MANAGED BY:
KAMIS
18 JULI
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | CELOTEH | MASKULIN
Rabu, 26 Juni 2019 15:37
Tolak Wacana Revisi UU MD3

PROKAL.CO, JAKARTA – Wacana revisi Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (MD3) mendapat penolakan dari banyak fraksi di Parlemen, Senayan. Mereka tidak sepakat dengan perubahan aturan yang akan menjadi acuan dalam pengisian jabatan pimpinan DPR dan MPR.

Andreas Hugo Pariera, anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan mengatakan, wacana perubahan UU MD3 tidak tepat. Tidak ada relevansinya untuk mengubah aturan tersebut. ”Secara subtansi, tidak perlu ada perubahan pada undang-undang itu,” jelasnya saat menjadi narasumber dalam diskusi di Media Center DPR RI kemarin (25/6).

Memang, ujar dia, ada beberapa kalimat akomodatif yang perlu diubah. Namun, tidak perlu sampai dilakukan revisi UU. Kalimat akomodatif yang dimaksud itu berkaitan dengan komposisi pimpinan DPR yang berjumlah enam orang dan pimpinan MPR sebanyak delapan orang. Sebab, komposisi tersebut hanya berlaku pada masa jabatan 2014–2019.

Komposisi itu tidak lagi berlaku untuk pimpinan parlemen hasil Pemilu 2019. Jumlah pimpinan DPR dan MPR dikembalikan seperti semula. Yaitu, masing-masing lima orang. ”Jadi, semuanya sudah jelas. Tidak perlu ada lagi perubahan atau revisi,” ujar legislator asal NTT itu.

Ketua DPP PDIP tersebut mengatakan, rakyat akan bosan jika DPR hanya berpolemik soal urusan sendiri. Yang perlu dipikirkan adalah urusan dan kepentingan rakyat. Banyak RUU yang harus dirampungkan. Misalnya, RUU Data Pribadi, UU Penyiaran, dan undang-undang lainnya. Hal-hal yang penting harus diselesaikan dalam periode waktu yang tersisa ini sampai September mendatang.

Ketua Baleg DPR Supratman Andi Agtas juga sepakat UU MD3 tidak perlu direvisi lagi. Sebab, undang-undang tersebut masih relevan dalam kondisi yang ada. Dalam UU itu, disebutkan bahwa pengisian pimpinan DPR dilakukan secara proporsional, yaitu sesuai urutan pemenang pemilu, dan pimpinan MPR diisi melalui sistem paket.

Dia meyakini pengisian pimpinan MPR akan cair antara partai pendukung paslon 01 Jokowi-Ma’ruf dan pendukung Prabowo-Sandi. Jatah kursi pimpinan MPR hanya 4 yang diperuntukkan DPR dan 1 kursi untuk DPD. ”Padahal, partainya lebih dari itu. Semua pasti akan menginginkan yang sama, jadi pasti akan dinamis,” ungkap anggota DPR Fraksi Partai Gerindra tersebut.

Ketua Fraksi PKB Cucun Ahmad Syamsurijal mengungkapkan, UU MD3 sekarang sudah bagus. Sistem yang diatur dalam undang-udang itu sudah tepat dan sesuai dengan kondisi sekarang. Dalam pengisian jabatan di parlemen, DPR dan MPR harus tetap mengacu pada peraturan tersebut. ”Jangan sampai terjadi seperti 2014, revisi UU MD3 yang dilakukan waktu itu menyakiti banyak pihak,” katanya. (lum/c20/fat)

loading...

BACA JUGA

Selasa, 16 Juli 2019 11:03

Cabut Hak Politik Wakil Ketua DPR

SEMARANG – Wakil Ketua DPR (nonaktif) Taufik Kurniawan memilih untuk…

Selasa, 16 Juli 2019 08:55

Warna-warni Hari Pertama Tahun Pelajaran Baru

Ada beragam cara yang dilakukan sekolah untuk menyambut siswa baru.…

Selasa, 16 Juli 2019 07:42

WASPADA..!! Kemarau Tahun Ini Lebih Panas

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta seluruh jajarannya untuk mengantisipasi dan…

Senin, 15 Juli 2019 12:51

Tradisi Makepung, Saat Ratusan Pasang Kerbau Adu Cepat

NEGARA - Setelah vakum selama sepuluh tahun lamanya, event Mekepung…

Senin, 15 Juli 2019 12:49

Istri Muda Cemburui Istri Pertama, Mau Gantung Diri, Eh Talinya Putus....

Bangli selama ini dikenal sebagai salah satu daerah dengan kasus…

Senin, 15 Juli 2019 12:38

Wilayah Pegunungan Terancam Cuaca Ekstrim

WAMENA- Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Stasiun Meteorologi Wamena…

Senin, 15 Juli 2019 11:56

Perjalanan ke Makkah Dimulai

Gelombang perjalanan calon jamaah haji dari Madinah ke Makkah dimulai…

Sabtu, 13 Juli 2019 14:09

Kemarau, 16 Waduk Kekeringan

JAKARTA – Musim kemarau memicu kekeringan dimana-mana. Meski demikian, Kementerian…

Sabtu, 13 Juli 2019 13:45

Modus Perdagangan Orang Bergeser

JAKARTA - Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO (GT PP…

Jumat, 12 Juli 2019 01:38

BPH Migas Bakal Bangun Pipa Gas Trans-Kalimantan, Panjangnya Segini...

Badan Pengatur Hilir (BPH) Migas bakal membangun pipa gas Trans-Kalimantan…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia.
*