MANAGED BY:
KAMIS
24 JANUARI
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | CELOTEH | MASKULIN

UTAMA

Selasa, 23 Oktober 2018 06:49
UMP Harus Punya Klasifikasi
SETARA: Asosiasi Pengusaha Indonesia mengusulkan upah minimum provinsi punya klasifikasi untuk perusahaan kecil maupun besar. Karena kemampuan finansialnya berbeda. Tampak beberapa pemuda menambah skill di Balai Latihan Kerja dan Industri Balikpapan.(dok/kp)

PROKAL.CO, SAMARINDA - Seperti tahun-tahun sebelumnya, upah minimum provinsi (UMP) Kaltim tahun ini bakal mengalami kenaikan. Penetapan dan pengumuman kenaikan UMP tersebut, rencananya dilakukan 1 November mendatang. Tentu ini dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Bumi Etam.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kaltim, Abu Helmi, mengatakan, penetapan UMP harus sesuai aturan. Pemerintah pusat sudah memberikan petunjuk untuk mengatur UMP tiap daerah. Sehingga peraturan itu tinggal ditindaklanjuti daerah melalui dewan pengupahan.

“Jika mengikuti pusat, maka UMP akan naik 8,03 persen. Namun, hingga saat ini semuanya masih dibahas. Finalnya pada 1 November mendatang dan akan diumumkan Pak Gubernur (Isran Noor, Red),” katanya, Senin (22/10).

Menurutnya, besarannya kenaikan UMP akan ditentukan berdasarkan surat keputusan (SK) gubernur dengan pertimbangan dewan pengupahan. Dewan pengupahan terdiri dari pemerintah, akademisi, Apindo, serikat pekerja, dan buruh.

Diketahui, dalam kalkulasi penetapan UMP, jika berdasarkan PP 78 Tahun 2018, angka UMP Kaltim 2019 diperkirakan akan naik sekira Rp 200 ribu. Pasalnya, dalam faktor kenaikan ekonomi, angka yang diterapkan adalah 8,03 persen.

“Semuanya ada di tangan gubernur, saya tidak bisa mendahului keputusan. Kita lihat saja, ikuti pemerintah pusat dengan menaikkan 8,03 persen atau mengikuti pertumbuhan ekonomi Bumi Etam,” pungkasnya.

Terpisah, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Slamet Brotosiswoyo mengatakan, saat ini pihaknya sudah melakukan pertemuan bersama gubernur. Sesuai PP 78, naik sekitar 8,03 persen. Kurang lebih naik UMP Kaltim menjadi jadi Rp 2,7 jutaan.

“Sebetulnya begini, teman-teman pengusaha itu tak tiap tahun naik produktivitasnya. Tetapi dengan ketentuan PP 78, di mana tiap tahun UMP harus naik, siapa kira-kira yang bisa tidak patuh,” tuturnya.

Menurutnya, kenaikan UMP yang terlalu besar dan dilakukan tiap tahun disebutnya juga akan berimbas pada faktor lain. Jika para pengusaha dipaksa membayarkan upah tinggi sedangkan produktivitas masih terbatas, maka dampaknya juga akan meningkatkan harga jual produk. “Kami setiap tahun sudah usulkan ke pemerintah, UMP harus punya klasifikasi. Harus ada UMP untuk pengusaha kecil dan besar,” tuturnya.

Hal itu, tambahnya, membantu para pengusaha membayar karyawan sesuai kemampuan. Karena di lapangan kebanyakan para pengusaha banyak yang belum sanggup membayarkan standar UMP. Selain opsi ikuti PP 78, pihaknya sampaikan juga ikut tawarkan opsi kalkulasi UMP mengikuti laju ekonomi dan inflasi daerah, bukan selalu gunakan laju ekonomi dan inflasi nasional.

“Okelah pakai PP 78/ 2015, tetapi pakai pertumbuhan ekonomi dan inflasi lokal. Jadi tak ikuti pertumbuhan ekonomi nasional. Kemarin waktu perundingan, kami sampaikan,” ungkapnya.

