MANAGED BY:
SELASA
22 JANUARI
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | CELOTEH | MASKULIN

KALTIM

Sabtu, 12 Januari 2019 12:13
Ribuan Honorer Akan Dipangkas

DPRD Minta Pemkab PPU Siapkan Lapangan Pekerjaan

BERKURANG: Dengan adanya kebijakan pemerintah merekrut tenaga P3K, setiap OPD di lingkungan Pemkab PPU dilarang mempekerjakan tenaga honorer.

PROKAL.CO, PENAJAM–Formulasi perekrutan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K) tengah disusun Pemkab Penajam Paser Utara (PPU). Itu dilakukan sebagai tindak lanjut terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen P3K. Menurut analisis beban kerja (ABK), Pemkab PPU masih membutuhkan sekira 700 pegawai.

Salah satu formulasi yang tengah dikaji, adalah mengusulkan bobot nilai khusus bagi tenaga harian lepas (THL) atau tenaga honorer berdasar waktu bekerjanya di Pemkab PPU. Sebab, menurut informasi, ada THL yang telah bekerja selama lima hingga sepuluh tahun. Dengan bobot khusus tersebut, mereka diharapkan memiliki nilai lebih saat berkompetisi dengan pelamar P3K dari jalur umum nanti.

“Karena tidak serta-merta, maka  kemampuan kognitif dan keterampilan saja yang menjadi acuan. Pertimbangan lamanya honorer bekerja juga bisa diperhatikan. Itu yang akan kami perjuangkan,” kata Asisten III Bidang Administrasi Umum Setkab PPU Alimuddin, belum lama ini.

Formulasi lain yang akan dimasukkan dalam seleksi perekrutan P3K adalah mengakomodasi jenjang pendidikan SMA dan D-3. Sebab, berdasarkan informasi, hanya jenjang pendidikan S-1 yang dipersyaratkan sebagai pelamar P3K. Selama ini masih ada tenaga honorer yang jenjang pendidikannya hanya SMA.

“Teknisnya masih menunggu dari pusat. Karena akan ada Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara nantinya,” imbuhnya.

      Dengan merekrut P3K, secara otomatis THL yang selama ini bekerja di Pemkab PPU akan ditiadakan. Berdasar data di Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP), ada 3.200 THL yang bekerja di Pemkab PPU. Sementara itu, jumlah kebutuhan pegawai berdasar ABK hanya sekira 700 orang. Sehingga akan ada sekitar 2.500 tenaga honorer yang kontraknya tidak diperpanjang.

 “Kami belum sampai ke sana. Amanat undang-undang, kalau P3K sudah ada, honorer tidak ada lagi. Kami hanya menyiapkan perangkatnya. Kebijakannya ada pada pimpinan (bupati PPU, Red),” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD PPU, Fadliansyah meminta Pemkab PPU untuk menyiapkan kebijakan terkait THL yang nantinya tidak tertampung sebagai P3K. Dia mengatakan, akan menyuarakan tenaga honorer karena Pemkab PPU belum bisa mempersiapkan lapangan kerja yang cukup. Sehingga dengan gaji di bawah standar upah minimum kabupaten (UMK), banyak masyarakat yang berebut bekerja menjadi tenaga honorer. Bahkan sudah bertahun-tahun lamanya. Selain itu, konsekuensi lain adalah ada kenaikan anggaran belanja untuk gaji P3K dalam APBD. “Ini yang harus dipikirkan. Jangan sampai pemkab mengambil langkah yang nantinya bisa membebani daerah,” pesannya.

Politikus Partai Golkar itu menyarankan agar Pemkab PPU melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) untuk membuat program lapangan pekerjaan bagi THL yang tidak tertampung sebagai P3K. Sebab, kata dia, selama ini, sudah ada Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Penempatan Tenaga Kerja Lokal. Dalam perda tersebut mengatur bahwa perusahaan wajib mengupayakan pengisian lowongan pekerjaan di perusahaannya diisi tenaga kerja atau pekerja atau buruh lokal paling sedikit 80 persen. Sesuai syarat kualifikasi jabatan yang dibutuhkan. “Bisa dibuatkan program Balai Latihan Kerja (BLK) selama setahun. Lalu dimagangkan dengan instansi yang berkenaan dengan klasifikasi pekerjaannya. Ini menjadi bargaining pemerintah daerah. Sehingga mempermudah dalam mengurangi tingkat pengganguran di PPU,” pesannya. (*/kip/san/k16) 

loading...

BACA JUGA

Senin, 21 Januari 2019 11:44

Pencuri Motor di Bawah Umur

TANA PASER – Kasus pencurian kendaraan bermotor (curanmor) di wilayah…

Senin, 21 Januari 2019 11:32

“Data BPJS Kesehatan Enggak Benar”

PENAJAM – Ribuan data kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat…

Senin, 21 Januari 2019 11:20

Kontraktor Masih Resah

SANGATTA–Meskipun sudah mendapat janji manis berupa pelunasan utang paling lambat…

Senin, 21 Januari 2019 11:18

Tetap Gunakan Desain Sebelumnya

TANJUNG REDEB–Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Berau…

Senin, 21 Januari 2019 11:17

Caleg Tersangka, KPU Tunggu Putusan

TANJUNG REDEB–Seorang calon legislatif (caleg) Kabupaten Berau ditetapkan tersangka oleh…

Senin, 21 Januari 2019 08:22

Jembatan Tering 17 Tahun Mangkrak

SENDAWAR - Dua proyek jembatan menyeberangi Sungai Mahakam di wilayah…

Senin, 21 Januari 2019 08:21

Tumpuk Tanah, Izin Belakangan

TENGGARONG - Manajemen PT Gerbang Daya Mandiri (GDM) mengklaim belum…

Sabtu, 19 Januari 2019 10:32

Ada yang Harus Skedul Ulang

SANGATTA - Kebijakan Pemkab Kutai Timur  (Kutim) yang menginginkan anggaran…

Sabtu, 19 Januari 2019 10:30

Proyek 2015 Belum Dibayar Disdik?

SANGATTA - Surat perintah kerja (SPK) proyek di Dinas Pendidikan…

Sabtu, 19 Januari 2019 10:29

Pembangunan Maratua Sangat Pesat

TANJUNG REDEB – Jumlah kunjungan wisatawan ke Pulau Maratua dalam…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .
*