengatakan, tugas komisi yang membidangi ekonomi dan keuangan sudah berakhir. Walaupun, memang, tak ditepisnya masih menyisakan pertanyaan dari beberapa anggota dewan.

Terlebih, dugaan gratifikasi yang berproses di Polda Kaltim. Menurutnya, itu dua sisi mata uang yang berbeda antara rekomendasi dukungan dengan proses hukum. Lagi pula, itu terpisahkan. Namun, dengan terbitnya rekomendasi tersebut, selanjutnya menjadi ranah pimpinan untuk menindaklanjuti dukungan itu.

Sore kemarin (21/3), sebelum melayangkan surat rekomendasi kepada pimpinan plus ditembuskan ke sembilan ketua fraksi DPRD, Komisi II melangsungkan rapat internal di lantai dua Gedung E. Rapat finalisasi itu hanya dihadiri Edy Kurniawan, Martinus, dan Ahmad. Selebihnya, tidak ada. Begitu pula, seluruh pimpinan DPRD tak berada di tempat. Walhasil, rencananya surat hanya dititipkan melalui staf pimpinan.

“Secara teknis dan sebagainya (pola kerja sama) akan dibahas lebih lanjut setelah persetujuan keluar. Itu diatur lebih detail dalam perda nanti dan dimasukkan dalam kesepakatan mereka (pola kerja sama MBS-CT Corpora),” terang dia, Senin (21/3). Itu dengan maksud agar gerak komisi teknis tak begitu luas. Sebab, Edy menyadari bagaimanapun tanpa ada persetujuan, tindak lanjut kerja sama bisnis tidak bisa dilakukan.

---------- SPLIT TEXT ----------

Dalam surat rekomendasi tiga lembar yang masih konsumsi internal dan belum bisa dipublikasikan itu disebutnya, turut melampirkan berbagai dokumen sebagai pertimbangan penerbitan dukungan penghapusan aset dan penyertaan modal.

Mulai dari rekomendasi terdahulu dari komisi yang ia pimpin kepada ketua DPRD pada 29 Juli 2015 hingga surat permintaan DPRD yang diteken ketua kepada Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak pada Agustus 2015 untuk melengkapi penilaian lahan 4,09 hektare teranyar. Yang kemudian, pada 26 September 2015 permintaan DPRD itu sudah dipenuhi Pemprov. Termasuk, advis dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kaltim mengenai pola kerja sama.

“Kronologis pembahasan dari tahapan periode lalu (2009-2014) sudah kami baca semua. Pada prinsipnya, sebenarnya yang lalu sudah setuju,” ujarnya. Hanya, saat itu ,urung diparipurna oleh panitia penghapusan aset bentukan DPRD karena terkendala masa bakti yang berakhir. Mereka beralasan tak etis untuk mengesahkan persetujuan di pengujung periode. "Perkara itu bekerja sama dengan pihak mana dilempar ke forum. Kami serahkan mekanismenya kepada pimpinan. Jadi, saya tekankan arti menyetujui komisi II, yaitu mendukung penghapusan aset dan penyertaan modal kepada MBS," tutur politikus PDI Perjuangan itu.

Mengenai opsi penggodokan raperda, dia enggan berbicara terlalu jauh. Sebab, menyalahi aturan karena persetujuan DPRD belum terbit. "Persetujuan DPRD itu akan diikuti perda. Kalau sudah persetujuan, penginnya juga mencantumkan harga penaksiran lahan dan pertimbangan memberikan manfaat bila dikerjasamakan," sebut dia di ruang kerjanya.

Terpisah, Ketua DPRD Kaltim M Syahrun HS mengatakan, begitu surat rekomendasi tersebut sudah di mejanya, tentu akan diproses untuk dijadwalkan ke rapat paripurna. Namun, sebelum ke sana dia berencana akan menggelar rapat pimpinan terlebih dulu. Itu bertujuan saat paripurna dilangsungkan, persetujuan berjalan mulus. "Ketua tidak berhak menentukan sendiri. Nanti saya akan meyakinkan seluruh ketua fraksi. Berharap bisa menerima untuk diparipurnakan. Tidak perlu lagi di-pansus-kan (penggodokan raperda penghapusan aset)," ujar Haji Alung, begitu disapa. Tak ditampiknya, tanpa memerinci fraksi partai apa, ada yang menghendaki dibentuk pansus. Memang dalam penggodokan raperda selama ini melalui pansus.

Tapi, dalam persoalan ini, menurutnya, sudah cukup dengan pembahasan di Komisi II.

Terlebih, politikus Golkar ini menyadari, pembahasan tersebut sudah berlangsung panjang. Jadi, saat paripurna cukup persetujuan dan langsung di-perda-kan. "Kalau ada yang masih ragu, nanti bila perlu Komisi II mempresentasikan," ujarnya. Dia berjanji sepulangnya dari tugas dinas ke luar Kaltim pada Rabu (23/3), akan langsung menindaklanjuti. (ypl/ril/far/k15)

Halaman:

BACA JUGA

Sabtu, 18 Januari 2020 10:03

Diduga Penularan Antraks dari Daerah Lain

JAKARTA- Kementerian Kesehatan kemarin (17/1) mengunjungi Gunung Kidul guna memastikan…

Jumat, 17 Januari 2020 23:00

Banjir Samarinda Cuma Komoditas Politik

SAMARINDA-Gaya komunikasi Wali Kota Syaharie Jaang dalam menyikapi banjir di…

Jumat, 17 Januari 2020 22:00

KLHK Investigasi Tambang Ilegal di IKN

BALIKPAPAN–Kegiatan pertambangan di sekitar lokasi calon ibu kota negara (IKN)…

Jumat, 17 Januari 2020 21:00

Tahu Sumedang yang Tiada Henti Diuji, Efisiensi setelah Tol Beroperasi, Omzet Tersisa 25 Persen

Setelah Bandara APT Pranoto Samarinda, kini Tol Balikpapan-Samarinda yang menggerus…

Jumat, 17 Januari 2020 14:31
Minta Polri Usut Tuntas Masalah ASABRI

Direksi ASABRI Bersikeras Bantah Terjadi Korupsi

JAKARTA– Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyambangi…

Jumat, 17 Januari 2020 11:51
Dari Penerbangan Perdana Susi Air Samarinda-Maratua

Selamat Tinggal Perjalanan Melelahkan ke Surga Pelepas Penat

Pulau Maratua kini hanya berjarak 1 jam 20 menit dari…

Jumat, 17 Januari 2020 11:42

Titik Longsor Bertambah, Penghuni Kuburan Bisa Keluar

Meski hujan yang mengguyur Kota Tepian tengah mereda. Namun, bahaya…

Jumat, 17 Januari 2020 11:26

Sudah Tidak Ada WNI yang Ditawan Abu Sayyaf

JAKARTA - Pemerintah Filipina memenuhi janjinya kepada pemerintah Indonesia. Melalui…

Jumat, 17 Januari 2020 11:21

Kasus Jiwasraya, Kejagung Blokir 84 Aset Tanah Tersangka

JAKARTA-- Setelah mengamankan sejumlah mobil mewah dan motor sejak Rabu,…

Jumat, 17 Januari 2020 11:01

DKPP Resmi Berhentikan Wahyu Setiawan

JAKARTA– Wahyu Setiawan secara resmi diberhentikan secara tetap sebagai komisioner…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers