MANAGED BY:
KAMIS
23 MEI
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | CELOTEH | MASKULIN

UTAMA

Minggu, 14 April 2019 12:47
Peningkatan DBH Butuhkan Revisi Undang-undang
ilustrasi

PROKAL.CO, SAMARINDA-Dana Perimbangan di Kaltim sering disebut belum sesuai. Sebagai salah satu daerah penyumbang devisa negara, Bumi Etam dianggap belum mendapatkan dana perimbangan yang adil. Hal itu tentunya bisa saja terjadi penyesuaian sesuai permintaan daerah namun diperlukan revisi undang-undang.

Dana perimbangan merupakan dana yang bersumber dari pendapatan di seluruh Indonesia yang dialokasikan kepada daerah, untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan  desentralisasi. Dana perimbangan dibagi menjadi tiga, dana alokasi umum di Kaltim dari total pagu Rp 5,13 triliun, berhasil teralisasi Rp 5,13 triliun pada 2018. Lalu, di tahun yang sama dana bagi hasil mencapai Rp 12,52 triliun, dari total pagu hanya Rp 10,83 triliun. Sedangkan dana alokasi khusus Rp 2,72 triliun dari pagu Rp 2,90 triliun

Hal itu dijelaskan Direktur Jendral Pembendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Marwanto Harjowiryono. Dia mengatakan, aturan dana perimbangan itu sudah diatur di dalam undang-undang perimbangan keuangan daerah. Dengan begitu, segala usulan dan keinginan Kaltim prosesnya harus dibahas oleh dewan perwakilan rakyat (DPR).

“Sehingga sekarang yang harus diusahakan adalah melakukan revisi undang-undang perimbangan tersebut,” ujarnya saat peresmian gedung kantor pelayanan pembendaharaan Negara (KPPN) Samarinda, di Jalan M Yamin Senin (8/4).

Dia mengatakan, saat ini berapapun yang diterima Kaltim itu sudah sesuai dengan undang-undang perimbangan keuangan daerah. Jika ingin ditingkatkan maka revisi saja undang-undang tersebut. Perlu dipahami dana pajak, dan penerimaan bukan pajak dari Kaltim yang disetor ke APBN, dengan dana APBN yang disalurkan ke seluruh Kalimantan itu sudah jauh lebih besar jika dibandingkan aliran dana ke seluruh Indonesia.

“Tapi prinsipnya begitu negara kesatuan, karena daerah yang mampu membantu daerah yang tidak mampu,” pungkasnya.

Bersamaan, Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi mengatakan, dana bagi hasil (DBH) Kaltim harus ditingkatkan. DBH migas itu dikembalikan ke daerah hanya 15 persen, namun seharusnya bisa mencapai 30 persen. Itu sesuai perhitungan di daerah, kalau kementerian keuangan punya hitungan lain, maka harus dikompromikan.

“Kalau tidak bisa sampai 30 persen bertemu di titik tengah tidak masalah, misalnya 20 persen,” ungkapnya.

Menurutnya, sistem bagi hasil saat ini masih merugikan daerah penghasil seperti Kaltim. Begitu juga dengan aturan lain, seperti keputusan MK tahun 2016 tentang tidak berlakunya pajak alat berat. Keputusan itu bisa diubah asal undang-undang direvisi, diberikan waktu tiga tahun.

“Sehingga izinkan kami meminta kepada direktur jenderal pembendaharaan, agar disampaikan ke menteri keuangan perihal bagi hasil yang bisa didapatkan Kaltim. Yang bisa direvisi harus direvisi, agar Kaltim lebih sejahtera,” tutupnya. (*/ctr)


BACA JUGA

Kamis, 23 Mei 2019 14:42

Kaltim Belum Minat Obligasi

SAMARINDA- Pemprov Kaltim tampaknya belum tertarik menerbitkan obligasi sebagai alternatif…

Kamis, 23 Mei 2019 14:36

GIMANA NIH..!! Sudah Diresmikan, Maloy Tak Kunjung Beroperasi

SAMARINDA- Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan (KEK-MBTK) di…

Kamis, 23 Mei 2019 14:25

Error Berjamaah agar Hoax Tak Mudah Menyebar

MEDIA sosial, khususnya Facebook, WhatsApp (WA), dan Instagram (IG), layanannya…

Kamis, 23 Mei 2019 12:55

Tiga Ketum Parpol Raih Suara Signifikan

JAKARTA – Momentum Pemilu 2019 masih dimanfaatkan sejumlah ketua umum…

Kamis, 23 Mei 2019 12:25
Perang Dagang AS vs Tiongkok

Ngga Takut, Tiongkok Pamer Senjata Lain

BEIJING – Pekan ini Presiden Xi Jinping melakukan kunjungan dalam…

Kamis, 23 Mei 2019 12:20

Polri Duga Ada Penyusup dalam Aksi Anarkis

JAKARTA – Aksi penolakan terhadap hasil rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum…

Kamis, 23 Mei 2019 11:22

Elite Sepakat Selesaikan di MK, Aksi di Balikpapan Damai

BALIKPAPAN – Dugaan kejanggalan penyelenggaraan Pemilu 2019 juga tampak di…

Kamis, 23 Mei 2019 11:09
Penertiban Bantaran Sungai Karang Mumus

Pemkot Anggap Dua Rumah Bukan Masalah, Lelang Penurapan Sudah Dibuka

SAMARINDA–Dua rumah milik warga bantaran Sungai Karang Mumus (SKM) segmen…

Kamis, 23 Mei 2019 10:54

HAYUU SIAPA..?? Kejari Akan Tetapkan Tersangka Kasus KPU

SENDAWAR - Lebih delapan bulan atau sejak 16 Agustus 2018,…

Kamis, 23 Mei 2019 10:42

Prabowo Minta Demonstran Hentikan Aksi

 Calon Presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto meminta massa yang…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .
*