MANAGED BY:
SENIN
27 MEI
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | CELOTEH | MASKULIN

UTAMA

Rabu, 17 April 2019 14:12
Quick Count Tayang Pukul 15.00 WIB

MK Tolak Uji Materi UU Pemilu

PROKAL.CO, JAKARTA – Sistem hitung cepat atau quick count pada pemilu tahun ini tidak bisa dipublikasikan segera. Itu sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang menolak permohonan uji materi UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Putusan tersebut berbeda dengan 2014 lalu saat MK justru membolehkan quick count tayang lebih awal.

Uji materi itu diajukan Asosiasi Riset Opini Publik Indonesia (AROPI). Mereka meminta agar MK membatalkan klausul mengenai penayangan quick count di UU Pemilu. Selain AROPI, uji materi itu diusulkan oleh gabungan sejumlah stasiun televisi swasta. ’’Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya,’’ ucap Ketua MK Anwar Usman dalam putusannya kemarin (16/4).

Sembilan hakim konstitusi memutus secara bulat. Tidak ada dissenting opinion. Dengan putusan MK itu, publikasi quick count bisa dilakukan paling cepat dua jam setelah tempat pemungutan suara (TPS) di Indonesia Barat ditutup. Artinya, hasil quick count baru boleh dipublikasikan pukul 15.00 WIB. Hal itu diatur dalam pasal 449 ayat (5) UU Pemilu. Pelanggaran terhadap hal tersebut merupakan pelanggaran pidana dan diancam hukuman 1,5 tahun penjara dan denda Rp 18 juta.

Dalam pertimbangannya, majelis hakim konstitusi menyatakan bahwa aturan publikasi quick count dalam UU Pemilu tidak bisa dimaknai menghilangkan hak masyarakat dalam memperoleh informasi. ’’Hal demikian hanyalah menunda sesaat hak dimaksud demi alasan yang jauh lebih mendasar, yaitu melindungi kemurnian suara pemilih,’’ jelas Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih.

Jika permohonan dikabulkan, quick count akan ditayangkan dua jam sebelum pemungutan suara di Indonesia Barat selesai. ’’(Itu) berpotensi memengaruhi pilihan sebagian pemilih yang bisa jadi mengikuti pemungutan suara dengan motivasi psikologis,’’ lanjutnya. Yakni, sekadar ingin menjadi bagian dari pemenang. Apalagi, saat ini teknologi informasi sudah memungkinkan quick count disiarkan dengan cepat dan luas.

Hakim Konstitusi Saldi Isra mengatakan, wajar apabila kali ini putusan MK berbeda dengan kasus yang sama pada periode sebelumnya. Indonesia, tutur dia, menganut sistem civil law atau hukum publik. Civil law tidak terikat secara ketat pada prinsip precedent atau stare decisis. ’’Tentu tidak terdapat hambatan secara doktriner maupun praktik (bagi hakim) untuk mengubah pendiriannya,’’ kata Saldi.

Hakim Konstitusi Arief Hidayat menjelaskan, ada pertimbangan mengapa MK berbeda pandangan dengan putusan sebelumnya yang membolehkan quick count tayang lebih cepat. UU 7/2017 dipandang memiliki kompleksitas yang sangat berbeda dengan UU pemilu sebelumnya. Yakni, UU 10/2008, UU 42/2008, dan UU 8/2012. ’’Karena UU 7/2017 menyelaraskan, menyederhanakan, dan menggabungkan tiga undang-undang yang mengatur tentang pemilu,’’ terangnya.

Mekanisme penyelengaraan pemilu yang dilaksanakan serentak sejak Pemilu 2019 dengan sendirinya menuntut perubahan karakter budaya politik masyarakat dan partai politik.

Sementara itu, Komisaris Trans Media Ishadi SK menyatakan kepasrahannya atas putusan MK tersebut. ’’ATVSI (Asosiasi Televisi Swasta Indonesia) dan seluruh televisi menerima putusan tersebut,’’ ujarnya. Hanya, ada beberapa hal yang menurut dia masih mengganjal. Yakni, MK dua kali mengabulkan uji materi perkara yang sama.

Menurut dia, quick count adalah perangkat pemilu yang sangat strategis. Diharapkan, televisi bisa menyiarkan secara cepat, tepat, dan akurat. ’’Kami akan bahas secara internal sebelum menyiapkan langkah-langkah berikutnya,’’ kata Ishadi.

Pendiri AROPI Denny JA juga tidak bisa menyembunyikan kekecewaannya. Menurut dia, putusan itu mengekang kebebasan akademik. Khususnya, dalam memublikasikan hasil penelitian. ’’Para hakim di Mahkamah Konstitusi saat ini lebih konservatif,’’ ujarnya.

Meski demikian, dia menerima putusan tersebut. ’’Secara teknis, perbedaannya hanya empat jam, dari jam 11.00 dulu (menjadi pukul 15.00),’’ ujarnya. Sebelumnya, pihak lembaga survei bisa memublikasikan data pertama sejak pemungutan suara di wilayah Indonesia Timur selesai. (byu/fal)


BACA JUGA

Senin, 27 Mei 2019 10:54

Selasar SD 032 Penajam Longsor, Sembilan Ruangan Terancam

PENAJAM–Hujan deras yang mengguyur Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) awal pekan…

Minggu, 26 Mei 2019 14:45

Adam Levine Tinggalkan The Voice

LOS ANGELES – Adam Levine membuat keputusan besar. Jumat waktu…

Minggu, 26 Mei 2019 14:39

Penyaluran Zakat Ikut Ketentuan Kemenag

JAKARTA - Kementerian Agama menyerukan agar pembayaran zakat fitrah dilakukan…

Minggu, 26 Mei 2019 14:37

Polisi Ringkus 11 Perusuh Tanah Abang

JAKARTA – Polri menetapkan 11 tersangka dalam kericuhan yang terjadi…

Minggu, 26 Mei 2019 14:36
Bila Ingin Menangkan Sengketa Pilpres

02 Harus Siapkan Bukti Kuat

JAKARTA – Gugatan sengketa hasil pilpres telah sampai. Tim kuasa…

Minggu, 26 Mei 2019 13:59

BIAR CAKEP DAN CANTIK..!! Yuk, Pilah-pilih Pakaian Idulfitri

PUSAT perbelanjaan mulai ramai. Berbondong-bondong mencari pakaian, agar tampil trendi…

Minggu, 26 Mei 2019 12:38

Bukti Pasar Segiri Belum “Bersih”, Romi: Ada yang Sakit Hati..??

SAMARINDA - Seperti pepatah, mati satu tumbuh seribu. Satu lokasi…

Minggu, 26 Mei 2019 12:30

Pemkot Minta Bantuan Pemprov Rp 5 Miliar

SAMARINDA – Pemkot Samarinda telah mengajukan permohonan bantuan keuangan (bankeu)…

Minggu, 26 Mei 2019 12:13

Ribuan Petugas Gabungan Siaga Mudik

SEJUMLAH titik rawan kecelakaan pada jalur mudik Lebaran di Kaltim…

Minggu, 26 Mei 2019 12:06

KPK Panggil Lagi Sofyan Basir

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memutuskan menjadwalkan ulang pemeriksaan…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .
*