MANAGED BY:
SABTU
16 FEBRUARI
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | CELOTEH | MASKULIN

SELISIK/LAPSUS

Jumat, 25 Januari 2019 08:17
Saatnya Beli Rumah Tanpa Riba

PROKAL.CO, Ketika akan membeli rumah, banyak skema yang bisa ditempuh. Termasuk jika Anda ingin menghindari riba. Pembiayaan syariah selalu menjadi jalan keluar terbaik. Pilihannya; lewat bank syariah atau developer syariah?

DI tengah situasi ekonomi seperti sekarang ini, membeli rumah secara tunai memang sangat jarang dan sulit. Salah satu solusinya adalah membeli rumah melalui Kredit Pemilikan Rumah (KPR).

Pamor pembelian rumah dengan cara mencicil sesuai prinsip syariah perlahan mulai banyak diminati masyarakat. Dalam jual beli, apa pun jenis dagangannya harus mengikuti syariat agama. Muslim tentu sesuai yang diterapkan Nabi Muhammad. Meski di zaman kekinian, kenyataannya syariat jual beli yang tepat masih sering terlupakan. Termasuk dalam bisnis properti.

Jual beli dengan cara yang tepat masih sangat minim. Tak dimungkiri, masyarakat selama ini hanya mengikuti arus dari sistem yang sudah terbentuk. Tepatnya melalui KPR bank konvensional yang mengadopsi sistem barat. Namun perubahan terlihat semenjak kampanye antiriba terus digaungkan. Developer syariah dan bank syariah sudah berani tampil unjuk gigi. Mereka menawarkan bisnis properti yang tak melupakan syariat Islam, konsumen terjamin lepas dari praktik riba. Gerakan ini terasa hingga di Kota Minyak

Salah satu yang menerapkan konsep properti syariah murni yakni PT Syahdina Land Putra. Developer hunian Cluster Nabawi yang lokasinya tersebar di Balikpapan. Direktur PT Syahdina Land Putra Dody Indra Putra mengatakan, dalam mendirikan bisnis properti syariah harus mengikuti ketentuan agama. Ada tiga hal yang tidak boleh dilakukan dalam bisnis tersebut. Pertama, riba yang artinya ada nilai-nilai yang bertambah setelah kesepakatan atau akad. Misalnya ada bunga dalam cicilan. 

Kedua, gharar atau hal-hal yang masih tidak jelas dalam kesepakatan jual beli tersebut. Sebab semua perjanjian hingga detail seharusnya sudah tertuang dalam akad. Ketiga, zalim. Misalnya melakukan sita terhadap unit jika pembeli tidak mampu membayar cicilan. Di mana, semua ini biasa ditemukan dalam bisnis properti via bank konvensional.

Dia menyebutkan, perbedaan yang mencolok dengan bank konvensional karena mengikuti suku bunga sampai denda. Semua itu di luar dari ketentuan akad. Maka dari itu, pihaknya memilih untuk tidak sama sekali melibatkan bank dalam menjalankan bisnis tersebut. “Selain menghindari riba, kami ingin syariah yang murni, tidak memperlakukan denda dan sita yang bisa saja termasuk gharar dan zalim,” ucapnya Selasa (22/1) di kantornya.

Dalam praktiknya, developer menjual langsung rumah ini kepada konsumen. Sehingga kesepakatan atau perjanjian yang terjadi benar-benar antara kedua bilah pihak saja. Semua itu, tertuang dalam akad. Terutama soal harga dan hal lainnya harus sudah dihitung saat akad. Tidak boleh terpisah. Sebab apapun yang bertambah setelah akad, maka menjadi riba.

Lalu, dari mana keuntungan yang diperoleh developer ketika tidak memberlakukan bunga? Dody menjelaskan, developer menjual rumah dengan margin. Hal ini berbeda dengan bunga yang diterapkan oleh bank. Bunga yakni hitungan sekian persen dari nilai jual sesungguhnya.

Besarannya pun bisa berubah setiap waktu mengikuti suku bunga. Sementara margin yakni keuntungan yang sudah jelas terhitung besarannya dalam akad. Sehingga tidak ada lagi perubahan atau nilai tambah setelah akad. Dalam pembayaran cicilan setiap bulan, konsumen telah memiliki angka angsuran yang pasti alias flat sampai selesai masa cicilan.

Jadi nilai jual tetap mengikuti sesuai akad. “Misalnya saya jual Rp 100 juta secara tunai, tapi karena konsumen mau dicicil selama setahun, saya sebagai penjual menaikkan harganya menjadi Rp 120 juta. Seperti ini boleh, tidak termasuk riba. Beda dengan bunga yang nilai jualnya berubah setelah akad. Jadi yang terpenting adalah proses akad,” sebutnya. Perbedaan selanjutnya adalah denda dan sita. Apabila KPR bank konvensional menerapkan denda saat konsumen telat membayar, developer syariah justru tidak ada denda.

Bahkan bagi yang tidak mampu membayar angsuran lagi, bank akan melakukan proses penyitaan terhadap unit. Sementara pihaknya tidak bisa menerapkan hal itu. “Kami hanya bisa mengingatkan kepada konsumen untuk melakukan kewajiban dalam membayar hutang. Sebagian besar memang baru mendapatkan rumah saat pembayaran DP sudah lunas. Biaya DP ini untuk menutupi harga pokok pembangunan,” katanya. Hal ini juga berfungsi sebagai sistem keamanan yang diterapkan oleh PT Syahdina Land Putra.

Namun ketika terjadi angsuran yang macet, developer akan terbuka melakukan pendekatan dan menjalin komunikasi dengan konsumen. Sehingga dia mengetahui kendala dalam pembayaran tersebut. Bagi mereka yang memiliki alasan khusus misalnya terkena musibah dan sebagainya, developer akan memberi keringanan hingga tiga bulan.

Jika ternyata konsumen sudah tidak sanggup lagi untuk membayar, pihaknya akan menawarkan beragam solusi. Mulai dari menawarkan rumah untuk dijual kepada orang lain. 

Namun, pemilik rumah tetap boleh tinggal hingga ada pemilik baru. Dia menuturkan, developer hanya membantu menjual saja. Jika ada uang lebih dari hasil penjualan maka tetap hak konsumen sebagai pemilik rumah. Tidak hanya itu, konsumen juga memiliki hak jika ingin calon pembeli sendiri. 

“Kewajiban pemilik pertama hanya menyelesaikan tanggungan utangnya yang tersisa kepada developer sesuai nilai akad,” imbuhnya. Ada pula solusi terakhir yakni developer membeli kembali unit tersebut. Harga jual sesuai dengan kesepakatan yang diinginkan kedua pihak.

Dia meyakini, semua itu tidak akan merugikan developer maupun konsumen. “Kami beli lagi juga tidak masalah, apalagi harga rumah semakin tahun semakin tinggi. Sementara konsumen juga untung karena terlepas dari beban utangnya,” ungkapnya.

Perbedaan terakhir antara bank konvensional dan bank syariah adalah jaminan dan asuransi. Selama ini dalam mengambil KPR bank konvensional, sertifikat rumah menjadi jaminan atau agunan di bank tersebut. Sedangkan pada developer syariah, sertifikat diberikan kepada pihak ketiga berupa jasa penitipan.

“Kami juga tidak menerapkan asuransi karena asuransi ini termasuk yang abu-abu atau tidak jelas,” tuturnya. Tidak melibatkan bank dalam proses jual beli membuat konsumen developer syariah secara otomatis terlepas dari Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK atau dulu dikenal dengan BI Check In.

Padahal selama ini, SLIK dapat menguntungkan developer untuk memilah mana konsumen dengan track record kredit yang baik. Meski begitu, Dody mengatakan pihaknya tidak khawatir akan adanya potensi macet. Pihaknya tetap memiliki prosedur sebelum melakukan jual beli.

Caranya dengan mengenal rekam jejak konsumen. Selanjutnya memberikan edukasi agar konsumen dapat memegang amanahnya. Apabila konsumen merasa sanggup untuk membeli dan setuju, maka baru dapat dilakukan proses transaksi hingga akad. Setelah itu, kepemilikan rumah sudah berubah dan sepenuhnya menjadi milik konsumen. Bahkan walau saat bangunan rumah belum jadi sudah bisa menjadi milik konsumen melalui akad pesanan atau istishna.

Dia bercerita, proses verifikasi terjadi selama proses cicilan DP. Developer melihat perilaku konsumen dalam melakukan pembayaran, termasuk lancar atau lambat. “Kalau dalam tiga bulan pembayaran DP saja sudah macet, kita akan blacklist konsumen dan mencari solusinya, jadi penilaian kami saat awal pembelian,” sebutnya.

Dody menuturkan, meski harga jual unitnya lebih murah daripada KPR konvensional, pihaknya bisa memiliki keuntungan lebih banyak. Sebab tidak terlibat dengan bank, terbebas dari biaya bunga, cicilan yang membengkak, biaya administrasi dan lainnya. Termasuk saat macet, developer syariah mencari solusi dengan musyawarah dulu. Berbeda dengan bank yang bisa melakukan penyitaan.

“Itu kenapa properti syariah masih bisa stabil walau sedang krisis. Kami berdiri sendiri tidak ikut suku bunga dan aturan perbankan. Jadi kami bisa survive di pasar, konsumen mau beli juga aman dan nyaman,” ujarnya. Namun dia mengakui, konsekuensinya developer harus sabar jika terjadi pembayaran macet.

Dia mengklaim, tingkat kegagalan konsumen yang pembayarannya macet justru kecil. Apalagi harga yang jual perumahan milik PT Syahdina Land Putra sudah di bawah harga pasar yang menggunakan kredit bank konvensional. Harga cicilan bisa mulai dari Rp 1,4 juta per bulan. Jauh dari harga cicilan rumah KPR bank konvensional yang berkisar minimal Rp 2 juta per bulan.

“Kalau ambil skema 10 tahun tidak kuat, bisa perpanjang masa cicilan jadi 15 tahun. Sehingga memperkecil jumlah biaya cicilan per bulan,” tuturnya. PT Syachdina Land Putra sendiri sudah berjalan sekitar tiga tahun, sejak 2016. Sebelumnya masih berbentuk CV yang menggarap properti konvensional pada 2013.

Namun semenjak menjadi developer syariah, dia merasakan pertumbuhan konsumen pesat. Bahkan saat masa krisis penjualan properti lesu, pihaknya justru berhasil menjual habis seluruh unit perumahannya di Cluster Nabawi I.

“Kami kerja sama dengan Bank Wakaf International yang murni syariah. Tapi kerja sama per unit saja, akadnya kerja sama,” katanya. Dia bercerita, konsumen PT Syahdina Land Putra tidak hanya umat muslim, namun sampai nonmuslim. Selain itu banyak orang perbankan yang mengambil unit di perumahannya. Alasannya karena sadar lebih murah dan pasti, tidak ada riba. “Sebagian besar konsumen membeli karena menghindari riba. selain itu, mereka tidak perlu was-was karena ditagih hutang atau nilai cicilan yang tidak pasti,” pungkasnya. 

Jika PT Syahdina Land Putra menutup diri untuk bekerja sama dengan bank, lain hal dengan developer syariah lainnya Abu Arkam Property yang membangun kawasan perumahan di Balikpapan Utara. ”Yang haram bukan banknya, tetapi akad kepemilikannya. Sebenarnya bukan riba aja, tetapi zalim dan gharar juga. Jadi, bisa enggak (KPR) lewat bank? Bisa. Kami sudah menyosialisasikan,” kata Direktur Utama Abu Arkam Properti Sidik Amirullah, Rabu (24/1).

Dia menuturkan, pihaknya membuka jalur pembiayaan syariah yang melibatkan konsumen dan developer atau via bank syariah. Ketika konsumen lewat bank syariah, maka bank yang ditunjuk harus menaati aturan main developer. “Kami menjelaskan akad syariah. Kami meminta agar bank mengikuti kemauan kami. Dan setelah mereka lihat aturan OJK, perbankan serta pengajuan kami, ternyata bisa. Tetapi ada konsekuensi. Ada poin yang disepakati,” ungkapnya.

Poin yang disepakati, yakni tentang denda. “Itu jelas riba kalau ada denda. Jadi denda dihilangkan. Tidak ada denda keterlambatan,” imbuhnya. Kemudian, tidak ada penyitaan ketika pembiayaan nasabah bermasalah di kemudian hari. ”Kadang uang yang sudah masuk bahkan tidak dianggap.

