MANAGED BY:
KAMIS
20 JUNI
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | CELOTEH | MASKULIN

KALTIM

Sabtu, 12 Januari 2019 12:13
Ribuan Honorer Akan Dipangkas

DPRD Minta Pemkab PPU Siapkan Lapangan Pekerjaan

BERKURANG: Dengan adanya kebijakan pemerintah merekrut tenaga P3K, setiap OPD di lingkungan Pemkab PPU dilarang mempekerjakan tenaga honorer.

PROKAL.CO, PENAJAM–Formulasi perekrutan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K) tengah disusun Pemkab Penajam Paser Utara (PPU). Itu dilakukan sebagai tindak lanjut terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen P3K. Menurut analisis beban kerja (ABK), Pemkab PPU masih membutuhkan sekira 700 pegawai.

Salah satu formulasi yang tengah dikaji, adalah mengusulkan bobot nilai khusus bagi tenaga harian lepas (THL) atau tenaga honorer berdasar waktu bekerjanya di Pemkab PPU. Sebab, menurut informasi, ada THL yang telah bekerja selama lima hingga sepuluh tahun. Dengan bobot khusus tersebut, mereka diharapkan memiliki nilai lebih saat berkompetisi dengan pelamar P3K dari jalur umum nanti.

“Karena tidak serta-merta, maka  kemampuan kognitif dan keterampilan saja yang menjadi acuan. Pertimbangan lamanya honorer bekerja juga bisa diperhatikan. Itu yang akan kami perjuangkan,” kata Asisten III Bidang Administrasi Umum Setkab PPU Alimuddin, belum lama ini.

Formulasi lain yang akan dimasukkan dalam seleksi perekrutan P3K adalah mengakomodasi jenjang pendidikan SMA dan D-3. Sebab, berdasarkan informasi, hanya jenjang pendidikan S-1 yang dipersyaratkan sebagai pelamar P3K. Selama ini masih ada tenaga honorer yang jenjang pendidikannya hanya SMA.

“Teknisnya masih menunggu dari pusat. Karena akan ada Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara nantinya,” imbuhnya.

      Dengan merekrut P3K, secara otomatis THL yang selama ini bekerja di Pemkab PPU akan ditiadakan. Berdasar data di Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP), ada 3.200 THL yang bekerja di Pemkab PPU. Sementara itu, jumlah kebutuhan pegawai berdasar ABK hanya sekira 700 orang. Sehingga akan ada sekitar 2.500 tenaga honorer yang kontraknya tidak diperpanjang.

 “Kami belum sampai ke sana. Amanat undang-undang, kalau P3K sudah ada, honorer tidak ada lagi. Kami hanya menyiapkan perangkatnya. Kebijakannya ada pada pimpinan (bupati PPU, Red),” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD PPU, Fadliansyah meminta Pemkab PPU untuk menyiapkan kebijakan terkait THL yang nantinya tidak tertampung sebagai P3K. Dia mengatakan, akan menyuarakan tenaga honorer karena Pemkab PPU belum bisa mempersiapkan lapangan kerja yang cukup. Sehingga dengan gaji di bawah standar upah minimum kabupaten (UMK), banyak masyarakat yang berebut bekerja menjadi tenaga honorer. Bahkan sudah bertahun-tahun lamanya. Selain itu, konsekuensi lain adalah ada kenaikan anggaran belanja untuk gaji P3K dalam APBD. “Ini yang harus dipikirkan. Jangan sampai pemkab mengambil langkah yang nantinya bisa membebani daerah,” pesannya.

Politikus Partai Golkar itu menyarankan agar Pemkab PPU melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) untuk membuat program lapangan pekerjaan bagi THL yang tidak tertampung sebagai P3K. Sebab, kata dia, selama ini, sudah ada Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Penempatan Tenaga Kerja Lokal. Dalam perda tersebut mengatur bahwa perusahaan wajib mengupayakan pengisian lowongan pekerjaan di perusahaannya diisi tenaga kerja atau pekerja atau buruh lokal paling sedikit 80 persen. Sesuai syarat kualifikasi jabatan yang dibutuhkan. “Bisa dibuatkan program Balai Latihan Kerja (BLK) selama setahun. Lalu dimagangkan dengan instansi yang berkenaan dengan klasifikasi pekerjaannya. Ini menjadi bargaining pemerintah daerah. Sehingga mempermudah dalam mengurangi tingkat pengganguran di PPU,” pesannya. (*/kip/san/k16) 

loading...

BACA JUGA

Rabu, 19 Juni 2019 11:45

Tunggakan Listrik PLN Capai Rp 6 Miliar

TANJUNG REDEB–Jumlah tagihan rekening listrik pelanggan PLN hingga kini mulai…

Rabu, 19 Juni 2019 11:42

MHU Persilakan Warga Tempuh Jalur Hukum

Komisi I DPRD Kaltim telah menindaklanjuti laporan warga, terkait dugaan…

Rabu, 19 Juni 2019 11:39

Pembersihan Drainase Perlu Sebulan

TENGGARONG–Tingginya intensitas hujan ditambah potensi banjir kiriman dari hulu Kukar…

Selasa, 18 Juni 2019 10:57

“Jangan Foto-Foto,Mas, Nanti Viral di Media”

Keberadaan pengetap bahan bakar minyak (BBM) terus menjadi sorotan, baik…

Selasa, 18 Juni 2019 10:55

Leher Ditikam, Remaja Kritis

TENGGARONG – Kasus penganiayaan berat terjadi di Pantai Pelangi, Kelurahan…

Selasa, 18 Juni 2019 10:51

Jabatan Direktur PDAM Danum Taka Berakhir, Seleksi Terbuka Bakal Dilaksanakan

PENAJAM- Ahmad Usman resmi dilantik sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Direktur…

Selasa, 18 Juni 2019 10:49

Butuh 725 Formasi, Klaim Tak Bebani APBD

PENAJAM- Pemkab Penajam Paser Utara (PPU) segera mengusulkan formasi penerimaan…

Senin, 17 Juni 2019 22:13

Cekcok, Aldi Tikam Leher Ompi Pakai Badik di Pantai Pelangi Samboja

KUTAI KARTANEGARA- Hanya gara-gara persoalan sepele, seorang pemuda ditikam di…

Senin, 17 Juni 2019 12:29

Padahal Sangat Potensi, Pertanian Baru Tergarap 100 Hektare

TABALAR-Potensi pertanian di Kampung Tabalar Muara, Kecamatan Tabalar, disebut cukup…

Senin, 17 Juni 2019 12:28
Soal Pembangunan Boiler IV di PLTU Lati

Investor Asal Tiongkok Belum Beri Kepastian

TANJUNG REDEB–Rencana kerja sama PT Indo Pusaka Berau (IPB) dengan…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .
*