MANAGED BY:
MINGGU
26 MEI
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | CELOTEH | MASKULIN

KALTIM

Senin, 24 Desember 2018 07:52
Pengelolaan Sampah Buruk, Biaya Angkut Terbatas, Gitu Mau Dapat Adipura?
-ilustrasi

PROKAL.CO, PENAJAM – Upaya Pemkab Penajam Paser Utara (PPU) mempertahankan Adipura tahun 2018,  tampaknya sangat sulit. Pada tahapan penilaian lalu, tim verifikasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mendapati pengelolaan sampah yang buruk. Hal itu, bakal  berakibat pada gagalnya meraih penghargaan di bidang kebersihan serta pengelolaan lingkungan ini.

Berdasarkan informasi yang dihimpun harian ini, tim verifikasi KLHK sudah berkunjung ke Kabupaten PPU pada awal Oktober 2018. Terdapat lima lokasi yang dikunjungi, untuk dinilai sebagai syarat mendapatkan penghargaan Adipura. Yakni Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Buluminung di Kelurahan Buluminung, Pasar Induk Penajam,  Rumah Kompos dan Bank Sampah di Kelurahan Nenang. Terakhir adalah Hutan Kota yang ada di belakang Kantor Pemkab PPU, Kelurahan Nipahnipah, Kecamatan Penajam.

Masalah krusial, justru  terjadi saat berkunjung ke Pasar Induk Penajam dan Bank Sampah. Tim verifikasi yang berjumlah dua orang, menemukan kondisi pasar yang kotor. Dengan sampah yang berserakan di sekitar parit. Bahkan pengelolaan sampah di sana, tidak dilakukan dengan baik. Terlihat dari tidak beroperasinya Bank Sampah, pasca  diserahkan ke Dinas Lingkungan Hidup (DLH) awal tahun 2017 lalu. Hal ini, berdampak pada penilaian yang kurang dari tim verifikasi KLHK. Padahal Kabupaten PPU menjadi salah satu nominator kabupaten di Kaltim, untuk menerima penghargaan Adipura ini. Bersaing dengan Kabupaten Berau.

Saat dikonfirmasi, Kepala Bidang (Kabid) Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) DLH Kabupaten PPU Masrani menyatakan, tim verifikasi memang sudah melakukan penilaian Adipura di Kabupaten PPU, pada awal Oktober lalu. Dia pun membenarkan informasi tersebut. Sehingga Masrani mengaku pesimistis, Kabupaten PPU bisa mempertahankan Adipura 2018.

“Kami sudah berusaha. Kondisinya memang seperti itu. Apalagi saya baru saja bertugas di DLH,” ucap Masrani, Minggu (23/12).

Gagalnya Kabupaten PPU mempertahankan penghargaan Adipura ini, tak lepas dari pengelolaan sampah yang tidak serius. Karena tidak ditunjang oleh sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia yang memadai. 

Jumlah sampah yang dihasilkan warga Benuo Taka terus mengalami penambahan setiap harinya. Setiap harinya ada 180 ton sampah yang dihasilkan warga Kabupaten PPU. Namun, tidak semuanya bisa diangkut. Hanya sekira 28 ton yang dapat dibawa ke TPA Buluminung.

“Pengangkutan ini, ditangani tujuh dari tiga belas truk pengangkut sampah milik DLH. Sisanya, tidak bisa difungsikan, dikarenakan usia kendaraan yang relatif uzur. Bagaimana kita bisa mengelola sampah maksimal. Kalau tidak didukung dengan sarana dan prasarana,” keluhnya.

Belum lagi, bahan bakar minyak (BBM) untuk operasional kendaraan. Pada 2018, hanya dialokasikan sebesar Rp 500 miliar. Sehingga, DLH mengurangi jumlah kegiatan pengangkutan menjadi satu kali sehari. Seharusnya, agar tidak terjadi penumpukan, perlu dilakukan pengangkutan sampah minimal dua kali dalam sehari. Kondisi yang sama, diperkirakan bakal terjadi di tahun depan.

“Anggaran yang dialokasikan untuk pengangkutan sampah hanya Rp 1 miliar. Kalau mau maksimal, pengangkutannya sehari dilakukan dua kali. Tapi membutuhkan anggaran sekira Rp 2 miliar,” ucapnya.

Berdasarkan informasi, sejumlah daerah yang masuk dalam nominasi penerima penghargaan Adipura tahun ini, telah dipanggil ke Jakarta pekan lalu. Mereka diberikan informasi mengenai penyerahan penghargaan yang ditunda hingga awal tahun 2019. Karena adanya persyaratan tambahan yang merupakan permintaan presiden, yaitu kewajiban melampirkan dokumen Jakstrada (Kebijakan dan Strategi Daerah) untuk pengurangan sampah hingga tahun 2025. (*/kip/san/k18)


BACA JUGA

Sabtu, 25 Mei 2019 13:45

Kejari Deteksi Potensi Korupsi, Soroti Dugaan di Dua Proyek

SENDAWAR–Setelah kasus dugaan korupsi di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Mahakam…

Sabtu, 25 Mei 2019 13:28

Sekretariat DPRD Minta Hak Pengelolaan Rumjab

  SANGATTA-Rumah jabatan (rumjab) pimpinan DPRD Kutim di kawasan Kompleks…

Sabtu, 25 Mei 2019 13:27
PPDB Jenjang Sekolah Dasar

INGAT..!! Calistung Bukan Syarat Penerimaan

TENGGARONG-Penerimaan peserta didik baru (PPDB) jenjang SD segera dibuka. Sebelum…

Sabtu, 25 Mei 2019 13:26

Fogging Tak Efektif Cegah DBD

SANGATTA– Angka penderita demam berdarah dengue (DBD) di Kutim terus…

Sabtu, 25 Mei 2019 13:16

Cegah Wabah Dari Luar, KKP Tanah Grogot Perketat Jalur Masuk

TANA PASER — Seiring maraknya penyebaran Monkeypox atau virus cacar…

Sabtu, 25 Mei 2019 13:15

Pantau Jalur Transportasi dan Tempat Wisata Saat Libur Lebaran

PENAJAM- Operasi Ketupat Mahakam 2019 akan dimulai pekan depan. Selama…

Sabtu, 25 Mei 2019 13:13

MASIH BANYAK LOWONG..!! SD Kurang 823 Siswa, SMP Defisit 652 Siswa

PENAJAM- Batas tertinggi jumlah rombongan belajar (rombel) pada Penerimaan Peserta…

Jumat, 24 Mei 2019 11:05

Di Kabupaten Ini, DBD Makin Meresahkan

SANGATTA - Deman berdarah dengue (DBD) semakin meresahkan masyarakat Kutai…

Jumat, 24 Mei 2019 11:03

Warga Keluhkan Illegal Fishing dan Logging

SENDAWAR - Penindakan illegal fishing dan illegal logging disambut positif…

Jumat, 24 Mei 2019 11:01

Akui Tak Mudah Awasi Tahura Bukit Soeharto

TENGGARONG - Upaya UPTD Tahura melakukan upaya pencegahan atas perusakan…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .
*