MANAGED BY:
RABU
24 JULI
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | CELOTEH | MASKULIN

SAMARINDA

Minggu, 04 November 2018 07:33
Soal Ini, Samarinda Disarankan Tiru Pemprov Jakarta

Skema Relokasi Warga di Bantaran Sungai Karang Mumus

Salah satu sudut SKM.

PROKAL.CO, SAMARINDA – Pemindahan warga bantaran Sungai Karang Mumus (SKM) segmen Jembatan Kehewanan arah Jembatan Lambung urung terlaksana. Pasalnya, 84 rumah yang dibangun pemkot di Handil Kopi, Kecamatan Sambutan, itu tidak dapat dihibahkan pada warga. Ini disebabkan Undang-Undang Nomor 27/2014 tentang Larangan Hibah Menggunakan APBN. Sehingga menghambat skenario relokasi.

Meski telah menyiasati dengan sistem sewa, namun tidak juga berjalan. Padahal nilai sewa berdasarkan hasil appraisal senilai Rp 250 ribu per bulannya sudah dikantongi pemkot. Namun, tidak mungkin memindahkan warga dengan kondisi bangunan yang tidak memadai.

Menanggapi hal ini, Wakil Ketua MPR RI Mahyudin mengatakan, apabila warga mengantongi bukti kepemilikan resmi, pemerintah harus ganti rugi. “Tidak bisa direlokasi begitu saja,” ujarnya.

Mengenai undang-undang larangan hibah, dia mengaku tidak begitu memahami. Akan tetapi, Pemkot Samarinda bisa belajar dari Pemprov DKI Jakarta. “Bagaimana mereka merelokasi masyarakat di bantaran sungai ke rusunawa dengan sistem sewa. Maupun rusunami yang dapat dikredit,” ungkap dia.

Bedanya di Samarinda, lanjut dia, tidak perlu menerapkan rusunawa. Apalagi lahan masih banyak. Namun, dia menyarankan agar cara Pemprov DKI Jakarta dapat dijadikan acuan. “Merelokasi dari bantaran sungai itu wajib. Kan lahannya milik negara. Tapi kalau mengantongi dokumen resmi harus ganti rugi,” imbuh politisi asal Kutai Timur (Kutim) ini.

Sistem sewa yang diberlakukan pemkot pun dapat diterapkan. Apalagi kalau statusnya permukiman liar. Masyarakat tidak bisa memaksakan kehendak, harus ikut aturan. “Sudah bagus diberi fasilitas. Yang jelas pemerintah tidak boleh terlalu lunak, apalagi permukiman liar,” tegasnya.

Menurutnya, penolakan hal biasa. Namanya pembangunan pasti ada risiko. Sebab, yang harus diperjuangkan hak orang banyak. Bukan segelintir orang. “Kebijakan yang diambil tidak menyakiti orang yang dipindahkan. Menyiapkan rumah itu sudah betul,” papar mantan Bupati Kutim.

Mengenai fasilitas dasar yang minim, seperti listrik dan air belum tersambung ke PLN maupun PDAM, Mahyudin menilai, dengan ini pemkot tidak siap. “Itu zalim, kalau tidak layak huni. Kalau mau merelokasi semuanya harus siap. Termasuk fasilitas pendukung seperti jalan dan tempat ibadah. Ini bukan memindahkan hewan ternak. Maka harus layak dan manusiawi,” pungkasnya.

Sebelumnya, pemkot berencana menghibahkan rumah tersebut secara cuma-cuma. Namun, Undang-Undang Nomor 27/2014 tentang Larangan Hibah Menggunakan APBN, menghambat wacana tersebut. Maka, solusi lainnya adalah dengan sistem sewa yang berdasarkan hasil appraisal.

Nilai sewa terbilang murah, lantaran kondisi bangunan yang tidak memadai. Apalagi plafon rumah tersebut ada yang terlepas dan jendela ada yang hilang. Rumput liar tumbuh hingga 1 meter mengelilingi kawasan relokasi itu. Rupanya, kekurangan fasilitas tersebut bukan menjadi kendala utama. Pasalnya, warga enggan pindah lantaran lokasinya jauh dari permukiman warga sekitar.

Ini disampaikan Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) Samarinda Dadang Airlangga. “Kami memang belum menyiapkan kelengkapan sarana air dan listrik. Kami akan mencari solusi untuk memenuhi kebutuhan warga,” ujarnya.

Selain itu, pihaknya juga sedang mengurus legalitas bangunan tersebut sebagai aset pemkot. Setelah bagian aset mengevaluasi baru serah terima. “Jika ada kerusakan, akan kami perbaiki.  Baru dilengkapi fasilitas dan sertifikat tanah,” terang dia. (*/dq/rsh/k18)

loading...

BACA JUGA

Rabu, 24 Juli 2019 11:14

AH MASA..?? Pemilihan Wawali Diklaim Bakal Transparan dan Minim Celah

SAMARINDA–Pemilihan siapa pengisi kursi wakil wali (wawali) Kota Samarinda bakal…

Rabu, 24 Juli 2019 11:12

Road to LJKP 2019, Berbagi Ilmu dan Asah Insting, Hadirkan Pemateri Jempolan

Latihan Jurnalistik Kaltim Post (LJKP) di depan mata. Peserta membeludak.…

Selasa, 23 Juli 2019 23:13

BPJS Ketenagakerjaan Sosialisasi 4 Manfaat Program untuk Pekerja Mandiri

SAMARINDA – Sudah pasti, jaminan sosial untuk melidungi dari risiko…

Selasa, 23 Juli 2019 23:06

JATAM : PT Tanito Harum Ditutup, Saatnya Pulihkan Lingkungan

PROKAL.CO, SAMARINDA - Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Kalimantan Timur mendesak…

Selasa, 23 Juli 2019 23:04

Tahapan Pemilu Serentak Usai, Masyarakat Harus Kedepankan Persatuan

PROKAL.CO, SAMARINDA - Tahapan Pemilihan Umum (Pemilu) serentak 2019 sudah…

Selasa, 23 Juli 2019 12:14

Tegaskan Pemilihan Wawali Sesuai Konstitusi

Pemilihan wakil wali (wawali) Kota Samarinda digelayuti isu politik uang.…

Selasa, 23 Juli 2019 12:07

Kasus Tambang "Mengambang", Belum Ada Tersangka, Dua Terlapor Masih Saksi

Kapolda Kaltim Irjen Pol Priyo Widyanto sudah menyarankan membentuk tim…

Selasa, 23 Juli 2019 12:06

Pura-Pura Joging, Ada Menyamar Jadi Pekerja, Ternyata Maling..!!

SAMARINDA–Menjelang subuh hingga terbit matahari, banyak warga masih terlelap. Ketika…

Selasa, 23 Juli 2019 12:04

Telaah Usulan Kecamatan

SAMARINDA–Pemenuhan fasilitas dasar di setiap kecamatan di Samarinda sangat diperlukan.…

Senin, 22 Juli 2019 22:04

Arif Nomor 1, Barkati Nomor 2 Pada Pemilihan Wakil Walikota di DPRD

PROKAL.CO, SAMARINDA - Arif Kurniawan mendapat nomor 1 dan Barkati…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia.
*