Dia menjelaskan, kalau dari nasional naiknya 8,03 persen, sementara jika menggunakan lokal itu kenaikannya 5,54 persen. Kaltim memang dikenal sebagai provinsi kaya, tetapi itu hanya di sektor tambang dan migas. “Yang lainnya kemampuannya tidak sama. Kami tentunya setiap tahun sudah meminta agar dunia usaha yang belum terlalu berkembang itu perhatikan. Karena kalau naik, tapi tidak sanggup membayar solusinya seperti apa,” tutupnya.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia (KPw-BI) Kaltim Muhamad Nur mengatakan, besaran upah itu dihitung dengan cara mengalikan UMP sebelumnya dengan inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Rumus itu memang sudah ada dan diatur.

“Di Kaltim ekonominya memang tidak setinggi nasional yang mencapai 3,7 persen. Tahun lalu saja kita bergerak pada pertumbuhan 3,1 persen. Sedangkan tahun ini masih diperkirakan di bawah 3,1 persen tersebut,” beebrnya.

Dia mengatakan, seharusnya dalam penilaian UMP juga diselipkan perhitungan tingkat kemahalan hidup. Istilahnya indeks kota, seharusnya ada perhitungan itu. Contohnya saja, di Jawa upah Rp 2,5 juta bisa hidup, tapi kalau di Kaltim mungkin pas-pasan. Hal itu karena Kaltim memiliki indeks kemahalan yang cukup tinggi.

“Makanya ada namanya indeks kemahalan itu untuk mencerminkan biaya hidup pada suatu daerah. Sehingga seharusnya masuk untuk mengukur upah masyarakat. Sehingga ketemu KHL (kehidupan hidup layak) di Bumi Etam itu berapa,” tutupnya. (*/ctr/ndu/k15)

loading...

BACA JUGA

Rabu, 23 Januari 2019 11:42

Bendungan Bilibili Meluap, Banjir Hingga Atap

GOWA-- Ketinggian air di Bendungan Bilibili mendekati titik kritis. Tak…

Rabu, 23 Januari 2019 11:39
Bendungan Bilibili Meluap, Warga Panik, Dua Jembatan Ambruk

Karena Curah Hujan Tinggi, Pertama Kali di Bendungan Bilibili

MAKASSAR -Sirine berbunyi. Warga panik. Bilibili dalam status waspada. Inilah…

Rabu, 23 Januari 2019 08:58

Faktor Ini Masih Jadi Penyumbang Inflasi Besar di Kaltim

SAMARINDA  - Pada tahun 2019, diperkirakan inflasi Kaltim tetap terjaga…

Rabu, 23 Januari 2019 08:36

Gempa 3,4 SR Guncang Kutim

BALIKPAPAN – Data yang menunjukkan Kaltim aman dari gempa tampaknya…

Rabu, 23 Januari 2019 08:31

Sudah Surati Menteri dan BNPB, Warga Diminta Tenang

Pemprov Kaltara bergerak cepat menangani dampak abrasi di Desa Tanjung…

Selasa, 22 Januari 2019 12:27

PROTES..!! Australia Tak Ingin Ba’asyir Bebas Bersyarat

Perdana Menteri (PM) Australia Scott Morrison mengajukan protes atas rencana…

Selasa, 22 Januari 2019 12:25

BELUM PASTI..!! Pembebasan Ba’asyir Dikaji Lebih Lanjut

JAKARTA – Pembebasan Abu Bakar Ba’asyir pekan ini masih belum…

Selasa, 22 Januari 2019 09:16

Investor Minati Kembangkan Udang Windu Kaltim

SAMARINDA - Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kaltim, Riza…

Selasa, 22 Januari 2019 09:14

Selama Tahun 2018, BI Temukan 1.108 Lembar Uang Palsu

SAMARINDA - Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Timur mencatat sepanjang…

Senin, 21 Januari 2019 11:40

Menanti Dampak Perda Tata Niaga Sawit

TANA PASER – Kelapa sawit merupakan komoditas unggulan di Kabupaten…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .
*