MANAGED BY:
MINGGU
18 NOVEMBER
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | CELOTEH | MASKULIN
Kamis, 18 Oktober 2018 12:46
KPU Makassar Terbelit Utang, Terindikasi Manipulasi Laporan Keuangan

PROKAL.CO, MAKASSAR - Sekretariat KPU Makassar disorot Pusat.  Sejumlah laporan keuangannya bermasalah. KPU Makassar juga terindikasi telah kehabisan anggaran dana Pilwalkot 2018. Sementara, masih banyak tunggakan yang belum terbayarkan. Kini terlilit utang.

Inspektorat KPU RI mengirim tim audit memeriksa Sekretaris KPU Makassar, Sabri. Tujuh auditor diterjunkan. Tim auditor ini mulai melakukan pemeriksaan Rabu, 17 Oktober, hingga delapan hari ke depan. Pemeriksaan ini berdasarkan Surat Tugas Inspektur Setjen KPU, Nomor 299/RT.02.1-ST/08/INSP/X/2018 yang ditandatangani Inspektur KPU RI Adiwijaya.

Audit dengan tujuan tertentu atas pertanggungjawaban dan pengelolaan anggaran dana hibah Pilwalkot 2018 di KPU Makassar.

Dalam surat itu disebutkan, hasil review Inspektorat Setjen KPU RI atas laporan keuangan semester II tahun 2017 tingkat UAKPA pada KPU Kota Makassar diketahui bahwa dana hibah terdapat selisih kurang kas senilai Rp2.771.240.951.

Sementara tanggapan Sekretaris KPU Makassar, Sabri, berdasarkan catatan hasil pemeriksaan BPK RI atas laporan keuangan KPU tahun 2017, tidak terdapat selisih. Ketidaksinkronan data ini memunculkan dugaan indikasi manipulasi informasi antara catatan hasil review (CHR) Inspektorat dengan tanggapan yang disampaikan pada BPK RI. Temuan FAJAR, sekitar Rp1,8 miliar honor Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) tertunggak. Masing-masing dua bulan. Demikian halnya honor kuasa hukum sebesar Rp700 juta.

Tunggakan pembayaran itu belum termasuk biaya lain yang belum dibayarkan. Antara lain untuk pengadaan logistik senilai Rp750 juta. Meliputi surat suara, template (tuna netra), hologram, printer, laptop, dan komputer. Ada pula utang pembuatan film dokumenter dan application challenge. "Juga honor verifikasi faktual pendataan pemilih," beber sumber FAJAR.

Soal honor advokasi sengketa pilkada, kuasa hukum KPU Makassar Marhumah Majid, membenarkan belum menerimanya hingga kini. Dia enggan membeberkan nominalnya.

Sumber FAJAR menyebut, honor kuasa hukum Rp700 juta dari total Rp1,3 miliar alokasi anggaran yang disiapkan. Marhumah tidak tahu penyebab tertahannya honor pendampingan sengketa. Dia mendampingi KPU Makassar yang bersengketa hingga ke Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.

Marhumah menjelaskan, jika terkait masalah kontrak, seharusnya menjadi tugas sekretariat KPU selaku pembuat kontrak.

"(Pihak) yang bikin kontrak siapa? kan bukan saya. Tapi ini cuma proses. Akan dibayar pasti nanti. Biasa memang begitu, mungkin masih butuh proses," katanya mencoba optimis. Dia mengaku tidak pernah menagih langsung ke KPU. Hanya menunggu dana itu cair. "Dia kasih kuasa ke kami, pasti akan dia selesaikan tanggung jawabnya," imbuh mantan anggota KPU Gowa ini.

AUDIT

Ditemui FAJAR di ruangannya, Sekretaris KPU Makassar Sabri terlihat santai jelang pemeriksaan. Auditor baru tiba di Makassar sore hari, dijemput stafnya.

"Biasa ji itu (audit). Setiap kegiatan begitu dulu juga waktu 2013 begitu," katanya. Sabri mengatakan pemeriksaan itu merupakan hal biasa. Sama dengan Pilwalkot 2013 lalu, juga ada pemeriksaan Inspektorat dan BPK RI.  Dia mengaku sudah siap untuk diperiksa. Soal adanya selisih kurang kas senilai Rp2,7 miliar lebih itu, Sabri enggan membeberkan lebih jauh.

"Itu orang (auditor) yang selalu periksa kita kalau selesai kegiatan. Rutin memang itu. Setelah ini akan masuk lagi BPK. Saya ada 10 tahun selalu diperiksa. Itu teman kita karena inspektorat KPU sama saja dengan pemda yang ada juga inspektoratnya," katanya.

Sabri mengakui masih ada sejumlah masalah usai Pilwalkot Makassar, Juni lalu. Namun, dia berdalih tak mengingat semua item tunggakan. "Pembuatan film dokumenter, tidak ada kontraknya. Honor pengacara memang masih belum kami bayar. Saya belum lihat kontraknya. Termasuk surat suara juga dan aplikasi Ayo Klik," katanya.

Sabri menegaskan, belum terbayarnya sejumlah item  karena prinsip kehati-hatian. "Memang berbahaya, saya tidak mau masuk penjara. Laporannya itu semua belum lengkap. Itu akan terselesaikan semua, cuma tertahan. Kontraknya juga belum kita lihat," jelasnya.

Untuk honor PPK dan PPS yang belum dibayarkan, Sabri mengatakan, tidak ada Laporan Pertanggungjawaban (LPj) dari mereka usai kegiatan. Sabri membantah honor PPK dan PPS tersendat dua bulan. Hanya satu bulan. "PPK itu sejak 2014 begitu-begitu terus, capek saya tegur. Kalau LPj tidak disetor tidak bisa dibayar. Dulu itu hampir jadi temuan BPK. Tolong sampaikan kepada mereka supaya mereka cepat menyelesaikan LPj-nya supaya cepat dibayarkan," imbuhnya. Dia berjanji akan tetap tetap membayarkannya nanti setelah LPj PPK dan PPS masuk.

DANA HABIS

Tertunggaknya pembayaran sejumlah item, diduga karena kas KPU Makassar yang sudah hampir kosong alias dana habis. Makanya, honor kuasa hukum, PPK/PPS, dan lainnya, tak kunjung terbayar. "Sudah habis dananya (KPU Makassar). Bukan hanya honor yang belum dibayar," kata sumber FAJAR.

Sabri yang dikonfirmasi ihwal masalah itu, mengaku tidak tahu detailnya. "Banyak, cuma belum ditahu berapa karena belum rampung (pembukuan). Kelebihan anggaran nanti sudah audit," ujarnya. (fajar/jpg*)

 

 

 


BACA JUGA

Selasa, 13 November 2018 12:52

Formasi Banyak Kosong, Gelar Tes CPNS Lagi?

Pemerintah menyiapkan kebijakan khusus untuk mengisi banyaknya formasi CPNS 2018 yang kosong, yaitu…

Selasa, 13 November 2018 12:51

CEK DEH..!! Publik Dapat Menguji Data Kelulusan Peserta SKB CPNS 2018

JAKARTA- Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB)…

Selasa, 13 November 2018 12:24

Sibuk Saling Sindir, Paling Rugi Petahana

Ucapan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait politik genderuwo terus menuai kritik. Sebab diksi seperti…

Selasa, 13 November 2018 10:59

ENAK YA DI JAWA..!! Jakarta-Surabaya Hanya 8 Jam Lewat Tol Trans-Jawa

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno meninjau kesiapan tol trans-Jawa yang akan beroperasi…

Selasa, 13 November 2018 10:57

CVR Lion air JT610 Diduga Rusak

Cockpit voice recorder (CVR) pesawat Lion Air PK-LQP belum ditemukan. Komite Nasional Keselamatan…

Minggu, 11 November 2018 11:53

Nelayan Aceh Ditangkap Angkatan Laut Myanmar, 15 Belas Ditahan, 1 Meninggal

JAKARTA – Total 16 orang kapal Nelayan KM Bintang Jasa asal Aceh ditahan oleh Kantor Kepolisian…

Minggu, 11 November 2018 10:23

BPBD Waspadai Risiko Tiga Bencana Alam

MEJAYAN–Hujan sepekan membuat Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Madiun menyalakan…

Minggu, 11 November 2018 10:19

Kajati Sulsel Minta Bantuan KPK

MAKASSAR - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulsel mulai angkat tangan mengejar Soedirjo Aliman alias…

Sabtu, 10 November 2018 20:56

Evakuasi Lion Air JT610 Dihentikan, Pencarian CVR Bagaimana?

JAKARTA- Operasi SAR gabungan dalam upaya evakuasi pesawat Lion Air JT-610 di perairan Tanjung Karawang,…

Sabtu, 10 November 2018 20:52

Ada Apa dengan Pembalut Wanita? Kok Dipakai untuk Mabuk?

JAKARTA- Badan Narkotika Nasional (BNN) bergerak cekatan memeriksa kandungan dalam pembalut wanita.…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .