MANAGED BY:
SELASA
11 DESEMBER
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | CELOTEH | MASKULIN

PRO BISNIS

Kamis, 15 November 2018 06:43
Ini Masalah yang Selalu Jadi Momok Investasi di Kaltim

Data Base Pemerintah Daerah dan Pusat Tidak Sinkron

Tol Balikpapan Samarinda yang pernah dirundung masalah pembebasan lahan.

PROKAL.CO, BALIKPAPAN – Permasalahan lahan kerap menjadi penghambat dalam mengembangkan investasi di Kaltim. Salah satu terjadinya ketidaksinkronan pendataan hutan antara pemerintah pusat dan daerah.

Pengamat ekonomi yang juga menjabat sebagai Ketua Apindo Kaltara, Herry Johanes, mengatakan, masalah lahan ini bukan masalah baru. Bukan hanya di Kaltim, namun di seluruh daerah Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP)-nya tidak sinkron dengan pemerintah pusat. Update atau revisinya sangat lambat. Di lapangan termasuk lahan kritis, namun di peta pusat masih lahan hutan produksi.

“Rencana tata ruang ini menjadi problem yang besar bagi seluruh daerah. Di RTRWP, kawasan perhutanan itu tidak boleh dipakai untuk perkebunan. Tapi faktualnya tidak ada hutan lagi di lahan itu,” ungkapnya, Rabu (14/11).

Herry membeberkan, permasalahan ini menjadi jawaban kenapa jalannya investasi di daerah lambat. Sebab pengusaha yang mengurus izin lokasi penggunaan lahan tersebut memakan waktu bertahun-tahun.

“Gambaran kasarnya sekitar 20-30 persen lahan yang di pusat dikatakan hutan produksi, fakta di lapangannya sudah hamparan tanah yang dipenuhi tanaman ilalang. Antara kondisi faktual dan dokumental harus diselaraskan. Kalau kita kerjakan, malah menjadi ilegal nanti,” imbuhnya.

Meski direspons baik oleh pusat, pria yang juga aktif menjadi dosen ekonomi di Universitas Balikpapan (Uniba) ini ragu temuan yang menyebutkan Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian LHK, menindaklanjuti usulan pemda paling lama dua bulan terkait usulan penggunaan lahan bakal berjalan lancar.

“Ini adalah kebijakan level legislatif. Sudah banyak contohnya, ujung-ujungnya berkaitan pidana. Keputusan ini sensitif. Pemerintah harus merancang peraturan yang berpayung hukum terkait temuan tersebut,” beber pria berkacamata ini.

Dia menilai, fungsi pemerintah pusat sudah bagus. Mereka mengejar persoalan yang menghambat ekonomi daerah. Problem daerah sekarang sudah sampai pusat. “Yang terpenting egosektoral dari seluruh pihak,” tuturnya.

Terpisah, Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Balikpapan Yaser Arafat menilai, persoalan lahan di Kaltim sangat kompleks. Sehingga lahan yang begitu luas tidak bisa dimanfaatkan dengan baik oleh para investor atau pengusaha.

Yaser mengaku pernah menjelaskan permasalahan ini ke pusat. Karena menjadi salah satu penghambat investasi di Kaltim. Dia memberi apresiasi, karena apa yang diutarakan ternyata ditangani secara serius.

Dia membahas tentang data base lahan yang tidak sinkron antara pemerintah pusat dan daerah. Persoalan ini menyebabkan sulitnya pengusaha dalam mengurus perizinan penggunaan lahan. RTRWP yang ada di lapangan tidak sinkron dengan yang dimiliki pemerintah pusat.

“Kaltim ini lahannya sangat luas. Sebenarnya jika para pengusaha atau investor diberi ruang lebih banyak pasti ekonomi di daerah ini akan tumbuh. Pasalnya kita sudah terlalu larut dalam main sektor kita, batu bara dan migas. Begitu anjlok, pertumbuhan ekonomi kita langsung minus. Jika lahan yang ada bisa di manfaatkan jelas sangat membantu,” ucapnya.

Kesempatan untuk mengembangkan sektor lain sebenarnya ada. Cuma investor dan pengusaha cenderung kurang melirik karena persoalan lahan di Kaltim ini sangat kompleks. Ketika ingin berinvestasi di Kaltim, pasti akan terbentur permasalahan lahan.

“Kita lihat lahan tersebut sudah ada permukiman warga dan sudah ada aktivitas logging. Namun di pusat, kawasan tersebut masih lahan hutan, baik lahan hutan produksi dan sebagainya, kecuali hutan lindung. Ketika kita ingin mengajukan hak guna usaha (HGU) untuk lahan tidak bisa diterbitkan,” tuturnya.

Akibat hambatan ini, proses izin pinjam pakai kawasan hutan, hak pengusahaan hutan (HPH) atau HGU memakan waktu yang sangat lama. Bahkan bisa bertahun-tahun lamanya.

Yaser menjelaskan, prinsip pertanahan di Indonesia ini horizontal, bukan vertikal. Dalam artian, tanah yang dimiliki masih milik negara. Masyarakat hanya pinjam pakai atau alih fungsi. Oleh karena itu, banyak persoalan semisal membuka lahan perumahan sudah disegel, tapi masih bisa keluar sertifikat. Pendataan menyeluruh sampai kecamatan, kelurahan, RT dan RW perlu dirapikan.

“Kenapa? jelas agar kelancaran investasi tidak terganggu. Gejolak dan gesekan permasalahan lahan ini pasti ada,” kata Yaser.

Ia pun meminta kepada satgas untuk dapat menjembatani untuk menyinkronkan data lahan yang masih hutan antara pusat dan daerah. Selain dari pemerintah, ia juga berharap agar dapat menetapkan NJOP dengan jelas serta dapat membantu memberikan standar harga. Pasalnya NJOP tiap tahunnya naik dan harga tanah di Kaltim ini, harganya bisa luar biasa. “Formulasinya bagaimana, saya harap pemerintah bisa merancangnya,” tambahnya.

Contoh nyatanya kendala akibat permasalahan lahan, seperti proyek jalan tol Samarinda-Balikpapan. Akibat persoalan lahan, sampai sekarang proyek ini terhambat. Contoh kasus lainnya, ketika sebagian lahan HGU-nya sudah didapat, namun beberapa lahan ternyata dari data base lahan pemerintah pusat masih lahan hutan, jelas bakal menghambat penggunaan area tersebut. “Tidak bisa lahan untuk industri tidak dalam satu kawasan. Karena beban lagi di cost dan lain-lain,” tambahnya. (aji/ndu/k18)

loading...

BACA JUGA

Selasa, 11 Desember 2018 06:35

2019, Properti Lebih Menggeliat

JAKARTA – Pasar properti pada 2019 diprediksi tumbuh lebih baik…

Selasa, 11 Desember 2018 06:34

KEK GB Diharapkan Dongkrak Perekonomian

JAKARTA - Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Galang Batang (GB), Bintan,…

Senin, 10 Desember 2018 06:43

SANGAT POTENSIAL..!! Ekonomi Syariah Jadi Alternatif Sumber Perekonomian Kaltim

SAMARINDA – Pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Kaltim diyakini…

Senin, 10 Desember 2018 06:43

Pengusaha Antusias Sambut Aturan Baru

SAMARINDA – Langkah pemerintah menghilangkan pungutan ekspor minyak kelapa sawit…

Senin, 10 Desember 2018 06:40

Bagasi Lebih Besar dari Nmax

BALIKPAPAN - Yamaha kembali memanaskan persaingan kendaraan roda dua di…

Senin, 10 Desember 2018 06:38

Banyak Tangani Urusan Nonteknis, Pastikan Program Berjalan

Syaifudin adalah sosok yang peduli. Tak hanya soal pekerjaannya sebagai…

Senin, 10 Desember 2018 06:35

Bapenda Gelar Gebyar Pajak Daerah 2018

SAMARINDA – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Samarinda menggelar Gebyar…

Senin, 10 Desember 2018 06:34

Proyeksi Penerimaan Pajak Capai 95 Persen

JAKARTA – Direktur Jenderal Pajak Robert Pakpahan memproyeksi penerimaan pajak…

Sabtu, 08 Desember 2018 10:00

Bernostalia dengan Era 1970-an

BALIKPAPAN  –  Maskapai Garuda Indonesia (GA) memberikan pelayanan baru dan…

Sabtu, 08 Desember 2018 06:13

DPK Korporasi Meningkat

SAMARINDA  –  Penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) perbankan yang bersumber…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .