MANAGED BY:
KAMIS
24 JANUARI
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | CELOTEH | MASKULIN

UTAMA

Selasa, 21 Januari 2014 09:38
Tumbal Bandara Samarinda Rp 137,5 M

Sengketa dengan Kontraktor Lama, Pemkot Kalah hingga MA

PROKAL.CO, v>

SAMARINDA - Ini dia perjalanan pahit Pemkot Samarinda dalam membangun Bandara Samarinda Baru (BSB) di Sungai Siring. Proyek jumbo itu  telah diambil alih Pemprov Kaltim, tapi tak juga kunjung jadi. Sementara Pemkot, kini harus menanggung kesalahan masa lalu dengan PT Nuansa Cipta Realtindo (NCR). Ya, Pemkot harus membayar Rp 137.566.741.338 kepada NCR, mantan kontraktor BSB.

Hal tersebut menyusul keluarnya putusan Mahkamah Agung (MA) yang menyatakan, permohonan banding Pemkot tidak dapat diterima. Ini adalah kekalahan ketiga Pemkot lawan NCR, setelah sebelumnya kalah di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dan Pengadilan Negeri (PN) Samarinda.

Nominal yang mesti dibayar Pemkot itu, seperti yang dituntut NCR melalui BANI. Rinciannya, pembayaran sisa kewajiban Pemkot sebesar Rp 75.949.105.532 dan tuntutan cost of money dari Desember 2007 hingga Juli 2011 sebesar Rp 57.967.195.806.

Kemudian, pembayaran tuntutan biaya pemindahan (demobilisasi) alat berat sebesar Rp 1.120.000.000 dan tuntutan material on site sebesar Rp 2.530.440.000. Selain itu, Pemkot juga harus membayar setengah dari biaya administrasi, biaya pemeriksaan, dan biaya arbiter sebesar Rp 1.053.394.000 kepada NCR.

Hal tersebut dituangkan dalam putusan MA nomor 238 K/Pdt.Sus-Arbt/2013. Dalam salinan putusan tertanggal 27 Mei 2013 tersebut, praktis hanya satu yang menguntungkan Pemkot. Yakni, pihak Pemkot berwenang mutlak menentukan pihak penyedia jasa untuk meneruskan proyek BSB.

Benar saja, setelah diambil alih Pemprov, proyek tersebut kini digarap PT Persada Investment (PI) dengan mekanisme Perjanjian Kerja Sama (PKS).

Dikonfirmasi terkait tindak lanjut putusan MA terhadap sengketa perdata Pemkot versus NCR, Panitera Perdata PN Samarinda Marten Teny A mengaku belum bisa memberikan penjelasan secara detail. Sebab, pihaknya belum menerima salinan putusan dari MA tersebut.

Sementara dari daftar publikasi putusan perkara oleh MA, diketahui salinan putusan banding yang diajukan Pemkot telah dikirim 5 September 2013. Biasanya, salinan putusan perkara dikirim MA ke Pengadilan Tinggi (PT) Kaltim. Kemudian, PT meneruskan kepada lembaga peradilan di bawahnya, dalam hal ini PN Samarinda.

“Kami belum terima salinan putusan itu. Kalau putusan sudah diterima, kami akan beri tahukan kepada pemohon dan termohon. Jadi, kita tunggu saja putusan itu,” kata Marten kepada Kaltim Post di kantornya, kemarin.

Sekadar diketahui, sengketa perdata Pemkot melawan NCR awalnya bergulir ke BANI di Jakarta. Putusan BANI yang memenangkan NCR, kemudian dibawa Pemkot ke PN Samarinda. Pemkot memohon putusan BANI dibatalkan, namun ditolak oleh PN. Pemkot selanjutnya menempuh upaya hukum banding, namun Majelis Hakim Agung diketuai I Made Tara menyatakan, permohonan Pemkot tidak dapat diterima.

Pasalnya, putusan PN keluar pada 7 November dan permohonan banding diajukan 20 November 2012. Tetapi memori banding baru diterima Panitera PN pada 18 Desember 2012. Hal tersebut dianggap melampaui tenggang waktu 14 hari yang ditentukan dalam Pasal 47 (1) UU nomor 14/1985 sebagaimana telah diubah menjadi UU nomor 5/2004, berikut revisi kedua menjadi UU nomor 3/2009 tentang MA.

Supriyana, salah seorang kuasa hukum Pemkot mengaku tidak bisa lagi berkomentar. Sebab, kuasa yang diberikan Pemkot kepadanya hanya sebatas proses sengketa tersebut di BANI.

“Saya ikut mendampingi hanya di arbitrase. Setahu saya, Pemkot memang memberi perlawanan terhadap putusan BANI di PN, tapi saya tidak ikut lagi,” kata Supriyana, kemarin (20/1).

