MANAGED BY:
SELASA
13 NOVEMBER
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | CELOTEH | MASKULIN

UTAMA

Rabu, 22 Januari 2014 10:06
Rugi Miliaran karena Gugatan Campur Aduk

Pemkot Lawan MA, Ajukan PK Sengketa Bandara

PROKAL.CO, v>

SAMARINDA - Sengketa kontrak pembangunan Bandara Samarinda Baru (BSB), antara Pemkot Samarinda melawan PT Nuansa Cipta Realtindo berbuntut panjang. Setelah kalah di Mahkamah Agung (MA), pemkot menyatakan akan menempuh upaya hukum luar biasa, yakni peninjauan kembali (PK). Mereka tak rela membayar Rp 137,5 miliar kepada kontraktor yang tak selesai membangun proyek bandara tersebut.

Namun sebelum ke sana, pertanyaan mendasar yang harus dicermati adalah, kenapa Pemkot Samarinda bisa kalah beruntun di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) hingga MA? Padahal, cukup banyak yang diberikan kuasa untuk menangani perkara tersebut.

Yakni selain Sekretaris Kota (Sekkot) Zulfakar Noor, terdapat mantan Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Samarinda Supriyadi Semta, dan jajaran Bagian Hukum Setkot Samarinda. Bahkan, pemkot juga menggunakan jasa Jaksa Pengacara Negara (JPN).

Sementara pihak lawan diketahui didampingi pakar hukum tata negara, Yusril Ihza Mahendra.

 Terlepas siapa di balik kedua pihak yang bersengketa itu, dalam salinan putusan MA yang diperoleh Kaltim Post terurai penyebab kekalahan pemkot.
Semua berawal dari surat perjanjian kerja atau kontrak pembangunan BSB di Sungai Siring, antara Dishub atas nama Pemkot Samarinda dengan NCR. Yakni, surat (pihak pertama) Nomor 854/Udara/Dishub-KS/XI/2007 dan surat (pihak kedua) Nomor 062/NCR-Kontr./XI-07 yang ditandatangani pada 26 November 2007.

Dalam perkembangannya, NCR menilai pemkot wanprestasi (ingkar janji) karena tidak membayar utang Rp 137,5 miliar lebih. Sementara pemkot beralasan tidak mau bayar karena mengacu pada hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yang menyebut kontrak dengan NCR menyalahi ketentuan.

Sengketa tersebut kemudian diadukan NCR ke BANI dan menang. Pemkot pun sudah memanfaatkan kesempatan melakukan perlawanan sebagaimana diatur dalam UU nomor 30/1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Ketentuan ini berbeda dalam koridor gugatan hukum acara perdata biasa (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata). Perbedaan mencolok, yaitu vonis pengadilan atas permohonan pembatalan putusan arbitrase harus ditetapkan dalam jangka 30 hari, terhitung sejak permohonan itu diterima. Terhadap putusan tersebut dapat diajukan permohonan banding langsung kepada MA, dan MA harus memberikan putusan dalam waktu 30 hari. Ketentuan itu juga menjelaskan, untuk pembatalan suatu dokumen harus diajukan dalam bentuk gugatan dengan menerapkan hukum acara perdata biasa.

Sedangkan yang terjadi dalam sengketa pemkot melawan NCR, setelah kalah di BANI Pemkot melakukan perlawanan dengan mengajukan permohonan pembatalan putusan ke Pengadilan Negeri (PN) Samarinda. Tetapi permohonan tersebut ditolak seluruhnya oleh PN, kemudian pemkot menempuh upaya hukum banding langsung ke MA. Namun lagi-lagi kalah, MA menyatakan permohonan banding pemkot tidak dapat diterima karena melampaui tenggang waktu 14 hari yang diberikan.

Selain itu, alasan-alasan permohonan pembatalan putusan arbitrase yang diutarakan pemkot dinilai, mencampuradukkan antara konstruksi permohonan dan gugatan.

Pada Pasal 70 UU Nomor 30/1999 menyatakan, putusan arbitrase dapat diajukan pembatalan sepanjang menyangkut dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dinyatakan palsu. Hal lain yang bisa menjadi dasar mengajukan pembatalan, ketika setelah putusan ditemukan dokumen baru yang menentukan. Semisal disembunyikan oleh pihak lawan, atau putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan salah satu pihak yang bersengketa.

