MANAGED BY:
SENIN
27 MEI
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | CELOTEH | MASKULIN

KALTARA

Senin, 04 Februari 2019 10:09
Penerbit Izin Berlayar Belum Jelas
BERSANDAR: Sejumlah speedboat dan longboat saat bersandar di Pelabuhan Lintas Batas Laut Nunukan.

PROKAL.CO, NUNUKAN – Sampai kemarin, belum jelas siapa penerbit Surat Persetujuan Berlayar (SPB). Hal ini membuat kedua pihak dalam hal ini, Dishub Nunukan dan Kantor Kesyahbandaran Otoritas Pelabuhan (KSOP) Nunukan dilema. Sehingga mereka hanya menunggu keputusan pusat.

Hal itu diungkapkan Kasi Kepelabuhanan dan Penunjang Keselamatan Pelayaran (Penkespel) Dishub Nunukan Lisman kepada media ini. Dia mengungkapkan, pemerintah daerah telah mengirimkan surat ke Direktorat Jenderal Perhubungan Laut di Jakarta untuk meminta petunjuk teknis dan penegasan penerbitan SPB tersebut.

Padahal, jika merujuk peraturan Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2008, yang menerbitkan SPB memang Syahbandar. Tetapi, jika merujuk Peraturan Menteri (Permen) Nomor 73 Tahun 2004, kewenangan penerbitan SPB itu sudah diserahkan ke pemerintah daerah.

“Jadi, kami masih menunggu keputusan dari pusat, siapa sebenarnya yang punya kewenangan penerbitan SPB ini,” terang Lisman.

Dia menyebut, saat ini pihak KSOP hanya menerbitkan pas sungai (surat keterangan). Sementara pihaknya menerbitkan surat keselamatan kapal dan SKK sungainya untuk kapal GT 7 ke bawah. Adapun jalur lautjadi kewenangan KSOP seluruhnya.

Lisman mengaku sudah mengirim surat ke KSOP mengenai kewenangan penerbitan SPB tersebut. Hanya, masih menunggu keputusan dari pusat, begitu juga pihak KSOP Nunukan. “Sampai sekarang surat kita belum dibalas maupun ada jawaban dari pusat. Inilah yang masih kita tunggu,” tambahnya.

Tentunya imbas ketidakjelasan penerbitan SPB, sejak Juli 2018, seluruh kapal sungai tidak mengantongi SPB. Dikhawatirkan terjadi hal yang tidak diinginkan, penerbitan SPB dihentikan. Meski begitu, pengawasan dan pengamanan tetap dilakukan.

“Ya, kalau pemantauan keselamatan sudah jelas tetap dilakukan. Selain itu, kami memberitahukan kepada juragan kapal jika akan berlayar, utamakan dahulu keselamatannya,” bebernya.

Sebelumnya, memang pihak KSOP Nunukan menegaskan punya wewenang mengeluarkan izin pelayaran sejumlah kapal di area Nunukan. Hal itu tertuang jelas dalam Pasal 2 UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran.

Kewenangan tersebut berlaku untuk semua jenis dan ukuran kapal yang berlayar di laut khususnya laut area Nunukan. Hanya, karena ada Peraturan Menteri (Permen) Nomor 73 Tahun 2004, membuat pihaknya dilema dan masih menunggu keputusan pusat. (raw/kpg/kri/k16)

loading...

BACA JUGA

Rabu, 15 Mei 2019 11:29

WARGA BUNYU DEMO..!! Minta Pemadaman Bergilir Berakhir

TANJUNG SELOR–Kekecewaan warga Pulau Bunyu, Bulungan, terhadap pemadaman listrik bergilir…

Senin, 13 Mei 2019 12:17

WADUH..!! Hulu Diguyur Hujan, 5 Desa di Tanjung Palas Timur Terendam

Hujan yang mengguyur wilayah hulu Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara sejak…

Kamis, 25 April 2019 11:15

Makhluk Aneh, Disebut Hewan Peliharaan Dajjal Terdampar di Kaltara

 Makhluk aneh disebut hewan peliharaan Dajjal menggegerkan masyarakat Kalimantan Utara…

Rabu, 17 April 2019 10:14

Hari Ini, Disdukcapil Tetap Layani Pencetakan E-KTP

NUNUKAN – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Nunukan memastikan…

Rabu, 17 April 2019 10:13

Percepatan DOB, Selesaikan Batas Wilayah

TANJUNG SELOR – Meskipun hingga saat ini pembentukan Daerah Otonomi…

Rabu, 17 April 2019 10:12

234 CPMI Tak Mencoblos Hari Ini

NUNUKAN – Sebanyak 234 Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) yang…

Rabu, 17 April 2019 10:11

Naskah UN Diambil di Polsek Terdekat

TANJUNG SELOR – Seluruh naskah soal Ujian Nasional (UN) tingkat…

Rabu, 17 April 2019 10:10

Hari Ini, Speedboat Reguler Tak Beroperasi

TANJUNG SELOR – Di hari H pelaksanaan pemilihan umum (pemilu)…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .
*