MANAGED BY:
MINGGU
21 JULI
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | CELOTEH | MASKULIN

KALTIM

Kamis, 20 Juni 2019 11:50
Empat OPD Bakal Berubah

BK Jadi Bapenda dan BPKAD, BKPP Berubah BKPSDM

Abdul Gafur Mas’ud

PROKAL.CO, PENAJAM- Sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemkab Penajam Paser Utara (PPU) segera mengalami penataan kembali atau restrukturisasi. Ada empat OPD yang diusulkan untuk dilakukan perubahan. Baik itu, perubahan tipe maupun pemecahan. Salah satunya adalah Badan Keuangan (BK) menjadi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). 

Usulan penataan OPD itu disampaikan dalam rapat paripurna Penyampaian Nota Penjelasan Terhadap tiga rancangan peraturan daerah (raperda), pada Selasa (18/6). Salah satu raperda yang diusulkan adalah perubahan atas Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

“Berdasarkan evaluasi perlu adanya peninjauan kembali, sejak pembentukan Perda tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Sehingga kami berkesimpulan ada OPD tertentu yang harus disesuaikan efektifitasnya,” kata Bupati PPU Abdul Gafur Mas’ud saat rapat paripurna.

 Salah satu yang fokus penataan OPD ini adalah pemisahan Bapenda dengan BPKAD. Salah satu alasannya, setelah dilakukan penghitungan beban kerja, didapat hasil bahwa BK memiliki beban kerja yang berlebih. Sehingga fungsi kerjanya tidak maksimal. Karena harus mengurus penerimaan keuangan sekaligus penggunaan keuangan. “Saat kami awal dilantik, DPRD meminta untuk meningkatkan pendapatan daerah. Karena saat ini, masih minim,” kata dia.

 Dalam Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2018, Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang  bisa dikumpulkan sebesar Rp 70,39 miliar. “Makanya perlu dibentuk kembali Bapenda. Untuk memaksimalkan sektor pendapatan daerah. Khususnya pemungutan pajak dan retribusi dari sektor industri,” terang Bupati periode 2018-2023 ini.

 Selain pemisahan Bapenda dan BPKAD, dalam raperda tentang perubahan perda pembentukan dan susunan perangkat daerah juga diusulkan beberapa OPD yang mengalami perubahan tipe. Dari tipe B dengan beban kerja yang sedang menjadi tipe C, dengan beban kerja yang kecil.

Seperti Dinas Perhubungan (Dishub) semula tipe B menjadi tipe C. Karena urusan kelautan diambil alih oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Sesuai Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Lalu Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) berubah menjadi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM). Semula bertipe C akan naik menjadi tipe B. “Dikarenakan bergabungnya Sekretariat Korpri ke BKPSDM,” kata Sekretaris Kabupaten (Sekkab) PPU Tohar.

 Lalu ada perubahan nama OPD. Yakni Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Bapelitbang) berubah menjadi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Menyesuaikan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.

Sebelumnya, berdasarkan hasil kajian Bagian Organisasi dan Tata Laksana (Ortal) Setkab PPU, sejumlah OPD akan mengalami penataan. Karena dianggap tidak produktif. Berdasarkan Permendagri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah.

Dalam regulasi tersebut, struktur organisasi dianggap produktif dan efisien jika durasi pelaksanaan tugas layanan utama setiap eselon IV mencapai 70 persen dari waktu kerja efektif dalam satu tahun. Jika dalam satu tahun, ada 1.250 jam, maka durasi kerjanya adalah 875 jam. Jika durasi pelaksanaan tugas layanan utama kurang dari 56 persen dari waktu kerja efektif dalam satu tahun atau 700 jam, maka unit kerja tersebut tidak produktif dan tidak efisien. Sehingga harus digabung dengan unit kerja lain yang sejenis atau berdekatan fungsinya.

 OPD yang akan dileburkan atau digabungkan adalah Sekretariat Korpri yang akan dilebur ke BKPP, lalu Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) ke BPBD. Kemudian Dinas Sosial (Dissos) ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Dinas Ketahanan Pangan (DKP) ke Dinas Pertanian (Distan), dan terakhir adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi digabungkan ke Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). (*/kip/ms)

 

 


BACA JUGA

Sabtu, 20 Juli 2019 11:09

Akses Jalan Muara Bunyut Terputus

SENDAWAR - Sebuah rumah di Kampung Muara Bunyut Kecamatan Melak…

Sabtu, 20 Juli 2019 11:06

DISYUKURI AJA..!! SD Diguyur DAK Rp 17 Miliar

TENGGARONG- Upaya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar meyediakan fasilitas pendidikan hingga…

Sabtu, 20 Juli 2019 11:05

ASN Narkoba, Sudah Banyak Contoh yang Dipecat

TENGGARONG-  Sekkab Kukar Sunggono turut menyayangkan ada aparatur sipil negara…

Sabtu, 20 Juli 2019 11:03

Lima Jabatan Kepala Kosong, Kinerja OPD Terancam Terganggu

PENAJAM- Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Penajam Paser…

Sabtu, 20 Juli 2019 10:57

Anggaran Berkurang Rp 3 Miliar, Pengadaan PJU Hanya 225 Titik

PENAJAM- Lelang pengadaan penerangan jalan umum (PJU) segera dilaksanakan kembali.…

Sabtu, 20 Juli 2019 10:55

Pasar Ternak di Desa Kresik Bura Siapkan Hewan Kurban

TANA PASER – Bagi warga Kabupaten Paser yang bingung mencari…

Sabtu, 20 Juli 2019 10:52

Ikuti Ajang Nasional, Pelukis Muda Kutim Wakili Kaltimtara

SANGATTA - Usia boleh muda, tapi hasil karya seni rupa…

Sabtu, 20 Juli 2019 10:51

Bupati Minta Calon Pengantin Harus Menanam Pohon

SANGATTA - Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) berupaya untuk melestarikan…

Jumat, 19 Juli 2019 11:30

SAKITT...!! Lima Kepala OPD Tiba-Tiba Nonjob

PENAJAM- Kekosongan jabatan pimpinan tinggi pratama (PTP) di Pemkab Penajam…

Jumat, 19 Juli 2019 11:26

Di Kabupaten Ini, Layanan KIA Mulai Jalan

Program nasional terkait KIA dan KTP untuk anak mulai dilaksanakan…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia.
*