Di bank syariah, enggak. Dihitung dana yang masuk, kemudian dijual kepada pihak ketiga. Kemudian kalau ada kelebihan maka milik konsumen. Sedangkan utang yang harus dibayar tetap dibayar. Diikuti oleh bank semua itu. Kami awasi,” bebernya.

Sidiq menegaskan, yang membedakan hanya akad. Apabila melalui bank syariah, maka hanya mengubah akad. ”Kalau mereka (bank syariah) bisa mengikuti ketentuan, kita siap. Yang haram ‘kan akadnya. Bukan banknya. Yang menyebabkan riba adalah akadnya,” terangnya. Sementara untuk mengatasi kredit macet, pria ramah itu mengatakan mekanismenya tidak jauh berbeda dengan PT Syahdina Land Putra.

Yakni rumah dijual atau ditawarkan ke pihak ketiga dengan syarat hasil penjualan adalah hak pihak pertama. “Opsi terakhir beli kembali. Ada tiga kategori konsumen. Pertama mampu dan bagus bayarnya. Selanjutnya tidak mampu dan tidak bisa membayar. Ketiga mampu dan enggak mau bayar,” sebutnya.

Menggeluti bisnis properti selama dua tahun terakhir, Sidik tak menampik kepemilikan syariah mengalami tren peningkatan. Dampaknya ada yang menerapkan embel-embel syariah dalam proses memasarkan produknya. Yang justru, sambung dia, justru tidak syariah.

“Contohnya, cara dia mempromosikan. Katanya, jaraknya 5 menit-an dari, misalnya rumah sakit umun. Itu dalam syariah tidak boleh. Harus pakai jarak (satuan) dan dijelaskan dengan mengukur pakai apa,” tuturnya. Selain itu, dalam proses memasarkan tidak menutup aurat. “Lalu angsuran Rp 1 jutaan. Harusnya dipastikan berapa. Itu gharar namanya,” kata Sidik. (*)

EDITOR:

- ISMET RIFANI

 TIM PENULIS:

- MUHAMMAD RIZKI

- CATUR MAIYULINDA

- DINA ANGELINA

- RADEN RORO MIRA


BACA JUGA

Senin, 28 Januari 2019 08:42

Dikepung Galian Emas Hitam

KOTA Juang, begitu julukan Sangasanga. Sebuah kecamatan di tenggara Samarinda…

Senin, 28 Januari 2019 08:28

Berpotensi Menjadi Penyumbang Swasembada Daging

AGENDA peringatan peristiwa Sangasanga Merah Putih yang jatuh setiap tanggal…

Jumat, 25 Januari 2019 08:17

Saatnya Beli Rumah Tanpa Riba

Ketika akan membeli rumah, banyak skema yang bisa ditempuh. Termasuk…

Jumat, 25 Januari 2019 08:12

“Kami Tidak Boleh Ambil Keuntungan Lain”

PERBEDAAN pembiayaan kepemilikan rumah antara bank konvensional dan bank syariah…

Senin, 21 Januari 2019 08:42

Waspada Rayuan Kosmetik Ilegal

Kulit putih, mulus, dan bercahaya jadi impian banyak perempuan, bahkan,…

Senin, 21 Januari 2019 08:38

Iklan Artis Bukan Jaminan

TOKO daring kerap menjadi tempat mudah menemukan kosmetik ilegal. Dari…

Senin, 21 Januari 2019 08:33

Raup Miliaran dari Kosmetik Ilegal

AWAL tahun Balikpapan dan Samarinda disapa oleh pengungkapan kosmetik ilegal…

Jumat, 18 Januari 2019 07:52

PILEG RASA PILWALI

Pemain lama yang tak sekali-dua kali duduk di Karang Paci…

Jumat, 18 Januari 2019 07:46

Gagal, Keluarga Bisa Ikut Stres

ALAT peraga kampanye (APK) berdiri di tempat-tempat strategis. Berharap bisa…

Jumat, 18 Januari 2019 07:41

Suara Sah Harus Ditentukan Lebih Dulu

PEMILIHAN legislatif 2019 akan menggunakan metode Sainte Lague dalam menentukan…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .
*