MANAGED BY:
SELASA
22 JANUARI
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | CELOTEH | MASKULIN

SELISIK/LAPSUS

Jumat, 28 Desember 2018 08:30
Kongkalikong Pengembang Nakal
RUGIKAN BANYAK ORANG: Mohamad Rifa’i (kedua kanan) bersama para korban menunjukkan bukti pelaporan PT Pelangi Putera Mandiri ke Polda Kaltim, Oktober 2018 lalu. (FUAD MUHAMMAD/KP)

PROKAL.CO, Ketidakjelasan sertifikat rumah membuat ratusan konsumen limbung. Pengembang, notaris, hingga dua bank BUMN, dilaporkan ke polisi. Kongkalikong diduga telah terjadi.

RATUSAN orang dari berbagai strata pusing tujuh keliling. Mereka konsumen PT Pelangi Putera Mandiri (PPM) yang bermarkas di Jalan Syarifuddin Yoes, Balikpapan. Bahkan sekelas pengusaha besar pun ikut jadi korban

Salah seorang konsumen yang tak ingin namanya dipublikasi –dengan alasan keamanan dan kelangsungan nasib usahanya– bersedia menceritakan rentetan masalah yang dialami kepada Kaltim Post.

Kejadian ini bermula saat dia membeli rumah di Pelangi Grand Residence yang dibangun PPM, sekira empat tahun lalu. Korban mengaku tergiur dengan program down payment (DP) atau uang muka nol persen. Merasa tertarik dan ingin membeli unit properti itu, membuatnya berani untuk mengajukan kredit pemilikan rumah (KPR). Pilihannya jatuh kepada BRI.

“Saya percaya karena pernah melakukan kerja sama dengan BRI. Modal kerja saya juga di sana,” tuturnya kepada Kaltim Post di sebuah kedai kopi di Jalan MT Haryono, pekan lalu. Korban membeli rumah tipe 68/104 dengan harga Rp 770 juta. Skema angsuran KPR selama 10 tahun. Besaran cicilan sekitar Rp 10-11 juta per bulan.

Gayung bersambut. Proses KPR yang diajukan diterima dengan cepat. Dan mudah. Sekitar Juli 2014, pria tersebut melakukan akad dengan BRI dan notaris rekanan bank yang ditunjuk pengembang. Saat itu, dia mengaku sempat melihat dokumen legalitas rumah yang dibeli.

“Saya lihat dokumen sudah pecah (sertifikatnya), ada nomor sertifikat sesuai ukuran rumah dan luasnya,” katanya.

Saat proses pembelian ini, konsumen hanya mendapat salinan perjanjian pengikatan jual beli (PPJB). Padahal seharusnya konsumen juga sudah dapat melihat salinan atau fotokopi sertifikat saat melakukan PPJB.

Namun, pengembang dan notaris beralasan sertifikat masih dalam proses pemecahan. Dalam perjanjian tersebut, tertera bahwa konsumen baru mendapatkan akta jual beli (AJB) serta balik nama satu tahun kemudian. Alasannya masih sama. Karena sertifikat masih dalam proses pemecahan. Korban pun akhirnya setuju saja dan tidak ambil pusing. “Akhirnya saya tanda tangan PPJB dan akad kredit,” sebutnya.

Selama menghuni rumah tersebut kurang lebih tiga tahun, dia tak sadar ada masalah legalitas. Korban mengaku, awalnya tak ambil pusing soal sertifikat rumah karena tidak perlu cepat balik nama dan sebagainya. Mengingat proses cicilan yang masih cukup lama.

Namun, keraguan soal legalitas rumah baru dia ketahui pada tahun ketiga masa angsuran. Korban mendengar dari temannya bahwa perumahan yang dia huni sedang dalam masalah. “Teman saya bertanya, apa sudah lakukan AJB. Dia mengimbau saya agar hati-hati,” tuturnya.

Berdasarkan informasi itu, korban ikut mencari tahu kondisi sesungguhnya. Kali pertama dengan mendatangi notaris Cathy Megawe yang berkantor di kompleks perkantoran dan pertokoan di Balikpapan Baru. Cathy adalah notaris yang ditunjuk saat pembelian. Korban ingin meminta fotokopi salinan sertifikat. Sayangnya dia tak berhasil karena notaris beralasan tidak memiliki file tersebut.

Merasa tak puas dengan jawaban notaris, korban melanjutkan aksi ‘penyelidikan’ mandirinya ke BRI. Hasilnya sama. Pihak bank yang memberikannya pinjaman KPR juga tidak memiliki salinan sertifikat. Dari situ, kecurigaannya semakin menguat. Ia akhirnya menyadari bahwa selama tiga tahun membayar dan tinggal di rumah tersebut, tidak pernah tahu pasti posisi sertifikat itu.

“BRI bilang agar saya kejar notaris. Sedangkan notaris juga beralasan hanya eksekusi. Sertifikat belum berada di notaris sehingga tidak bisa AJB. Walhasil, rasanya seperti di lempar ke sana kemari,” jelasnya.

Setelah terus mendesak bank, akhirnya pegawai BRI sempat memberikan pengakuan. Saat itu, BRI hanya mengatakan, bahwa ini semua ulah pengembang nakal. Setelah itu, bank sempat menunjukkan iktikad baik. Mereka mengumpulkan warga dari tiga perumahan tersebut. Khususnya warga yang merupakan nasabah KPR BRI. Mereka mendapat undangan yang disebarkan via WhatsApp, awal 2017. Selain konsumen dan perwakilan bank, turut hadir pengembang dan notaris pada pertemuan yang berlangsung di B’Point tersebut.

“Janjinya April 2017 ada penebusan sertifikat. Namun, nyatanya tidak pernah realisasi,” bebernya. Hingga akhirnya titik terang dari masalah ini semakin terlihat pada pertengahan 2017.

Saat itu, rombongan petugas dari Bankaltimtara datang ke perumahan di kawasan Jalan Syarifuddin Yoes tersebut. Petugas bank bermaksud melakukan pendataan. Tepatnya dengan mengumpulkan foto-foto rumah. Kejadian ini berlangsung sekitar Mei 2017. Korban bercerita, tidak bertemu secara langsung, hanya beberapa tetangga yang sempat mengobrol dengan petugas bank.

“Mereka bilang Agustus 2017 akan eksekusi kalau Yunan Anwar (owner PT Pelangi Putera Mandiri) tidak bayar. Mereka sedang mendata aset karena semua sertifikat rumah berada di Bankaltimtara,” ucapnya.

Obrolan bersama petugas bank ini seketika langsung menjadi buah bibir bagi para penghuni kompleks. Mereka baru menyadari dan ragu akan legalitas rumah yang selama ini telah dihuni. Mengetahui masalah ini semakin besar, korban segera melakukan proses pengecekan berkas.

Hasilnya diketahui, pemegang hak tanggungan sertifikat rumah di Pelangi Grand Residence, yakni Bankaltimtara. Tertulis akad terjadi Agustus 2013 dengan notaris yang sama, Cathy Megawe. Bak tersambar petir, korban baru menyadari selama ini dia dibohongi BRI. Dari awal perjanjian, BRI sudah mengetahui kalau sertifikat tidak ada di tangan mereka.

“Ternyata mereka (bank dan notaris) tidak punya salinan sertifikat karena sertifikat asli sudah diagunkan kepada Bankaltimtara pada 2013. Kemudian ketika rumah dijual sekitar 2014, notaris dan kliennya juga sama. Artinya mereka tahu sesungguhnya status sertifikat itu,” ungkapnya. 

Sehingga, apabila suatu saat terjadi proses penyitaan, Bankaltimtara juga berhak menguasai aset, karena sertifikat memang berada di sana. “Saya marah ke BRI. Mereka baru mengaku dan beralasan ada kesalahan prosedural di internal,” bebernya.

