MANAGED BY:
SENIN
27 MEI
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | CELOTEH | MASKULIN
Kamis, 16 Mei 2019 13:04
THR Honorer Diserahkan ke Pemda

PROKAL.CO, Nasib berbeda harus dialami dua kelompok pegawai pemerintah jelang Idulfitri. Jika pegawai negeri sipil (PNS) bakal mendapat tunjangan hari raya sebesar take home pay dan gaji ke-13, pegawai honorer belum jelas.

Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Hadi Prabowo mengatakan, peraturan selama ini hanya mengatur THR yang diterima PNS, TNI/Polri, dan pensiunannya. Sementara untuk para pegawai honorer tidak diatur.

"Tidak mengatur sampai ke sana karena yang diatur adalah ASN," ujarnya di Kantor Kemendagri, Jakarta, kemarin (15/5).

Sebab itu, masalah THR pegawai honorer, pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada setiap instansi. Baik di kementerian/lembaga maupun instansi daerah. Sebab, harus disesuaikan dengan kemampuan anggarannya. "Itu masing-masing daerah," imbuhnya.

Hadi menjelaskan, dari kerangka aturan, memang tidak dikenal istilah pegawai honorer di lingkup pemerintah. Dalam UU, selain PNS, kelompok pegawai lain yang dikenal adalah PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja). Sementara itu, honorer muncul saat terjadi moratorium pengangkatan pegawai.

Dalam kesempatan tersebut, Hadi juga mengklarifikasi kabar yang menyebut THR dan gaji ke-13 berpotensi molor. Dia menjelaskan, potensi tersebut disebabkan oleh Pasal 10 Ayat 2 PP Nomor 35 dan 36 Tahun 2019 yang mengatur pencairan melalui peraturan daerah.

Namun, pihaknya sudah bersurat kepada Menteri Keuangan dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) untuk melakukan revisi. Agar redaksi yang semula berbunyi “peraturan daerah” menjadi “peraturan kepala daerah”.

"Menteri PAN-RB telah mengajukan surat kepada menteri sekretaris negara dan menteri hukum dan HAM agar melakukan perbaikan revisi khusus," ujarnya.

Dengan hanya melalui peraturan kepala daerah, Hadi yakin, pencairan THR bisa dilakukan tepat waktu. Sebab, secara teknis, pembuatan peraturan kepala daerah relatif lebih mudah dibandingkan peraturan daerah. Sebagaimana Peraturan Menteri Keuangan 58/2019, THR diberikan paling cepat 10 hari sebelum Lebaran. "Kalau enggak cair ya PNS gejolak pasti yah," terangnya.

Kemarin (15/5), Kemendagri juga mengeluarkan surat edaran terkait petunjuk teknis pencairan THR. Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri Syarifuddin mengatakan, secara prinsip pihaknya sudah memberikan arahan untuk menyediakan alokasi THR pada Permendagri Nomor 38 Tahun 2018 mengenai pedoman penyusunan APBD 2019.

Namun, jika alokasi yang disiapkan tidak cukup, maka bisa melakukan pengeluaran mendahului perubahan. "Sebab ini sifatnya kebutuhan mendesak maka penyediaannya dapat melalui perubahan penjabaran APBD tanpa menunggu perubahan APBD 2019," pungkasnya. (far/jpg/dwi/k8)

loading...

BACA JUGA

Minggu, 26 Mei 2019 12:03

Pemudik Jarak Jauh Mulai Padati Terminal

JAKARTA – Sejak Jumat (24/5) pemudik jarak jauh seperti Sumatra…

Sabtu, 25 Mei 2019 14:44

Proses Visa Haji Mulai Syawal

JAKARTA – Kementerian Agama (Kemenag) sampai sekarang masih menerima pengumpulan…

Sabtu, 25 Mei 2019 14:40

Amien Rais: People Power Eggi Enteng-Entengan

KEBAYORAN BARU - Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN),…

Sabtu, 25 Mei 2019 13:23

PWI Peduli dari Anggota Untuk Masyarakat

JAKARTA- Menyatukan potensi yang dimiliki seluruh anggota, Persatuan Wartawan Indonesia…

Kamis, 23 Mei 2019 12:51

Ke Istana Lagi, tapi Tak Bahas Koalisi

BOGOR – Kans Partai Demokrat dan Partai Amanat Nasional (PAN)…

Kamis, 23 Mei 2019 10:39

Ini Wasiat Ustadz Arifin Ilhan

Jenazah almarhum Ustadz KH Muhammad Arifin Ilham, diperkirakan tiba di…

Kamis, 23 Mei 2019 10:00

Ustad Arifin Ilham Berpulang

PENANG -- Ustad Arifin Ilham berpulang semalam. Setelah sempat kritis…

Rabu, 22 Mei 2019 22:19
Rusuh di Jakarta, Sudah 6 Orang Meninggal

Kapolri Bilang, Tidak Ada Peluru Tajam, Petugas Cuma Bawa Perisai dan Pentungan

JAKARTA- Kapolri Jenderal Tito Karnavian menegaskan, kerusuhan yang terjadi di…

Rabu, 22 Mei 2019 11:27
M. Nuh Pimpin Dewan Pers

Ingin Perkuat Media Massa untuk Fungsi Edukasi

JAKARTA – Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh terpilih…

Rabu, 22 Mei 2019 11:25

Partisipasi Pemilih Melonjak, Tertinggi sejak Pemilu 2004

JAKARTA – Pemilu 2019 menghasilkan sejumlah kejutan. Salah satunya adalah…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .
*