Sementara dalil-dalil yang dikemukakan pemkot terkait tidak sahnya kontrak dengan NCR, tidak didukung fakta hukum. Yakni, tidak ada putusan pengadilan pidana yang menyatakan dokumen-dokumen NCR adalah palsu atau tidak sah. Bahkan, seluruh dokumen yang diajukan para pihak (baik NCR maupun pemkot) dalam pemeriksaan perkara adalah sama.

Dalil-dalil pemkot dinilai telah mencampuradukkan dua konstruksi hukum yang berbeda, yakni antara konstruksi permohonan dan konstruksi gugatan. Sebab, posita dan petitum tidak menunjang satu sama lain, bahkan terdapat pertentangan. Di mana, posita merupakan dalil gugatan untuk menuntut hak dan kerugian seseorang melalui pengadilan.

Sedangkan, petitum adalah tindakan bertujuan  mendapatkan perlindungan hak dari pengadilan untuk mencegah eigenrechting (main hakim sendiri). Juga harus dimengerti antara perjanjian kerja dengan putusan arbitrase merupakan legalitas hukum dan berdiri sendiri.

Sementara dalam sengketa tersebut, pemkot hanya menguraikan tidak sahnya dokumen kontrak. “Jika pemkot meminta dibatalkan kontrak tersebut, maka pemkot mesti melakukan gugatan ke pengadilan. Bukan dicampuradukkan dalam satu permohonan untuk membatalkan putusan arbitrase,” demikian dikutip dari salinan putusan Majelis Hakim Agung, yang diketuai I Made Tara.

PASTIKAN LANGKAH

Di kubu pemkot, semua pihak sudah siap-siap mengajukan permohonan peninjauan kembali (PK) terhadap putusan MA yang tidak menerima banding yang diajukan pemkot. Sebab, jika berhenti melakukan perlawanan, otomatis pemkot harus segera membayar gugatan ganti NCR sebesar Rp 137,5 miliar.

Wali Kota Samarinda Syaharie Jaang menyatakan, upaya hukum pemkot tersebut tengah dikaji Bagian Hukum Setkot Samarinda bersama tim pengacara negara, dalam hal ini Kejaksaan Negeri (Kejari) Samarinda.

“Langkah selanjutnya sedang  dipersiapkan. Saya serahkan dulu kepada mereka,” kata Jaang kepada Kaltim Post, kemarin (21/1).

Kabag Hukum Setkot Samarinda Suparmi membenarkan, pihaknya mengambil upaya hukum terakhir. Yakni, permohonan PK di MA. Pihaknya berpendapat, putusan majelis hakim mengandung unsur kekeliruan. Apalagi Pasal 47 (1) UU 14/1985 tentang MA memberi celah untuk dilakukan PK.

Diakui Suparmi, pemkot telah menerima pemberitahuan putusan banding lewat surat bernomor 73/Pdt.G/Arb/2012/PN Samarinda pada 31 Oktober 2013. Salah satu pertimbangan putusan majelis, bahwa permohonan banding tidak dapat diterima karena penyerahan memori banding melampaui tenggat waktu 14 hari.

Padahal menurutnya, jika mengacu aturan banding, penyerahan memori banding tak terikat dengan waktu dan bukan menjadi syarat formal keabsahan pemohon.

“Makanya dilihat dulu, putusan itu mengacu aturan banding atau kasasi. Kan keliru kalau memutus upaya banding tapi memakai aturan kasasi. Ini ditolak, bukan karena pokok perkaranya,” kata perempuan berlatar belakang jaksa itu.

Menurut dia, sekalipun memori banding tak diserahkan dalam kasus itu, tak jadi soal. Permohonan banding tetap akan diproses. “Cukup dengan berkas yang ada saja. Yang penting, tenggang waktu mengajukan permohonan banding telah sesuai. Yang diatur waktunya adalah permohonan banding, bukan penyerahan memori banding,” paparnya.

Beda halnya dengan kasasi, penyerahan memori memang terikat waktu dan bersifat wajib. “Itu pendapat kami mengacu aturan. Upaya pemkot sekarang, menempuh jalur hukum kembali,” tandasnya.

Upaya permohonan PK diberi waktu 180 hari atau enam bulan sejak putusan inkracht. Jika menilik hal tersebut, maka selambat-lambatnya pemkot mesti mengajukan PK akhir April mendatang.

