MANAGED BY:
JUMAT
15 NOVEMBER
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | LIFESTYLE | KALTARA
Sabtu, 28 Februari 2015 08:04
Sanksi Politik Uang UU Pilkada Perlu Detail Pasal Diskualifikasi Calon

PROKAL.CO, v>

JAKARTA – Ketentuan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (UU Pilkada) berdasar revisi UU Nomor 1 Tahun 2015 telah mengatur sanksi pembatalan pasangan calon yang terbukti terlibat politik uang. Namun, aturan di pasal 47 UU Pilkada tersebut perlu ditindaklanjuti secara teknis di dalam peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) maupun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

”Perlu dibuat aturan teknis apabila ditemukan money politics dalam proses pilkada karena di undang-undangpayungnya tidak terlalu mendetail,” tutur Lukman Edy di gedung DPR, Jakarta, kemarin (27/2).

Wakil ketua Komisi II DPR itu menyatakan, hasil revisi UU Pilkada sudah melakukan perubahan terkait sanksi politik uang. Calon bisa didiskualifikasi kalau ditemukan bukti dia menerima atau terlibat politik uang. Ketentuan tersebut tercantum dalam rangkaian pasal 47 UU Pilkada hasil perubahan UU 1/2015 yang mencakup enam pasal. ”Kalau pasangan calon didiskualifikasi, undang-undang juga mengatur parpol pengusung juga didiskualifikasi,” ujarnya.

Lukman menyebut aturan sebelumnya tidak secara eksplisit mengatur sanksi itu. Akibatnya, tidak pernah ada perkara yang disebabkan politik uang yang kemudian membatalkan pencalonan dalam pilkada. ”Kalaupun (pasangan calon) menang, ya membatalkan. Kalau kemenangannya itu terbukti ada money politics,” tegasnya.

Karena di UU Pilkada yang baru mekanisme diskualifikasi belum diatur, tugas KPU dan Bawaslu mengaturnya secara teknis. Misalnya, dibuat sejumlah persyaratan lampiran bukti-bukti yang bisa membuktikan terjadinya politik uang. KPU bisa membuat aturan awal, kemudian diturunkan lebih teknis lagi oleh Bawaslu. ”Kita minta dalam dua bulan ini KPU membuat aturan bagaimana caranya. Sampai menjelang Juni,” tandasnya.

Sementara itu, Ketua Komisi II DPR Rambe Kamarul Zaman mengatakan, rapat konsultasi dengan penyelenggara pilkada akan langsung digelar begitu masa reses selesai. ”Pekan pertama langsung kami agendakan agar lebih cepat menyusun PKPU (peraturan KPU),” ujarnya. Sehingga paling lambat pertengahan April peraturan teknis yang ada sudah bisa disosialisasikan.

Rapat konsultasi itu tidak hanya melibatkan KPU, namun juga Bawaslu. Menurut Rambe, selain aturan teknis, yang harus disiapkan untuk pilkada adalah SDM penyelenggara. ”Misalnya Bawaslu, juga harus segera membentuk panwas yang ad hoc di tingkat kabupaten,” tuturnya.

Dengan adanya revisi, menurut Rambe, tahapan bisa disederhanakan sehingga memberikan ruang yang lebih lega bagi KPU untuk bekerja. April hingga Juli bisa digunakan untuk konsolidasi penyelenggara pilkada sekaligus sosialisasi tahapan kepada masyarakat.

Kemudian, tahapan pendaftaran calon bisa dimulai Juli, bergantung perhitungan KPU. Selama sebulan KPU bisa memverifikasi sekaligus menerima masukan dari masyarakat. Kemudian, Oktober atau November bisa digunakan sebagai masa kampanye. Namun, dia berpesan agar waktu kampanye dibatasi. ”Jangan terlalu panjang masa kampanyenya,” lanjut dia.

Di tempat terpisah, Komisioner KPU Arief Budiman menjelaskan, kesepuluh draf PKPU hasil revisi UU 1/2015 terus dimatangkan. Konsultasi nanti tidak hanya dilakukan dengan DPR maupun pemerintah. ”Kami akan melakukan uji publik terhadap PKPU yang sudah kami buat,” ujarnya. Baru kemudian PKPU tersebut diundang-undangkan. (jpc)

 
loading...

BACA JUGA

Jumat, 15 November 2019 13:13

Penerima PKH Terindikasi Belum Terima KIP

JAKARTA -- Pembagian Kartu Indonesia Pintar (KIP) belum merata. Ada…

Kamis, 14 November 2019 12:07
In Memoriam Djaduk Ferianto

Balasan Indah untuk Pembuat Keramaian

Padepokan Seni Bagong Kussudiardja (PSBK) ramai sekali kemarin (13/11). Orang-orang…

Kamis, 14 November 2019 11:16

Gempa Ambon Sudah Berlangsung 47 Hari

JAKARTA- Aktivitas gempa masih terdeteksi hingga menimbulkan kerusakan bangunan. Pascagempa…

Kamis, 14 November 2019 10:51

Sudah Mau Nikah, Anak "Dicicipi" Bapaknya Sendiri

KABUPATEN – Nasib SDL, 14, perempuan asal Desa Pucang Sari,…

Rabu, 13 November 2019 13:37

Polisi Olah TKP Aksi Bom Bunuh Diri di Polrestabes Medan

MEDAN-Tim gabungan dari Polrestabes Medan dan Direktorat Reskrimum Polda Sumut…

Rabu, 13 November 2019 12:25

Cerita Atlet Renang Difabel Laura Aurelia Dinda Sekar Devanti

Menjadi peraih emas di ajang ASEAN Para Games 2017 mengubah…

Rabu, 13 November 2019 11:40

Penelitian Mahasiswa Ini, Kedondong Jadi Anti-Kudis dan Gatal-Gatal

Tidak hanya dimanfaatkan buahnya saja, pohon kedondong yang hidup di…

Rabu, 13 November 2019 11:36

Anak Menteri Kirim Surat Tak Bisa Penuhi Panggilan KPK

JAKARTA- Anak Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Yasonna…

Rabu, 13 November 2019 11:34

Indonesia Mau Beli Pesawat Angkut Militer Berkapasitas Besar

JAKARTA– Pemerintah berencana membeli pesawat angkut berkapasitas besar. Tawaran dari…

Rabu, 13 November 2019 11:32

WASPADA..!! Hujan Lebat dan Angin Kencang Masih Terjadi Sepekan Kedepan

BLORA– Setelah Kabupaten Bojonegoro pada Sabtu lalu, hujan lebat disertai…

Mau Kabur, Kedua Kaki Gembong Curanmor Dibikin Pincang

Tak Kuat Naik, Dipaksa, Begini Dah Jadinya....

Jalan Utama Diportal, SMP 38 Bikin Jalan Baru

Diintai Dua Pekan, Pengedar Lawas Akhirnya Ditangkap

Jembatan Mahakam IV Bakal Cantik Wal..!! Begini Rencananya Pencahayaannya...

Kabel Rumah Sakit Islam Dicuri di Siang Bolong

PASTI DAH..!! Perceraian Didominasi Faktor Perselingkuhan

Masih Ada Rumah Tak Layak

Meski Hujan, si Jago Merah Tetap Mengamuk

Usulkan Rp 3 Miliar untuk PJU
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia.
*