Tentu sebagai konsumen dia merasa dirugikan. Dia merasa seperti menjadi korban penipuan berbagai pihak. Sebab dari awal, tidak ada pemberitahuan tentang keberadaan sertifikat tersebut.

Hal yang paling membuatnya yakin, karena dalam perjanjian disebutkan, bahwa unit yang dia beli tidak sedang mengalami sengketa, sitaan, dan sebagainya. Proses ini dilakukan secara sah di depan notaris.

“Saya bertanya bagaimana dengan hak saya ketika kredit ini lunas. Kemudian saya diminta bersurat secara resmi ke BRI untuk mempertanyakan nasib rumah dan sertifikat,” ujarnya.

Setelah melayangkan surat resminya, BRI baru menjawab sekitar tiga minggu kemudian. Secara tertulis, BRI menyatakan bahwa persoalan legalitas sertifikat bukan urusan pihak bank. Mereka mengatakan, hanya berkewajiban memberikan uang kepada konsumen melalui KPR. “Saya tanya balik ke bank, kenapa mereka berani kasih kredit konstruksi kepada pengembang tanpa jaminan,” jelasnya.

Atas dasar itu, korban memantapkan niatnya melaporkan BRI ke kepolisian. Dia beranggapan, BRI seperti cuci tangan dari masalah ini. Korban merasa sudah lelah karena tak mampu lagi menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan. Dia melaporkan tiga pihak di antaranya pengembang, bank, dan notaris. Dia merasa pengembang menghilangkan jejak. Tak satu pun orang yang bisa dia cari keberadaannya. Begitu juga dengan bank yang tidak ikut bertanggung jawab soal kepastian legalitas rumah tersebut. Terakhir, notaris yang jelas mengetahui bahwa sejak awal, sertifikat diagunkan kepada bank lain.

Kecurigaannya semakin besar karena notaris hanya mengeluarkan cover note kepada pihak bank dengan alasan sertifikat dalam proses pemecahan. Padahal notaris sudah mengetahui sertifikat masih diagunkan ke bank lain.

“Rasanya aneh kalau bank juga menerima saja jaminan berupa cover note. Padahal bank harus keluarkan sekian dana yang cukup besar,” tuturnya.

Pertengahan 2017, korban melayangkan aduan ke Polda Kaltim. Namun, berkas pengaduan ini tidak bisa naik hingga sampai tahap sidik atau laporan polisi (LP). Polisi meminta dilakukan mediasi terlebih dahulu. Sayangnya, pihak pengembang dan bank terkait tidak kooperatif memenuhi panggilan mediasi.

“Hingga saat ini, kami tidak pernah bertemu lagi, baik dengan bank dan pengembang,” katanya.

Dia mengatakan, BRI tidak pernah lagi menjalin komunikasi dengan konsumen. Terakhir dia pernah berbicara dengan petugas bank justru mendapat jawaban yang kurang memuaskan dan tepat. Korban mengaku, pihak bank justru menyalahkannya sebagai konsumen mengapa bisa tergiur membeli rumah di PT Pelangi Putera Mandiri. Tak sampai di situ, korban mengatakan pihak bank turut menyalahkannya karena mengambil angsuran KPR di BRI.

“Salah siapa kreditnya sama BRI? Kalau sama bank lain mungkin prosedurnya tidak begini,” ucapnya menirukan omongan petugas bank.

Sebagai konsumen, dia tak habis pikir atas sikap petugas bank. Dia merasa bank tak juga dapat memberikan perlindungan, namun justru menyalahkannya.

Akhirnya untuk menguatkan masalah ke jalur hukum, korban memilih menggandeng pengacara sejak akhir 2017. Hasilnya mulai terlihat, karena Januari 2018, aduan ini akhirnya bisa naik menjadi LP. 

Tapi sayang, hingga memasuki waktu satu tahun dari masa pembuatan LP, laporan ini masih jalan di tempat. “Bagaimana mau masuk sampai pengadilan, sekarang aja masih tidak jalan berkasnya. Kalau saya pasrah baru teriak saat eksekusi, percuma. Mending saya teriak sekarang,” sebutnya. 

Tak hanya menempuh jalur hukum. Beragam cara juga sudah dia lakukan untuk mencari keadilan, termasuk melaporkan kasus ini ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Namun, kenyataannya, OJK tidak mau tahu dan lepas tangan. Awalnya, dia telah melaporkan masalah ini ke OJK Perwakilan Kaltim. Hasilnya, aduan ini justru mendapatkan penolakan. OJK Perwakilan Kaltim beralasan, kewenangan menangani kasus ini berada di kantor pusat OJK. Kemudian setelah menghubungi kantor pusat OJK, berkas laporan atas namanya justru sudah tiada.

“Alasannya, OJK hanya cover kerugian yang berkisar maksimal Rp 500 juta. Sehingga kasus saya tidak dapat mereka tangani,” imbuhnya. Dia pun sudah mencoba melayangkan somasi kepada OJK lewat penasihat hukumnya. Korban mengaku sejauh ini tidak ada iktikad baik dari pihak manapun. Tidak ada yang berusaha mencari penyelesaian.

Sementara dia sebagai konsumen, hanya terus mendapat tuntutan untuk membayar angsuran KPR. Baik kepolisian juga beralasan dalam masa kredit hingga 2024 nanti berakhir, masih ada banyak kemungkinan yang bisa terjadi. Korban bercerita hingga kini dia masih taat dan membayar angsuran KPR. Setiap bulan nominalnya hampir Rp 12 juta.

“Saya terus membayar untuk menghindari BI checking. Kurang lebih dana yang sudah saya keluarkan selama angsuran sebesar Rp 500 juta,” katanya.

Dia pun tak sendirian, masih ada 26 orang yang bernasib sama. Mereka adalah nasabah yang mengambil KPR di BRI untuk Pelangi Grand Residence. Sementara, pihak pengembang sudah tidak bisa dihubungi. Semua lari dan lepas tangan. Terakhir kontak dengan legal perusahaan, namun dia juga tak bisa menepati janji menebus sertifikat. Bahkan tidak bisa memberikan salinan sertifikat.

“Sekarang saya hanya berharap proses hukum, sidang, dan pemutihan dapat segera berjalan. Sehingga masalah ini bisa berakhir dan menemukan solusinya,” pungkasnya. 

Dikonfirmasi terpisah, kuasa hukum korban termasuk puluhan nasabah lainnya, Mohamad Rifa'i menuturkan, selain yang telah membayar lunas, kliennya ada juga yang membeli via KPR. “Di BRI dan Bank Mandiri,” ungkapnya.

Dia melanjutkan, masalah yang terjadi sebenarnya sederhana. “Tetapi dibuat ribet. Kalau yang untuk (beli) cash, mereka sudah bayar cash dan bisa dibuktikan. Tetapi sertifikatnya ternyata sudah dijaminkan oleh developer ke bank lain,” ungkapnya.

Dari ratusan konsumen yang harap-harap cemas dengan legalitas rumah yang mereka beli, Rifa’i menyebut, baru aduan pihaknya yang direspons polisi. “Semuanya itu tidak ada yang jadi LP. Kecuali kami,” sebutnya. Laporan polisi yang dimaksud dibagi dalam tiga terlapor.

Mewakili beberapa nasabah, korban atas nama Julianto melaporkan developer, notaris, dan Bank Mandiri. Pelapor selanjutnya atas nama Yuneika Arifani. Perempuan tersebut melaporkan Bank Mandiri Cabang Balikpapan. Kemudian pelapor Triadhi Panthun Tiggor S melaporkan PT Pelangi Putera Mandiri dan Bank BRI.

“Kami bedakan. Karena pada dasarnya developer jelas melakukan kesalahan. Pertama, kalau enggak lolos di persoalan KPR, dia enggak bisa lolos yang beli cash,” ungkapnya. Dikatakan, pihak terlapor telah melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU), tindak pidana perbankan, dan pemalsuan dokumen.

