MANAGED BY:
SABTU
25 MEI
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | CELOTEH | MASKULIN

FEATURE

Sabtu, 01 Desember 2018 07:07
Mudahkan Pemerintah Bebaskan Lahan, Mempercepat Pembangunan

Gubernur Kaltara Usulkan Perubahan Delineasi KIPI Tanah Kuning-Mangkupadi

KOORDINASI: Gubernur Kaltara Irianto Lambrie (kiri) dan Abdul Kamarzuki saat rapat di Kementerian ATR, Jakarta, kemarin.

PROKAL.CO, Kawasan Industri Pelabuhan Internasional (KIPI) Tanah Kuning-Mangkupadi di Kabupaten Bulungan menjadi proyek unggulan Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Irianto Lambrie. Demi memuluskan itu, dia ingin menata kembali lahan di kawasan tersebut.

SALAH satu yang dilakukan untuk mendukung penataan lahan itu adalah mengusulkan perubahan delineasi atau penarikan garis batas sementara suatu objek/wilayah di KIPI Tanah Kuning-Mangkupadi. Usulan tersebut telah disampaikan gubernur saat rapat koordinasi bersama jajaran Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Jumat (30/11).

Menurut Irianto, alasan dilakukannya perubahan delineasi pada kawasan industri itu,  untuk mengurangi persentase lahan perusahaan yang telah memiliki hak guna usaha (HGU). Dengan tujuan memudahkan pemerintah dalam melakukan pembebasan lahan, serta menjadi pertimbangan pengembang bila investor membangun pelabuhan.

“Kami mengusulkan delineasi KIPI Tanah Kuning-Mangkupadi. Sebab, KIPI merupakan salah satu kawasan industri di Kaltara, yang telah mendapatkan dukungan pemerintah pusat melalui Perpres Nomor 58 Tahun 2017 dan diperbarui dengan Perpres Nomor 56 Tahun 2018 tentang Proyek Strategis Nasional,” papar Irianto.

Usulan perubahan delineasi ini, lanjut dia, juga telah disampaikan kepada Menteri ATR/BPN Sofian Djalil pada awal November di Hotel Borobudur, Jakarta. Permintaan delineasi juga bertujuan mempercepat realisasi KIPI Tanah Kuning-Mangkupadi. Untuk diketahui, dari lahan KIPI seluas 25.311,14 hektare, luas HGU yang terdampak pada kawasan itu sekitar 17.256,09 hektare.

Selain soal lahan KIPI, dalam pertemuan yang dipimpin Direktur Jenderal (Dirjen) Tata Ruang Kementerian ATR/BPN, Abdul Kamarzuki itu, juga disampaikan mengenai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2018, tentang Percepatan Pembangunan Kota Baru Mandiri (KBM) Tanjung Selor. Di mana, dari 12 kementerian yang diinstruksikan presiden untuk mendukung percepatan KBM Tanjung Selor adalah Kementerian ATR/BPN.

“Dalam inpres itu, kepada Kementerian ATR, presiden menginstruksikan untuk memberikan bimbingan dan asistensi teknis kepada Pemerintah Kabupaten Bulungan terkait rencana tata ruang wilayah (RTRW). Juga memfasilitasi percepatan penerbitan sertifikat tanah untuk pembangunan KBM Tanjung Selor,” bebernya.

Gubernur berharap, usulan perubahan delineasi segera disetujui Kementerian ATR. Sehingga perubahan tersebut mendapat lampiran Perda Nomor 1 Tahun 2017 tentang RTRW Kaltara. Begitu pun mengenai instruksi presiden, diharapkan pada 2019, Kementerian ATR bisa mengalokasikan anggaran untuk sertifikasi lahan, serta mendorong percepatan RTRW Bulungan.

Sementara itu, Dirjen Tata Ruang Kementerian ATR Abdul Kamarzuki memberikan respons positif atas usulan tersebut. Rencananya, pihak kementerian akan mengidentifikasi ke lapangan dalam beberapa bulan.

“Memang langkah awal yang harus dilakukan untuk mengubah delineasi adalah melakukan revisi tata ruang,” kata Kamarzuki. Alternatif lain, jika revisi RTRW memakan waktu lama, ada langkah diskresi oleh Kementerian ATR/BPN.

Prosedur melakukan perubahan delineasi, kata dia, Kementerian ATR akan mengundang unsur yang terlibat, seperti Kementerian Perindustrian, serta Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup untuk berkoordinasi. Termasuk dari perusahaan yang memiliki HGU. “Baru kami akan ke lapangan sama-sama untuk memastikan lokasinya,” jelasnya.

Langkah lain, pihaknya juga akan melakukan diskresi, dengan tujuan percepatan pembangunan KIPI Tanah Kuning-Mangkupadi segera terwujud. Sebab, jika harus menunggu Perda Revisi Tata Ruang ditetapkan akan menyita waktu lama.

“Sebelum memutuskan adanya diskresi, kami akan mengidentifikasi terlebih dulu dengan langsung melihat kondisi riil di lapangan. Supaya saat memberikan kebijakan, tidak terjadi kekeliruan. Kami targetkan Maret 2019 perubahan delineasi lahan sudah disetujui,” terangnya. (humas/adv/rom/k16)

loading...

BACA JUGA

Kamis, 23 Mei 2019 11:24
Bilkis Bano, Tunggu Keadilan Selama 17 Tahun

Dapat Rumah, Pekerjaan, Kompensasi Miliaran

Kerusuhan di Gujarat, India, 2002 lalu telah merenggut kehormatan dan…

Kamis, 16 Mei 2019 14:55
Berbincang dengan dr Joseph, Bule Brazil Penjaga Pohon Kurma di Islamic Center

Bule Rawat 165 Pohon Kurma tanpa Digaji, Yakin Kurmanya Berbuah Tiga Tahun Lagi

Masjid Hubbul Wathan Islamic Center ditanami 165 pohon kurma. Uniknya,…

Senin, 06 Mei 2019 13:16
Ketika Dua Bule Aktivis Lingkungan Prihatin dengan Sampah di Indonesia

Ajak Mencintai Bumi, Ingatkan Dampak Negatif Plastik

Mereka bukan asal Indonesia. Yang satu, Adriana María Olarte dari…

Senin, 06 Mei 2019 13:13
Padusan, “Ritual” Sambut Ramadan yang Jadi Tradisi

Umat Islam Padati Tempat-Tempat Pemandian Alami

SLEMAN – Sudah menjadi tradisi tahunan tiap H-1 Ramadan masyarakat…

Minggu, 05 Mei 2019 09:16
Refleksi Hari Pendidikan di Kukar

Dela Tak Lagi Mengayuh dengan Sepatu Bolong

Bukan ponsel canggih apalagi motor beken untuk berkeliling kampung. Hanya…

Rabu, 24 April 2019 10:27
Caleg Pasutri yang Diprediksi Lolos, Suastika Hindari Simakrama Bareng Istri

Bukan Haus Jabatan, Tapi Karena Penugasan Partai

Calon legislatif (caleg) DPRD pasangan suami-istri (pasutri) yang kemungkinan besar…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .
*