MANAGED BY:
SENIN
17 DESEMBER
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | CELOTEH | MASKULIN

UTAMA

Senin, 03 Desember 2018 09:13
Isran Segera Ambil Tindakan

Tunggu Laporan dari Tim Investigasi Longsor Sangasanga, Perusahaan Tambang Tepati Janji Perbaiki Jalan yang Putus

INISIATIF SENDIRI: Alat berat milik PT ABN yang mulai meratakan lahan di jalan yang longsor di RT 9, Kelurahan Kampung Jawa, Sangasanga, Kukar, kemarin. (RIFQI HIDAYATULLAH/KP)

PROKAL.CO, SANGASANGA – PT Adimitra Baratama Nusantara (ABN) akhirnya menepati janjinya memperbaiki jalan poros di RT 9, Kelurahan Kampung Jawa, Kecamatan Sangasanga, Kutai Kartanegara (Kukar). Pemegang izin usaha pertambangan (IUP) itu bakal membangun ulang jalan yang menghubungkan Kecamatan Muara Jawa, Kukar, tersebut. Agar tak kembali longsor.

Ditemui di lokasi longsor kemarin (2/12), Manajer Eksternal PT ABN Bambang Takarianto yang didampingi Darnuji selaku bagian teknik sipil perusahaan menjelaskan, proses penyambungan jalan longsor itu sebenarnya sudah dilakukan sejak hari pertama musibah terjadi. Bagian rawan longsor telah diatasi agar tidak ada lagi pergerakan tanah.

Sedangkan tahapan mekanisme rencana penyambungan jalan menurutnya juga sudah disetujui pihak Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, dan Perumahan Rakyat (PUTRPR) Kaltim. “Hari ini (kemarin) Pak M Taufik (kepala Dinas PUTRPR Kaltim) sudah melihat langsung di lokasi dan melihat rancangan dari kami. Beliau menyetujui,” tambahnya.

Dikatakan, pihaknya akan menyiapkan tanah sebanyak 2 juta meter kubik. Nantinya tanah tersebut untuk menguruk lahan yang longsor tersebut. Sehingga jalan yang longsor kembali rata lagi. Bahkan, badan jalan akan lebih lebar dari sebelumnya. “Untuk penyambungan jalan jika tidak ada kendala hujan, dua hari lagi ini akan selesai. Kami prediksi begitu,” ungkap Bambang.

Dia menyebut, PT ABN juga telah mengerahkan dump truck dan ekskavator untuk bekerja di lokasi longsor. Lalu setelah dilakukan pengurukan, maka jalan yang tersambung belum bisa dilewati hingga perkiraan tiga pekan kemudian. Ini menurutnya, untuk proses pemadatan alami lokasi yang diuruk tersebut. “Biar tanah padat dan kuat,” terangnya.

Ke depan, lanjut dia, badan jalan tersebut akan dicor beton. Namun, proses penyemenan itu baru dilakukan ketika jalan benar-benar telah padat. “Jadi kira-kira begitu tahapan yang akan kami lakukan,” beber Bambang.

Disinggung ganti rugi atas peristiwa tersebut, dia menyebut, investigasi dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kaltim masih berjalan. Sehingga, baik santunan yang diberikan kepada korban longsor maupun proses perbaikan jalan, hanya sebagai wujud kepedulian pihak perusahaan. “Bukan berarti karena kami merasa salah, maka harus bertanggung jawab. Tapi hanya sebagai bentuk kepedulian kami,” katanya lagi.

Diwawancarai terpisah, Gubernur Kaltim Isran Noor mengaku sudah mendapat laporan terkait longsor di Sangasanga yang menyebabkan enam rumah hancur. Mantan Bupati Kutim itu juga akan mengambil langkah konkret untuk menyikapi peristiwa longsor tersebut. Namun, langkah yang ditempuh itu setelah menerima laporan dari instansi yang menginvestigasi dan mengumpulkan data kejadian longsor.

“Besok (hari ini) akan ada laporan dari Dinas ESDM Kaltim, Dinas Lingkungan Hidup Kaltim, Dinas Kehutanan Kaltim, dan Dinas PUTRPR Kaltim. Nanti saya pelajari dulu,” ungkapnya saat ditemui di Opening Ceremony Pekan Olahraga Provinsi Kaltim di Stadion Kudungga Utama, Sangatta, Kutai Timur, tadi malam.

