MANAGED BY:
JUMAT
19 JULI
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | CELOTEH | MASKULIN

UTAMA

Rabu, 19 Juni 2019 10:56
Polemik PPDB Sistem Zonasi
PPDB Bertujuan Mulia, Tapi Pelaksanaan Bermasalah

Kemendikbud Nilai Banyak Modifikasi Pemda Picu Kekisruhan

Pelaksanaan PPDB di lapangan tidak semulus yang dibayangkan. Sebab, setiap daerah memiliki karakter demografi, jumlah siswa, hingga daya tampung sekolah yang berbeda-beda.

PROKAL.CO, JAKARTA - Semangat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan meniadakan sekolah favorit melalui penerimaan peserta didik baru sistem zonasi patut diapresiasi. Meski begitu, pelaksanaannya di lapangan tidak semulus yang dibayangkan. Sebab, setiap daerah memiliki karakter demografi, jumlah siswa, hingga daya tampung sekolah yang berbeda-beda.

Mendikbud Muhadjir Effendy menuturkan pendekatan zonasi betujuan untuk memberikan akses setara kepada peserta didik. Tanpa melihat latar belakang kemampuan maupun sosial ekonomi. "Jika ada seorang anak dari keluarga ekonomi tidak mampu dan tidak bisa bersekolah di dalam zonanya, maka mereka akan berpotensi putus sekolah," ucap menteri 62 tahun itu.

Meski begitu, sebagian orang tua siswa merasa dirugikan dengan pelaksanaan sistem zonasi. Nilai dan prestasi belajar tidak ada artinya. Yang penting rumah dekat sekolah. Praktis, siswa yang diterima memiliki nilai rendah.

Jangankan berburu sekolah favorit. Masuk ke sekolah negeri biasa terasa susah. Karena yang diterima rata-rata jarak dari rumah ke sekolah tidak sampai 1 km. Bahkan, ada yang kurang dari 500 meter.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyebut pendekatan zonasi menyebabkan ada sekolah yang masih kekurangan siswa. "Ada sekolah di Wonogiri dan Purbalingga jumlah siswanya tidak sesuai target. Kelasnya masih ada yang kosong," ucapnya saat ditemui di Pasific Place kemarin.

Politisi PDI Perjuangan itu menilai sistem zonasi tidak mempertimbangkan masalah yang dihadapi setiap daerah itu berbeda. Dan terkesan berlangsung sekali jadi. Padahal infrastruktur, fasilitas, hingga sarana dan prasarana sekolah belum semuanya merata. Pola perilaku dan mindset masyarakat tidak bisa seketika diubah begitu saja. "Jadi bikin masyarakat kaget," kata Ganjar.

Butuh proses bertahap untuk memperbaiki itu semua. Maka dari itu, dia mengusulkan untuk adanya modifikasi dari Peraturan Mendikbud Nomor 51 tahun 2018. Menampung anak-anak berprestasi melalui jalur prestasi dengan kuota 5 persen dan perpindahan orang tua 5 persen.

"Kalau di dalam satu zona siswa yang berprestasi banyak, kami berikan kebijakan dengan lokalitas itu sebesar 20 persen dari kuota jalur zonasi  90 persen. Agar tidak ada kecemasan antara siswa maupun orang tuanya," jelas pria 50 tahun itu.

Pengamat pendidikan dari Center of Education Regulation and Development Analysis (Cerdas) Indra Charismiadji gaduhnya pelaksanaan PPDB berbasis zonasi muncul karena pemda belum paham maksud dan tujuannya. ”Jadi mereka (pemda, Red) punya mindset yang lama. Dan saya gak tahu bagaimana komunikasi antara pusat dan daerah,” katanya.

Dia menegaskan bahwa persoalan dalam PPDB berbasis zonasi dipicu dari pemda yang tidak paham. Nah pemda tidak paham itu apakah memang disengaja supaya tetap tidak paham atau faktor lainnya. Menurutnya ada banyak faktor yang mempengaruhi di daerah. Seperti adanya politik di daerah serta tuntutan dari konstituennya.

Menurut Indra PPDB berbasis zonasi merupakan solusi dari rendahnya kenaikan tingkat partisipasi murni (APM) pendidikan dasar maupun menengah. Padahal anggaran pendidikan yang digelontorkan setiap tahun tidak kurang dari Rp 500 triliun. Dengan kenaikan APM yang tidak sampai satu persen, sedangkan anggaran yang dikeluarkan lebih dari Rp 500 triliun, menurut Indra tidak ideal.

Pemicu rendahnya APM itu karena sekolah negeri yang umumnya gratis atau berbiaya rendah, justru dinikmati oleh anak-anak dari keluarga kaya. Sebaliknya anak-anak dari keluarga miskin sekolah di sekolah swasta. Pemicunya anak-anak dari keluarga miskin kalah bersaing dengan anak-anak dari keluarga kaya untuk masuk sekolahan negeri.

"ini terbalik. Harusnya anak-anak miskin diberikan akses seluas-luasnya masuk ke sekolah negeri,” tuturnya. Banyaknya anak-anak miskin yang tidak bisa masuk ke sekolah negeri, menyebabkan terjadi angka putus sekolah. Ataupun kalau sekolah, mereka hanya bisa masuk di sekolah swasta gurem.

Nah dengan adanya sistem zonasi itu, niat Kemendikbud memberikan akses yang luas kepada anak-anak di sekitar sekolahan untuk masuk sekolah negeri. Khususnya untuk anak-anak dari keluarga miskin dan berapapun nilai mereka pada jenjang pendidikan sebelumnya.

Indra memperkirakan jika seluruh anak-anak miskin diberikan akses yang luas ke sekolah negeri, masih tersisa bangku atau kuotanya. Nah sisa inilah yang kemudian diperebutkan secara terbuka oleh anak-anak dari keluarga kaya itu. Kemudian jika ada anak dari keluarga kaya yang tidak tertampung di sekolah negeri, mereka masih mampu masuk ke sekolah swasta yang berkualitas.

”Anak orang kaya tidak diterima di sekolah negeri masih ada pilihan masuk sekolah swasta bagus. Berbeda dengan anak orang miskin,” tandasnya. Dengan skenario ini Indra mengatakan APM pasti akan naik secara signifikan. Sebab anak miskin yang rentan putus sekolah atau drop out sudah tertampung di sekolah negeri semuanya. Sementara anak orang kaya ada alternatif masuk sekolah negeri atau swasta yang bagus.

Kepada masyarakat yang masih mengklasifikasikan ada sekolah negeri favorit dan tidak favorit, Indra berharap untuk menyudahinya. Baginya saat ini tidak ada sekolah negeri yang favorit atau tidak favorit. Kalaupun ada sekolah yang nilai ujian nasionalnya tinggi-tinggi, itu dipicu karena input peserta didiknya bagus-bagus dan banyak siswanya ikut bimbingan belajar (bimbel).

Menurut dia saat ini sangat sulit untuk melihat sebuah proses pembelajaran di sekolah negeri yang dicap favorit. ”Kita di kalangan pendidik sering bercanda begini. Sekolah favorit itu mau yang mengajar kambing sekalipun, nilai UN-nya bagus-bagus dan banyak yang diterima di PTN,” katanya lantas tertawa.

Sementara itu anggota Komisi X DPR Ferdiansyah mengatakan Permendikbud 15/2018 tentang PPDB seharusnya bisa lebih luwes. Dia mencontohkan soal aturan jumlah siswa dalam satu rombel bisa dibuat fleksibel. ”Misalnya ada kelebihan dua sampai lima murid, tidak perlu membuat rombel baru. Cukup jumlah siswanya ditambah,” katanya.

Politisi Partai Golkar itu menjelaskan peraturan tersebut juga tidak mencantumkan jika ada kondisi-kondisi luar biasa. Dia mencontohkan kuota 5 persen untuk siswa berprestasi bisa jadi persoalan. Contohnya pada zonasi tertentu ada banyak anak berprestasi. Misalnya di bidang olahraga atau lainnya. Diantara mereka pasti ada yang merasa dirugikan karena kuota jalur perstasi hanya 5 persen.

Begitupula jika pada kondisi tertentu ada sebuah konflik atau bencana yang memicu adanya ekstradisi atau perpindahan penduduk dalam jumlah banyak. Sementara kuota untuk di luar zonasi hanya 5 persen. Dia berharap ketentuan PPDB zonasi lebih diperlunak.

Inspektur Jenderal Kemendikbud Muchlis Rantoni Luddin tidak menampik ada caurt-marut penerapan PPDB 2019 di beberapa daerah. Muchlis menilai kegaduhan itu akibat dari terlalu banyak daerah yang melakukan modifikasi Permendikbud Nomor 51 tahun 2018. "Persoalannya karena di kuota zonasi 90 persen ini banyak variasinya. Yang dipastikan adalah anak di dalam zonasi itu harus masuk," jelasnya saat dihubungi kemarin.

Jika daya tampung sekolah tidak dapat menampung banyaknya siswa, maka lebarkan zonasinya di daerah. Jangan terlalu kaku. Wajib melapor ke dinas pendidikan (dispendik) daerah setempat.

Nantinya, kewenangan dispendik untuk menyalurkan kelebihannya ke sekolah lain yang masih dalam satu zonasi. Jika dalam satu zonasi sudah penuh, akan disalurkan ke sekolah lain luar zonasi terdekat.

Menurut Muchlis, antrean orang tua siswa di sekolah untuk mendaftar itu tidak perlu. Karena pendaftaran dilakukan secara online. "Dipastikan siapapun mau antre daftar duluan atau terakhir selama dalam zona akan masuk. Kalau online lan transparan dan kuotanya ketahuan," urainya. (han/wan)


BACA JUGA

Rabu, 17 Juli 2019 11:58

Puluhan Desa Tagih Janji Gubernur

Puluhan desa dari tiga kecamatan di Kukar menagih janji politik…

Rabu, 17 Juli 2019 11:56

Lelang Investasi Jembatan Tol Teluk Balikpapan Dimulai

PENAJAM- Tahapan lelang investasi pembangunan Jembatan Tol Teluk Balikpapan akhirnya…

Rabu, 17 Juli 2019 11:46

Bandara SAMS Sepinggan Jajaki Rute Tujuan Brunei

BALIKPAPAN – Beroperasinya Bandara Aji Pangeran Tumenggung (APT) Pranoto Samarinda…

Rabu, 17 Juli 2019 11:08

Nasib Puluhan Pelajar Masih Menggantung

Nasib puluhan pelajar yang ditolak masuk SMP 11 Balikpapan masih…

Rabu, 17 Juli 2019 11:07

Gubernur Isran Beber Program di Depan Direksi Kaltim Post

Kaltim punya banyak potensi berikut masalahnya. Mulai urusan banjir di…

Rabu, 17 Juli 2019 11:06

Sabu Rp 10 M dari Tawau Gagal Edar

BALIKPAPAN-Benua Etam memang jadi idola bandar dari Malaysia untuk jalur…

Rabu, 17 Juli 2019 11:02

Lelang Investasi Tol Teluk Balikpapan Dimulai, Wujud Jembatan Makin Kelihatan

Tak ada usaha yang sia-sia. Selama dikerjakan dengan sungguh-sungguh, disertai…

Rabu, 17 Juli 2019 00:45

Sani Dilantik Sebagai Sekda Kaltim, Mendagri : Pelantikan Ini Sifatnya Bukan Liar

JAKARTA - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo melantik  Abdullah Sani…

Selasa, 16 Juli 2019 16:55

Penduduk Miskin Kaltim Berkurang 2,47 Ribu Orang

PROKAL.CO, SAMARINDA - Jumlah penduduk miskin di Kalimantan Timur pada…

Selasa, 16 Juli 2019 16:54

Ibukota Negara Pindah ke Kaltim, Isran : Urusan Lobi, Saya Tidak

PROKAL.CO, SAMARINDA - Gubernur Kaltim Isran Noor membantah kabar menyebutkan…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia.
*