MANAGED BY:
JUMAT
19 JULI
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | CELOTEH | MASKULIN
Minggu, 16 Juni 2019 21:15
Komisioner KPU Ini Nilai Gugatan Prabowo-Sandi Cacat Logika

PROKAL.CO, JAKARTA- Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi menilai salah satu dalil gugatan Tim Hukum BPN Prabowo-Sandi ke MK tidak logis. Dalil yang dimaksud adalah soal kecurangan dalam Situng.

“Pemohon mendalilkan bahwa KPU melakukan kecurangan dengan merekayasa Situng. Namun dalam petitum, mereka meminta MK membatalkan perolehan suara hasil rekapitulasi secara manual. Ini namanya nggak nyambung,” katanya.  

Pramono menilai kubu paslon 02 mencoba membangun asumsi bahwa hasil perolehan suara di Situng (Sistem Informasi Penghitungan) sengaja diatur untuk mencapai target angka tertentu yang sesuai dengan rekapitulasi manual. Asumsi itu dinilai tidak tepat.

“Ini adalah asumsi yang tidak tepat. Pemohon mencoba menyusun teori adjustment” atau penyesuaian,” tambahnya.

Mantan ketua Bawaslu Banten tersebut menjelaskan, meski berawal dari Form C1 yang sama, alur penghitungan Situng dan rekap manual jelas berbeda. Dalam Situng, petugas memindai Form C1 kemudian langsung mengunggahnya ke sistem informasi tersebut tanpa perlu menunggu rekapitulasi di tingkat atasnya.

Sementara rekap manual dilakukan secara berjenjang mulai dari kecamatan, KPU kabupaten-kota, KPU provinsi hingga KPU Pusat.

“Nah, angka yang digunakan untuk menetapkan perolehan suara setiap peserta pemilu adalah angka yang direkap secara berjenjang itu,” tambahnya. 

Oleh karena itu, apabila mengikuti logika asumsi Tim Hukum Prabowo-Sandiaga; maka seharusnya yang menjadi tuntutan koreksi adalah angka perolehan di Situng yang bukan digunakan KPU sebagai dasar penetapan paslon terpilih Pilpres 2019.

Menurut Pramono, pemohon gugatan tidak pernah membahas dugaan kecurangan dalam proses rekapitulasi berjenjang. Tim Hukum Prabowo-Sandiaga juga tidak memberikan bukti rinci dugaan pelanggaran rekapitulasi berjenjang tersebut, seperti nama TPS, kecamatan, kabupaten atau kota tertentu.

“Sama sekali tidak ada. Jadi, tuntutan agar hasil rekap manual dibatalkan karena Situng katanya direkayasa, itu didasarkan pada logika yang tidak nyambung,” ujarnya. (MHS/rmco)


BACA JUGA

Kamis, 18 Juli 2019 11:08

Terbang 2 Jam, Pesawat Bawa Calon Jamaah Haji Balik ke Bandara

MAKKAH–Kedatangan kloter 14 dari Embarkasi Makassar (UPG) di Bandara Internasional…

Rabu, 17 Juli 2019 11:10

Prioritaskan Hujan Buatan di Lumbung Padi Nasional

JAKARTA – Pemerintah memilih opsi menerapkan teknologi modifikasi cuaca untuk…

Selasa, 16 Juli 2019 11:03

Cabut Hak Politik Wakil Ketua DPR

SEMARANG – Wakil Ketua DPR (nonaktif) Taufik Kurniawan memilih untuk…

Selasa, 16 Juli 2019 08:55

Warna-warni Hari Pertama Tahun Pelajaran Baru

Ada beragam cara yang dilakukan sekolah untuk menyambut siswa baru.…

Selasa, 16 Juli 2019 07:42

WASPADA..!! Kemarau Tahun Ini Lebih Panas

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta seluruh jajarannya untuk mengantisipasi dan…

Senin, 15 Juli 2019 12:51

Tradisi Makepung, Saat Ratusan Pasang Kerbau Adu Cepat

NEGARA - Setelah vakum selama sepuluh tahun lamanya, event Mekepung…

Senin, 15 Juli 2019 12:49

Istri Muda Cemburui Istri Pertama, Mau Gantung Diri, Eh Talinya Putus....

Bangli selama ini dikenal sebagai salah satu daerah dengan kasus…

Senin, 15 Juli 2019 12:38

Wilayah Pegunungan Terancam Cuaca Ekstrim

WAMENA- Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Stasiun Meteorologi Wamena…

Senin, 15 Juli 2019 11:56

Perjalanan ke Makkah Dimulai

Gelombang perjalanan calon jamaah haji dari Madinah ke Makkah dimulai…

Sabtu, 13 Juli 2019 14:09

Kemarau, 16 Waduk Kekeringan

JAKARTA – Musim kemarau memicu kekeringan dimana-mana. Meski demikian, Kementerian…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia.
*