MANAGED BY:
KAMIS
27 JUNI
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | CELOTEH | MASKULIN

UTAMA

Selasa, 21 Mei 2019 14:30
Bukit Soeharto, Nasibmu Kini
Pemprov Kesulitan Menindak Penambang Ilegal di Tahura
Penambangan batu bara di Tahura Bukit Soeharto.

PROKAL.CO, SAMBOJA-Dugaan penambangan ilegal di kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) Bukit Soeharto, Kecamatan Samboja, Kutai Kartanegara (Kukar) sudah kerap diungkap. Tapi selalu saja sulit untuk memberi sanksi. Tidak solidnya masing-masing instansi diduga jadi penyebab.

Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Kaltim Pradarma Rupang menyoroti ketidakseriusan pemerintah dan aparat penegak hukum menindak para pelaku illegal mining di Tahura. Ia menyebut, jika memang aparat penegak hukum serius, maka bisa melibatkan masyarakat untuk mengawasi itu.

“Pertanyaannya, seberapa jauh pemerintah melibatkan masyarakat dalam perkara itu? Aneh sekali, negara ini punya apapun. Penegak hukum, perangkat pengadilan, kejaksaan, anggaran, fasilitas, dan aturan, tetapi justru kalah sama penambang ilegal,” imbuh dia.

Jatam menilai unsur pemerintah terkait maupun aparat penegak hukum juga tidak solid dalam menertibkan penambang ilegal di Tahura. Salah satu buktinya adalah di kawasan Kelurahan Margomulyo, Kecamatan Samboja, Kukar. Sepekan lalu sudah dilakukan penertiban oleh UPTD Tahura, Balai Penegakan Hukum (Gakkum) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kalimantan hingga kepolisian.

Namun Minggu (19/5) dari pantauan Kaltim Post masih terdapat hauling batu bara di kawasan Margomulyo. Tepatnya di lahan konsesi milik PT Bara Giri (BG) yang izin usaha pertambangannya telah mati pada 2013 lalu. Sementara di kawasan CV Arjuna Mandiri (AM) terdapat tumpukan batu bara. Ada pula yang dimasukkan ke karung. Padahal di CV AM selain izinnya telah mati pada 13 Oktober 2014, kawasan itu juga masuk Tahura.

Menurut Rupang praktik culas di kawasan Tahura terkesan sengaja dipelihara para oknum terkait. “Ini enggak serius. Terutama aparat penegak hukum. Temuan kami, kegiatan penambangan ilegal di kawasan Tahura itu tidak jauh dari radius yang bisa dijangkau dan diawasi penegak hukum. Aktivitas itu terjadi dalam radius 1-4 kilometer saja,” bebernya.

Sementara itu, pengamat pertambangan Yunus Ruru menilai, siapa pun yang menambang di Tahura adalah pelanggaran. Sejatinya aparat mesti segera bersikap. “Itu pelanggaran pidana. Bahkan kalau perlu penambang ilegal itu juga wajib mengganti kerugian negara,” katanya.

Menurutnya, penambangan batu bara ilegal sudah pasti tidak memerhatikan analisis mengenai dampak lingkungan (amdal). Dengan begitu, bisa dipastikan kerusakan hutan kian masif. “Jaminan reklamasi juga pasti akan diabaikan oleh mereka (penambang ilegal). Ini jelas merugikan negara. Sisa tambang bisa meninggalkan banyak lubang,” beber aktivis yang juga ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Kukar itu.

Adapun saat dikonfirmasi Kaltim Post kemarin (20/5), Kepala Bidang Mineral dan Batu Bara (Minerba) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kaltim Baihaqi Hazami menjelaskan, pihaknya memang tak bisa langsung ujug-ujug menindak.

“Dinas terkait (Dinas Kehutanan Kaltim) juga harus ambil peran,” ujarnya. Tempatnya bertugas saat ini, bukan tak berarti ingin “cuci tangan”. Dinas ESDM Kaltim juga sudah bergerak bersama Polda Kaltim dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Tahura Bukit Soeharto.

Tak menampik, pihaknya juga pernah turun bersama melihat kondisi Tahura. Nyatanya, praktik terselubung dengan alat berat (ekskavator) yang cukup banyak, hilang sebelum ditindak. “Enggak tahu juga kok bisa bocor,” sambungnya.

Dia melanjutkan, pihaknya bersama kepolisian dan UPTD Tahura Bukit Soeharto juga pernah memasang police line terhadap alat berat yang belum sempat berpindah. Namun, tak jelas kepemilikan alat berat tersebut. Hal itu turut menyulitkan pihaknya untuk bertindak.

Menurutnya, memang rawan bagi IUP yang berbatasan langsung dengan Tahura. Mereka kerap memanfaatkan itu dengan mengambil batu bara di hutan konservasi tersebut. “Kalau ada indikasi seperti itu, dan terlebih bisa dibuktikan, tentu ada sanksi administrasi bagi perusahaan tersebut,” ungkap Baihaqi.

Dikatakan, penertiban kerap kucing-kucingan dengan penambang ilegal. Ketika aparat atau tim gabungan mengecek, Tahura bak pasar batu bara itu mendadak sepi.

Dihubungi terpisah, Kepala Balai Penegakan Hukum (Gakkum) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kalimantan Subhan belum bisa bicara banyak terkait maraknya aktivitas illegal mining di Tahura. Ditanya soal itu, Subhan menjawab lewat chatting WhatsApp (WA). “Kabur, aktivitas pada sepi,” ujarnya.

Menyinggung terkait masih ada aktivitas hauling di Margomulyo, Subhan malah balik menanyakan lokasi yang dimaksud. Saat dijelaskan lokasi detailnya, dia menyebut meminta waktu untuk menanyakan informasi kepada anggotanya.

Meski begitu, Subhan mengaku, sudah beberapa kali turun ke lokasi. Tak hanya saat ramai diberitakan Kaltim Post. Banyak lokasi yang diperiksa. Sebelumnya, dia menyebut, sudah ada beberapa yang kasusnya dalam penyidikan. Namun, dia enggan menyebut rinci.

Sedangkan Kepala UPTD Tahura Bukit Soeharto Rusmadi menyebut, sesuai Surat Keputusan (SK) Menteri LHK yang diterbitkan pada 2017 lalu, No 1231, luasan Tahura tercatat 64.814,98 hektare. “Dari sebanyak itu, sekitar 48 ribu hektare rusak. Artinya sudah melebihi setengah dari Tahura,” ujarnya. Namun, lanjut dia, pelan-pelan pihaknya berusaha kembalikan kondisi hutan yang sebenarnya. “Memang enggak gampang, tapi usaha dulu,” lanjutnya.

Rusaknya Tahura terbagi jadi beberapa golongan. Mulai biasa sampai berat. Jika ada temuan alat berat yang digunakan untuk mengeruk batu bara, tidak boleh disita, lantaran masuk daerah konservasi. Satu-satunya jalan dihancurkan.

Menurut dia, minimnya personel turut dikeluhkan. Hingga kini, pegawai UPTD Tahura sekitar 30 orang. Padahal idealnya untuk mengawasi hutan seluas puluhan ribu hektare itu perlu 200–300 pegawai. Tahura Bukit Soeharto yang diwacanakan sebagai pindahan ibu kota negara, nasibnya benar-benar miris.

Diwartakan sebelumnya, penertiban tambang ilegal di Kelurahan Margomulyo, Kecamatan Samboja, Kutai Kartanegara (Kukar) sepekan lalu tampaknya belum juga membuat jera penambang. Faktanya tumpukan batu bara masih terlihat menggunung di sejumlah titik. Bahkan beberapa pekerja bebas melakukan hauling emas hitam itu Minggu (19/5).

Dari pantauan Kaltim Post dua hari lalu, awak media ini kembali menelusuri dugaan penambangan ilegal di Margomulyo. Ini merupakan kunjungan lanjutan setelah Kaltim Post mendatangi kelurahan tersebut pada Sabtu (11/5) lalu.

Di mana pada dua pekan lalu, media ini mendapati adanya penambangan ilegal di kawasan Margomulyo. Hingga pada Selasa (14/5), sejumlah tim gabungan turun melakukan penertiban. Namun hingga dua hari lalu, nyatanya tumpukan batu bara masih banyak tersebar di sejumlah titik.

Masuk tak jauh dari aset vital milik Pertamina EP, media ini menemukan tumpukan batu bara di kanan jalan. Lokasinya dari jalan poros Balikpapan-Samboja tak sampai 1 kilometer. Diduga stockpile itu masuk konsesi milik PT BG.

Awak media ini kemudian kembali jalan ke dalam. Sekitar 500 meter didapati lagi tumpukan batu bara karungan. Lokasinya di sebelah kiri jalan. Dari data yang dihimpun, stockpile batu bara itu masuk konsesi milik CV AM.

Bahkan dari titik koordinat CV AM, yakni 1°01'53.1"S+117°01'22.5"E berada dalam kawasan Tahura Bukit Soeharto. “Betul Mas, kawasan itu memang masuk Tahura,” tegas sumber di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kaltim Post.

Awak koran ini sebenarnya bukan sekali ini saja mendatangi kawasan konsesi milik CV AM. Pada 2013 lalu, pernah terjadi pengungkapan besar yang dilakukan Badan Intelijen Negara (BIN) Kaltim. Di mana di kawasan itu terdapat penambangan batu bara yang diduga dibekingi oknum aparat. Pada 2016, Kaltim Post kembali mendatangi. Penambangan ilegal di kawasan itu masih marak. (*/dra/rom/k15)


BACA JUGA

Rabu, 26 Juni 2019 15:34

Pemerintah Pusat Dituntut Responsif

SAMARINDA-Upaya pemerintah mencegah warga yang tewas di kolam bekas tambang…

Rabu, 26 Juni 2019 15:33

Abdoel Moeis Hassan, Tokoh Pertama Kaltim yang Bakal Diusulkan Jadi Pahlawan

Indonesia merdeka hampir 74 tahun. Namun, Kaltim belum memiliki pahlawan…

Rabu, 26 Juni 2019 15:22

KPK Ingatkan Kembali Komitmen Pemberantasan Korupsi Kepala Daerah Se Kaltim

SAMARINDA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penandatanganan Komitmen pelaksanaan…

Rabu, 26 Juni 2019 14:55
27 Juni Putusan Sidang MK

Kapolda Diperintah Tak Beri Izin Demo di Sekitar Gedung MK

JAKARTA – Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang akan dibacakan besok…

Rabu, 26 Juni 2019 12:58

Keruk Batu Bara Ilegal di Konsesi Insani

TAMBANG ilegal merugikan banyak pihak. Tak hanya warga, negara pun…

Rabu, 26 Juni 2019 12:55

Kasus Tewasnya Bocah di Kolam Bekas Tambang, Pemprov Salahkan Orangtua

SAMARINDA-Penjelasan soal tewasnya bocah di kolam tambang adalah kesalahan orangtua…

Rabu, 26 Juni 2019 12:52

Anak Pemilik Hotel Ditemukan Tewas Jatuh dari Lantai Delapan

BALIKPAPAN-Sedang duduk di teras, Senin (24/6) sekitar pukul 11.20 Wita,…

Selasa, 25 Juni 2019 13:43

Persaingan Retailer Makin Ketat, Keuntungan Terus Mengecil

BALIKPAPAN—Persaingan bisnis retail makanan dan minuman semakin ketat. Bahkan, tidak…

Selasa, 25 Juni 2019 12:17
Dari Sidang Dugaan Pergeseran Suara di Loa Janan Ilir

349 Suara Bergeser, PPK Berdalih Faktor Kelelahan

Rekapitulasi Kecamatan Loa Janan Ilir berkelindan dugaan pergeseran suara. Lima…

Selasa, 25 Juni 2019 11:23

WADUH...!! Alat Navigasi Bandara Kalimarau Rusak

TANJUNG REDEB - Alat navigasi, Very High Frequency Omnidirectional Range…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .
*