MANAGED BY:
SABTU
20 APRIL
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | CELOTEH | MASKULIN

UTAMA

Selasa, 21 Januari 2014 09:38
Tumbal Bandara Samarinda Rp 137,5 M

Sengketa dengan Kontraktor Lama, Pemkot Kalah hingga MA

PROKAL.CO, v>

SAMARINDA - Ini dia perjalanan pahit Pemkot Samarinda dalam membangun Bandara Samarinda Baru (BSB) di Sungai Siring. Proyek jumbo itu  telah diambil alih Pemprov Kaltim, tapi tak juga kunjung jadi. Sementara Pemkot, kini harus menanggung kesalahan masa lalu dengan PT Nuansa Cipta Realtindo (NCR). Ya, Pemkot harus membayar Rp 137.566.741.338 kepada NCR, mantan kontraktor BSB.

Hal tersebut menyusul keluarnya putusan Mahkamah Agung (MA) yang menyatakan, permohonan banding Pemkot tidak dapat diterima. Ini adalah kekalahan ketiga Pemkot lawan NCR, setelah sebelumnya kalah di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dan Pengadilan Negeri (PN) Samarinda.

Nominal yang mesti dibayar Pemkot itu, seperti yang dituntut NCR melalui BANI. Rinciannya, pembayaran sisa kewajiban Pemkot sebesar Rp 75.949.105.532 dan tuntutan cost of money dari Desember 2007 hingga Juli 2011 sebesar Rp 57.967.195.806.

Kemudian, pembayaran tuntutan biaya pemindahan (demobilisasi) alat berat sebesar Rp 1.120.000.000 dan tuntutan material on site sebesar Rp 2.530.440.000. Selain itu, Pemkot juga harus membayar setengah dari biaya administrasi, biaya pemeriksaan, dan biaya arbiter sebesar Rp 1.053.394.000 kepada NCR.

Hal tersebut dituangkan dalam putusan MA nomor 238 K/Pdt.Sus-Arbt/2013. Dalam salinan putusan tertanggal 27 Mei 2013 tersebut, praktis hanya satu yang menguntungkan Pemkot. Yakni, pihak Pemkot berwenang mutlak menentukan pihak penyedia jasa untuk meneruskan proyek BSB.

Benar saja, setelah diambil alih Pemprov, proyek tersebut kini digarap PT Persada Investment (PI) dengan mekanisme Perjanjian Kerja Sama (PKS).

Dikonfirmasi terkait tindak lanjut putusan MA terhadap sengketa perdata Pemkot versus NCR, Panitera Perdata PN Samarinda Marten Teny A mengaku belum bisa memberikan penjelasan secara detail. Sebab, pihaknya belum menerima salinan putusan dari MA tersebut.

Sementara dari daftar publikasi putusan perkara oleh MA, diketahui salinan putusan banding yang diajukan Pemkot telah dikirim 5 September 2013. Biasanya, salinan putusan perkara dikirim MA ke Pengadilan Tinggi (PT) Kaltim. Kemudian, PT meneruskan kepada lembaga peradilan di bawahnya, dalam hal ini PN Samarinda.

“Kami belum terima salinan putusan itu. Kalau putusan sudah diterima, kami akan beri tahukan kepada pemohon dan termohon. Jadi, kita tunggu saja putusan itu,” kata Marten kepada Kaltim Post di kantornya, kemarin.

Sekadar diketahui, sengketa perdata Pemkot melawan NCR awalnya bergulir ke BANI di Jakarta. Putusan BANI yang memenangkan NCR, kemudian dibawa Pemkot ke PN Samarinda. Pemkot memohon putusan BANI dibatalkan, namun ditolak oleh PN. Pemkot selanjutnya menempuh upaya hukum banding, namun Majelis Hakim Agung diketuai I Made Tara menyatakan, permohonan Pemkot tidak dapat diterima.

Pasalnya, putusan PN keluar pada 7 November dan permohonan banding diajukan 20 November 2012. Tetapi memori banding baru diterima Panitera PN pada 18 Desember 2012. Hal tersebut dianggap melampaui tenggang waktu 14 hari yang ditentukan dalam Pasal 47 (1) UU nomor 14/1985 sebagaimana telah diubah menjadi UU nomor 5/2004, berikut revisi kedua menjadi UU nomor 3/2009 tentang MA.

Supriyana, salah seorang kuasa hukum Pemkot mengaku tidak bisa lagi berkomentar. Sebab, kuasa yang diberikan Pemkot kepadanya hanya sebatas proses sengketa tersebut di BANI.

“Saya ikut mendampingi hanya di arbitrase. Setahu saya, Pemkot memang memberi perlawanan terhadap putusan BANI di PN, tapi saya tidak ikut lagi,” kata Supriyana, kemarin (20/1).

Sekadar diketahui, sejak kalah di BANI, Pemkot sudah diminta berbagai pihak untuk mengambil langkah strategis. Apakah terus melawan secara hukum atau membicarakan mekanisme pembayaran tuntutan kepada NCR. Pemkot juga mesti segera berkoordinasi dengan Pemprov Kaltim, terkait sharing pembayaran 60 persen Pemprov dan 40 persen Pemkot. (*/rvj/kri/che/k7)

Perkara Pemkot vs NCR

 - 26 November 2007, kepala Dishub atas nama Pemkot Samarinda dan NCR menandatangani Surat Perjanjian Kerja Pembangunan BSB di Sungai Siring. Yakni, surat Nomor 854 Udara/Dishub-KS/XI/2007 dan Nomor 062NCR-Kontr./XI-07.

- 14 November 2011, NCR mengajukan permohonan arbitrase kepada BANI di Jakarta.

- 03 Agustus 2012, BANI mengeluarkan putusan Nomor 431/XI/ARB-BANI/2011 yang mengabulkan permohonan NCR untuk sebagian.

- 26 September 2012, Pemkot melakukan perlawanan dengan mengajukan permohonan pembatalan putusan BANI tersebut kepada PN Samarinda.

- 07 November 2012, PN Samarinda mengeluarkan putusan Nomor 73/Pdt.G/Arbt/2012 yang menolak permohonan Pemkot untuk seluruhnya.

- 20 November 2012, Pemkot melakukan upaya hukum banding atas putusan PN Samarinda tersebut.

- 27 Mei 2013, MA mengeluarkan putusan Nomor 238 K/Pdt.Sus-Arbt/2013 yang menyatakan permohonan banding Pemkot tidak dapat diterima. Sebab, penyerahan memori banding melampaui tenggang waktu yang diberikan.

- 05 September 2013, salinan putusan MA tersebut dikirim ke PN Samarinda.

Sumber: Mahkamah Agung
loading...

BACA JUGA

Sabtu, 20 April 2019 13:57

Kotak Suara “Diculik” ke Hotel, Tanpa Segel, KPU Justru Sebut Sesuai Aturan

BALIKPAPAN–Suasana tegang menyelimuti Hotel Mega Lestari, di Jalan ARS Muhammad,…

Sabtu, 20 April 2019 13:33

Kesalahan di Situng Bukan Karena Hacker

JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI angkat bicara terkait…

Sabtu, 20 April 2019 09:57

BANYAKNYA..!! Tak Dapat Formulir A5, 3.000 Karyawan Tak Nyoblos

SANGATTA - Pemilihan umum (pemilu) 2019 di Kutai Timur (Kutim)…

Jumat, 19 April 2019 12:24

Jokowi Tegaskan Kemenangan Versi 12 Lembaga Survei

JAKARTA – Calon presiden Joko Widodo kembali menegaskan kemenangannya atas…

Jumat, 19 April 2019 12:19

KPU Perintahkan Coblosan Susulan di 2.249 TPS

JAKARTA – Upaya melaksanakan pemungutan suara secara serentak pada Pemilu…

Jumat, 19 April 2019 11:51

Pilpres Usai, PNS Diminta Kembali Fokus Layani Masyarakat

 JAKARTA – Sehari setelah penyelenggaraan coblosan Pilpres 2019, Menteri Pendayagunaan…

Jumat, 19 April 2019 11:49

Dampingi Prabowo, Sandi Pilih Diam

JAKARTA - Calon Presiden Prabowo Subianto untuk ketiga kalinya kembali…

Jumat, 19 April 2019 11:41
Perempuan Iraq yang Terkekang Adat Nahwa dan Fasliya

Dipaksa Menikah dan Jadi Tanda Perdamaian

Sebagian besar rakyat Iraq bergembira setelah Saddam Hussein tumbang. Namun,…

Jumat, 19 April 2019 11:21

Peluang All English Final Liga Champions

MANCHESTER – Inggris membuka peluang All English Final di Liga…

Jumat, 19 April 2019 10:31

Logistik Terlambat Datang, KPU Kaltim Gelar Pemungutan Suara Susulan

SAMARINDA - Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur (KPU Kaltim)…

Cerita dari Bilik Suara

Jokowi Tegaskan Kemenangan Versi 12 Lembaga Survei

Hujan Deras dan Gelombang Tinggi Masih Akan Terjadi

KPU Perintahkan Coblosan Susulan di 2.249 TPS

Karena Struktur Partai Bekerja Total

PKS Solid, PAN dan Nasdem Lampaui Survei

Buka Lagi Keran Impor Bawang Putih

Partisipasi Pemilih Lampaui Target

Quick Count Dinilai Membingungkan Masyarakat

Kemenkes Siapkan Perawatan Kejiwaan Pasca Pemilu
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .
*