MANAGED BY:
SELASA
25 JUNI
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | CELOTEH | MASKULIN

UTAMA

Sabtu, 25 Mei 2019 00:47
MANTAP JUGA..!! 9 Kabupaten Kota Se Kaltim Meraih Opini WTP dari BPK
Kepala BPK Kaltim, R. Cornell Syarief Prawiradiningrat mengatakan opini WTP ini diharapkan dapat menjadi pendorong serta pemacu pemerintah daerah untuk melaksanakan transparansi dan akuntabilitas keuangan secara lebih baik di tahun-tahun mendatang. (MYAMIN)

PROKAL.CO, v dir="auto">SAMARINDA -  Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Kalimantan Timur menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kota Se Kaltim Tahun Anggaran 2018, Jumat (24/5/2019). 

 
Hampir seluruhnya, 9 Kabupaten Kota mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Yaitu, Kota Samarinda, Balikpapan, Bontang, Kutai Kartanegara, Berau, Paser, Panajam Paser Utara, Kutai Timur dan Kutai Barat. Hanya Kabupaten Mahakam Ulu mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). 
 
Kepala BPK Kaltim, R. Cornell Syarief Prawiradiningrat mengatakan opini WTP ini diharapkan dapat menjadi pendorong serta pemacu pemerintah daerah untuk melaksanakan transparansi dan akuntabilitas keuangan secara lebih baik di tahun-tahun mendatang. 
 
"Dan kiranya hal ini juga mendorong bagi pemerintah daerah yang belum mampu menghasilkan opini Wajar Tanpa Pengecualian untuk bekerja lebih keras lagi, memperbaiki tata kelola keuangan daerah sesuai dengan rekomendasi BPK, sehingga di tahun depan, opininya dapat ditingkatkan menjadi Wajar Tanpa Pengecualian," ujar Cornell. 
 
Beberapa hal, menurut BPK, masih perlu dilakukan perbaikan dan menjadi perhatian dalam penguatan Sistem Pengendalian Internal. Yaitu, penerapan pola pengelolaan keuangan BLUD di RSUD dan Puskesmas pada Pemerintah Daerah yagn dilaksanakan belum sesuai ketentuan,  pengelolaan dana BOSDA dan BOSNAS yang belum memadai,  pengelolaan dan penatausahaan aset tetap dan aset lainnya yang belum dilaksanakan secara optimal, serta pengelolaan persediaan yang belum dilaksanakan secara memadai.
 
Selain itu, kepatuhan entitas terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan perlu ditingkatkan khususnya terkait dengan  pengelolaan belanja hibah yang belum sesuai ketentuan,  paket-paket pekerjaan yang belum dikenakan denda keterlambatan, serta pencairan Insentif Pemungutan PBB-P2 belum sesuai ketentuan.
 
Berkenaan dengan beberapa hal yang masih perlu mendapat perhatian di atas, kami meminta Kepala Daerah dan jajarannya agar segera melakukan langkah-langkah perbaikan mendasarkan pada rekomendasi hasil pemeriksaan yang telah kami sampaikan.
 
Sesuai amanat Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan atas Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, “Jawaban atau penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima”.
 
Pemeriksaan dan penyampaian LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah merupakan amanat Pasal 17 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara.
 
"Berdasarkan amanat undang-undang itulah, maka BPK selalu menjaga kualitas dan kuantitas laporan Hasil pemeriksaannya, termasuk di dalamnya waktu pemeriksaan selama 2 (dua) bulan, sehingga penyerahan yang dilakukan pada hari ini tidak melampaui waktu yang telah ditetapkan oleh undang-undang," ujar Cornell. (mym)
loading...

BACA JUGA

Senin, 24 Juni 2019 14:15

Komnas HAM Tuding Aparat Tak Taati Rekomendasi

Tewasnya Ahmad Setiawan di kolam bekas tambang memantik reaksi Komisi…

Senin, 24 Juni 2019 14:13

Diduga Terjadi Pembiaran Berlarut

Satu demi satu warga di Samarinda bertumbangan. Lubang bekas tambang…

Senin, 24 Juni 2019 14:11
Samarinda yang Selalu Saja Ada Tambang Ilegal

Pemerintah Beri Ruang Pelanggaran

PELANGGARAN demi pelanggaran dilakukan para pelaku usaha pertambangan di Kaltim.…

Senin, 24 Juni 2019 13:26
Jumlah Pelanggaran Pemilu 2019 Naik Pesat Dibanding 2014

Kombinasi Meningkatnya Pengawasan dan Bebalnya Peserta

Tingkat kepatuhan peserta pada Pemilu 2019, rupanya, belum membaik. Yang…

Senin, 24 Juni 2019 13:18

Pemilik Pabrik Korek Ditangkap di Hotel

LANGKAT – Polres Binjai terus mendalami kasus kebakaran yang menewaskan…

Senin, 24 Juni 2019 10:18

Persentase Penurunan Harga Tiket Pesawat Masih Dikaji

Penurunan harga tiket pesawat masih dinanti-nanti masyarakat. Pihak maskapai masih…

Minggu, 23 Juni 2019 22:57
Ahmad, Jadi Korban Ke-35 yang Tewas di Kolam Bekas Tambang

Diketahui Tenggelam setelah Empat Jam

Pemprov Kaltim sepertinya diuji. Setelah temuan sejumlah tambang ilegal di…

Minggu, 23 Juni 2019 22:54

Tambang di Samarinda, Pastikan TNI Tak Terlibat

ATURAN dilanggar. Hasil bumi dicuri. Namun hingga kini, belum tampak…

Minggu, 23 Juni 2019 22:47

Tiket Pesawat Bisa Murah Asal Ini yang Dihapus...

JAKARTA-Keriuhan masyarakat terhadap harga tiket pesawat mendapat respons dari pemerintah.…

Minggu, 23 Juni 2019 22:43

Insentif Pemerintah Bikin Properti Bakal Lebih Bergairah

Pemerintah punya kebijakan baru untuk dunia properti. Salah satunya insentif…

Truk Pengangkut Puluhan Lemari Es Hantam Rumah Warga

Komnas HAM Tuding Aparat Tak Taati Rekomendasi

Diduga Terjadi Pembiaran Berlarut

Pemerintah Beri Ruang Pelanggaran

Langkah Jangka Panjang Kendalikan Banjir, RTRW Tidak Boleh Melenceng

Runway Sempat Rusak, Penerbangan di APT Pranoto Kembali Normal

Ada Bantuan Pemprov, Pemkot Fokus Alokasikan di Utara

Kepedulian Warga Samarinda terhadap Hewan Meningkat

Usai Banjir, Rusak dan Terabaikan

Lama Dipanggang agar Tak Melempem
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .
*