MANAGED BY:
SELASA
22 JANUARI
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | CELOTEH | MASKULIN

UTAMA

Minggu, 13 Januari 2019 07:43
Tambang Diluar PKP2B Belum Jelas Manfaatnya Bagi Kaltim
Angkutan batu bara di sungai Mahakam.

PROKAL.CO, dir="ltr">SAMARINDA - Gubernur Kaltim Isran Noor menilai pertambangan batubara di luar Perjanjian Kerjasama Batubara (PKP2B) masih belum jelas kontribusinya bagi masyarakat Kaltim.

Isran melihat PKP2B seperti Kaltim Prima Coal, Berau Coal dan Kideco malah lebih jelas kontribusinya. Itu terlihat dana Corporate Social Responbility (CSR) yang digelontorkan perusahaan tersebut.

"Lihat saja KPC sekarang produksinya 71 juta metrik ton per tahun, dana CSR hanya 5,63 juta dollar. Berau Coal, 18-20 juta metrik ton dana CSR mencapai 16 juta dollar. Belum lagi yang lain lain. Seperti Kideco dan lain lain," kata Isran berpidato pada Silaturahmi dan Dialog Pemuda digelar MPI KNPI Kaltim, Sabtu (12/1/2019).

Malah, setiap PKP2B tersebut berproduksi, maka daerah Kaltim mendapat Dana Bagi Hasil (DBH) dari tambang tersebut sebesar 13 sampai 16 persen.

Isran mempertanyakan banyaknya tambang batubara Izin Usaha Pertambangan (IUP) tak memberikan kontribusi apa-apa terhadap daerah Kaltim meski setiap harinya ada saja pengiriman batubara melintas di sungai Mahakam.

"Sautu hari, saya perintahkan (orang) lihat satu hari tongkang batubara melewati sungai Mahakam. Lebih kurang 60-70 tongkang satu hari 15 jam. Kalau sampai 24 jam bisa 120 ponton, rata rata 10 ribu metrik ton. Itu belum jelas manfaatnya," kata Isran.

Sementara itu, Anggota Majelis Pemuda Indonesia (MPI) KNPI Kaltim, Yunus Nusi mengatakan para pemuda di KNPI Kaltim yang bersatu siap berjuang bersama Bapak Gubernur.

Yunus mengakui tambang batubara saatnya tak lagi harus menyusahkan masyarakat. Maka itu, ia mendukung perjuangan Gubernur untuk mendorong CSR perusahaan tambang batubara membantu masyarakat.

"Masalah tambang ini, seperti CSR yang kurang dari perusahaan untuk masyarakat dan reklamasi pasca tambang yang tak jalan. Mestinya reklamasi diserahkan ke pemerintah provinsi agar penghijauan lahan bekas tambang bisa jalan," kata Yunus. (mym)


BACA JUGA

Senin, 21 Januari 2019 11:40

Menanti Dampak Perda Tata Niaga Sawit

TANA PASER – Kelapa sawit merupakan komoditas unggulan di Kabupaten…

Senin, 21 Januari 2019 10:55

Pansel KPU Buka Lagi Pendaftaran

SAMARINDA–Kerja Panitia Seleksi (Pansel) Komisioner KPU Kaltim 2018–2023 sempat terhenti.…

Minggu, 20 Januari 2019 11:00

MUDAHAN LEBIH HOT..!! Tanpa Kisi-Kisi di Debat Kedua

JAKARTA – Debat capres-cawapres edisi kedua masih sebulan lagi. Namun,…

Sabtu, 19 Januari 2019 07:09

Biaya Tol Teluk Kian Membengkak

BALIKPAPAN  –   Semakin lama tertunda, anggaran pembangunan Jembatan Tol…

Sabtu, 19 Januari 2019 07:07

Abu Bakar Ba’asyir Bebas Tanpa Syarat

JAKARTA  -  Terpidana kasus terorisme Abu Bakar Ba’asyir bisa mengakhiri…

Sabtu, 19 Januari 2019 07:04

Polres Belum Terima Komplain Konsumen

BALIKPAPAN –  Kasus obat kosmetik ilegal diungkap jajaran Polres Balikpapan,…

Jumat, 18 Januari 2019 09:40

SERASA ANAK TIRI..!! Bandara APT Pranoto “Dicueki” Pusat

SAMARINDA–Moda transportasi udara jadi idola untuk memangkas waktu perjalanan. Sayangnya,…

Jumat, 18 Januari 2019 08:11

Kosmetik Ilegal Dijual Mahal

BALIKPAPAN – Nurliah (26) hanya bisa menunduk. Perempuan berkulit putih…

Jumat, 18 Januari 2019 08:01

Mengubur Kebencian

OLEH: BAMBANG ISWANTO (Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Samarinda)…

Jumat, 18 Januari 2019 07:57

Koran Adalah Alat Perjuangan, Bertahan dengan Kualitas Sajian

Media daring menjamur. Tapi tak akan membunuh koran. Tak membuatnya…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .
*