MANAGED BY:
MINGGU
21 JULI
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | CELOTEH | MASKULIN

KALTIM

Rabu, 19 Juni 2019 11:42
MHU Persilakan Warga Tempuh Jalur Hukum
Didi Tasidi

PROKAL.CO, class="yiv3089921855ydp6917bd3bmsonormal">Komisi I DPRD Kaltim telah menindaklanjuti laporan warga, terkait dugaan penggusuran lahan oleh perusahaan tambang batu bara di Loa Kulu, Kukar. PT MHU kemudian diperintahkan untuk menghentikan aktivitasnya di lokasi itu. Hal tersebut ditanggapi kuasa hukum MHU Didi Tasidi.

TENGGARONG–Gesekan antara warga dan PT Multi Harapan Utama (MHU) terkait lahan kembali mengemuka. Komisi I DPRD Kaltim telah meninjau lahan sekira 80 hektare yang dilaporkan warga telah digusur MHU, kemudian perusahaan bersangkutan diminta untuk menghentikan aktivitasnya di lahan tersebut.

Instruksi Komisi I itu lantas ditanggapi Kuasa Hukum MHU Didi Tasidi. Dia mengklaim pihaknya memiliki dasar kegiatan di lokasi yang berada di Loa Kulu tersebut. Menurut dia, pihak perusahaan sebenarnya enggan berpolemik di media. Namun, pihaknya siap jika diminta untuk menyampaikan klarifikasi atau menguji keabsahan dokumen pendukung, terkait aktivitas MHU di lokasi tersebut.

Terlebih, kata dia, ada jalur hukum yang mestinya bisa ditempuh oleh masyarakat. “Sebenarnya kami mengapresiasi dan berterima kasih atas kunjungan teman-teman legislatif tersebut. Sesuai dengan fungsi dan kewenangan mereka. Tapi, kami menyayangkan karena tidak pernah diklarifikasi dan terkesan diminta untuk menghentikan aktivitas di sana. Padahal, seluruh aktivitas yang kami laksanakan di sana, sudah sesuai kerja sama dan ketentuan,” terang Didi.

Dia mengatakan, kerja sama dan ketentuan yang dimaksud juga termasuk dengan pihak pemilik hak guna usaha (HGU) di lokasi tersebut. Jadi, proses menghentikan aktivitas perusahaan di lokasi itu juga harus sesuai jalur yang tepat. Termasuk jika masyarakat ingin berproses di pengadilan.

“Kami siap jika ingin dilakukan adu dokumen pendukung. Masyarakat harapannya juga bisa mengadu ke jalur hukum jika merasa yakin terkait kepemilikan lahan tersebut. Karena negara kita sudah mengatur persoalan tersebut kok,” tambahnya.

Menurut dia, PT MHU selaku perusahaan dengan perjanjian karya pengusahaan batu bara (PKP2B), juga diawasi secara ketat dengan berbagai unsur di pemerintahan. Baik pusat hingga di daerah. Jadi, proses perizinan dalam kegiatan tersebut diyakini juga sudah sesuai aturan. “Artinya, kami di sini hanya berupaya menyampaikan hak jawab kami. Tidak benar jika ada dikatakan penggusuran,” tandasnya.

Diwartakan sebelumnya, Komisi I DPRD Kaltim melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke area konsesi PT MHU di Loa Kulu. Sidak tersebut dilakukan menyusul adanya laporan masyarakat terkait dugaan pelanggaran aktivitas perusahaan tersebut. Hasil sidak, Komisi I meminta pihak perusahaan menghentikan kegiatan di daerah yang disengketakan. (qi/kri/k8)


BACA JUGA

Sabtu, 20 Juli 2019 11:09

Akses Jalan Muara Bunyut Terputus

SENDAWAR - Sebuah rumah di Kampung Muara Bunyut Kecamatan Melak…

Sabtu, 20 Juli 2019 11:06

DISYUKURI AJA..!! SD Diguyur DAK Rp 17 Miliar

TENGGARONG- Upaya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar meyediakan fasilitas pendidikan hingga…

Sabtu, 20 Juli 2019 11:05

ASN Narkoba, Sudah Banyak Contoh yang Dipecat

TENGGARONG-  Sekkab Kukar Sunggono turut menyayangkan ada aparatur sipil negara…

Sabtu, 20 Juli 2019 11:03

Lima Jabatan Kepala Kosong, Kinerja OPD Terancam Terganggu

PENAJAM- Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Penajam Paser…

Sabtu, 20 Juli 2019 10:57

Anggaran Berkurang Rp 3 Miliar, Pengadaan PJU Hanya 225 Titik

PENAJAM- Lelang pengadaan penerangan jalan umum (PJU) segera dilaksanakan kembali.…

Sabtu, 20 Juli 2019 10:55

Pasar Ternak di Desa Kresik Bura Siapkan Hewan Kurban

TANA PASER – Bagi warga Kabupaten Paser yang bingung mencari…

Sabtu, 20 Juli 2019 10:52

Ikuti Ajang Nasional, Pelukis Muda Kutim Wakili Kaltimtara

SANGATTA - Usia boleh muda, tapi hasil karya seni rupa…

Sabtu, 20 Juli 2019 10:51

Bupati Minta Calon Pengantin Harus Menanam Pohon

SANGATTA - Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) berupaya untuk melestarikan…

Jumat, 19 Juli 2019 11:30

SAKITT...!! Lima Kepala OPD Tiba-Tiba Nonjob

PENAJAM- Kekosongan jabatan pimpinan tinggi pratama (PTP) di Pemkab Penajam…

Jumat, 19 Juli 2019 11:26

Di Kabupaten Ini, Layanan KIA Mulai Jalan

Program nasional terkait KIA dan KTP untuk anak mulai dilaksanakan…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia.
*