MANAGED BY:
JUMAT
19 JULI
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | CELOTEH | MASKULIN

PRO BISNIS

Rabu, 10 Juli 2019 11:56
Semester I, KPPU Wilayah V Terima 9 Laporan, Ini Laporan Paling Dominan

Kasus Tender Masih Mendominasi

SILATURAHMI: Hendry Setyawan (dua kanan) ditemani Abdul Hakim Pasaribu (kanan) langsung bertandang ke Gedung Biru Kaltim Post setelah dilantik menjadi kepala Kantor KPPU Wilayah V.

PROKAL.CO, BALIKPAPAN- Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Wilayah V yang menaungi seluruh provinsi di Kalimantan menerima sembilan laporan selama semester I 2019. Laporan yang masuk didominasi oleh Kaltim. Dan saat ini ada tiga kasus memasuki tahap pengawasan dan penyelidikan.

Kepala Kantor KPPU Wilayah V Hendry Setyawan mengatakan, sembilan laporan yang masuk substansinya masih dugaan persekongkolan tender. Kasus yang masih diproses itu ada di Paser, Penajam Paser Utara, Hulu Sungai Selatan, dan Barito Selatan. Tapi tidak semua laporan masuk ke tahap penyelidikan. Karena ada pertimbangan lainnya.

Menurutnya, dari semua laporan yang masuk tidak semuanya bisa lanjut atau ditindak. Yang masih dilanjutkan itu seperti tender pembangunan jalan di Paser dan kini sudah masuk persidangan tinggal menunggu putusan. Sedangkan untuk laporan di Penajam masih didalami lebih lanjut. “Penyelidikan di Penajam direkomendasikan masuk penuntutan dan pemberkasan. Kemudian didalami,” bebernya.

Ia menyampaikan, total nilai persekongkolan tender yang sedang diselidiki KPPU sekitar Rp 340 miliar. Angka itu dari dua tender. Satu kasus lagi, dari Garuda Indonesia terkait monopili tiket umroh.  “Kasus persekongkolan tender ini mendominasi perkara yang kami tangani. Mungkin sekitar 90 persen kasus semuanya tender untuk wilayah Kalimantan. Untuk nasional sekitar 70 persen,” ungkap pria yang baru diangkat menjadi Ketua KPPU Wilayah V ini.

Sekretaris KPPU RI Charles Pandji Dewanto menuturkan, kasus tender sudah menjadi kebiasaan masyarakat Indonesia. Ingin menang tender selalu melakukan cara tidak sehat. “Efek jera mungkin kurang. Pasalnya hukuman yang diberikan sudah sangat lama. Hukuman cuma denda. Kami sedang menyusun format baru, sudah masuk ke DPR. Tapi masih menunggu keputusan,” ungkapnya. (aji/ndu)


BACA JUGA

Rabu, 17 Juli 2019 11:32

Pemerintah Setujui PoD Blok Masela

JAKARTA – Tarik ulur pengembangan proyek Blok Masela yang berlangsung…

Selasa, 16 Juli 2019 12:05

Kredit UMKM Capai Rp 21,23 T, Didominasi untuk Modal Usaha

SAMARINDA- Kinerja penyaluran kredit untuk usaha mikro kecil dan menengah…

Selasa, 16 Juli 2019 12:04

Kejar Target Produksi Migas, PEP Asset 5 Bor Enam Sumur pada Juli-Agustus

BALIKPAPAN- Pertamina EP (PEP) Asset 5 fokus mengejar target produksi…

Selasa, 16 Juli 2019 12:03

LPDB KUMKM Jemput Bola ke Kaltim, Katrol Penyaluran Dana Bergulir

SAMARINDA - Kaltim menempati urutan ke-11 dalam urusan penyaluran dana…

Senin, 15 Juli 2019 13:00

Harga Gas Indonesia Kompetitif, Hanya Kalah dari Malaysia

JAKARTA – Harga gas industri Indonesia relatif stabil dan kompetitif…

Senin, 15 Juli 2019 12:55

Generasi Milenial Gemar Investasi

Harga logam mulia PT Aneka Tambang Tbk atau Antam terus…

Senin, 15 Juli 2019 12:07

Bangun Pabrik Beton di Penajam, WSBP Manfaatkan Dana Obligasi

PT Waskita Beton Precast Tbk (WSBP) mengembangkan pabrik pencetakan beton…

Minggu, 14 Juli 2019 11:40

INGAT..!! Jangan Asal Tutup Kartu Kredit

MENUTUP kartu kredit sama seperti saat Anda disuruh memilih satu…

Minggu, 14 Juli 2019 11:39

Incar Pertumbuhan Produksi 10 Persen di Algeria

BALIKPAPAN- PT Pertamina Internasional EP (PIEP) mengincar pertumbuhan produksi sumur…

Minggu, 14 Juli 2019 11:38

Pertumbuhan Ekonomi Kuartal II Diprediksi Stagnan

JAKARTA – Belum pulihnya perekonomian global berdampak terhadap capaian pertumbuhan…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia.
*