MANAGED BY:
JUMAT
24 MEI
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | CELOTEH | MASKULIN

UTAMA

Rabu, 17 April 2019 12:54
HARUS DIKEJAR..!! CPO Harus Masuk DBH
Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulayadi mengatakan, kelapa sawit Bumi Etam memiliki potensi yang luar biasa. Secara tahunan, produksi kelapa sawit terus meningkat.

PROKAL.CO, SAMARINDA-Sejak dulu pemerintah sudah sulit merealisasikan permintaan dana bagi hasil minyak kelapa dawit di daerah. Hal itu seiring masih terbenturnya dengan regulasi yang ada. Namun Kaltim meminta agar undang-undang bisa direvisi dan crude palm oil (CPO) bisa masuk dalam undang-undang dana bagi hasil (DBH).

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Dana Perimbangan mengatur secara spesifik dalam salah satu pasal menyebutkan komoditas perkebunan tidak termasuk yang bisa menerapkan DBH. Usulan revisi sudah berulang kali diajukan, tidak hanya Kaltim namun beberapa daerah lain penghasil kelapa sawit seperti Sumatera.

Tanpa revisi itu, DBH dari minyak sawit bakal sulit karena tidak bisa menggunakan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007, tentang Cukai di mana daerah penghasil tembakau bisa mendapatkan DBH. Minyak kelapa sawit pungutannya tidak berbentuk cukai, melainkan dari bea keluar ekspor. Penerimaan negara dari bea keluar CPO sangat fluktuatif karena besarannya turut dipengaruhi harga CPO yang berlaku.

Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulayadi mengatakan,  kelapa sawit Bumi Etam memiliki potensi yang luar biasa. Secara tahunan, produksi kelapa sawit  terus meningkat. Dinas Perkebunan Kaltim mencatat pada 2014, produksinya baru mencapai 9,62 juta ton meningkat pada 2015 menjadi 10,81 juta ton. Pada 2016 kembali mengalami kenaikan menjadi 11,41 juta ton, dan pada 2017 menjadi 13,16 juta ton. Sedangkan sepanjang 2018, produksi TBS Kaltim sudah mencapai 14 juta ton, tahun ini diprediksi kembali meningkat 20 persen.

“Dengan potensi ini, seharusnya kelapa sawit bisa masuk dalam undang-undang DBH,” katanya Senin (15/4).

Dia mengatakan, DBH CPO harusnya bisa masuk dalam undang-undang  perkelapasawitan. Bahkan undang-undang hubungan keuangan pusat dan daerah (HKPD). Pasalnya sejak 2009-2014 sudah dibentuk panitia khusus (pansus) DPRD Kaltim tentang Revisi UU HKPD. Tetapi dari 2014 hingga sekarang di DPR RI Revisi UU HKPD tersebut tidak dibahas.

“Kalau ini bisa diperhatikan serius, tentunya sangat membantu daerah untuk mendapatkan uang lebih besar. Harus ada kejelasan mengenai DBH CPO yang masuk dalam undang-undang revisi,” ungkapnya.

Menurutnya, secara politis apabila ini disetujui dan dibahas maka di luar Pulau Jawa, akan meminta tambahan DBH yang lain termasuk Migas. Tetapi, anggota DPR RI asal Pulau Jawa maupun DKI tentu tidak menginginkan adanya tambahan DBH di luar Pulau Jawa.

“Kami berharap UU HKPD maupun perkelapasawitan bisa dibantu melalui Kementerian Keuangan. Jika DBH Kaltim meningkat, rakyat bisa lebih sejahtera,” ungkapnya.

Dia menjelaskan, Kaltim sudah sepantasnya mendapatkan lebih untuk DBH. Selain penyumbang devisa negara terbesar melalui migas dan batu bara, potensi subsektor kelapa sawit yang sangat menjanjikan bagi keberlangsungan kehidupan masyarakat. Sehingga harusnya bisa masuk.

“Luar biasa jika CPO bisa masuk dalam undang-undang bagi hasil, sehingga infrastruktur kita di daerah bisa lebih baik,” pungkasnya. (*/ctr)

 


BACA JUGA

Kamis, 23 Mei 2019 14:42

Kaltim Belum Minat Obligasi

SAMARINDA- Pemprov Kaltim tampaknya belum tertarik menerbitkan obligasi sebagai alternatif…

Kamis, 23 Mei 2019 14:36

GIMANA NIH..!! Sudah Diresmikan, Maloy Tak Kunjung Beroperasi

SAMARINDA- Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan (KEK-MBTK) di…

Kamis, 23 Mei 2019 14:25

Error Berjamaah agar Hoax Tak Mudah Menyebar

MEDIA sosial, khususnya Facebook, WhatsApp (WA), dan Instagram (IG), layanannya…

Kamis, 23 Mei 2019 12:55

Tiga Ketum Parpol Raih Suara Signifikan

JAKARTA – Momentum Pemilu 2019 masih dimanfaatkan sejumlah ketua umum…

Kamis, 23 Mei 2019 12:25
Perang Dagang AS vs Tiongkok

Ngga Takut, Tiongkok Pamer Senjata Lain

BEIJING – Pekan ini Presiden Xi Jinping melakukan kunjungan dalam…

Kamis, 23 Mei 2019 12:20

Polri Duga Ada Penyusup dalam Aksi Anarkis

JAKARTA – Aksi penolakan terhadap hasil rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum…

Kamis, 23 Mei 2019 11:22

Elite Sepakat Selesaikan di MK, Aksi di Balikpapan Damai

BALIKPAPAN – Dugaan kejanggalan penyelenggaraan Pemilu 2019 juga tampak di…

Kamis, 23 Mei 2019 11:09
Penertiban Bantaran Sungai Karang Mumus

Pemkot Anggap Dua Rumah Bukan Masalah, Lelang Penurapan Sudah Dibuka

SAMARINDA–Dua rumah milik warga bantaran Sungai Karang Mumus (SKM) segmen…

Kamis, 23 Mei 2019 10:54

HAYUU SIAPA..?? Kejari Akan Tetapkan Tersangka Kasus KPU

SENDAWAR - Lebih delapan bulan atau sejak 16 Agustus 2018,…

Kamis, 23 Mei 2019 10:42

Prabowo Minta Demonstran Hentikan Aksi

 Calon Presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto meminta massa yang…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .
*