“Developer juga melanggar UU Perumahan 1/2011 karena telah memasarkan perumahan yang sudah diagunkan. Enggak boleh itu. kalau diagunkan untuk modal kerja sebenarnya boleh, tapi bukan yang dipasarkan. UU mengatakan seperti itu. Segala bentuk tanggungan, segala bentuk hak-hak yang lain harus bebas sebelum dipasarkan,” jelasnya.

Sementara laporan polisi terhadap perbankan, ucap Rifa’i, karena telah melakukan kelalaian. “Karena tidak mungkin bank sebagai penerima KPR tidak mengetahui kalau induknya (sertifikat) sudah dijaminkan di bank lain. Tapi mereka tetap mau menerima KPR konsumen, ditambah akad kredit yang kemudian dibuat seakan-akan tidak mengetahui kredit tersebut sudah ada di bank. Bank tidak menerapkan prinsip kehati-hatian. Tidak mau memastikan KPR yang mau diterima itu bersih dari segala tanggungan apapun. Bersih dari jaminan apapun. Ini semacam ada kongkalikong.”

Yang membuat dirinya dan konsumen bertanya-tanya, adanya perselisihan antara bank penyalur KPR dengan notaris. Menuturkan hasil pertemuannya dengan bank terlapor, Rifa’i menyebutkan, bank berani menerima KPR karena ada cover note dari notaris.

Cover note adalah surat pernyataan yang menyatakan bahwa sertifikat sementara diurus. Ketika pemecahan sudah dilakukan, akan diserahkan ke bank. “Yang kemudian dipertanyakan, cover note bukan surat yang sifatnya autentik. Kalau akta autentik yang diserahkan notaris sifatnya pasti akta. Harusnya bank tidak menerima sesuatu yang sifatnya cover note dari notaris. Sebaliknya harus mengecek langsung,” terangnya.

Dugaan adanya mufakat jahat, lanjut dia, semakin menguat ketika dua bank terlapor tidak bisa menggaransi akan menyerahkan 100 persen sertifikat ketika konsumen lunas membayar KPR-nya.

“Wajar dong kalau konsumen galau. Karena tidak ada jaminan. Sehingga menghentikan pembayaran. Ketika dilakukan penghentian pembayaran KPR, tentunya berpengaruh pula pada BI checking mereka. Ini berlangsung hingga saat ini. Atas hal ini kami membuat LP. Sudah naik penyidikan tapi tidak ada tersangka. SP2HP (Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan) juga tidak pernah di jawab. Tidak ada respons apapun dari Polda Kaltim. Saya melihat ada kezaliman dalam perkara ini,” ujarnya.

SALAH STRATEGI

Mewakili Yunan Anwar selaku owner PT PPM yang membangun Pelangi Metro Residence, Pelangi Grand Residence dan Pelangi B-Point, Suko Basuki meminta agar konsumen bersabar. “Secepatnya akan kami realisasikan,” katanya kemarin saat ditemui di Pelangi B-Point.

Dia menuturkan, sebenarnya konsumen yang belum mendapat legalitas sekitar 30 persen dari total keseluruhan konsumen. “Mungkin sekitar 40-an orang,” sebutnya.

Dari pengakuan Suko, jumlah rumah di Pelangi Metro Residence sebanyak 300 unit. Harganya sekira Rp 580-Rp 610 juta. Sementara di Pelangi B-Point, terdapat 110 rumah. Harganya sekira Rp 1,1 miliar. Sementara di Pelangi Grand Residence terdapat sekira 100 unit rumah tipe 45 dengan harga Rp 400-an juta.

Suko menuturkan, masalah finansial yang dialami pihaknya mulai terjadi empat tahun lalu. “Penjualan lagi seret untuk bayar, pasar lagi anjlok. Rasanya bukan hanya PT Pelangi, pengembang lain juga merasakan penjualan sedang merosot. Sebenarnya kalau kondisi ekonomi lancar, tidak masalah. Kami tidak menyangka kondisi ini terjadi,” katanya. Dia mengakui, ada kesalahan strategi yang dilakukan pihaknya.

