MANAGED BY:
JUMAT
19 JULI
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | CELOTEH | MASKULIN

KALTIM

Sabtu, 08 Desember 2018 10:49
Kampanye Caleg Dihentikan Tanpa Izin Polisi
Edwin Irawan

PROKAL.CO, PENAJAM - Pemilu 2019 dipastikan bakal menguras energi petugas pengawas pemilihan umum (pemilu). Pasalnya, pelaksanaan dilaksanakan berbarengan antara pemilihan legislatif (pileg) dan pemilihan presiden (pilpres). Sementara itu, jumlah personel yang ditugaskan tidak sebanding dengan jumlah peserta pemilu yang diawasi.

Untuk Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), ada 309 calon anggota legislatif (caleg) DPRD PPU. Adapun caleg DPRD Kaltim daerah pemilihan (dapil) PPU-Paser yang diawasi ada 87 orang. Lantas caleg DPR RI dapil Kaltim ada 116 orang serta calon anggota DPD asal Kaltim 27 orang. Sehingga ada 539 caleg yang harus diawasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten PPU.

“Sejak masa kampanye hingga pemungutan suara nanti, harus dilakukan pengawasan sedangkan personel kami terbatas,” kata Ketua Bawaslu Edwin Irawan usai kegiatan Sosialisasi Pengawasan Pemilu dengan Awak Media se-Kabupaten PPU dii Hotel Rich, Kelurahan Lawelawe, Kecamatan Penajam, Jumat (7/12).

Untuk melakukan pengawasan di tingkat desa dan kelurahan, tercatat 54 personel panitia pengawas pemilu (panwaslu) desa/kelurahan. Di tingkat kecamatan, ada 12 personel panwaslu kecamatan, yang mengawasi empat kecamatan di Kabupaten PPU. Untuk satu kecamatan terdiri dari tiga orang. Ditambah komisioner Bawaslu Kabupaten PPU tiga orang. Di luar tenaga pendukung Bawaslu. Jadi untuk mengawasi 539 caleg mulai tingkat DPRD PPU sampai DPR RI serta DPD, Bawaslu khususnya di Kabupaten PPU hanya memiliki 69 personel.

 “Makanya yang menjadi atensi kami adalah peserta pemilu yang sejauh ini belum memberikan laporan kampanyenya. Baik tatap muka, ruang terbuka atau tertutup. Di mana perlu izin kepolisian,” ungkapnya.

Edwin menuturkan, ada beberapa peserta pemilu yang jadwal kampanyenya ditahan. Sebab, belum mengantongi surat tanda terima pemberitahuan (STTP) dari Polres PPU. Jika surat tersebut sudah terbit dan dilaporkan ke Bawaslu, caleg itu dapat melaksanakan kampanye sesuai keinginan.

 “Kalau tidak ada STTP itu, Bawaslu akan meminta pertanggungjawaban kepada caleg untuk mengurus. Kasarnya tidak sampai menghentikan kampanye yang sudah dilaksanakan itu,” ujarnya.

Mantan pewarta itu mengaku sering menemukan ulah caleg tersebut di lapangan. Di mana tidak mengurus STTP sesuai jadwal kampanye, tapi tiba-tiba melaksanakan kampanye tatap muka di rumah warga. Sehingga untuk lebih memudahkan penerbitan STTP tersebut, Bawaslu sudah berkoordinasi dengan Satuan Intelijen Keamanan (Intelkam) Polres PPU. Para caleg bisa mengurus STTP untuk satu kali masa kampanye. Tentunya menyertakan jadwal serta tempat pelaksanaan kampanye ke Polres PPU sebagai syarat penertiban STTP tersebut.

 “Jadi sekali saja, tapi sudah ada daftar tanggal dan tempatnya. Tinggal nanti mengatur kampanyenya di lapangan,” ucapnya.

Pihaknya pun sempat menghentikan kegiatan kampanye tatap muka dari salah satu caleg yang belum mengurus STTP tersebut. Ada dua kasus penahanan kampanye tatap muka yang sempat dilakukan panwaslu desa/kelurahan beberapa bulan lalu. Kejadiannya semua di Kecamatan Sepaku. “Kalau mereka marah, pengawas di lapangan tetap bersikeras harus ada izin dari kepolisian,” tegas dia. 

Dengan personel yang terbatas tersebut, Bawaslu meminta peran serta aktif masyarakat untuk membantu melaporkan jika menemukan ada caleg yang melanggar syarat kampanye ini. Namun, dengan alat bukti yang cukup agar dapat dilakukan penindakan oleh Bawaslu. Termasuk memanfaatkan momentum perayaan hari besar, seperti Natal dan tahun baru untuk melakukan kampanye.

“Kalau begitu akan kami tahan. Tidak boleh caleg itu memberikan pernyataan apapun, untuk mencitrakan diri pada kegiatan hari besar itu,” tambah Edwin. (*/kip/san/k16)

 

loading...

BACA JUGA

Kamis, 18 Juli 2019 11:31

Hasil Rembuk Dibawa ke Gubernur

Rembuk digelar sejumlah perangkat desa di Kukar untuk menagih janji…

Kamis, 18 Juli 2019 11:30

Di Kabupaten Ini, Ada Ribuan Anak Terindikasi Stunting

SENDAWAR–Sebanyak 1.037 anak di Kutai Barat (Kubar) terindikasi mengalami stunting…

Kamis, 18 Juli 2019 11:29

Akhirnya Kampung Kutai Bensamar Terang, Ekonomi Rakyat Kian Tumbuh

Selama bertahun-tahun, Dusun Bensamar, Kelurahan Loa Ipuh Darat, Tenggarong, tidak…

Kamis, 18 Juli 2019 11:22

Cegah Kenakalan Remaja, Sangsel Bentuk Kelana dan Delana

SANGATTA - Maraknya kenakalan remaja di Kutai Timur (Kutim) menjadi…

Kamis, 18 Juli 2019 11:20

Menuai Pro Kontra, Selanjutnya Sistem Zonasi Akan Melibatkan Desa

SANGATTA - Menanggapi  pemberitaan yang sedang marak beredar di kalangan…

Kamis, 18 Juli 2019 11:18

BIKIN MALU..!! Masih Pakai Baju Dinas, Oknum ASN Bapenda Mabuk dan Mengamuk

SANGATTA - Salah seorang oknum  Pegawai dari Badan Pendapat Daerah…

Kamis, 18 Juli 2019 10:49

Bonus Atlet Porprov Masih Mengambang

TANA PASER – Belum cairnya bonus atlet Paser yang meraih…

Kamis, 18 Juli 2019 10:48

Paser Terbagi Dua Kloter, Berangkatkan 267, 4 Masih Cadangan

TANA PASER – Calon jemaah haji (CJH) asal Kabupaten Paser…

Kamis, 18 Juli 2019 10:46

Tahun Depan dapat Tambahan 4 Ribu SR

  PENAJAM- Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) bakal mendapat tambahan…

Kamis, 18 Juli 2019 10:45

UDAH NGGA SABAR NAH..!! Kapan Sih Penetapan Perolehan Kursi dan Calon Terpilih DPRD...?

PENAJAM- Pleno penetapan perolehan kursi dan calon terpilih DPRD Kabupaten…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia.
*