“Kami akan segera berkomunikasi dengan pimpinan. Sekarang (kemarin, Red.) kami fokus mengumpulkan dan menelaah dari segi hukum. Juga menyiapkan tim kuasa hukum pemkot,” ujarnya.

Sementara itu, mantan Kabag Hukum Setkot Samarinda yang kini menjabat Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Samarinda Abdullah, enggan menanggapi kekalahan pemkot lawan NCR. “Saya tidak punya wewenang berkomentar soal itu,” ucapnya singkat.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Kasi Datun) Kejari Samarinda M Sochib mengatakan, pihaknya belum menerima dan mengetahui adanya putusan MA atas permohonan banding pemkot. Ia membenarkan bahwa pihaknya memang ditunjuk selaku pengacara negara untuk mendampingi pemkot dalam sengketa tersebut. “Tapi, saya belum tahu putusannya. Kami  masih menunggu informasi dari pemkot,” ujarnya.

Disebutkan, sengketa bermula ketika pemkot menghentikan pekerjaan yang dilakukan NCR untuk dilakukan lelang ulang. “Pemutusan kontrak, karena progres pekerjaan tidak sesuai kontrak. NCR menuntut ganti rugi karena mereka telah drop material. Itulah yang dibawa ke badan arbitrase,” katanya. (*/rvj*/ril/*/riz/kri/che/k8)
 
loading...

BACA JUGA

Senin, 12 November 2018 11:00

KENA PAJAK..?? Menteri Keuangan Bakal Wajibkan Mahasiswa Miliki NPWP

JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani berencana mewajibkan seluruh mahasiswa…

Senin, 12 November 2018 10:37

Angel dan Jose Makin Intim, Dikabarkan Sudah Menikah

Hubungan Angel Karamoy dengan sutradara Jose Poernomo makin intim. Buktinya,…

Senin, 12 November 2018 10:28

Marquez Rayakan Gelar Dunia ke 7 di Kampung Halaman

UNTUK merayakan gelar juara dunia ketujuhnya, atau kelima di kelas…

Senin, 12 November 2018 10:20

LUCU JUGA..!! Perusahaan Air Masih Terkendala Air

TANA PASER–Sepekan terakhir, masyarakat Paser, khususnya Kecamatan Tanah Grogot, mengeluhkan…

Minggu, 11 November 2018 11:11

Pulang, KRI Bima Suci Banyak Sabet Penghargaan

 Setelah mengelilingi lima negara selama 100 hari untuk mengikuti event…

Minggu, 11 November 2018 11:10

Kasihan Banget..!! Banyak Guru Honor yang Pensiun dengan Gaji Rp 150 Ribu Per Bulan

Ketua Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) Didi…

Minggu, 11 November 2018 10:11

Khashoggi Dilenyapkan dengan Larutan Asam

ISTANBUL – Tunangan Jamal Khashoggi, Hatice Cengiz, angkat bicara. Hatinya…

Minggu, 11 November 2018 08:39

Dendam Terbalaskan

SAMARINDA - Misi Borneo FC membalas kekalahan di putaran pertama…

Sabtu, 10 November 2018 21:05

Habib Rizieq Tak Gentar, Lewat Video Sampaikan Pesan ke Jokowi

Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab mengaku…

Sabtu, 10 November 2018 21:00

Buku Nikah Mau Diganti, Begini Penampakannya Kelak...

JAKARTA- Kementerian Agama (Kemenag) berencana mengubah tanda bukti pernikahan. Jika…

Tersangka Kembalikan Kerugian Negara

Kasus Tower Bodong Makin Rumit

Tiga Kali Mentok, Jalan Kol Masih Merana

Mantan Gubernur Kalimantan Jadi Pahlawan Nasional

Diusulkan Jadi Warisan Budaya Dunia

PATUT JADI CONTOH NIH..!! IPDP Samarinda Bersih-Bersih Drainase

Libatkan Milenial, Securitech Kembangkan Sayap di Samarinda

TEGAS..! Gara-Gara Ini, Dua Anggota Polisi Balikpapan Dipecat

Bupati Mura Kunjungi Kubar

Rupiah Bisa Makin Perkasa, Tapi Ini Syaratnya...
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .