MANAGED BY:
SENIN
25 MARET
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | CELOTEH | MASKULIN

KOLOM PEMBACA

Rabu, 09 Januari 2019 07:17
Membangun Kaltim dari Desa

PROKAL.CO, Oleh: Rezaneri Noer Fitrianasari

(ASN Badan Pusat Statistik Kutai Timur)

KALTIM merupakan provinsi terbesar keempat di Indonesia, yang lebih dari 80 persen wilayahnya merupakan perdesaan. Berdasarkan hasil pendataan Potensi Desa (Podes) yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada Mei 2018, tercatat 1.038 wilayah administrasi pemerintah setingkat desa di Kaltim terdiri dari 841 desa dan 197 kelurahan.

Banyaknya kawasan perdesaan di Kaltim, tidak lantas menjadikan pembangunan desa yang utama. Kondisi yang terjadi, masih terdapat kesenjangan antara desa dan kota, baik dari segi infrastruktur, kesehatan, pendidikan, maupun kesejahteraan penduduknya.

Di kota, mau sekolah tinggal pilih sesuka hati. Yang bertaraf nasional atau bahkan internasional ada. Di desa, mau melanjutkan ke sekolah menengah pertama harus pergi ke kecamatan yang jaraknya bisa mencapai puluhan kilometer. Di desa masih banyak orang melahirkan dibantu dukun karena rumah sakit bersalin hanya ada di kota atau pusat kabupaten yang jaraknya bisa ditempuh hingga sehari.

Di kota mau pergi ke mana pun bisa naik angkot atau ojek online, sedangkan di desa mau ke kantor camat saja harus menggunakan motor khusus karena jalan yang tidak memungkinkan untuk dilewati oleh motor biasa.

Itulah sedikit gambaran ketimpangan yang terjadi di Bumi Etam. Ditambah lagi, persentase kemiskinan di perdesaan mencapai 9,84 persen pada Maret 2018. Sementara kemiskinan di kota hanya menyentuh angka 4,14 persen. Fenomena Ini terjadi pada hampir di seluruh kawasan perdesaan di Indonesia.

Pemerintah melalui nawa cita butir ketiga, yakni ‘Membangun Indonesia dari Pinggiran dan Memperkuat Daerah dan Desa dalam Kerangka Negara Kesatuan’ menggagas program Dana Desa. Menurut UU Desa, dana desa digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur fisik, sarana ekonomi, sarana sosial, serta untuk meningkatkan kemampuan berusaha masyarakat desa. Tujuan akhirnya adalah mengurangi jumlah penduduk miskin, mengurangi kesenjangan kota-desa, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan.

Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan, dana desa untuk 841 kampung/desa yang tersebar di tujuh kabupaten di Kaltim mengalami kenaikan setiap tahunnya. Pada tahun 2015 Kaltim mendapatkan alokasi dana desa sebesar Rp 240,5 miliar, pada 2016 naik menjadi Rp 540,7 miliar, 2017 naik menjadi Rp 692,42 miliar, dan terakhir pada 2018 bertambah sebesar Rp 38,5 miliar menjadi Rp 730,92 miliar.

Sekarang yang menjadi pertanyaan, dengan dana desa sedemikian besar, apakah infrastruktur fisik dan juga pembangunan manusia di desa sudah setara dengan dana desa yang didapat?

Infrastruktur Masih Perlu Ditingkatkan Lagi

Berhasil tidaknya program pemerintah dalam pembangunan desa dapat tercermin dari hasil pendataan Podes. Pendataan Podes sendiri dilakukan setiap tiga kali dalam sepuluh tahun. Pendataan terakhir yang dilakukan adalah tahun 2011, 2014, dan 2018.

Pendataan Podes menghasilkan suatu ukuran pembangunan desa yang disebut Indeks Pembangunan Desa (IPD). IPD diukur dengan menggunakan lima dimensi, yaitu ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, aksesibilitas/transportasi, pelayanan umum, dan penyelenggaraan pemerintah.

IPD membagi desa menjadi tiga kategori, yaitu desa mandiri, desa berkembang, dan desa tertinggal. Semakin tinggi IPD menunjukkan semakin mandiri desa tersebut. Dibandingkan keadaan pada 2014, terjadi kemajuan yang cukup baik di Kaltim. Hal ini terlihat dari kenaikan nilai seluruh dimensi penyusun IPD Kaltim.

Pada dimensi pelayanan dasar, terjadi kenaikan sebesar 1,95 poin, dari 59,41 (2014) menjadi 61,36 (2018). Kenaikan pada dimensi ini ditandai dengan semakin mudahnya akses ke apotek, rumah sakit bersalin, dan poliklinik/balai pengobatan.

Dimensi kondisi infrastruktur mengalami kenaikan sebesar 7,02 poin, dari 40,04 (2014) menjadi 47,06 (2018). Akses ke penerangan jalan dan bahan bakar yang semakin mudah, serta fasilitas buang air besar yang semakin baik menjadi bukti kenaikan dimensi ini.

Hasil pendataan Podes menyatakan, waktu tempuh ke kantor pemerintah menjadi semakin singkat dengan biaya yang lebih murah. Hal ini sejalan dengan kenaikan dimensi aksesibilitas transportasi sebesar 0,99 poin dari 67,66 (2014) menjadi 68,65 (2018).

Kenaikan pada dimensi pelayanan umum sebesar 3,14 poin dari 56,21 (2014) menjadi 59,35 (2018) dibuktikan dengan penanganan gizi buruk dan kejadian luar biasa (KLB) yang berjalan dengan lebih baik.

