MANAGED BY:
SENIN
25 MARET
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | CELOTEH | MASKULIN

UTAMA

Minggu, 13 Januari 2019 07:43
Tambang Diluar PKP2B Belum Jelas Manfaatnya Bagi Kaltim
Angkutan batu bara di sungai Mahakam.

PROKAL.CO, dir="ltr">SAMARINDA - Gubernur Kaltim Isran Noor menilai pertambangan batubara di luar Perjanjian Kerjasama Batubara (PKP2B) masih belum jelas kontribusinya bagi masyarakat Kaltim.

Isran melihat PKP2B seperti Kaltim Prima Coal, Berau Coal dan Kideco malah lebih jelas kontribusinya. Itu terlihat dana Corporate Social Responbility (CSR) yang digelontorkan perusahaan tersebut.

"Lihat saja KPC sekarang produksinya 71 juta metrik ton per tahun, dana CSR hanya 5,63 juta dollar. Berau Coal, 18-20 juta metrik ton dana CSR mencapai 16 juta dollar. Belum lagi yang lain lain. Seperti Kideco dan lain lain," kata Isran berpidato pada Silaturahmi dan Dialog Pemuda digelar MPI KNPI Kaltim, Sabtu (12/1/2019).

Malah, setiap PKP2B tersebut berproduksi, maka daerah Kaltim mendapat Dana Bagi Hasil (DBH) dari tambang tersebut sebesar 13 sampai 16 persen.

Isran mempertanyakan banyaknya tambang batubara Izin Usaha Pertambangan (IUP) tak memberikan kontribusi apa-apa terhadap daerah Kaltim meski setiap harinya ada saja pengiriman batubara melintas di sungai Mahakam.

"Sautu hari, saya perintahkan (orang) lihat satu hari tongkang batubara melewati sungai Mahakam. Lebih kurang 60-70 tongkang satu hari 15 jam. Kalau sampai 24 jam bisa 120 ponton, rata rata 10 ribu metrik ton. Itu belum jelas manfaatnya," kata Isran.

Sementara itu, Anggota Majelis Pemuda Indonesia (MPI) KNPI Kaltim, Yunus Nusi mengatakan para pemuda di KNPI Kaltim yang bersatu siap berjuang bersama Bapak Gubernur.

Yunus mengakui tambang batubara saatnya tak lagi harus menyusahkan masyarakat. Maka itu, ia mendukung perjuangan Gubernur untuk mendorong CSR perusahaan tambang batubara membantu masyarakat.

"Masalah tambang ini, seperti CSR yang kurang dari perusahaan untuk masyarakat dan reklamasi pasca tambang yang tak jalan. Mestinya reklamasi diserahkan ke pemerintah provinsi agar penghijauan lahan bekas tambang bisa jalan," kata Yunus. (mym)


BACA JUGA

Senin, 25 Maret 2019 12:39
MONTENEGRO vs INGGRIS

Butuh Lebih dari Caps ke-50

PODGORICA – Jordan Henderson pemain paling senior di timnas Inggris…

Senin, 25 Maret 2019 11:53

Cepat Bangkit, Kejar Target Lain!

HANOI – Nasib tim nasional U-23 Indonesia dalam dua bulan…

Senin, 25 Maret 2019 11:12

Yuni Dibunuh di Rumah, Wajah Lebam, Harta-Benda Raib

SAMARINDA–Sebuah rumah di Jalan Masjid, RT 30, Nomor 21, Rawa…

Senin, 25 Maret 2019 08:59

Dokter Menumpuk di Samarinda, Mahakam Ulu Tak Ada Dokter Spesialis

Dokter spesialis lebih suka bertugas di daerah perkotaan. Pasalnya, mereka…

Minggu, 24 Maret 2019 12:52

TEGAS..!! Kaltim Tolak Pembatasan Produksi Batu Bara

SAMARINDA- Wakil Gubernur Kalimantan Timur Hadi Mulyadi mengatakan, untuk menjaga…

Minggu, 24 Maret 2019 11:54

Hantu Kacak Balikpapan Meresahkan, Masih Ada 2 yang Keliaran

BALIKPAPAN – Kasus pelecehan seksual terhadap perempuan di Kota Beriman…

Minggu, 24 Maret 2019 11:48
Belanda vs Jerman

PEMBUKTIAN PEROMBAKAN

AMSTERDAM–Kualifikasi Euro 2020 akan menjadi babak baru bagi Jerman. Sejak…

Minggu, 24 Maret 2019 10:18

Tim SAR Temukan Anak Tenggelam di Tenggarong Seberang

TENGGARONG - Tim gabungan Search and Rescue (SAR) berhasil menemukan…

Sabtu, 23 Maret 2019 21:08

Terang-terangan Mau Jadi Istri Kedua Sandiaga, Ini Alasan Tiffani

Pernyataan terbuka yang disampaikan mahasiswi cantik Vincentia Tiffani bahwa dia…

Sabtu, 23 Maret 2019 20:51

Rommy Ngeluh Rutan Pengap, Ini Kata KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merespons keluhan mantan ketua umum PPP…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .
*