Sekadar diketahui, sejak kalah di BANI, Pemkot sudah diminta berbagai pihak untuk mengambil langkah strategis. Apakah terus melawan secara hukum atau membicarakan mekanisme pembayaran tuntutan kepada NCR. Pemkot juga mesti segera berkoordinasi dengan Pemprov Kaltim, terkait sharing pembayaran 60 persen Pemprov dan 40 persen Pemkot. (*/rvj/kri/che/k7)

Perkara Pemkot vs NCR

 - 26 November 2007, kepala Dishub atas nama Pemkot Samarinda dan NCR menandatangani Surat Perjanjian Kerja Pembangunan BSB di Sungai Siring. Yakni, surat Nomor 854 Udara/Dishub-KS/XI/2007 dan Nomor 062NCR-Kontr./XI-07.

- 14 November 2011, NCR mengajukan permohonan arbitrase kepada BANI di Jakarta.

- 03 Agustus 2012, BANI mengeluarkan putusan Nomor 431/XI/ARB-BANI/2011 yang mengabulkan permohonan NCR untuk sebagian.

- 26 September 2012, Pemkot melakukan perlawanan dengan mengajukan permohonan pembatalan putusan BANI tersebut kepada PN Samarinda.

- 07 November 2012, PN Samarinda mengeluarkan putusan Nomor 73/Pdt.G/Arbt/2012 yang menolak permohonan Pemkot untuk seluruhnya.

- 20 November 2012, Pemkot melakukan upaya hukum banding atas putusan PN Samarinda tersebut.

- 27 Mei 2013, MA mengeluarkan putusan Nomor 238 K/Pdt.Sus-Arbt/2013 yang menyatakan permohonan banding Pemkot tidak dapat diterima. Sebab, penyerahan memori banding melampaui tenggang waktu yang diberikan.

- 05 September 2013, salinan putusan MA tersebut dikirim ke PN Samarinda.

Sumber: Mahkamah Agung
loading...

BACA JUGA

Rabu, 23 Januari 2019 11:39
Bendungan Bilibili Meluap, Warga Panik, Dua Jembatan Ambruk

Karena Curah Hujan Tinggi, Pertama Kali di Bendungan Bilibili

MAKASSAR -Sirine berbunyi. Warga panik. Bilibili dalam status waspada. Inilah…

Rabu, 23 Januari 2019 08:58

Faktor Ini Masih Jadi Penyumbang Inflasi Besar di Kaltim

SAMARINDA  - Pada tahun 2019, diperkirakan inflasi Kaltim tetap terjaga…

Rabu, 23 Januari 2019 08:36

Gempa 3,4 SR Guncang Kutim

BALIKPAPAN – Data yang menunjukkan Kaltim aman dari gempa tampaknya…

Rabu, 23 Januari 2019 08:31

Sudah Surati Menteri dan BNPB, Warga Diminta Tenang

Pemprov Kaltara bergerak cepat menangani dampak abrasi di Desa Tanjung…

Selasa, 22 Januari 2019 12:27

PROTES..!! Australia Tak Ingin Ba’asyir Bebas Bersyarat

Perdana Menteri (PM) Australia Scott Morrison mengajukan protes atas rencana…

Selasa, 22 Januari 2019 12:25

BELUM PASTI..!! Pembebasan Ba’asyir Dikaji Lebih Lanjut

JAKARTA – Pembebasan Abu Bakar Ba’asyir pekan ini masih belum…

Selasa, 22 Januari 2019 09:16

Investor Minati Kembangkan Udang Windu Kaltim

SAMARINDA - Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kaltim, Riza…

Selasa, 22 Januari 2019 09:14

Selama Tahun 2018, BI Temukan 1.108 Lembar Uang Palsu

SAMARINDA - Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Timur mencatat sepanjang…

Senin, 21 Januari 2019 11:40

Menanti Dampak Perda Tata Niaga Sawit

TANA PASER – Kelapa sawit merupakan komoditas unggulan di Kabupaten…

Senin, 21 Januari 2019 10:55

Pansel KPU Buka Lagi Pendaftaran

SAMARINDA–Kerja Panitia Seleksi (Pansel) Komisioner KPU Kaltim 2018–2023 sempat terhenti.…

AWAS..!! Cuaca Ekstrem Hingga Kamis

Bendungan Bilibili Meluap, Banjir Hingga Atap

Karena Curah Hujan Tinggi, Pertama Kali di Bendungan Bilibili

Wacanakan Pemisahan Pemilu Nasional dan Daerah

Terbakar saat Transfer Minyak

Dijawab Sekawan, Dibalas Berapa Bu, Sekewan?

Bantah Pacaran dengan Julie Estelle

Mendamba Momongan

Faktor Ini Masih Jadi Penyumbang Inflasi Besar di Kaltim

Gempa 3,4 SR Guncang Kutim
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .
*