Kemajuan yang cepat terjadi pada dimensi pemerintah desa, yaitu sebesar 7,27 poin dari 63,33 (2014) menjadi 70,59 (2018). Kemajuan ini terutama dipengaruhi oleh peningkatan kualitas SDM aparat desa dan otonomi desa.

Melihat hasil pendataan Podes secara keseluruhan, dimensi infrastruktur di Kaltim masih membutuhkan perhatian yang serius. Di mana nilai dimensi infrastruktur 47,06 merupakan terkecil dibandingkan dengan dimensi lainnya pada tahun 2018. Peningkatan infrastruktur dapat dimulai dari pengadaan infrastruktur ekonomi (seperti pasar), infrastruktur energi (elektrifikasi dan penerangan jalan), infrastruktur air bersih dan sanitasi, serta infrastruktur komunikasi dan informasi.

Jumlah Desa Mandiri Masih Sedikit

Dengan dikucurkan dana desa sejak 2015 langsung ke desa, yang nominalnya terus meningkat hingga saat ini, ternyata cukup berperan dalam meningkatkan kemajuan desa di Kaltim. Jumlah desa mandiri telah meningkat dari 20 desa (2,40 persen) pada 2014 menjadi 38 desa (4,52 persen) pada 2018.

Sebaliknya, desa tertinggal berkurang dari 197 desa (23,59 persen) pada 2014 menjadi 118 desa (14,13 persen) pada 2018. Sementara jumlah desa berkembang meningkat dari 74,01 persen (2014) menjadi 81,32 persen (2018) atau bertambah 61 desa dari 618 desa pada 2014 menjadi 679 desa pada 2018.

Walaupun terjadi peningkatan jumlah desa mandiri dan berkembang, serta penurunan jumlah desa tertinggal, agaknya pemerintah Kaltim tidak bisa merasa puas terlebih dahulu. Karena kemajuan yang terjadi di Bumi Etam masih di bawah rata-rata nasional. Jumlah desa mandiri di Indonesia meningkat hingga 200 persen. Itu artinya provinsi lain melakukan kemajuan dua kali lebih cepat dibandingkan dengan Kaltim dalam usaha pembangunan desa mandiri.

Belajar dari Desa Loa Duri Ilir

Loa Duri Ilir adalah nama desa di Kecamatan Loa Janan, Kutai Kartanegara. Desa ini baru saja mendapatkan penghargaan sebagai 100 desa terbaik dan mandiri se-Indonesia dari Kementerian PDTT. Penghargaan ini diperoleh setelah desa Loa Duri Ilir sukses memanfaatkan dana desa untuk membangun SDM dan infrastruktur di desa.

Fakhri Arsyad, Kepala Desa Loa Duri Ilir mengaku memprioritaskan dana untuk mendongkrak potensi perekonomian asli masyarakat. “Membangun potensi ekonomi warga tambak ikan dan kerajinan tangan warga. Kami juga melibatkan kaum disabilitas dalam pembuatan kerajinan tangan ini,” ujar kepala desa Loa Duri Ilir.

Hal serupa seyogyanya dicontoh oleh desa-desa lainnya di Kaltim. Bahwa pembangunan untuk menyejahterakan masyarakat desa bisa dimulai bukan hanya dari perbaikan infrastruktur, tetapi juga dengan memberdayakan masyarakat untuk melakukan kegiatan yang bernilai ekonomi.

Adanya tenaga pendamping desa dapat dimanfaatkan untuk menggali potensi yang ada di masing-masing desa, untuk kemudian mengembangkan satu produk unggulan. Produk yang dihasilkan adalah produk yang memanfaatkan sumber daya lokal, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia.  Langkah ini dapat mendorong tumbuhnya perekonomian masyarakat desa. Sehingga kualitas hidup masyarakat desa menjadi lebih baik. Membangun Kaltim dari desa akan dapat terwujud ketika pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan ekonomi masyarakat dapat berjalan beriringan. Semoga. (ndu/k18)

loading...

BACA JUGA

Jumat, 15 Maret 2019 11:51

Persiapkan Komisioner KPU 2024 – 2029 Sejak Sekarang

Catatan Abd. Kadir Sambolangi: Anggota panitia seleksi (Pansel) calon Komisi…

Rabu, 13 Maret 2019 10:40

Mereka Anggap Monster Itu Bernama Prabowo

Oleh : Hersubeno Arief Mereka ingin memutarbalik arus besar perubahan…

Minggu, 03 Maret 2019 11:34

Keadilan untuk Pak Sopir

Oleh: Bambang Iswanto, Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Samarinda…

Minggu, 03 Maret 2019 11:21

Memilih (Ke) Pemimpin (An) dengan Iman

Oleh : Dewi Sartika, SE., MM*   Perhelatan akbar sebentar…

Sabtu, 09 Februari 2019 12:49

Moderasi Beragama untuk Kebersamaan Umat

Oleh: Mukhamad Ilyasin (Rektor IAIN Samarinda)  Judul ini diangkat dari…

Sabtu, 09 Februari 2019 10:47

Stanley dan Mogulisme Media yang Anjay Sekali

Oleh: Ramon Damora Wartawan Indonesia KETUA Dewan Pers, Yosep Adi…

Selasa, 05 Februari 2019 10:18

Posisi Ketua Adat dalam Acara Pemerintah

PERINGATAN ulang tahun ke-59 Kabupaten Paser berjalan dengan sukses, meski…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .
*