“Seharusnya membangun setelah ada penjualan laku. Bukan malah membangun duluan, setelah itu ternyata penjualan properti seret dan peminat berkurang,” tuturnya.

PT Pelangi Putera Mandiri memulai bisnis properti di Balikpapan pada 2011 lalu. Ada tiga bank yang memberikan kredit konstruksi. “Bank Qatar, Bankaltimtara, dan BTN,” katanya. Tiga bank tersebut kemudian menuntut ada pembangunan hasil dari uang yang mereka berikan.

“Kami bukan mengakali dan mengagunkan sertifikat ke bank lain dulu. Tapi kalau nanti sudah beres, sudah AJB balik nama sertifikat akan kami berikan ke nasabah,” ungkapnya.

Basuki berkelakar, adalah hal wajar jika sertifikat diagunkan di bank lain. “Metode bisnis. Lumrah dalam bisnis properti. Pasti mereka terima saat angsuran selesai. Ketika KPR di bank selesai, bank akan meminta sertifikat tersebut ke Bankaltimtara yang memiliki sertifikat ini sekarang. Kami akan melunasi biaya yang telah diberikan Bankaltimtara. Saat ini, kami mencari jalan untuk menyelesaikan masalah ini,” janjinya. Dia menegaskan, tidak semua properti yang dibangun pihaknya bermasalah. 

“Buktinya, beberapa sudah kami usahakan berikan sertifikat misalnya toko ritel Maxi, Warung Wakul. Tapi memang perlahan dan kami meminta customer sabar. Mereka hanya ketakutan. PT Pelangi Putera Mandiri memiliki 13 lokasi di Balikpapan. Terbukti tidak ada masalah, baru yang bermasalah atau tersendat hanya tiga perumahan. Itu pun karena ada krisis ekonomi yang terjadi global,” tandasnya. (tim kp)

Peliput:

-         Muhammad Rizky

-         Dina Angelina

-         Aji Chandra

Editor:

-         Ismet Rifani

loading...

BACA JUGA

Jumat, 18 Januari 2019 07:52

PILEG RASA PILWALI

Pemain lama yang tak sekali-dua kali duduk di Karang Paci…

Jumat, 18 Januari 2019 07:46

Gagal, Keluarga Bisa Ikut Stres

ALAT peraga kampanye (APK) berdiri di tempat-tempat strategis. Berharap bisa…

Jumat, 18 Januari 2019 07:41

Suara Sah Harus Ditentukan Lebih Dulu

PEMILIHAN legislatif 2019 akan menggunakan metode Sainte Lague dalam menentukan…

Senin, 14 Januari 2019 08:38

Nelayan Hanya Kaya Lautan

Takkan ada ikan gurih di meja makan, tanpa ada jerih…

Senin, 14 Januari 2019 08:23

Terancam Zonasi Segara

MENGGELUTI profesi nelayan di tengah gempuran pertambangan di Kaltim, bukan…

Senin, 14 Januari 2019 08:07

Nelayan Penjaga Kedaulatan

BERBAGAI persoalan ternyata dihadapi nelayan di Kaltim. Tak hanya persoalan…

Senin, 14 Januari 2019 07:56

Diklaim Bawa Perubahan

NELAYAN sebagai tulang punggung industri perikanan nasional memiliki fungsi penting.…

Jumat, 11 Januari 2019 09:24

Menangkal Kekalahan Durian Lokal

Musim hujan datang. Tiba pula musim durian. Kasar, berduri, kurang…

Jumat, 11 Januari 2019 09:20

Benarkah Durian Memicu Kolesterol Naik?

SELURUH penjuru dunia mengenal durian sebagai raja buah tropis. Namun,…

Jumat, 11 Januari 2019 09:19

Kontroversi Durian di Pesawat, Boleh Bawa, Redam Baunya

PENUMPANG Sriwijaya Air rute Bengkulu–Jakarta sempat heboh. Lantaran pesawat dengan…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .
*