TANA PASER – Pelabuhan bongkar muat batu bara Teluk Adang Kabupaten Paser, menjadi salah satu dari 14 pelabuhan besar batu bara yang akan ditetapkan sebagai pelabuhan utama bongkar muat di Indonesia.
Rencana penunjukan 14 pelabuhan khusus batu bara ini sebagai langkah pemerintah menekan aksi penyelundupan dan meningkatkan pendapatan negara dengan menertibkan pengangkutan batu bara di wilayah Kalimantan dan Sumatra.
Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM Sukhyar saat dihubungi media ini mengatakan, selain pelabuhan Teluk Adang Paser, untuk wilayah Kaltim beberapa pelabuhan besar juga ditunjuk, di antaranya Pelabuhan Teluk Balikpapan, Berau, dan Maloy. Untuk Kalimantan Selatan, di antaranya Pelabuhan Tobaneo, Pulau Laut, Sungai Danau, dan Batu Licin.
Sementara dari pulau Sumatra yaitu Pelabuhan Aceh, Padang Bay, Riau Bay, Jambi Bay, Bengkulu Port, Tanjung Apiapi, dan Tarahan. “Draf sudah selesai. Rencananya ada 14 pelabuhan yang ditetapkan. Tujuh di Kaltim dan tujuh di Sumatra,” kata Sukhyar.
Diuraikan, Ditjen Minerba sudah melakukan pendataan pelabuhan yang selama ini dipakai untuk aktivitas bongkar muat batu bara. “Pelabuhan bongkar muat batu bara di Indonesia sebanyak 170 pelabuhan. Baik berskala besar maupun skala kecil,” kata dia.
Ditambahkan, kegiatan bongkar muat batu bara nantinya hanya melalui pelabuhan yang telah ditetapkan pemerintah. “Perjanjian kerja sama antara pelaku usaha dan pengelola pelabuhan dilakukan secara business to business,” jelasnya.
Terkait rencana regulasi baru ini, sejumlah pengusaha batu bara yang ada di Paser masih belum merespons rencana kebijakan ini. Hal ini karena masih belum adanya sosialisasi. Namun, jika menjadi keharusan, pengusaha siap menjalankan sesuai regulasi yang ditetapkan pemerintah.
“Apapun hasilnya, kami berharap kebijakan ini tak terlalu membebani pengusaha, karena usaha batu bara ada pasang-surutnya,” kata salah satu pengusaha batu bara Paser yang enggan dikorankan namanya.
Sementara itu, sejumlah warga yang berada di seputar perairan Teluk Adang meminta agar rencana ini bisa memberikan efek positif bagi perekonomian warga. “Yang kami harapkan bisa memberi dampak langsung bagi kehidupan masyarakat. Warga lokal tak hanya sebagai penonton hasil bumi daerahnya dikirim ke luar tanpa memberi efek meningkatnya perekonomian warga,” kata Syamsir, warga Kuaro. (nan/waz/k8)