MANAGED BY:
KAMIS
23 MEI
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | CELOTEH | MASKULIN

UTAMA

Jumat, 19 April 2019 12:19
KPU Perintahkan Coblosan Susulan di 2.249 TPS
Pemilu serentak 17 April di Balikpapan relatif berjalan lancar. Namun di daerah lain banyak ada masalah.

PROKAL.CO, JAKARTA – Upaya melaksanakan pemungutan suara secara serentak pada Pemilu 2019 tampaknya menemui banyak kesulitan. Pemicunya, ada beberapa TPS yang batal melakukan coblosan pada 17 April akibat terkendala teknis maupun cuaca. Meski demikian, Komisi Pemilihan Umum (KPU) memastikan permasalahan tersebut tidak akan menghambat proses rekapitulasi suara.

Ketua KPU Arief Budiman mengatakan, semua daerah yang sempat terkendala pemungutan suara pada 17 April sudah diperintahkan untuk melakukan pemungutan suara susulan (PSS). ”Sebagian besar dari mereka itu karena logistiknya terlambat juga. Maka, hari ini dilakukan pemilihan susulan,” ujarnya di kantor KPU RI kemarin (18/4).

Berdasar data yang diterima KPU RI, jumlah TPS yang gagal mencoblos pada Rabu (17/4) mencapai 2.249 TPS yang tersebar di 18 kabupaten/kota. Kota Jayapura menjadi daerah terbanyak dengan 702 TPS.

Penyebabnya beragam. Mulai keterlambatan logistik di Papua hingga bencana alam seperti di Kota Jambi. Meski mencapai ribuan, KPU menilai angka tersebut tidak terlalu signifikan jika dibandingkan dengan jumlah TPS yang mencapai 810.193 atau setara 0,28 persen.

Arief membantah jika KPU kurang antisipasi. Menurut dia, untuk wilayah yang jangkauannya jauh, logistik didistribusikan lebih awal. Hanya, proses sortir, lipat, dan packing memakan waktu yang tidak sedikit. Ditambah lagi, kondisi geografis antardaerah yang aksesnya tidak mudah. ”Distribusi berjenjang, dari kabupaten, kecamatan, desa, kelurahan, sampai dengan TPS. Ya, mungkin ada kendala-kendala pada saat distribusi ke tingkat bawah itu,” imbuhnya.

Komisioner KPU Pramono Ubaid Tantowi mengatakan, semua PSS ataupun pemungutan suara ulang (PSU) akan digelar secepatnya. Sebab, penyelenggara harus berkejaran waktu dengan proses rekapitulasi. Oleh karena itu, sebelum rekapitulasi di tingkat kecamatan selesai, pemungutan suara harus rampung. ”Sehingga hasil dari TPS yang diulang atau disusulkan itu masih bisa diikutkan di rekapitulasi di tingkat kecamatan,” jelasnya.

Proses rekapitulasi di kecamatan digelar hingga 4 Mei. Terkait kesiapan logistik untuk TPS yang harus menggelar PSS, tidak ada persoalan. Sebab, yang terjadi hanya penundaan. Untuk TPS yang melakukan PSU, logistik disesuaikan dengan kondisi di lapangan. Jika kurang, akan dilakukan produksi. Meski membutuhkan waktu mencetak, Pram optimistis masih sesuai jadwal.

Tak Masuk DPT-DPTb Ikut Nyoblos

Sementara itu, Bawaslu juga memberikan rekomendasi terkait kasus logistik di beberapa daerah. Hasilnya, 38 TPS dinyatakan harus melakukan PSU. Sebanyak 1.395 TPS dinyatakan harus melakukan PSS.

Rekomendasi tersebut dibuat lantaran melihat banyaknya masalah yang terjadi pada hari pemungutan suara. Misalnya, di 38 TPS yang dinyatakan PSU. Beberapa logistik yang didistribusikan rusak sehingga tidak bisa digunakan. Contohnya, permasalahan di Jambi. Beberapa kotak suara ditemukan dalam keadaan basah, terkena banjir. ”Di Kepri (Kepulauan Riau, Red) juga ada masalah logistik,” tambah anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar.

Permasalahan lainnya juga ditemukan di Kabupaten Minahasa, Sulut. Ada beberapa pemilih yang tidak masuk di DPT dan DPTb. Tidak hanya itu, warga tersebut juga terbukti tidak memiliki e-KTP setempat. ”Itu telah memenuhi syarat untuk melakukan pemungutan suara ulang (PSU, Red),” jelas Fritz.

Begitu juga wilayah yang dinyatakan harus PSS. Ada beberapa permasalahan logistik yang mendasar. Misalnya, di kawasan Papua. Ada empat wilayah yang ditetapkan PSS oleh Bawaslu. Yakni, Abepura, Jayapura Selatan, Kota Jayapura, dan Kab Intan Jaya. ”Jadi, ada beberapa alasan kenapa kok harus susulan. Beberapa di antaranya ya logistiknya kurang atau terlambat,” beber Fritz.

Permasalahan logistik lainnya juga ditemukan di berbagai daerah. Salah satunya adanya pemilih yang belum dilengkapi C6. Total ada 237.382 TPS yang pemilihnya belum mendapatkan C6. Bahkan hingga sehari sebelum pemungutan suara berlangsung. ”Coba dibayangkan kalau di satu TPS ada sekitar 200–300 pemilih di dalamnya, ada berapa yang belum dapat C6?” ucap anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin.

Dia menjelaskan, C6 memang bukan persyaratan utama untuk memilih. Namun, tanpa C6 pemilih juga akan menemui kendala. Sebab, di beberapa tempat KPPS tidak memperbolehkan warga untuk memilih hanya karena tidak membawa C6. ”Padahal, nama dia ada di DPT," lanjut Afif.

Ada pula beberapa TPS yang belum mendapatkan logistik sama sekali. Sebanyak 1.703 TPS baru mendapatkan logistiknya semalam sebelum hari pemungutan suara. Afif menambahkan, bahkan ada beberapa TPS yang belum menyiapkan perlengkapan sama sekali pada Selasa malam (16/4). ”Ada 3.250 TPS yang sampai pukul 9 malam (21.00, Red) belum menyiapkan perlengkapannya,” beber Afif.

Bawaslu juga menemukan beberapa TPS yang kotak suaranya tidak tersegel. Itu didapat dari pengawasan yang mereka lakukan. Total ada 6.474 TPS yang kotak suaranya tidak tersegel. Bukan hanya kotak suara, mereka juga menemukan beberapa TPS yang logistiknya rusak. Total ada 10.520 TPS yang logistiknya tidak lengkap, 3.411 TPS yang surat suaranya terbuka, dan 2.497 TPS yang pemungutan suaranya dimulai lebih dari pukul 07.00. ”Ini juga mengonfirmasi adanya TPS yang belum dimulai pada pukul 07.00,” ungkap Afif.

Ketua Bawaslu Abhan menjelaskan, semua data yang dijelaskan bersifat dinamis. Artinya, pengawasan masih tetap berlangsung di masing-masing TPS di Indonesia. Panwas daerah terus menginput hasil pengawasan dan temuannya. Dia menjelaskan, logistik menjadi permasalahan utama. ”Sedangkan rekomendasi paling banyak adalah untuk potensi pemungutan susulan (PSS, Red),” ujarnya. (far/bin/c6/agm)

 

 


BACA JUGA

Kamis, 23 Mei 2019 14:42

Kaltim Belum Minat Obligasi

SAMARINDA- Pemprov Kaltim tampaknya belum tertarik menerbitkan obligasi sebagai alternatif…

Kamis, 23 Mei 2019 14:36

GIMANA NIH..!! Sudah Diresmikan, Maloy Tak Kunjung Beroperasi

SAMARINDA- Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan (KEK-MBTK) di…

Kamis, 23 Mei 2019 14:25

Error Berjamaah agar Hoax Tak Mudah Menyebar

MEDIA sosial, khususnya Facebook, WhatsApp (WA), dan Instagram (IG), layanannya…

Kamis, 23 Mei 2019 12:55

Tiga Ketum Parpol Raih Suara Signifikan

JAKARTA – Momentum Pemilu 2019 masih dimanfaatkan sejumlah ketua umum…

Kamis, 23 Mei 2019 12:25
Perang Dagang AS vs Tiongkok

Ngga Takut, Tiongkok Pamer Senjata Lain

BEIJING – Pekan ini Presiden Xi Jinping melakukan kunjungan dalam…

Kamis, 23 Mei 2019 12:20

Polri Duga Ada Penyusup dalam Aksi Anarkis

JAKARTA – Aksi penolakan terhadap hasil rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum…

Kamis, 23 Mei 2019 11:22

Elite Sepakat Selesaikan di MK, Aksi di Balikpapan Damai

BALIKPAPAN – Dugaan kejanggalan penyelenggaraan Pemilu 2019 juga tampak di…

Kamis, 23 Mei 2019 11:09
Penertiban Bantaran Sungai Karang Mumus

Pemkot Anggap Dua Rumah Bukan Masalah, Lelang Penurapan Sudah Dibuka

SAMARINDA–Dua rumah milik warga bantaran Sungai Karang Mumus (SKM) segmen…

Kamis, 23 Mei 2019 10:54

HAYUU SIAPA..?? Kejari Akan Tetapkan Tersangka Kasus KPU

SENDAWAR - Lebih delapan bulan atau sejak 16 Agustus 2018,…

Kamis, 23 Mei 2019 10:42

Prabowo Minta Demonstran Hentikan Aksi

 Calon Presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto meminta massa yang…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .
*