MANAGED BY:
RABU
24 APRIL
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | CELOTEH | MASKULIN

KALTIM

Selasa, 08 Januari 2019 07:29
Honor KPPS Minim, KPU Khawatir
-

PROKAL.CO, PENAJAM - Minat warga Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) untuk kembali menjadi kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) dikhawatirkan berkurang. Mengingat jumlah honorarium yang diterima petugas penyelenggara pemilu di tingkat tempat pemungutan suara (TPS) itu relatif rendah.

Hanya Rp 550 ribu untuk ketua dan Rp 500 ribu untuk anggota. Sesuai Surat Menteri Keuangan (Menkeu) Nomor S-118/MK.02/2016 tentang Penetapan Standar Biaya Honorarium Tahapan Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden, dan Wakil Presiden, serta Tahapan Pemilihan Gubernur/Bupati/Wali Kota Serentak.

Sementara mereka harus mengurusi dua pemilihan umum (pemilu) sekaligus. Yakni pemilihan presiden (pilpres) dan pemilihan legislatif (pileg). Mengantisipasi hal tersebut, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten PPU tengah menugaskan panitia pemilihan kecamatan (PPK) untuk mendata petugas KPPS yang sebelumnya terlibat dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018.

Khusus Kabupaten PPU, melaksanakan dua pilkada sekaligus, yakni Pemilihan Bupati (Pilbup) PPU dan Pemilihan Gubernur (Pilgub) Kaltim. Sehingga, masalah yang terjadi saat perekrutan KPPS pada Pemilu 2014 tidak terulang kembali.

“Makanya di-prepare jauh-jauh. Misalkan berapa persen yang bersedia menjadi KPPS dan yang kekurangan berapa, itu nanti akan saya follow-up dengan teman-teman stakeholder,” ucap Ketua KPU PPU, Feri Mei Efendi di kantornya, Senin (7/1).

Feri pun meminta PPK untuk mempersiapkan penyelenggara di tingkat TPS. Dalam hal ini KPPS. Sehingga persoalan yang terjadi pada 2014, banyak yang tidak bersedia menjadi KPPS tidak terjadi lagi. Pada Pemilu 2014, KPU Kabupaten PPU sampai merekrut guru sebagai petugas KPPS karena banyak petugas KPPS mengundurkan diri.

Sebagian besar kekurangan petugas tersebut terjadi karena pengunduran diri itu diakibatkan honorarium yang diterima KPPS lebih kecil dibandingkan saat Pilgub Kaltim 2013. Pada Pilgub Kaltim, petugas KPPS menerima Rp 900 ribu sedangkan Pemilu 2014, ketua KPPS hanya menerima Rp 400 ribu dan anggota Rp 350 ribu.

Dikhawatirkan aksi serupa bisa terulang kembali karena beban kerja KPPS pemilu tahun ini jauh lebih berat ketimbang pilkada tahun lalu. Pasalnya, ada lima surat suara yang harus dihitung usai pemungutan suara dan bakal memakan waktu penghitungan cukup lama.

Sampai kemarin, kami masih meraba-raba jumlah KPPS yang bersedia dan tidak. Sambil menunggu data di lapangan. Jika yang tidak bersedia 30–40 persen, kami akan koordinasi dengan pemerintah daerah dan KPU Provinsi (Kaltim),” ucap mantan pewarta media cetak ini.

Pada Pilkada 2018, jumlah TPS di Kabupaten PPU ada 340 TPS. Untuk satu TPS dibutuhkan tujuh petugas TPS. Sehingga jumlah petugas yang dibutuhkan adalah 2.380 orang. Sedangkan jumlah TPS pada Pemilu 2019 sebanyak 515 TPS adalah 3.605 orang. Perekrutan KPPS akan dilaksanakan sebulan sebelum pemilu.

Sekira pertengahan Maret 2019. Dengan masa tugas petugas KPPS yang dibatasi dua kali periode. Jika melihat jumlah TPS yang demikian, KPU perlu merekrut petugas KPPS di luar jumlah petugas KPPS yang sebelumnya bertugas pada Pilkada 2018.

“Kemungkinan banyak yang kurang. Cuma saya belum dapat progres dari PPK. Untuk meminta dikoordinasi melalui PPS mengenai perekrutan petugas KPPS tersebut,” pungkasnya. (*/kip/kri/k16)


BACA JUGA

Rabu, 24 April 2019 12:54
Perebutan Kursi Pimpinan DPRD PPU

Gerindra Optimistis, Golkar-PDIP Realistis

PENAJAM–Rekapitulasi perolehan suara pemilihan anggota legislatif periode 2019-2024, di Penajam…

Rabu, 24 April 2019 12:53

MANTAP..!! 100 Persen SMP di Paser Sudah UNBK

TANA PASER – Selama 2 hari berlangsung Ujian Nasional Berbasis…

Rabu, 24 April 2019 09:36

Satgas Pangan Sidak Pasar, Begini Hasilnya...

TENGGARONG–Mengantisipasi kenaikan harga sembako menjelang Ramadan, tim gabungan dari Satreskrim…

Selasa, 23 April 2019 14:01

Di SMP 1 Sebanyak 20 Peserta Ikuti UNBK Susulan

TENGGARONG - Penyelenggaraan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) tingkat SMP di…

Selasa, 23 April 2019 13:57

Siswa Kesulitan Log In, Sulit Satu Sesi

PENAJAM-Hari pertama ujian nasional berbasis komputer (UNBK) tingkat SMP di…

Selasa, 23 April 2019 13:56

SABAR AJA..!! Tak Ada Proyek Jalan Baru Tahun Ini

PENAJAM–Bantuan keuangan (bankeu) Pemprov Kaltim jadi penopang utama belanja infrastruktur…

Selasa, 23 April 2019 13:55
Ratusan Barang Bukti Dimusnahkan

Narkotika Masih Mendominasi

TANA PASER – Kejaksaan Negeri (Kejari) Paser menggelar pemusnahan barang…

Selasa, 23 April 2019 09:25

Muara Pahu Tiga Kali Kebakaran

SENDAWAR–Dalam beberapa pekan belakangan, Kutai Barat (Kubar) khususnya di wilayah…

Selasa, 23 April 2019 09:24

Delapan TPS Adakan Pemilu Susulan

TENGGARONG–Sebanyak 1.675 warga yang berdomisili di Kecamatan Tabang dan Marangkayu,…

Senin, 22 April 2019 09:11
Hari Ini, 62 SMP/MTS Gelar UNBK

Dari 184 SMP Se-Kukar, Tahun Lalu hanya 27 Sekolah

TENGGARONG - Penyelenggaraan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) tingkat SMP di…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .
*