MANAGED BY:
SELASA
22 JANUARI
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | CELOTEH | MASKULIN

KALTIM

Sabtu, 12 Januari 2019 12:03
Kenapa Ini..?? Kantor BKPP Disegel Warga

Akibat Berdiri di Atas Lahan yang Bersengketa

MINTA DITUTUP: Warga meminta Kantor BKPP Kutim ditutup karena mengklaim lahan tempat kantor pemerintah itu berdiri adalah milik mereka.

PROKAL.CO, SANGATTA–Sejumlah warga Kota Sangatta, menyegel Kantor Badan Kepegawaian, Pelatihan, dan Pendidikan (BKPP) Kutai Timur (Kutim), Jumat (11/1). Kantor tersebut berada di kawasan Graha Expo, Jalan AW Sjahranie, Kecamatan Sangatta Utara. Sejumlah pegawai dipaksa keluar dari kantor yang dinyatakan berdiri di atas tanah milik warga yang dulunya bersengketa karena diduga salah bayar.

Kepala BKPP Kutim Zainuddin Aspan yang ada di lokasi saat warga mencoba menyegel kantornya, tidak menutup mata. Lelaki yang dulunya menjabat kepala Bagian Hukum Setkab Kutim itu tak segan menghadapi amarah warga. Apalagi dia pernah berkecimpung mengurusi urusan pembebasan lahan untuk Pemkab Kutim melalui Tim Sembilan yang diketuai sekretaris kabupatan (sekkab) di bawah pembinaan bupati. Yakni, pada masa kepemimpinan Bupati Isran Noor tahun 2011.

Zainuddin langsung berkoordinasi dengan pejabat yang berwenang dan mengupayakan meredakan amarah warga. Lahan tersebut seluas 6 hektare (ha), memiliki nilai jual sebesar Rp 12 miliar, diakui kepemilikannya oleh tiga warga. Seorang pemiliknya yang paling dominan, yakni Hatta, warga Sangatta, meminta lahan itu diganti rugi.

Kuasa Hukum Hatta, yakni HC Muh Ardi Hazim menjelaskan, persoalan tersebut sudah digelandang ke Pengadilan Negeri (PN) Sangatta. Lantas dinyatakan, Hatta menang atas perkara itu secara inkrah, pada perkara perdata Nomor 41/pdt.g/2018/pn.sgt. Karena itu, pihaknya merasa berkuasa meminta pembayaran ganti rugi dan melakukan penyegelan kantor yang berdiri di atas lahan itu.

Ardi mengklaim, Pemkab Kutim selama ini telah melakukan salah bayar dalam urusan 6 ha lahan tersebut. Yakni, dibayarkan kepada seorang makelar tanah berinisial BH, yang merupakan warga Sangatta. Nilainya sebesar Rp 12 miliar, dibayar secara berkala tiap tahun sejak 2011 sampai selesai pada 2018.

“Jadi, singkatnya, kami meminta ganti rugi atas dipakainya lahan tersebut tanpa izin sebesar Rp 3 miliar. Dinas PLTR sebelumnya telah berjanji akan melunasinya pada 2018, namun tak kunjung terealisasi,” ungkap Ardi.

Sehubungan tuntutan itu, Kepala BKPP Zainuddin Aspan menyatakan, setelah dia melakukan koordinasi dengan pimpinannya, meminta waktu untuk membayar ganti rugi tersebut, Senin (14/1). “Sebenarnya kami tidak setuju, karena awalnya Hatta sudah menang, tapi lahan itu malah dibayarkan ke orang lain,” ucap Ardi.

Dia menegaskan, akan memasang spanduk besar di depan Kantor BKPP Kutim, bertuliskan bahwa Hatta dan kawan-kawan menang inkrah di pengadilan atas persengketaan itu. “Berdasarkan Pasal 570 BW Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan, pemilik tanah berhak atas bangunan dan emas di bawah dan atas tanahnya. Hukum di Indonesia tidak ada pemisahan tanah dan ruang dari kepemilikan tanah,” paparnya.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Dinas PLTR Kutim Yusuf Samuel menegaskan, Pemkab Kutim tak pernah salah bayar lahan. “Pembebasan lahan yang dibayar pemkab adalah yang mempunyai surat-surat bukti kepemilikan. Tak mungkin pemkab salah bayar. Kalau ada dana, akan kami lakukan pembayaran sesuai dengan alur dan dasar hukumnya,” ucap Yusuf.

Dia menuturkan, pihaknya selalu menanyakan dan meminta surat segel tanah, yaitu berkas tanda tanah tersebut sesuai dengan legalitas kepemilikan, atau disebut surat asli.

“Yang saya lakukan ini, adalah menyelesaikan sisa utang dari pekerjaan penanggung jawab sebelumnya yang bertugas di sini (Dinas PLTR Kutim, Red), dan memperbaiki benang kusut. Banyak orang yang saling klaim lahan di Kutim, dan itu menjadi pekerjaan saya setiap hari,” paparnya. (mon/san/k8)

 

 

loading...

BACA JUGA

Senin, 21 Januari 2019 11:44

Pencuri Motor di Bawah Umur

TANA PASER – Kasus pencurian kendaraan bermotor (curanmor) di wilayah…

Senin, 21 Januari 2019 11:32

“Data BPJS Kesehatan Enggak Benar”

PENAJAM – Ribuan data kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat…

Senin, 21 Januari 2019 11:20

Kontraktor Masih Resah

SANGATTA–Meskipun sudah mendapat janji manis berupa pelunasan utang paling lambat…

Senin, 21 Januari 2019 11:18

Tetap Gunakan Desain Sebelumnya

TANJUNG REDEB–Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Berau…

Senin, 21 Januari 2019 11:17

Caleg Tersangka, KPU Tunggu Putusan

TANJUNG REDEB–Seorang calon legislatif (caleg) Kabupaten Berau ditetapkan tersangka oleh…

Senin, 21 Januari 2019 08:22

Jembatan Tering 17 Tahun Mangkrak

SENDAWAR - Dua proyek jembatan menyeberangi Sungai Mahakam di wilayah…

Senin, 21 Januari 2019 08:21

Tumpuk Tanah, Izin Belakangan

TENGGARONG - Manajemen PT Gerbang Daya Mandiri (GDM) mengklaim belum…

Sabtu, 19 Januari 2019 10:32

Ada yang Harus Skedul Ulang

SANGATTA - Kebijakan Pemkab Kutai Timur  (Kutim) yang menginginkan anggaran…

Sabtu, 19 Januari 2019 10:30

Proyek 2015 Belum Dibayar Disdik?

SANGATTA - Surat perintah kerja (SPK) proyek di Dinas Pendidikan…

Sabtu, 19 Januari 2019 10:29

Pembangunan Maratua Sangat Pesat

TANJUNG REDEB – Jumlah kunjungan wisatawan ke Pulau Maratua dalam…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .
*