JAKARTA - Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) menilai rencana pencabutan subsidi solar harus dipertimbangkan secara seksama dengan mekanisme perhitungan yang komprehensif sehingga tidak dilihat hanya karena harga minyak yang turun.
"Rencana pencabutan subsidi solar tersebut harus dipertimbangkan secara seksama hal-hal yang terpengaruh subsidi tersebut seperti daya beli masyarakat dan kemanfaatan dana subsidi di APBN, konversinya akan dikemanakan," kata Wakil Ketua KEIN Arif Budimanta di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Selasa (15/3).
Subsidi solar yang bernilai Rp 1.000 untuk setiap liternya, kata Arif, akan bertalian dengan transportasi publik dan logistik yang terkait erat bersama proses distribusi barang. Karena menyangkut distribusi barang, lanjut dia, artinya berpengaruh pada inflasi karena memengaruhi daya beli masyarakat.
"Jadi jika ingin mencabut subsidi, harus diperhitungkan juga soal inflasinya karena juga terkait ongkos distribusi yang memengaruhi daya beli masyarakat," ucap dia.
Lebih lanjut, dia mengatakan pemerintah juga harus memikirkan relokasi dana subsidi tersebut akan diarahkan ke mana apabila momentum rendahnya harga minyak dunia ini mau dipakai untuk melepas subsidi itu.
"Memang harga tidak akan berbeda karena harga minyak juga sedang rendah, tapi jika tetap akan mencabut subsidi, harus dipikirkan betul karena dana subsidi itu harus dikembalikan ke rakyat, wujudnya apa, apakah peningkatan sarana dan prasarana energi, pengembangan energi terbarukan, itu skenario yang harus diungkapkan pemerintah," ujar dia.
Arif mengatakan pihaknya sendiri sedang melakukan kajian mendalam mengenai pencabutan subsidi tersebut dan mengenai penyesuaian harga yang dijadwalkan akan dilakukan pada akhir April tahun 2016 mendatang.
"Kita sekarang sedang lakukan kajian itu soal pencabutan subsidi solar, serta terkait penyesuaian harga pada akhir April mendatang dengan mempertimbangkan tekanan pada inflasi, daya beli dan realokasi dana subsidi jika opsinya nanti tidak disubsidi sama sekali BBM kita," ucap dia.
Dari informasi yang dihimpun, volume subsidi solar pada tahun 2016 sebesar 16 juta kiloliter, saat ini harga solar subsidi Rp 5.650 per liternya. Dari setiap liter, pemerintah memberi subsidi Rp 1.000 melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Jika subsidi solar dicabut, dana Rp 16 triliun bisa dimanfaatkan untuk program pemerintah yang lain seperti Dana Ketahanan Energi (DKE) untuk menyokong program pengembangan energi baru terbarukan yang ditargetkan memenuhi sekitar 20 persen pada 2025 mendatang. DKE sendiri belum dibentuk dan pemerintah akan menyampaikan skema pendanaannya saat pembahasan perubahan APBN 2016 pada April nanti.(ant/tom/k15)