MANAGED BY:
MINGGU
21 JULI
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | CELOTEH | MASKULIN

KALTIM

Kamis, 20 Juni 2019 11:53
APBD Perubahan Defisit Rp 63 M
Masih Minus, Pemkab PPU Siapkan Daftar Utang
Tohar

PROKAL.CO, Karena menihilkan Silpa (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran), APBD Perubahan 2019 Pemkab PPU diperkirakan defisit hingga Rp63 miliar.

 

 PENAJAM- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun 2019 diproyeksikan defisit. Berdasarkan prognosis Badan Keuangan (BK) jumlahnya mencapai Rp 63 miliar. Yang berasal dari rencana belanja yang ditetapkan dalam dokumen APBD tahun 2019. 

Sekretaris Kabupaten (Sekkab) PPU Tohar mengungkapkan, perkiraan defisit itu muncul lantaran Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD sepakat menihilkan Silpa (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran). Dalam hal ini, selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode anggaran. “Ternyata silpa auditif (hasil pemeriksaan) kurang lebih Rp 56 miliar. Mudah-mudahan dengan angka yang dipatok di tahun 2019 ini, mengalami perubahan. Barangkali pada rincian belanjanya,” kata dia saat ditemui Kaltim Post di ruang kerjanya, Rabu (19/6). 

Oleh karena itu, Ketua TAPD Kabupaten PPU ini menuturkan, pihaknya segera menyiapkan skenario untuk menyiasati hal tersebut. Salah satunya dengan menyusun daftar utang. Terhadap program dan kegiatan yang sudah dilaksanakan, namun belum terbayarkan.

Hal itu dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan daerah terakhir. Baik pendapatan daerah dan kebijakan fiskal pemerintah pusat ke daerah “Sementara ini belum dilakukan review terhadap rencana belanja program dan kegiatan. Manakala kecenderungan sumber daya keuangan minus, maka kami akan menyusun kembali daftar utang.  Terhadap kegiatan yang sudah terlaksana,” ucapnya.

Mengenai penyusunan dokumen APBD perubahan Tahun 2019, mantan Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setkab PPU ini mengatakan masih menunggu asistensi dari Pemprov Kaltim.

Terkait dengan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2020, sebelumnya pembahasan RKPD hanya sampai TAPD dan Banggar. Kini harus diasistensi Pemprov. Menyusul terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2020. Hal itu berlaku untuk APBD Perubahan Tahun 2019 dan APBD Tahun 2020.

“Ada perubahan prosedur. Hasil asistensi RKPD tersebut menjadi dasar deskripsi dalam penyampaikan nota penjelasan keuangan untuk keuangan APBD,” kata Tohar.

Terkait dengan pengesahan APBD Perubahan Tahun 2019 maupun APBD murni Tahun 2020, dia menyebut sangat tergantung pada kecepatan evaluasi RKPD dari Pemprov Kaltim.

Pasalnya, TAPD maupun Banggar, menginginkan pengesahan rancangan peraturan daerah (raperda) tersebut bisa dituntaskan, sebelum masa jabatan Anggota DPRD Kabupaten periode 2014-2019 berakhir, pada 18 Agustus mendatang. “Jadi pengesahannya tergantung seberapa cepat, hasil asistensi di Provinsi. Selain itu, seberapa cepat memahami dan menyepakati konten APBD perubahan tahun 2019. Antara eksektutif dan legislatif,” tandasnya.

Sebagai informasi, APBD Kabupaten PPU yang ditetapkan pada November 2018 sebesar 1,505 triliun. Dengan rencana belanja Rp 1,483 triliun. Sehingga masih surplus Rp 21,78 miliar. Pada Desember 2019, Pemkab PPU mendapat bantuan keuangan (bankeu) Provinsi Kaltim sebesar Rp 99,1 miliar. Sehingga besaran APBD tahun 2019 mengalami penambahan. Menjadi Rp 1,599 triliun. (*/kip/ms)

 


BACA JUGA

Sabtu, 20 Juli 2019 11:09

Akses Jalan Muara Bunyut Terputus

SENDAWAR - Sebuah rumah di Kampung Muara Bunyut Kecamatan Melak…

Sabtu, 20 Juli 2019 11:06

DISYUKURI AJA..!! SD Diguyur DAK Rp 17 Miliar

TENGGARONG- Upaya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar meyediakan fasilitas pendidikan hingga…

Sabtu, 20 Juli 2019 11:05

ASN Narkoba, Sudah Banyak Contoh yang Dipecat

TENGGARONG-  Sekkab Kukar Sunggono turut menyayangkan ada aparatur sipil negara…

Sabtu, 20 Juli 2019 11:03

Lima Jabatan Kepala Kosong, Kinerja OPD Terancam Terganggu

PENAJAM- Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Penajam Paser…

Sabtu, 20 Juli 2019 10:57

Anggaran Berkurang Rp 3 Miliar, Pengadaan PJU Hanya 225 Titik

PENAJAM- Lelang pengadaan penerangan jalan umum (PJU) segera dilaksanakan kembali.…

Sabtu, 20 Juli 2019 10:55

Pasar Ternak di Desa Kresik Bura Siapkan Hewan Kurban

TANA PASER – Bagi warga Kabupaten Paser yang bingung mencari…

Sabtu, 20 Juli 2019 10:52

Ikuti Ajang Nasional, Pelukis Muda Kutim Wakili Kaltimtara

SANGATTA - Usia boleh muda, tapi hasil karya seni rupa…

Sabtu, 20 Juli 2019 10:51

Bupati Minta Calon Pengantin Harus Menanam Pohon

SANGATTA - Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) berupaya untuk melestarikan…

Jumat, 19 Juli 2019 11:30

SAKITT...!! Lima Kepala OPD Tiba-Tiba Nonjob

PENAJAM- Kekosongan jabatan pimpinan tinggi pratama (PTP) di Pemkab Penajam…

Jumat, 19 Juli 2019 11:26

Di Kabupaten Ini, Layanan KIA Mulai Jalan

Program nasional terkait KIA dan KTP untuk anak mulai dilaksanakan…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia.
*