MANAGED BY:
KAMIS
24 JANUARI
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | CELOTEH | MASKULIN
Kamis, 18 Oktober 2018 12:46
KPU Makassar Terbelit Utang, Terindikasi Manipulasi Laporan Keuangan

PROKAL.CO, MAKASSAR - Sekretariat KPU Makassar disorot Pusat.  Sejumlah laporan keuangannya bermasalah. KPU Makassar juga terindikasi telah kehabisan anggaran dana Pilwalkot 2018. Sementara, masih banyak tunggakan yang belum terbayarkan. Kini terlilit utang.

Inspektorat KPU RI mengirim tim audit memeriksa Sekretaris KPU Makassar, Sabri. Tujuh auditor diterjunkan. Tim auditor ini mulai melakukan pemeriksaan Rabu, 17 Oktober, hingga delapan hari ke depan. Pemeriksaan ini berdasarkan Surat Tugas Inspektur Setjen KPU, Nomor 299/RT.02.1-ST/08/INSP/X/2018 yang ditandatangani Inspektur KPU RI Adiwijaya.

Audit dengan tujuan tertentu atas pertanggungjawaban dan pengelolaan anggaran dana hibah Pilwalkot 2018 di KPU Makassar.

Dalam surat itu disebutkan, hasil review Inspektorat Setjen KPU RI atas laporan keuangan semester II tahun 2017 tingkat UAKPA pada KPU Kota Makassar diketahui bahwa dana hibah terdapat selisih kurang kas senilai Rp2.771.240.951.

Sementara tanggapan Sekretaris KPU Makassar, Sabri, berdasarkan catatan hasil pemeriksaan BPK RI atas laporan keuangan KPU tahun 2017, tidak terdapat selisih. Ketidaksinkronan data ini memunculkan dugaan indikasi manipulasi informasi antara catatan hasil review (CHR) Inspektorat dengan tanggapan yang disampaikan pada BPK RI. Temuan FAJAR, sekitar Rp1,8 miliar honor Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) tertunggak. Masing-masing dua bulan. Demikian halnya honor kuasa hukum sebesar Rp700 juta.

Tunggakan pembayaran itu belum termasuk biaya lain yang belum dibayarkan. Antara lain untuk pengadaan logistik senilai Rp750 juta. Meliputi surat suara, template (tuna netra), hologram, printer, laptop, dan komputer. Ada pula utang pembuatan film dokumenter dan application challenge. "Juga honor verifikasi faktual pendataan pemilih," beber sumber FAJAR.

Soal honor advokasi sengketa pilkada, kuasa hukum KPU Makassar Marhumah Majid, membenarkan belum menerimanya hingga kini. Dia enggan membeberkan nominalnya.

Sumber FAJAR menyebut, honor kuasa hukum Rp700 juta dari total Rp1,3 miliar alokasi anggaran yang disiapkan. Marhumah tidak tahu penyebab tertahannya honor pendampingan sengketa. Dia mendampingi KPU Makassar yang bersengketa hingga ke Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.

Marhumah menjelaskan, jika terkait masalah kontrak, seharusnya menjadi tugas sekretariat KPU selaku pembuat kontrak.

"(Pihak) yang bikin kontrak siapa? kan bukan saya. Tapi ini cuma proses. Akan dibayar pasti nanti. Biasa memang begitu, mungkin masih butuh proses," katanya mencoba optimis. Dia mengaku tidak pernah menagih langsung ke KPU. Hanya menunggu dana itu cair. "Dia kasih kuasa ke kami, pasti akan dia selesaikan tanggung jawabnya," imbuh mantan anggota KPU Gowa ini.

AUDIT

Ditemui FAJAR di ruangannya, Sekretaris KPU Makassar Sabri terlihat santai jelang pemeriksaan. Auditor baru tiba di Makassar sore hari, dijemput stafnya.

"Biasa ji itu (audit). Setiap kegiatan begitu dulu juga waktu 2013 begitu," katanya. Sabri mengatakan pemeriksaan itu merupakan hal biasa. Sama dengan Pilwalkot 2013 lalu, juga ada pemeriksaan Inspektorat dan BPK RI.  Dia mengaku sudah siap untuk diperiksa. Soal adanya selisih kurang kas senilai Rp2,7 miliar lebih itu, Sabri enggan membeberkan lebih jauh.

"Itu orang (auditor) yang selalu periksa kita kalau selesai kegiatan. Rutin memang itu. Setelah ini akan masuk lagi BPK. Saya ada 10 tahun selalu diperiksa. Itu teman kita karena inspektorat KPU sama saja dengan pemda yang ada juga inspektoratnya," katanya.

Sabri mengakui masih ada sejumlah masalah usai Pilwalkot Makassar, Juni lalu. Namun, dia berdalih tak mengingat semua item tunggakan. "Pembuatan film dokumenter, tidak ada kontraknya. Honor pengacara memang masih belum kami bayar. Saya belum lihat kontraknya. Termasuk surat suara juga dan aplikasi Ayo Klik," katanya.

Sabri menegaskan, belum terbayarnya sejumlah item  karena prinsip kehati-hatian. "Memang berbahaya, saya tidak mau masuk penjara. Laporannya itu semua belum lengkap. Itu akan terselesaikan semua, cuma tertahan. Kontraknya juga belum kita lihat," jelasnya.

Untuk honor PPK dan PPS yang belum dibayarkan, Sabri mengatakan, tidak ada Laporan Pertanggungjawaban (LPj) dari mereka usai kegiatan. Sabri membantah honor PPK dan PPS tersendat dua bulan. Hanya satu bulan. "PPK itu sejak 2014 begitu-begitu terus, capek saya tegur. Kalau LPj tidak disetor tidak bisa dibayar. Dulu itu hampir jadi temuan BPK. Tolong sampaikan kepada mereka supaya mereka cepat menyelesaikan LPj-nya supaya cepat dibayarkan," imbuhnya. Dia berjanji akan tetap tetap membayarkannya nanti setelah LPj PPK dan PPS masuk.

DANA HABIS

Tertunggaknya pembayaran sejumlah item, diduga karena kas KPU Makassar yang sudah hampir kosong alias dana habis. Makanya, honor kuasa hukum, PPK/PPS, dan lainnya, tak kunjung terbayar. "Sudah habis dananya (KPU Makassar). Bukan hanya honor yang belum dibayar," kata sumber FAJAR.

Sabri yang dikonfirmasi ihwal masalah itu, mengaku tidak tahu detailnya. "Banyak, cuma belum ditahu berapa karena belum rampung (pembukuan). Kelebihan anggaran nanti sudah audit," ujarnya. (fajar/jpg*)

 

 

 


BACA JUGA

Kamis, 24 Januari 2019 10:50

Keluar dari Tahanan, Ini yang Pertama Dilakukan Ahok

Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (BTP) akhirnya menghirup…

Rabu, 23 Januari 2019 11:47

AWAS..!! Cuaca Ekstrem Hingga Kamis

CUACA ekstrem yang melanda Sulsel, paling parah berdampak di Makassar,…

Rabu, 23 Januari 2019 11:13

Wacanakan Pemisahan Pemilu Nasional dan Daerah

JAKARTA – Pemilu serentak ternyata bukan pilihan terbaik. Lima surat…

Rabu, 23 Januari 2019 11:07
Menikmati Mi Ongklok di Kumandang, Pasar tanpa Rupiah dan Wajib Berbahasa Jawa

Dijawab Sekawan, Dibalas Berapa Bu, Sekewan?

Di tengah hutan dan hanya buka sepekan sekali, Pasar Kumandang…

Minggu, 20 Januari 2019 11:00

Presiden Kesampingkan Aturan Menteri

JAKARTA – Pemberian pembebasan bersyarat (PB) untuk terpidana kasus terorisme…

Minggu, 20 Januari 2019 10:59

Segera Tuntaskan 15 Kasus Umrah

JAKARTA – Regulasi acuan harga minimal paket Rp 20 juta…

Minggu, 20 Januari 2019 10:58

Tol Trans Jawa Tak Gratis Lagi

JAKARTA – Setelah sebulan lebih digratiskan untuk mendukung kelancaran arus…

Minggu, 20 Januari 2019 10:40

HOT BANGET..!! Rekaman Panas Itu Bener-Bener ...Uhhhhh.....

Adegan demi adegan dalam video panas pria dan wanita asal…

Minggu, 20 Januari 2019 10:23

TEGAS..!! Warga Kesal, Tolak Jablay Masuk Kampung

Warga Kampung Tegallega Palasari, Kecamatan Cipanas, Cianjur mengambil sikap tegas…

Jumat, 18 Januari 2019 10:44

Debat Pertama Ngga Seru, Ini Saran dari JK

JAKARTA- Wakil Presiden Jusuf Kalla memberi masukan dalam Debat Pilpres…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .
*