MANAGED BY:
KAMIS
29 JULI
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | LIFESTYLE | KALTARA
Sabtu, 28 Februari 2015 08:04
Sanksi Politik Uang UU Pilkada Perlu Detail Pasal Diskualifikasi Calon

PROKAL.CO,

JAKARTA – Ketentuan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (UU Pilkada) berdasar revisi UU Nomor 1 Tahun 2015 telah mengatur sanksi pembatalan pasangan calon yang terbukti terlibat politik uang. Namun, aturan di pasal 47 UU Pilkada tersebut perlu ditindaklanjuti secara teknis di dalam peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) maupun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

”Perlu dibuat aturan teknis apabila ditemukan money politics dalam proses pilkada karena di undang-undangpayungnya tidak terlalu mendetail,” tutur Lukman Edy di gedung DPR, Jakarta, kemarin (27/2).

Wakil ketua Komisi II DPR itu menyatakan, hasil revisi UU Pilkada sudah melakukan perubahan terkait sanksi politik uang. Calon bisa didiskualifikasi kalau ditemukan bukti dia menerima atau terlibat politik uang. Ketentuan tersebut tercantum dalam rangkaian pasal 47 UU Pilkada hasil perubahan UU 1/2015 yang mencakup enam pasal. ”Kalau pasangan calon didiskualifikasi, undang-undang juga mengatur parpol pengusung juga didiskualifikasi,” ujarnya.

Lukman menyebut aturan sebelumnya tidak secara eksplisit mengatur sanksi itu. Akibatnya, tidak pernah ada perkara yang disebabkan politik uang yang kemudian membatalkan pencalonan dalam pilkada. ”Kalaupun (pasangan calon) menang, ya membatalkan. Kalau kemenangannya itu terbukti ada money politics,” tegasnya.

Karena di UU Pilkada yang baru mekanisme diskualifikasi belum diatur, tugas KPU dan Bawaslu mengaturnya secara teknis. Misalnya, dibuat sejumlah persyaratan lampiran bukti-bukti yang bisa membuktikan terjadinya politik uang. KPU bisa membuat aturan awal, kemudian diturunkan lebih teknis lagi oleh Bawaslu. ”Kita minta dalam dua bulan ini KPU membuat aturan bagaimana caranya. Sampai menjelang Juni,” tandasnya.

Sementara itu, Ketua Komisi II DPR Rambe Kamarul Zaman mengatakan, rapat konsultasi dengan penyelenggara pilkada akan langsung digelar begitu masa reses selesai. ”Pekan pertama langsung kami agendakan agar lebih cepat menyusun PKPU (peraturan KPU),” ujarnya. Sehingga paling lambat pertengahan April peraturan teknis yang ada sudah bisa disosialisasikan.

Rapat konsultasi itu tidak hanya melibatkan KPU, namun juga Bawaslu. Menurut Rambe, selain aturan teknis, yang harus disiapkan untuk pilkada adalah SDM penyelenggara. ”Misalnya Bawaslu, juga harus segera membentuk panwas yang ad hoc di tingkat kabupaten,” tuturnya.

Halaman:
loading...

BACA JUGA

Kamis, 11 Oktober 2012 13:00

Edisi Ketiga UKW Luluskan 23 Wartawan KPG

<div> <div> <strong>BALIKPAPAN</strong> &ndash; Uji Kompetensi Wartawan…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers