MANAGED BY:
SELASA
16 JULI
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | CELOTEH | MASKULIN
Senin, 15 April 2019 10:26
Ustaz Abdul Somad Dukung Prabowo Picu Polemik, Dipicu karena Status ASN
Ustaz Abdul Somad

PROKAL.CO, Langkah Ustaz Abdul Somad (UAS) bertemu dan mendukung capres nomor urut Prabowo Subianto menuai polemik. Sejumlah pejabat dan tokoh politik menyampaikan pendapatnya.

Pertama, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana. Dia menyatakan tindakan UAS yang masih berstatus dosen PNS itu sebagai bentuk politik praktis.  

“UAS sudah berpolitik praktis. Itu tidak boleh, kan beliau dosen PNS. Meski alasan cuti pun tetap tidak bisa," kata Bima kepada JPNN, Jumat (12/4).

Bima Haria menilai, UAS telah melanggar SE Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) tentang Pelaksanaan Netralitas serta PP 42 Tahun 2004 tentang Kode Etik PNS.

Dua, Bambang Dayanto Sumarsono, asisten deputi Pembinaan Integritas dan Penegakan Disiplin SDM KemenPAN-RB. Dia mengatakan apa yang dilakukan UAS melanggar aturan netralitas PNS. Di samping bertentangan dengan PP 42 Tahun 2004 tentang Kode Etik PNS.

Tiga, Anggota Komisi III DPR Fraksi PKS Habib Aboe Bakar Al Habsy. Menurutnya, tak ada aturan yang dilanggar UAS. Tidak ada muatan kampanye dalam video yang viral di media sosial dan mainsteam tersebut.

"Saya tidak melihat adanya pelanggaran yang dilakukan oleh UAS. Sepanjang video yang beredar tidak ada ajakan kepada publik dari UAS untuk memilih Prabowo, artinya tidak ada muatan kampanye di sana," kata Habib Aboe, Sabtu (13/4).

Menurut Aboe, jika disimak dengan baik dari awal hingga akhir video, UAS hanya menyampaikan cerita bahwa selama berdakwah banyak dukungan dari masyarakat kepada Prabowo.

Empat, Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo – Sandiaga, Yandri Susanto. Dia menili Ustaz Abdul Somad tidak melanggar netralitas PNS meski bertemu dan menyatakan dukungan ke Prabowo Subianto.

Menurut dia, Ustaz Somad menyampaikan dukungan ke Prabowo - Sandiaga sebagai personal. Tidak ada kaitan pernyataan dukungan Ustaz Somad dengan statusnya sebagai PNS.

Yandri heran dukungan Ustaz Somad ke Prabowo - Sandiaga dipersoalkan. Di sisi lain, dukungan pejabat negara terhadap pasangan capres dan cawapres Joko Widodo (Jokowi) - Ma'ruf Amin tidak menuai problem.

Lima, Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo – Sandiaga, Andre Rosiade. Menurutnya, Ustaz Abdul Somad sebagai warga negara itu berhak menentukan pilihan.

Dia mengatakan tidak ada aturan yang dilanggar ketika Ustaz Somad menyampaikan dukungan ke capres dan cawapres Prabowo Subianto - Sandiaga Uno. 

Dia menduga, penilaian Ustaz Somad melanggar netralitas PNS merupakan bentuk intimidasi halus. Dia berharap, tidak ada pihak yang menakut-nakuti seseorang karena menyatakan dukungan di Pilpres 2019.

"Jangan sampai orang ditakut-takuti dan dihalang-halangi mengungkapkan pilihan. Itu penting itu," ungkap dia. (esy/boy/mg10/jpnn)


BACA JUGA

Senin, 15 Juli 2019 12:51

Tradisi Makepung, Saat Ratusan Pasang Kerbau Adu Cepat

NEGARA - Setelah vakum selama sepuluh tahun lamanya, event Mekepung…

Senin, 15 Juli 2019 12:49

Istri Muda Cemburui Istri Pertama, Mau Gantung Diri, Eh Talinya Putus....

Bangli selama ini dikenal sebagai salah satu daerah dengan kasus…

Senin, 15 Juli 2019 12:38

Wilayah Pegunungan Terancam Cuaca Ekstrim

WAMENA- Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Stasiun Meteorologi Wamena…

Senin, 15 Juli 2019 11:56

Perjalanan ke Makkah Dimulai

Gelombang perjalanan calon jamaah haji dari Madinah ke Makkah dimulai…

Sabtu, 13 Juli 2019 14:09

Kemarau, 16 Waduk Kekeringan

JAKARTA – Musim kemarau memicu kekeringan dimana-mana. Meski demikian, Kementerian…

Sabtu, 13 Juli 2019 13:45

Modus Perdagangan Orang Bergeser

JAKARTA - Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO (GT PP…

Jumat, 12 Juli 2019 01:38

BPH Migas Bakal Bangun Pipa Gas Trans-Kalimantan, Panjangnya Segini...

Badan Pengatur Hilir (BPH) Migas bakal membangun pipa gas Trans-Kalimantan…

Kamis, 11 Juli 2019 12:02

Menteri PPPA Tidak Setuju Aturan Poligami di Aceh

JAKARTA – Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak akhirnya memberi…

Kamis, 11 Juli 2019 11:53

Begini Usaha Warga Melawan Haus di Tanah Tandus

SLAHUNG – Dwi Mahmudin harus bangun petang sebelum fajar menyingsing…

Kamis, 11 Juli 2019 11:08

Diduga Terima Suap, Gubernur Kepri Ditangkap KPK

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia.
*