MANAGED BY:
RABU
16 JANUARI
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | CELOTEH | MASKULIN
Jumat, 07 Desember 2018 08:24
Orang Gila Masuk dalam DPT Masih Jadi Perdebatan

PROKAL.CO, JAKARTA – Keberadaan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) di daftar pemilih tetap (DPT) pemilu masih dipersoalkan sejumlah anggota dewan. Hal itu terungkap dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi II DPR dengan KPU, Bawaslu, dan Kemendagri di kompleks parlemen kemarin (6/12). Namun, KPU memastikan bahwa pendataan ODGJ atau penyandang disabilitas mental sudah sesuai peraturan perundang-undangan.

Dalam RDP kemarin, anggota Komisi II DPR Yandri Susanto pada awalnya mengapresiasi upaya KPU dan Kemendagri memperbaiki DPT. Namun, dia memberikan catatan soal ODGJ. ”Jangan juga diikuti dengan memasukkan data orang yang sakit jiwa itu menjadi memilih. Itu bisa merunyamkan semua karya besar kita,” ujarnya.

Politikus PAN tersebut tetap menganggap langkah mengakomodasi ODGJ tidak tepat. ”Dengan anggaran yang triliunan (rupiah, Red), (pemilu, Red) ternoda. Ibarat rusak susu sebelanga dengan nila setitik,” lanjutnya. Menurut dia, keberadaan ODGJ di pemilu boleh menjadi perdebatan publik. Namun, dalam mengambil kebijakan, KPU harus berani bersikap, dalam hal ini tidak mengakomodasi ODGJ.

Ketua KPU Arief Budiman menanggapi hal tersebut dengan menyatakan bahwa pendataan ODGJ dilakukan sejak pilkada 2015. Tepatnya sejak Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa tidak semua ODGJ akan kehilangan kemampuan untuk menjadi pemilih. Karena itu, tindakan menghalangi ODGJ menjadi pemilih, menurut MK, merupakan pelanggaran konstitusi.

Berdasar putusan MK itu, KPU mendata semua pemilih yang memenuhi syarat administratif. Yakni, WNI yang berusia minimal 17 tahun atau belum 17 tahun tapi sudah menikah. ”KPU tidak mendata orang gila yang di jalan-jalan karena prosedurnya memang tidak begitu,” ujarnya. Lagi pula, secara khusus MK menyebut gelandangan psikosis tidak termasuk orang yang didata untuk daftar pemilih.

Terkait dengan ODGJ, KPU hanya mendata mereka yang sedang dirawat, baik di RS maupun panti-panti rehabilitasi. Dalam DPT hasil perbaikan pertama, jumlahnya 43.769 orang. ”Karena sangat mungkin mereka nanti pada hari pemungutan suara masih mampu menggunakan hak pilih,” tutur dia. (byu/c11/fat)


BACA JUGA

Selasa, 15 Januari 2019 10:25
Gaji Perangkat Desa Setara PNS Golongan IIA

Jelang Pemilu, Kebijakan Populis Dikeluarkan

JAKARTA – Jelang pemilu, kebijakan populis kembali dikeluarkan pemerintah. Kali…

Selasa, 15 Januari 2019 10:12

Janjikan Transformasi di Lima Sektor Utama

JAKARTA – Isu swasembada di berbagai bidang menjadi poin utama…

Selasa, 15 Januari 2019 10:09

Kecewa Isu Perempuan Tak Masuk Debat

JAKARTA – Debat paslon presiden dan wakil presiden putaran pertama…

Minggu, 13 Januari 2019 10:29

Jaringan Prostitusi Online Mulai Diperiksa

SATU demi satu artis dalam jaringan prostitusi online dengan tersangka…

Sabtu, 12 Januari 2019 14:27

Elektabilitas Stagnan, Saatnya Perkuat Penetrasi

JAKARTA – Elektabilitas dua pasangan calon presiden dan wakil presiden…

Sabtu, 12 Januari 2019 14:26

Petani Minta Mafia Impor Diberangus

BLORA – Calon wakil presiden Sandiaga Uno mengunjungi petani di…

Sabtu, 12 Januari 2019 14:26

Bawaslu Putuskan Anies Tidak Melanggar Kampanye

JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan lolos dari jeratan…

Sabtu, 12 Januari 2019 12:02

Ada Guru Swasta Gajinya Rp 300 Ribu, Begini Kata Presiden

JAKARTA- Presiden Joko Widodo tak percaya masih ada guru honorer…

Jumat, 11 Januari 2019 09:14
Persiapan SMSI Road To HPN 2019

SMSI Tampilkan Kegiatan Bernuansa Digital Eyes

Guna menindaklanjuti hasil rapat pleno SMSI Senin (07/01/2019) lalu di…

Rabu, 09 Januari 2019 13:00

Cium Kening Ustaz Arifin Ilham, Air Mata Sahabat Meleleh

KH Muhammad Zaitun Rasmin tidak bisa menutupi kesedihannya usai menjenguk…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .
*