MANAGED BY:
SABTU
05 DESEMBER
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | LIFESTYLE | KALTARA

KOLOM PEMBACA

Kamis, 13 Agustus 2015 07:22
“Mobil” Ekonomi RI di Tengah Kemacetan, Injak Gas atau Rem?

PROKAL.CO,

CATATAN: REZA KHUMAINI
(Pemerhati Masalah Ekonomi,  BNI Life - Financial Advisor)
 
BANK Indonesia (BI) secara independen mengendalikan kebijakan moneter (keuangan) berdasar Undang-Undang No 23 Tahun 1999, yang Bank Indonesia (BI) menjadi lembaga independen dan memiliki otoritas tunggal, bebas dalam mengambil dan melaksanakan kebijakan tanpa pengaruh dan intervensi dari pemerintah maupun pihak lainnya.  

Instrumen utama yang dimiliki Bank Indonesia (BI), yaitu suku bunga BI (BI Rate). Kebijakan menaikkan BI Rate tujuannya sebagai pengendali laju inflasi/kenaikan harga, pemilik modal akan menahan untuk melakukan investasi (perlambatan ekonomi – penurunan inflasi). Begitu pula sebaliknya, penurunan BI Rate berarti mendorong pertumbuhan ekonomi/investasi.

Instrumen lain yang tak kalah pentingnya adalah Bank Indonesia (BI) memiliki kewenangan untuk melakukan intervensi ke pasar (menjual dolar dan membeli rupiah) dalam hal pengendalian fluktuasi nilai tukar dalam jangka pendek melalui cadangan devisa yang dimiliki. Dari kewenangan ini jelas sekali bahwa “rem” keuangan (kebijakan moneter) ada di Bank Indonesia (BI).

Pemerintah sebagai pemegang kebijakan fiskal (penerimaan dan pengeluaran negara/APBN) pasti mempunyai keinginan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang akan mempunyai dampak luas terhadap peningkatan daya beli masyarakat, investasi, lapangan kerja.

Perlambatan ekonomi seperti sekarang tentu akan memberi dampak “pencitraan buruk” bagi pemerintah. Kita percaya bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkualitas pasti menjadi cita-cita setiap pemerintahan di Indonesia, siapa pun pemimpinnya.

Dalam kebijakan makro ekonomi, selalu ada skala prioritas, sebagai contoh jika pertumbuhan ekonomi digenjot/ditingkatkan, maka tentu akan berdampak terhadap peningkatan inflasi (harga-harga).

Pertanyaan yang mendasar saat ini adalah kenapa kebijakan fiskal (pemerintah) & moneter (Bank Indonesia) tidak sinkron? Pemerintah menggenjot pertumbuhan ekonomi melalui APBN, kemudahan birokrasi dan stimulus fiskal. Sedangkan BI memperlambat dengan menaikkan suku bunga dan mempertahankannya sampai dengan sekarang. Kebijakan yang tidak sinkron ini tentu cukup membebani masyarakat.

Kita tentu masih harus memiliki pandangan positif dan berharap bahwa BI melakukan “rem” melalui BI Rate di tengah perlambatan ekonomi dunia yang masih dalam tahap pemulihan walaupun berdampak terhadap ekspor, utang luar negeri pemerintah maupun swasta yang jatuh tempo lebih besar dari sebelumnya sejak 2013 - 2015.

Cukup besarnya investasi asing yang masuk melalui pasar modal (indirect investment), saat ekonomi Amerika, Eropa sudah mulai membaik (keluar dari krisis) mereka dengan mudah dapat menarik dananya kembali ke negaranya, kedua faktor ini juga berkontribusi terhadap pelemahan nilai tukar rupiah (arus uang keluar).

Bisa jadi sangat berisiko jika pemerintah menginjak "gas di tengah kemacetan” tanpa dikendalikan oleh "remnya” BI. Kondisi kebijakan seperti ini pernah membuat Amerika Serikat terkena krisis pada tahun 2008.

Pastinya Bank Indonesia memiliki pertimbangan yang cukup matang dalam menaikkan BI Rate 7,5 persen dan kemudian mempertahankannya sampai dengan saat ini.

Aspek yang masih bisa menopang dengan kondisi yang sulit saat ini, yaitu kita masih menaiki “mobil balap”, fundamental ekonomi kita sudah sangat jauh lebih baik, berdasar data tahun 2012 GDP (Gross Domestik Produk) kita 54 persen dari konsumsi rumah tangga, investasi (PMBT) 33 persen, sisanya 12 persen ditopang dari belanja pemerintah dan ekspor-impor. Kondisi ini tidak jauh berbeda sampai tahun 2014 kecuali terjadinya perlambatan konsumsi di sektor otomotif. Selain itu, perbankan Indonesia sudah jauh lebih sehat dibanding tahun 1998.

Kondisi lainnya di luar ekonomi, yaitu kegaduhan politik yang terjadi pada tahun 2014 juga membuat investor ragu-ragu dalam melakukan investasi. Tetapi dengan mulai membaiknya kondisi politik, penurunan inflasi inti secara year on year turun dari Juni sebesar 5,04 persen menjadi 4,86 persen pada bulan Juli 2015 menurut BPS, kita patut optimistis bahwa “gas” yang diinjak pemerintah melalui proyek-proyek infrastruktur akan didukung BI dengan mulai menahan diri untuk menginjak “rem” (menurunkan suku bunga BI). (lhl/*/k15)
 


BACA JUGA

Jumat, 04 Desember 2020 14:31

Kepemimpinan Kiai di Pondok Pesantren

Oleh: Muhammad Zaibi Kandidat Doktor Manajemen Pendidikan   Kepemimpinan adalah…

Jumat, 04 Desember 2020 14:30

Mengasah Komunikasi para Siswa “Istimewa”

Oleh: Ari Fajar Ani, MPd (Fasilitator Daerah Tanoto Foundation)  …

Kamis, 03 Desember 2020 13:04

Insiden Salah Tik dan Kualitas Legislasi

Oleh: Adam Setiawan, S.H., M.H Dosen Fakultas Hukum Universtias 17…

Kamis, 03 Desember 2020 10:08

Antara OTT dan OT-OT

Oleh: Harihanto (Guru Besar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik…

Selasa, 01 Desember 2020 10:39

Belajar dan Bermain Monopoli PPKn

Oleh: Siti Sulistyani, S.Pd Guru SMK Negeri 6 Samarinda  …

Senin, 30 November 2020 11:00

Menyelami (Keterbukaan) Informasi Publik

Oleh : Imran Duse   Tiga pekan berselang sejak Wakil…

Jumat, 27 November 2020 15:36

Antikorupsi Dua Umar

Bambang Iswanto Dosen Institut Agama Islam Negeri Samarinda    …

Rabu, 25 November 2020 13:43
Refleksi Hari Guru 2020

Apakah Peran Guru Akan Tergeser di Era Revolusi Industri 4.0?

Oleh: Kartini Hilmatunnida (Guru SMP 6 Bontang) Brad Henry mengatakan,…

Rabu, 25 November 2020 13:33

Semangat Baru di Hari Guru

Hetifah Sjaifudian Wakil Ketua Komisi X DPR   HARI Guru…

Sabtu, 21 November 2020 20:21

Perbedaan Naga Barat dan Naga Timur

Oleh : FA Yudhistira Yogapratama Mahasiswa Prodi Sejarah Universitas Airlangga …
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers