MANAGED BY:
KAMIS
17 JANUARI
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | CELOTEH | MASKULIN

SAMARINDA

Rabu, 09 Januari 2019 10:31
Pemkot Keok Lagi

Kasus Gugatan Lahan Polder Gang Indra

PROKAL.CO, SAMARINDA–Pemkot Samarinda kembali keok. Upaya mereka menggugat warga atas ganti rugi lahan yang kini bersulih rupa jadi Polder Gang Indra di Jalan Antasari Air Putih, Samarinda Ulu, ditolak Pengadilan Tinggi Kaltim.

Najamuddin dan Noorsiah, pasutri yang digugat ganti rugi hingga Rp 1 miliar itu kembali keluar jadi “jawara” selepas hakim pengadilan tinggi menguatkan putusan sengketa itu pada 13 Desember 2018. “Sudah terbit dan kami serahkan ke masing-masing pihak,” ucap Abdul Rahman Karim, Humas Pengadilan Negeri (PN) Samarinda ke awak media ini, kemarin (7/1).

Hanya, pemkot belum mau menyerah. Mereka telah menyatakan akan kasasi. Sambung Rahman, kasasi disampaikan secara lisan oleh pemkot, Kamis (3/1) pekan lalu. Kini, lembaga peradilan yang berkantor di Jalan M Yamin itu tinggal menunggu memori kasasi dan kontra kasasi dari kedua pihak yang bersengketa. “Relas putusan banding sudah kami beri ke para pihak. Karena sudah ada pernyataan. Tinggal menunggu untuk diteruskan ke MA (Mahkamah Agung),” lanjutnya.

Dijabarkan Rahman, ganti rugi lahan yang kini dibangun Polder Gang Indra sempat menjadi rasuah yang diulik para beskal Kota Tepian. Pemkot menggugat para pelapor, pasutri tersebut, lantaran dana pembebasan lahan itu sudah diberikan kepada para enam pemilik lahan. Mereka, Zainuddin (pemilik lahan seluas 1.556 meter persegi), Arbayah (2.341 meter persegi), Adha Wijaya (1.654 meter persegi), Slamet Priyadi (907 meter persegi), Subhan (368 meter persegi), dan Irana Yanti (290 meter persegi).

Gugatan perdata pemkot bernomor 77/Pdt.G/2016/PN.Smr itu terdaftar di Pengadilan Negeri (PN) Samarinda per 31 Mei 2016. Setahun berselang, atau 27 April 2017, Hakim PN Samarinda menolak gugatan pemkot dan menilai lahan 7.035 meter persegi yang dibebaskan pemkot adalah benar milik Noorsiah dan Najamudin. “Pertimbangan majelis hakim PN saat itu, legalitas lahan itu tak kuat hanya SPPT (surat pernyataan penguasaan tanah), sementara pasutri itu memiliki sertifikat bertahun 1991,” ungkapnya.

Dari putusan di PN itu, pemkot diminta membayar tanah yang sudah berfungsi sebagai kolam retensi itu dengan nominal saat pembebasan lahan ditempuh pemkot medio 2008. Tak puas atas putusan PN, pemkot menempuh banding. Namun, majelis hakim pengadilan tinggi yang dipimpin Mahfud Saifullah bersama Subiharta dan Hari Murti menguatkan putusan tersebut. “Poin berbeda hanya soal ganti rugi, jika di PN pasutri ini menerima ganti rugi Rp 2 miliar diubah hakim tinggi jadi Rp 2,4 miliar,” tutupnya. (*/ryu/ndy/k8)

loading...

BACA JUGA

Kamis, 17 Januari 2019 12:37

Zainal Muttaqin Terpilih Aklamasi sebagai Ketua SPS Kaltim

SAMARINDA- Haji Zainal Muttaqin, akhirnya kembali terpilih sebagai ketua Serikat…

Kamis, 17 Januari 2019 12:21

Tak Ada Wawali, Wali Kota Samarinda Ngakunya Begini...

SAMARINDA - Walikota Samarinda Syaharie Jaang semenjak ditinggal almarhum Wakil…

Kamis, 17 Januari 2019 10:13

Tak Boleh Lagi Kantong Plastik, Pemkot Bagikan 2 Ribu Tas

SAMARINDA – Di tahun 2019 panitia pelaksana HUT Kota Samarinda…

Kamis, 17 Januari 2019 10:00

Hari Ini, SPS Kaltim Adakan Muscab

SAMARINDA – Serikat Perusahaan Pers (SPS) Kaltim melaksanakan musyawarah cabang…

Rabu, 16 Januari 2019 13:00

Bayar Buat SIM di Polres Samarinda, Kini Bisa Pakai Go Pay

SAMARINDA - Gojek, penyedia layanan berbasis aplikasi menjalin koloborasi dengan…

Rabu, 16 Januari 2019 10:43

Pengaruhi Nilai Adipura

SAMARINDA–Beralasan bila kalangan legislatif khawatir pemkot tak tegas menjalankan Peraturan…

Rabu, 16 Januari 2019 10:41

All Out Lindungi SK Gubernur

PARA pemohon intervensi itu menilai, posisi kelima dewan yang mencengkeram…

Rabu, 16 Januari 2019 10:40

PTUN Beri Kejelasan Pekan Depan

SAMARINDA–Sengketa Surat Keputusan (SK) Gubernur Kaltim tentang pemberhentian lima legislator…

Rabu, 16 Januari 2019 09:06

Bankaltimtara Klaim Kuasai 19,27% DPK se Kaltim

SAMARINDA  - Bankaltimtara mengklaim telah menguasai 19,27% total Dana Pihak…

Selasa, 15 Januari 2019 10:38

Ramai-Ramai Ajukan Intervensi

SAMARINDA–Tensi tinggi masih menaungi kisruh pergantian antarwaktu (PAW) lima anggota…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .
*