MANAGED BY:
RABU
26 JANUARI
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | LIFESTYLE | KALTARA
Sabtu, 28 Februari 2015 08:04
Sanksi Politik Uang UU Pilkada Perlu Detail Pasal Diskualifikasi Calon
JAKARTA – Ketentuan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (UU Pilkada) berdasar revisi UU Nomor 1 Tahun 2015 telah mengatur sanksi pembatalan pasangan calon yang terbukti terlibat politik uang. Namun, aturan di pasal 47 UU Pilkada tersebut perlu ditindaklanjuti secara teknis di dalam peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) maupun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

”Perlu dibuat aturan teknis apabila ditemukan money politics dalam proses pilkada karena di undang-undangpayungnya tidak terlalu mendetail,” tutur Lukman Edy di gedung DPR, Jakarta, kemarin (27/2).

Wakil ketua Komisi II DPR itu menyatakan, hasil revisi UU Pilkada sudah melakukan perubahan terkait sanksi politik uang. Calon bisa didiskualifikasi kalau ditemukan bukti dia menerima atau terlibat politik uang. Ketentuan tersebut tercantum dalam rangkaian pasal 47 UU Pilkada hasil perubahan UU 1/2015 yang mencakup enam pasal. ”Kalau pasangan calon didiskualifikasi, undang-undang juga mengatur parpol pengusung juga didiskualifikasi,” ujarnya.

Lukman menyebut aturan sebelumnya tidak secara eksplisit mengatur sanksi itu. Akibatnya, tidak pernah ada perkara yang disebabkan politik uang yang kemudian membatalkan pencalonan dalam pilkada. ”Kalaupun (pasangan calon) menang, ya membatalkan. Kalau kemenangannya itu terbukti ada money politics,” tegasnya.

Karena di UU Pilkada yang baru mekanisme diskualifikasi belum diatur, tugas KPU dan Bawaslu mengaturnya secara teknis. Misalnya, dibuat sejumlah persyaratan lampiran bukti-bukti yang bisa membuktikan terjadinya politik uang. KPU bisa membuat aturan awal, kemudian diturunkan lebih teknis lagi oleh Bawaslu. ”Kita minta dalam dua bulan ini KPU membuat aturan bagaimana caranya. Sampai menjelang Juni,” tandasnya.

Sementara itu, Ketua Komisi II DPR Rambe Kamarul Zaman mengatakan, rapat konsultasi dengan penyelenggara pilkada akan langsung digelar begitu masa reses selesai. ”Pekan pertama langsung kami agendakan agar lebih cepat menyusun PKPU (peraturan KPU),” ujarnya. Sehingga paling lambat pertengahan April peraturan teknis yang ada sudah bisa disosialisasikan.

Rapat konsultasi itu tidak hanya melibatkan KPU, namun juga Bawaslu. Menurut Rambe, selain aturan teknis, yang harus disiapkan untuk pilkada adalah SDM penyelenggara. ”Misalnya Bawaslu, juga harus segera membentuk panwas yang ad hoc di tingkat kabupaten,” tuturnya.

Dengan adanya revisi, menurut Rambe, tahapan bisa disederhanakan sehingga memberikan ruang yang lebih lega bagi KPU untuk bekerja. April hingga Juli bisa digunakan untuk konsolidasi penyelenggara pilkada sekaligus sosialisasi tahapan kepada masyarakat.

Kemudian, tahapan pendaftaran calon bisa dimulai Juli, bergantung perhitungan KPU. Selama sebulan KPU bisa memverifikasi sekaligus menerima masukan dari masyarakat. Kemudian, Oktober atau November bisa digunakan sebagai masa kampanye. Namun, dia berpesan agar waktu kampanye dibatasi. ”Jangan terlalu panjang masa kampanyenya,” lanjut dia.

Di tempat terpisah, Komisioner KPU Arief Budiman menjelaskan, kesepuluh draf PKPU hasil revisi UU 1/2015 terus dimatangkan. Konsultasi nanti tidak hanya dilakukan dengan DPR maupun pemerintah. ”Kami akan melakukan uji publik terhadap PKPU yang sudah kami buat,” ujarnya. Baru kemudian PKPU tersebut diundang-undangkan. (jpc)

 


BACA JUGA

Rabu, 26 Januari 2022 13:07

Di HUT Radar Banjarmasin, Bertabur Doa dan Keberkahan

Momen Hari Ulang Tahun (HUT) ke-21 Radar Banjarmasin dilaksanakan secara…

Selasa, 25 Januari 2022 13:19

Bentrok Dua Kelompok Warga di Sorong, 18 Orang Tewas

Polri langsung bergerak melakukan penyelidikan dan penyidikan terkait dengan bentrok dua…

Selasa, 25 Januari 2022 13:15
Pagi sampai Sore Dipekerjakan, Malamnya Dikerangkeng

Diduga Ada Perbudakan di Rumah Bupati Langkat

 Polisi boleh menengarai penjara di rumah pribadi bupati nonaktif Langkat,…

Selasa, 25 Januari 2022 12:55

Azis Dituntut 4 Tahun 2 Bulan, ICW Sebut Terlalu Ringan

JAKARTA – Mantan Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin dituntut hukuman…

Selasa, 25 Januari 2022 10:39

Minta RUU TPKS Dibahas di Baleg

RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) sudah disahkan menjadi usulan…

Selasa, 25 Januari 2022 10:37

TNI Bentuk Puluhan Satuan Baru

JAKARTA - Melalui Surat Keputusan Jabatan Nomor 66/I/2022 bertanggal 21…

Senin, 24 Januari 2022 15:03

Diteriaki Curi Mobil, Lansia 80 Tahun Dikeroyok Lalu Tewas

Peristiwa penganiayaan menimpa seorang lansia berinisial HM, 80. Dia tewas…

Sabtu, 22 Januari 2022 20:40

Dua Pasien Konfirmasi Omicron Meninggal Dunia

JAKARTA-Kementerian Kesehatan mencatat dua kasus konfirmasi Omicron meninggal dunia. Kedua…

Sabtu, 22 Januari 2022 10:59

Bangun Jembatan TNI Diserang Teroris TPNPB-OPM, Satu Prajurit Gugur, Tiga Orang Luka-luka

JAYAPURA-Aksi penyerangan yang dilakukan kelompok TPNPB-OPM terhadap aparat TNI kembali…

Sabtu, 22 Januari 2022 10:48

Tes Antropometri dan HB Jadi Syarat Nikah

JAKARTA – Genderang perang terhadap stunting sudah ditabuh pemerintah. Tak…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers