MANAGED BY:
KAMIS
24 JANUARI
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | CELOTEH | MASKULIN

KALTIM

Jumat, 09 November 2018 10:06
Anggaran OPD Dikorbankan?

Utang Pemkab Kutim Harus Lunas sebelum 2019

Irawansyah

PROKAL.CO, SANGATTA - Akibat menjelang akhir 2018 ini masih dililit utang, menjadikan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) terpaksa harus memutar otak untuk mencari jalan keluar. Pasalnya, menurut data 2017, utang Pemkab kepada pihak ketiga masih Rp 270 miliar. Menyikapi hal ini, pemkab berencana memangkas anggaran organisasi perangkat daerah (OPD).

"Selesaikan dulu semua utang. Tahun 2019, semua utang wajib lunas. Kalau tidak, kami belum tenang," ujar Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Kutim Irawansyah, Senin (5/11).

Selanjutnya Irawansyah meminta semua OPD lingkup Pemkab Kutim agar dapat memaklumi kebijakan tersebut. Anggaran OPD terpaksa harus disunat demi kebaikan dan kenyamanan pemerintah melaksanakan berbagai program ke depan.

"Kalau ada anggaran OPD kurang, mohon harap dimaklumi. Pemerintah kabupaten fokus bayar utang. Jadi, semua pihak harap bersabar," lanjut sekkab Kutim.

Sebelumnya, Bupati Kutim Ismunandar menargetkan semua utang lunas pada 2019. Tepatnya pada triwulan awal Januari hingga Maret.

"Setelah lunas, jangan lagi ada utang seperti sebelumnya. Sekali lagi, semua utang yang tersisa harus lunas pada triwulan pertama. Semua diselesaikan," tegas Ismunandar.

Namun, menurut dia, pembayaran harus sesuai ketentuan. Mengikuti aturan yang berlaku. Jadi, tak menimbulkan masalah di kemudian hari.  "Mulai saat ini sudah harus dimasukkan ke bagan rencana anggaran prioritas 2019," katanya.

Agar lebih jelas, Ismunandar meminta semua pihak terkait dapat melakukan komunikasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kutim. "Silakan berkoordinasi dengan Bappeda, tapi keputusan akhir harus kepala daerah," katanya.

Selanjutnya, mantan Kepala Dinas PU itu meminta seluruh jajaran agar lebih memaksimalkan pengelolaan program dan anggaran. Sehingga program yang dilaksanakan tidak terhenti dan menimbulkan masalah.

Dengan harapan, program yang dilaksanakan tak lagi menimbulkan utang pemerintah. Karena itu, semua OPD diminta untuk mendata rinci progres program masing-masing. "Agar serapan anggarannya bisa dibayarkan sesuai progres. Selanjutnya utang sudah harus diketahui pasti sebelum dibayar," tegasnya. (mon/san/k16)

 

 

loading...

BACA JUGA

Rabu, 23 Januari 2019 08:13

Penerimaan P3K Masih Tunggu Arahan Pusat

TANA PASER - Isu penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja…

Selasa, 22 Januari 2019 08:10

Kinerja Oke, Miliaran Rupiah Selamat

SENDAWAR - Kinerja Kejaksaan Negeri (Kejari) Kutai Barat (Kubar), sangat…

Selasa, 22 Januari 2019 08:07

Pekerjaan Melambat, Termin II Tak Cair

TENGGARONG - Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Disdik Kukar HM Marsandi…

Selasa, 22 Januari 2019 08:00

Ribuan Siswa Baru, Seragam Ditanggung Pemkab, Habiskan Duit Segini...

PENAJAM - Mulai tahun ajaran baru 2019/2020, orangtua siswa tak…

Senin, 21 Januari 2019 11:44

Pencuri Motor di Bawah Umur

TANA PASER – Kasus pencurian kendaraan bermotor (curanmor) di wilayah…

Senin, 21 Januari 2019 11:32

“Data BPJS Kesehatan Enggak Benar”

PENAJAM – Ribuan data kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat…

Senin, 21 Januari 2019 11:20

Kontraktor Masih Resah

SANGATTA–Meskipun sudah mendapat janji manis berupa pelunasan utang paling lambat…

Senin, 21 Januari 2019 11:18

Tetap Gunakan Desain Sebelumnya

TANJUNG REDEB–Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Berau…

Senin, 21 Januari 2019 11:17

Caleg Tersangka, KPU Tunggu Putusan

TANJUNG REDEB–Seorang calon legislatif (caleg) Kabupaten Berau ditetapkan tersangka oleh…

Senin, 21 Januari 2019 08:22

Jembatan Tering 17 Tahun Mangkrak

SENDAWAR - Dua proyek jembatan menyeberangi Sungai Mahakam di wilayah…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .
*