MANAGED BY:
JUMAT
19 JULI
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | CELOTEH | MASKULIN
Kamis, 11 Juli 2019 12:02
Menteri PPPA Tidak Setuju Aturan Poligami di Aceh

Khawatir Terjadi Kekerasan pada Perempuan dan Anak

Yohana

PROKAL.CO, JAKARTA – Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak akhirnya memberi komentar atas Rancangan Peraturan Daerah (Qanun) Aceh tentang Hukum Keluarga yang di dalamnya mengatur ketentuan berpoligami. Dalam catatannya, Menteri PPPA Yohana Yambise meminta agar Qanun juga memperhatikan kepentingan anak dan perempuan. Sebab, aturan ini dinilai merugikan perempuan dan anak.  

Sabtu lalu DPRD Provinsi Aceh menyerahkan rancangan Qanun kepada KPPPA. Dalam salah satu pasalnya, aturan ini membahas soal poligami. Rancangan Qanun tersebut muncul di kalangan masyarakat Aceh untuk mengatur hubungan keluarga.  

”Praktik poligami yang terjadi saat ini sangat merugikan perempuan dan anak,” tutur Yohana krmarin (10/7). Menurutnya, adanya perda yang mengatur ketentuan poligami dalam hukum keluarga tersebut secara otomatis menjadikan perempuan dan anak sebagai korban. Dengan adanya poligami, dinilai akan membuka peluang kekerasan pada perempuan dan anak.  

”Ingat kekerasan bukan hanya fisik namun juga psikis,” imbuh Yohana. Yohana mengkhawatirkan dengan praktik poligami ini akan hak anak dan perempuan tidak terpenuhi. Misal soal nafkah. 

Pemerintah Aceh sebelumnya menyatakan bahwa aturan ini disesuaikan dengan syariat Islam. Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Pemerintah Aceh memiliki pandangan bahwa poligami ini sudah terjadi di masyarakat Aceh. Sehingga perlu diatur secara jelas. Kendati demikian, Yohana menyataka bahwa bagaimanapun persyaratannya, praktik poligami tetap saja tidak berpihak pada kepentingan bagi perempuan dan anak. Menurut menteri asli Papua itu, sebuah rumah tangga yang baik tumbuh dari perkawinan seorang laki–laki dan seorang perempuan.

 

“Perkawinan pada dasarnya merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga,” ungkapnya. Untuk itu Qanun ini juga diperlukan aturan yang mengatur pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak berbasis keluarga. (lyn)


BACA JUGA

Jumat, 19 Juli 2019 10:29

Badai Tropis Mengamuk di Utara Filipina, Efeknya Hingga Indonesia

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mendeteksi kemunculan…

Jumat, 19 Juli 2019 10:18

Evi Apita Maya, Caleg DPD yang Dituduh Terlalu Cantik di Surat Suara

Perolehan suara caleg DPD asal Provinsi Nusa Tenggara Barat Evi…

Jumat, 19 Juli 2019 10:15

Ngojol ke Istana

  Fenomena ojek online (ojol) sudah sangat familier. Hampir semua…

Jumat, 19 Juli 2019 10:05

Lagi-Lagi Mendag Tidak Penuhi Panggilan KPK

JAKARTA – Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita kembali tidak memenuhi…

Jumat, 19 Juli 2019 10:05
Presiden Didesak Bentuk TGPF Kasus Novel

Hasil Kerja Tim Bentukan Polri Dinilai Tidak Memuaskan

JAKARTA – Pengungkapan kasus penyiraman air keras kepada penyidik KPK…

Kamis, 18 Juli 2019 11:08

Terbang 2 Jam, Pesawat Bawa Calon Jamaah Haji Balik ke Bandara

MAKKAH–Kedatangan kloter 14 dari Embarkasi Makassar (UPG) di Bandara Internasional…

Rabu, 17 Juli 2019 11:10

Prioritaskan Hujan Buatan di Lumbung Padi Nasional

JAKARTA – Pemerintah memilih opsi menerapkan teknologi modifikasi cuaca untuk…

Selasa, 16 Juli 2019 11:03

Cabut Hak Politik Wakil Ketua DPR

SEMARANG – Wakil Ketua DPR (nonaktif) Taufik Kurniawan memilih untuk…

Selasa, 16 Juli 2019 08:55

Warna-warni Hari Pertama Tahun Pelajaran Baru

Ada beragam cara yang dilakukan sekolah untuk menyambut siswa baru.…

Selasa, 16 Juli 2019 07:42

WASPADA..!! Kemarau Tahun Ini Lebih Panas

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta seluruh jajarannya untuk mengantisipasi dan…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia.
*