Terkait kemungkinan sanksi bagi PT ABN yang diduga menjadi penyebab longsor, Isran enggan berspekulasi. Menurut dia, sanksi penutupan tidak bisa begitu saja dikeluarkan. “Tidak bisa main sanksi-sanksi saja, itu tidak mudah,” tegasnya.

JADI SOROTAN

Sementara itu, sejumlah kalangan menyoroti peristiwa longsor tersebut. Salah satunya pengamat lingkungan hidup di Kaltim, Niel Makinuddin. Dia menyebut, ada beberapa poin penting yang dianggap sangat elementer.

Menurut dia, kejadian longsor yang mengakibatkan enam rumah ikut longsor dan belasan bangunan lain terancam menambah daftar kelam bisnis pertambangan di Benua Etam. “Betapa nyawa warga selalu terancam dan fasilitas umum menjadi korban,” ungkapnya. Analisisnya, peristiwa pada Kamis (29/11) siang itu, menunjukkan dengan jelas praktik pertambangan yang tidak memenuhi standar keselamatan, dan dianggap melanggar prinsip pertambangan yang bertanggung jawab (responsible mining practices).

“Bagaimana mungkin jarak kegiatan penambangan dengan permukiman dekat sekali. Tentu warga dalam posisi terancam keselamatannya,” tambah Niel. Dia bahkan menyarankan, harus ditelusuri bagaimana proses pemberian izin dan kajian analisis mengenai dampak lingkungan (amdal). “Pejabat pemberi izin dan konsultan amdal perlu diperiksa untuk mendiagnosis apa dan bagaimana praktik sesungguhnya dalam politik ekonomi perizinan bisnis pertambangan itu,” paparnya.

Masalah tersebut harus tuntas. Karena dari penelusuran itu, kata dia, akar masalah bisa diketahui. Tentunya, dengan harapan, penambangan batu bara dekat dengan fasilitas umum tidak terulang. “Harus diungkap,” harapnya.

Niel mengatakan, aktivitas pertambangan yang menimbulkan kerusakan, telah merugikan warga dan negara. “Sudah seharusnya perusahaan bertanggung jawab penuh atas kerugian tersebut,” pesan Niel. Jalan putus, rumah longsor dan kerugian lainnya, harus bisa diatasi secepatnya.

Bahkan, warga yang dirugikan, bisa mengajukan gugatan perdata atas kerugian baik material maupun non-material karena trauma akibat peristiwa tersebut. Selain itu, Niel meminta, ada penegakan hukum agar menimbulkan efek jera, bagi praktik pertambangan yang mengancam keselamatan warga dan merusak lingkungan hidup. “Harus ada tekad kuat dari pemerintah dan penegak hukum. Jadikan peristiwa longsor itu yang terakhir di Kaltim,” tegasnya.

Dia juga menyarankan, pemerintah pusat maupun daerah segera melakukan audit secara keseluruhan terhadap aktivitas pertambangan di Kaltim, terutama terkait dengan aspek keselamatan warga dan jaminan kelestarian lingkungan.

Audit ini, ujar dia, diperlukan untuk mengetahui unsur apa saja yang harus diperbaiki demi mencegah korban jiwa, rusaknya infrastruktur publik, dan kerusakan lingkungan hidup lebih parah. Namun, audit harus dilakukan oleh pihak independen, dan hasilnya dijadikan dasar bagi pemerintah memperbaiki aktivitas pertambangan.

Diwartakan sebelumnya, Jalan Kawasan, RT 9, Kelurahan Jawa, Kecamatan Sangasanga, Kutai Kartanegara (Kukar), mengalami longsor, Kamis (29/11). Tak hanya akses utama menuju Kecamatan Muara Jawa dan Samboja, Kukar, itu yang putus, enam rumah warga turut menjadi korban longsor.

Tak berhenti di situ, “teror” menakutkan juga mengancam 11 rumah warga lainnya. Sebab, lokasinya tak jauh dari jalan yang longsor. Jumat (30/11), petugas fokus mengevakuasi warga. Sekitar puluhan personel dari Polres Kukar dikerahkan untuk memindahkan barang berharga milik masyarakat yang masih di dalam rumah. Total ada 60 jiwa yang terpaksa mengungsi. Ada yang diinapkan di penginapan dan rumah keluarga masing-masing.

Dua hari lalu, peristiwa longsor tersebut sudah diketahui Menteri ESDM Ignasius Jonan. Dalam kunjungannya ke PT Badak NGL di Bontang, Sabtu (1/12), Jonan mengaku sudah bertemu dengan inspektur tambang, Kepala Dinas ESDM Kaltim Wahyu Widhi Heranata, dan Dirjen Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM Bambang Gatot Ariyono. “Saya minta persoalan rumah dan jalan yang longsor itu harus ditelusuri. Apa yang menjadi penyebab. Apakah karena penambangan batu bara atau bukan,” tegasnya.

Jonan juga sudah mendapat gambaran dari musibah longsor yang lokasinya berdekatan dengan tambang batu bara milik PT ABN itu. Jadi, Pemprov Kaltim perlu menyelidiki apakah standar keselamatan di tambang milik PT ABN tersebut sudah sesuai prosedur atau tidak. “Kan longsor itu sudah membuat rumah ikut longsor. Beberapa rumah lainnya juga masih terancam. Ini nanti kami selidiki,” tegasnya.

Ditanya tentang tindakan yang bakal diambil oleh Kementerian ESDM, bila hasil penyelidikan menyimpulkan bahwa penyebab longsor adalah aktivitas penambangan PT ABN, Jonan enggan berspekulasi. “Ya nanti saja, kan belum (hasil penyelidikannya),” ucap dia. (qi/*/hul/*/dra/rom/k8)

loading...

BACA JUGA

Minggu, 16 Desember 2018 11:26

Terancam Izinnya Dicabut, 50 Perusahaan di Kariangau Dievaluasi

SAMARINDA - Pemerintah Provinsi Kaltim berencana evaluasi sekitar 50 izin…

Minggu, 16 Desember 2018 08:26

Daftar Pemilih Tetap Naik 5,7 Juta

BUTUH 101 hari bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk bolak-balik…

Sabtu, 15 Desember 2018 18:05

Bisakah Tol Balikpapan-Samarinda Dipakai Fungsional Saat Natal?

SAMARINDA- Tol Balikpapan-Samarinda saat ini tengah dalam proses pengerjaan. Tol…

Sabtu, 15 Desember 2018 17:20

DPK Kaltim dan Kaltara di Bank Terkumpul Rp 98,82 Triliun

SAMARINDA - Hasil penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) perbankan di…

Sabtu, 15 Desember 2018 10:41

ALHAMDULILLAH..!! Proyek Jalan Menuju Jembatan Pulau Balang Boleh Dilanjutkan

SETELAH mencapai kesepakatan dengan pemilik lahan, Panitia Pengadaan Lahan Pulau…

Sabtu, 15 Desember 2018 07:30

Tiket Pesawat via APT Pranoto Lebih Mahal

SAMARINDA  –  Harga tiket pesawat lewat Bandara APT Pranoto Samarinda…

Sabtu, 15 Desember 2018 06:09

Kinerja Industri Non-migas Membaik

SAMARINDA  -   Kinerja industri pengolahan non-migas mulai menunjukkan perbaikan.…

Jumat, 14 Desember 2018 22:17

Pendirian Pabrik Semen di Kutai Timur Berlanjut

SAMARINDA - Tidak lama lagi, pabrik semen yang pertama di…

Jumat, 14 Desember 2018 22:14

Gubernur Tanya Isu Sawit ke Dubes Belgia, Begini Jawabannya...

SAMARINDA - Gubernur Kaltim Isran Noor melakukan pertemuan dengan Dubes…

Jumat, 14 Desember 2018 09:57

Bos Bank Indonesia Bilang, Harga Tiket Pesawat 2,1 Juta Masih Wajar

SAMARINDA - Gubernur Kaltim Isran Noor rapat bersama dengan Tim…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .