MANAGED BY:
KAMIS
24 JANUARI
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | CELOTEH | MASKULIN

KALTIM

Jumat, 26 Oktober 2018 10:34
Dua Anggota DPRD Jalani PAW
KERJA SAMA LEGISLATIF: Herlang (kanan) memberikan ucapan selamat kepada dua anggota DPRD Kutim yang baru dilantik melalui proses PAW.

PROKAL.CO, SANGATTA–Formasi DPRD Kutim mendapat penyegaran, menyusul adanya pergantian antara waktu (PAW) terhadap dua legislator. Kedua wakil rakyat itu akan “mencicipi” jabatan sekira 10 bulan ke depan, atau sampai akhir periode 2014–2019. Mereka yang diganti adalah Piter Palinggi dari Fraksi Partai Keadilan Persatuan Indonesia (PKPI) dan Syafruddin HAM dari Partai Amanat Nasional (PAN).

Orang yang dipercaya menjabat wakil rakyat status PAW adalah Bahrudin (menggantikan Piter) dan Yosef Udau (menggantikan Syafruddin). PAW ini karena Piter dan Syafruddin berpindah partai untuk mencalonkan diri kembali pada Pemilihan Legislatif 2019, sehingga kedua terpaksa mengundurkan diri, sebab dilarang regulasi.

Terkait hal itu, Ketua Fraksi Nurani Amanat Persatuan (NAP) DPRD Kutim Herlang menanggapi, PAW adalah Yosep Udau, berada di bawah naungan fraksi yang dipimpinnya. Hal ini menjadi penyegaran bagi NAP, namun perlu peningkatan kerja sama lebih lagi.

“Mudah-mudahan bisa kerja sama dengan baik dengan kami yang ada di Fraksi NAP. Selamat bekerja, kami ucapkan, karena masih ada tanggung jawab 10 bulan ke depan,” ujar Herlang saat dijumpai selepas acara rapat paripurna di Ruang Rapat Utama Sekretariat DPRD Kutim yang mengesahkan PAW itu, kemarin (25/10).

Adanya Yosep, terang Herlang, menjadikan jumlah wakil rakyat di fraksi NAP genap, sesuai awalnya. “Sisa 10 bulan ke depan banyak hal yang akan dikerjakan. Salah satu yang utama adalah membahas anggaran. Kami yakin, bila kerja sama semakin baik, APBD Kutim bisa dikawal dengan lancar, karena sebentar lagi akan dibahas APBD 2019 untuk diparipurnakan,” imbuh dia.

Ketua DPRD Kutim Mahyunadi menerangkan, PAW harus dilakukan berdasarkan peraturan. Yakni, Undang-Undang Nomor 23/2014, PP Nomor 16/2010, PKPU 22/2010, PKPU 03/2011, dan PKPU 02/2016. “Karena aturan itu, mereka (anggota DPRD sebelumnya) diberhentikan melalui PAW oleh Gubernur Kaltim berdasarkan undang-undang, karena akan mencalonkan diri kembali dalam Pemilihan Legislatif 2019 mendatang,” ungkap Mahyunadi. (soc/mon/kri/k8)

loading...

BACA JUGA

Selasa, 22 Januari 2019 08:10

Kinerja Oke, Miliaran Rupiah Selamat

SENDAWAR - Kinerja Kejaksaan Negeri (Kejari) Kutai Barat (Kubar), sangat…

Selasa, 22 Januari 2019 08:07

Pekerjaan Melambat, Termin II Tak Cair

TENGGARONG - Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Disdik Kukar HM Marsandi…

Selasa, 22 Januari 2019 08:00

Ribuan Siswa Baru, Seragam Ditanggung Pemkab, Habiskan Duit Segini...

PENAJAM - Mulai tahun ajaran baru 2019/2020, orangtua siswa tak…

Senin, 21 Januari 2019 11:44

Pencuri Motor di Bawah Umur

TANA PASER – Kasus pencurian kendaraan bermotor (curanmor) di wilayah…

Senin, 21 Januari 2019 11:32

“Data BPJS Kesehatan Enggak Benar”

PENAJAM – Ribuan data kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat…

Senin, 21 Januari 2019 11:20

Kontraktor Masih Resah

SANGATTA–Meskipun sudah mendapat janji manis berupa pelunasan utang paling lambat…

Senin, 21 Januari 2019 11:18

Tetap Gunakan Desain Sebelumnya

TANJUNG REDEB–Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Berau…

Senin, 21 Januari 2019 11:17

Caleg Tersangka, KPU Tunggu Putusan

TANJUNG REDEB–Seorang calon legislatif (caleg) Kabupaten Berau ditetapkan tersangka oleh…

Senin, 21 Januari 2019 08:22

Jembatan Tering 17 Tahun Mangkrak

SENDAWAR - Dua proyek jembatan menyeberangi Sungai Mahakam di wilayah…

Senin, 21 Januari 2019 08:21

Tumpuk Tanah, Izin Belakangan

TENGGARONG - Manajemen PT Gerbang Daya Mandiri (GDM) mengklaim belum…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .
*