MANAGED BY:
MINGGU
21 JULI
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | CELOTEH | MASKULIN

UTAMA

Kamis, 20 Juni 2019 21:21
Kasus Pencemaran Lingkungan dan Kebakaran di Teluk Balikpapan
Para Tergugat Siapkan Pembelaan
Tumpahan minyak yang mencemari pantai Balikpapan dan sekitarnya.

PROKAL.CO, BALIKPAPAN–Pemkot Balikpapan siap menghadapi gugatan warga negara (citizen lawsuit) dalam kasus pencemaran lingkungan dan kebakaran di Teluk Balikpapan. Wali Kota Rizal Effendi menyebut, pemerintah melalui instansi terkait telah melaksanakan fungsinya dalam kasus ini. Terlebih secara aturan, Pemprov Kaltimlah yang memiliki kewenangan.

“Sejak berlakunya UU Nomor 23/2014 tentang Pemerintah Daerah, kewenangannya menjadi ranah provinsi,” ujar Rizal, kemarin (19/6).

Dengan kondisi ini, Rizal menyebut, posisi Pemkot Balikpapan adalah menunggu. Baik dari langkah yang dilakukan Pemprov Kaltim dan di mana posisi Balikpapan dalam kasus tumpahnya 40 ribu barel minyak mentah pada akhir Maret lalu.

“Posisi pemkot Balikpapan di mana dulu. Mengingat dalam penanganan tumpahan minyak itu, Pemkot juga ikut membantu,” sebut Rizal.

Sementara itu, Kabag Hukum Setda Balikpapan Daud Pirade menyatakan, pihaknya siap melakukan sejumlah langkah sebagai tergugat. Dengan adanya jeda sidang yang ditunda sebelumnya, pihaknya memastikan terus berkoordinasi dengan lembaga negara lainnya yang ikut menjadi tergugat. “Tentu kami akan siapkan pembelaan,” kata Daud.

Ditemui terpisah, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melalui Kepala Subbag Advokasi Hukum Perdata Biro Hukum KLHK Yudi Ariyanto juga memastikan pihaknya siap menghadapi gugatan. Dia menerangkan, pihaknya memang tidak hadir secara langsung dalam sidang perdana yang ditunda, Selasa (18/6) lalu. “Tak dapat tiket pesawat,” kata Yudi, kemarin.

Terkait materi perkara yang diajukan oleh penggugat, Yudi menyebut, pihaknya masih berkomunikasi secara internal dengan bidang yang menangani pencemaran minyak di Teluk Balikpapan. Termasuk lintas lembaga negara yang ikut menjadi tergugat.

“Kami melihat perkembangan. Dan berkomitmen mengikuti setiap proses persidangan yang digelar nanti,” sebutnya.

Namun, secara substansi, Yudi belum bisa menjelaskan materi apa saja yang akan dibawa KLHK sebagai bentuk pembelaan. Tetapi dia menyinggung dari kasus ini, lembaganya telah melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik. Baik ikut membantu memfasilitasi dan menyediakan data, ahli, dan laboratorium dalam gugatan pidana yang ditangani kepolisian.

“Termasuk memberikan sanksi administrasi kepada pihak-pihak yang dianggap lalai,” katanya.

Sebelumnya, belasan aktivis dan peneliti lingkungan yang bergabung dalam Koalisi Masyarakat Peduli Tumpahan Minyak Teluk Balikpapan (Kompak) selaku penggugat datang dan diwakili delapan kuasa hukumnya. Lewat gugatan warga negara, mereka menyatakan kasus tumpahan minyak di Teluk Balikpapan belum selesai.

Enam lembaga negara digugat. Yakni, Pemprov Kaltim, Pemkab PPU, Pemkot Balikpapan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Kabag Hukum dan HAM Pemprov Kaltim Radiansyah menyatakan keseriusan Gubernur Kaltim Isran Noor setelah tragedi pencemaran minyak di Teluk Balikpapan. Saat ini sebuah Peraturan Daerah (Perda) tentang Pengamanan Pantai Pesisir tengah disusun dan masuk agenda rapat di DPRD Kaltim.

“Kami tetap akan mediasi. Dan kami komitmen juga mengikuti setiap persidangan yang dilangsungkan,” singkat Radiansyah. 

KLAIM PALING CEPAT

PemkabPPU tidak ingin disebut tak sigap dalam menangani kebencanaan. Terlebih dalam kasus tumpahan minyak di Teluk Balikpapan. Pasalnya, setelah kejadian, Sabtu (31/4) lalu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) cekatan. Menetapkan status tanggap darurat bencana. Untuk wilayah Benuo Taka yang terdampak.

“Ketidaksigapan kita itu di mana? Padahal, begitu timbul situasi dan kondisi bencana, BPBD kita yang lebih awal. Terkait dengan recovery bencana,” kata Sekretaris Kabupaten (Sekkab) PPU Tohar saat ditemui Kaltim Post, Rabu (19/6).

Pria yang juga menjadi Ex-Officio Kepala BPBD PPU, yang dipersoalkan Kompak tersebut, berkaitan dengan aspek kerusakan lingkungan. Menurut Tohar, dasar dari gugatan mereka seakan-akan menganggap Pemkab PPU melakukan pembiaran. Dengan tidak menggugat Pertamina. Di mana tim gabungan penanganan dampak tumpahan minyak di PPU, lebih fokus mengadvokasi kepentingan warga. Baik yang terdampak langsung maupun tidak.

“Karena penanganan hukum mengenai aspek lingkungan, langsung di-overhandle Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK),” ucap Tohar.

Mengenai deteksi kebencanaan jika kondisi serupa kembali terjadi di Teluk Balikpapan, Tohar mengatakan, hal tersebut kemungkinan sudah miliki oleh pihak Pertamina. Selaku pengelola jaringan perpipaan tersebut. Karena itu, BPBD PPU selaku organisasi perangkat daerah (OPD), yang memiliki tugas penanganan bencana, bisa melakukan pendampingan. Jika kondisi kebencanaan tersebut terulang kembali.

“Harapan kami bisa selalu berdampingan. Karena ada instalasi, baik milik Pertamina maupun perusahaan lain yang memiliki hal yang sama. Makanya perlu peran dari tim teknis. Yang memutuskan tindakan konkret secara terpadu, ketika ada bencana,” pesan dia.

Pada kasus penanganan tumpahan minyak di Teluk Balikpapan, BPBD PPU juga bertindak secara cepat. Mengevakuasi awak kapal MV Ever Judger 2. Termasuk mengevakuasi korban nelayan yang terbakar. Pada malam hari setelah insiden tersebut, BPBD dan tim gabungan lainnya lantas menggelar rapat koordinasi di Pelabuhan Feri Penajam sekira pukul 22.00 Wita. Dan menetapkan status tanggap darurat atas kejadian tersebut.

Keesokan harinya, Minggu (1/4), lantas melakukan pembersihan material minyak yang menyebar di sepanjang perairan wilayah PPU. Menggunakan bantuan bahan kimia dari Pertamina.

“Jadi dapat dikatakan kami yang paling cepat melakukan penanganan. Bahkan, korban di tengah laut, BPBD kami yang melakukan evakuasi,” pungkasnya. (rdh/*/kip/dwi/k8)

 

 


BACA JUGA

Sabtu, 20 Juli 2019 13:10

TENANG AJA..!! Bank Mandiri Pastikan Rekening Nasabah Aman

PROKAL.CO, SAMARINDA - Bank Mandiri memastikan rekening nasabahnya tetap aman…

Sabtu, 20 Juli 2019 11:49

Hongkong Bergolak, Bisnis dan Wisata Lesu

Aksi massa penolakan RUU Hongkong berdampak luar biasa. Wisatawan takut…

Sabtu, 20 Juli 2019 11:36

Ratusan Pesawat Boeing Dikandangkan

NEW YORK – Boeing, perusahaan pesawat terbesar di dunia, mengalami…

Sabtu, 20 Juli 2019 11:33

Endus Kecurangan setelah PPDB, Ombudsman Bakal Gandeng Saber Pungli

Siswa-siswa titipan diduga masuk melalui pintu belakang setelah masa penerimaan…

Sabtu, 20 Juli 2019 11:32

Sani Jadi Sekprov, Pemprov Hemat Bicara

SAMARINDA–Gubernur Kaltim Isran Noor menanggapi santai pelantikan Abdullah Sani sebagai…

Sabtu, 20 Juli 2019 11:28

Luas Areal Pertambangan Diklaim Menyusut

SAMARINDA – Evaluasi izin usaha pertambangan (IUP) batu bara oleh…

Sabtu, 20 Juli 2019 11:25

Cuaca Panas Sambut Jamaah, CJH Lansia Bertumbangan di Masjidilharam

BALIKPAPAN – Raut tegang bercampur gembira menghias wajah 449 calon…

Jumat, 19 Juli 2019 23:45

Pindah Ibu Kota Diputus Agustus

Percepatan pemindahan ibu kota dinilai perlu ditangani kementerian khusus. Agar…

Jumat, 19 Juli 2019 23:23
Nawawi Pomolango, Capim KPK Asal Balikpapan yang Adili Mantan Ketua DPD---sub

Bermodal Pengalaman Jadi Hakim, Ingin Miskinkan Koruptor

Tiga puluh tahun berkarier sebagai pengadil. Ragam kasus ditangani. Nawawi…

Jumat, 19 Juli 2019 23:21

Soal Sistem PPDB, Sekolah Angkat Tangan

BALIKPAPAN – Kasus calon peserta didik ditolak masuk di sekolah…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia.
*