MANAGED BY:
MINGGU
21 JULI
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | CELOTEH | MASKULIN

UTAMA

Sabtu, 15 Juni 2019 23:16
Komisioner KPU Sebut Dalil dan Petitum Prabowo - Sandi Enggak 'Nyambung'

PROKAL.CO,  Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi mengomentari permohonan sengketa Pilpres 2019 yang dibacakan tim kuasa hukum pasangan calon presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Salahudin Uno, pada sidang perdana yang digelar di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Jumat (14/6) kemarin.

Pramono menilai antara dalil dengan petitum yang dibacakan tidak berhubungan alias tidak nyambung. Pemohon di satu sisi mendalilkan bahwa KPU melakukan kecurangan dengan cara merekayasa sistem informasi penghitungan suara (Situng) Pemilu 2019.

 "Namun dalam petitum mereka meminta MK untuk membatalkan perolehan suara hasil rekapitulasi secara manual. Ini namanya enggak nyambung," ujar Pramono di Jakarta, Sabtu (15/6).

Menurut Pramono, untuk menyambungkan antara situng dan penghitungan manual, pemohon diduga mencoba menyusun teori adjustment atau penyesuaian.

Di mana dalam asumsi pemohon, angka di dalam situng direkayasa sedemikian rupa oleh KPU untuk menyesuaikan dengan target angka tertentu, atau angka hasil rekap secara manual.

"Ini adalah asumsi yang tidak tepat. Karena keduanya meski berangkat dari titik yang sama (C1), namun mengikuti alur yang berbeda," ucapnya.

Pramono menjelaskan, untuk memuat penghitungan dalam situng, formulir rekapitulasi penghitungan suara (C1) dari setiap tempat pemungutan suara (TPS) di scan dan di upload ke situng oleh KPU Kabupaten/Kota apa adanya. Sementara untuk penghitungan manual, direkap secara berjenjang. 

"Nah, angka yang digunakan untuk menetapkan perolehan suara setiap peserta pemilu adalah angka yang direkap secara berjenjang itu," tuturnya. 

Karena itu, kata Pramono, jika logika yang disampaikan pemohon diikuti, maka yang salah adalah angka yang tampil di situng, karena hasil rekayasa.

"Kalau begitu, harusnya angka yang di situng dong yang dikoreksi. Bukan angka hasil rekap manual. Kenapa? Karena angka hasil rekap secara manual tidak dibahas kecurangannya oleh pemohon," ujarnya.

Menurut Pramono, ketika menyebut ada pelanggaran, pemohon harusnya menyampaikan di TPS mana terjadi pelanggaran, lengkap dengan desa/kelurahan, kecamatan atau di kabupaten/kota, sebagaimana dituangkan dalam dokumen C1, DA1 atau DB1.

"Ini sama sekali tidak ada. Jadi, tuntutan agar hasil rekap manual dibatalkan karena situng katanya direkayasa, itu didasarkan pada logika yang tidak nyambung," pungkas Pramono. (gir/jpnn)

 

 

BACA JUGA

Sabtu, 20 Juli 2019 13:10

TENANG AJA..!! Bank Mandiri Pastikan Rekening Nasabah Aman

PROKAL.CO, SAMARINDA - Bank Mandiri memastikan rekening nasabahnya tetap aman…

Sabtu, 20 Juli 2019 11:49

Hongkong Bergolak, Bisnis dan Wisata Lesu

Aksi massa penolakan RUU Hongkong berdampak luar biasa. Wisatawan takut…

Sabtu, 20 Juli 2019 11:36

Ratusan Pesawat Boeing Dikandangkan

NEW YORK – Boeing, perusahaan pesawat terbesar di dunia, mengalami…

Sabtu, 20 Juli 2019 11:33

Endus Kecurangan setelah PPDB, Ombudsman Bakal Gandeng Saber Pungli

Siswa-siswa titipan diduga masuk melalui pintu belakang setelah masa penerimaan…

Sabtu, 20 Juli 2019 11:32

Sani Jadi Sekprov, Pemprov Hemat Bicara

SAMARINDA–Gubernur Kaltim Isran Noor menanggapi santai pelantikan Abdullah Sani sebagai…

Sabtu, 20 Juli 2019 11:28

Luas Areal Pertambangan Diklaim Menyusut

SAMARINDA – Evaluasi izin usaha pertambangan (IUP) batu bara oleh…

Sabtu, 20 Juli 2019 11:25

Cuaca Panas Sambut Jamaah, CJH Lansia Bertumbangan di Masjidilharam

BALIKPAPAN – Raut tegang bercampur gembira menghias wajah 449 calon…

Jumat, 19 Juli 2019 23:45

Pindah Ibu Kota Diputus Agustus

Percepatan pemindahan ibu kota dinilai perlu ditangani kementerian khusus. Agar…

Jumat, 19 Juli 2019 23:23
Nawawi Pomolango, Capim KPK Asal Balikpapan yang Adili Mantan Ketua DPD---sub

Bermodal Pengalaman Jadi Hakim, Ingin Miskinkan Koruptor

Tiga puluh tahun berkarier sebagai pengadil. Ragam kasus ditangani. Nawawi…

Jumat, 19 Juli 2019 23:21

Soal Sistem PPDB, Sekolah Angkat Tangan

BALIKPAPAN – Kasus calon peserta didik ditolak masuk di sekolah…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia.
*