MANAGED BY:
SELASA
13 NOVEMBER
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | CELOTEH | MASKULIN

KOLOM PEMBACA

Rabu, 17 Oktober 2018 06:54
Persyaratan Bahasa Inggris bagi Pejabat Pemerintah: Yay or Nay?

PROKAL.CO, Oleh: Veronika Hanna Naibaho
[
Widyaiswara di Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur III Lembaga Administrasi Negara (PKP2A  III LAN)]

KEBIJAKAN pelatihan kepemimpinan untuk pejabat eselon I, II, III dan IV telah berubah. Tidak hanya berubah dari aspek kurikulum pelatihan yang terbagi atas lima agenda, lima tahapan, metode pembelajaran pembelajaran dengan pola on dan off campus serta durasi pelatihan yang panjang, tetapi ada satu hal menarik dalam kebijakan ini. Yaitu kompetensi bahasa Inggris yang menjadi salah satu persyaratan calon peserta pelatihan kepemimpinan.

Secara positif, hal ini dapat dipandang sebagai satu upaya pemerintah untuk menjawab tantangan aparatur sipil negara (ASN) berkelas dunia dan revolusi industri 4.0. Namun di sisi lain, kompetensi aparatur ini tentu saja memberikan tantangan baru bagi pejabat publik di Indonesia. Betapa tidak, bahasa Inggris yang telah sekian lama tidak dipergunakan selama menjadi ASN tiba-tiba menjadi persyaratan dalam menduduki jabatan.

Kebijakan tentang Pelatihan Kepemimpinan

Tahun 2013 adalah awal dikeluarkannya kebijakan tentang perubahan dalam penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan (Diklatpim). Perubahan kebijakan ini ditandai dengan dikeluarkannya Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara (Perka LAN) Nomor 10, 11, 12 dan 13 Tahun 2013 yang diperbarui dengan Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 17, 18, 19 dan 20 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat I, II, III dan IV.

Berdasarkan peraturan ini, peserta tidak hanya dituntut untuk memenuhi persyaratan kompetensi teknis sesuai jabatan yang akan atau telah diduduki, tetapi juga mampu berkomunikasi dengan bahasa Inggris yang dibuktikan dengan sertifikat Educational Testing Service Test of English for International Communication (ETS TOEIC) atau TOEFL ITP (Test of English as Foreign Language - Institutional Testing Program) Paper Based atau Lembaga Administrasi Negara English Communication Skills for Civil Service Test (LAN ECSCS Test).

Jika dilihat dari kualifikasinya, masing-masing tes bahasa Inggris yang dipersyaratkan dalam pelatihan kepemimpinan memiliki kualifikasi masing-masing. Tes bahasa Inggris untuk komunikasi internasional merupakan tes yang dirancang khusus untuk mengukur kemampuan bahasa Inggris sehari-hari orang-orang yang bekerja di lingkungan internasional.

TOEFL adalah tes yang digunakan untuk mengevaluasi kemampuan bahasa Inggris sebagai bahasa asing (bukan bahasa ibu). Sedangkan LAN ECSCS Test merupakan tes untuk mengevaluasi kemampuan bahasa Inggris yang khusus diperuntukkan ASN. Namun secara umum, tes ini memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk mengevaluasi kemampuan bahasa Inggris.

Berbagai jenis tes bahasa Inggris ini merupakan syarat yang harus dipenuhi sebagai modal awal menjadi pejabat dengan ketentuan sebagai berikut: Untuk pejabat eselon I, skor minimal adalah 600 untuk ETS TOEIC atau 500 untuk TOEFL ITP atau 90 untuk LAN ECSCS Test. Untuk pejabat eselon II, skor minimal adalah 550 untuk ETS TOEIC atau 475 untuk TOEFL ITP atau 75 untuk LAN ECSCS Test.

Pejabat eselon III, skor minimal adalah 500 untuk ETS TOEIC atau 450 untuk TOEFL ITP atau 65 untuk LAN ECSCS Test. Sementara pejabat eselon IV, skor minimal adalah 450 untuk ETS TOEIC atau 400 untuk TOEFL ITP atau 50 untuk LAN ECSCS Test;

Jika dilihat dari standar skor yang diwajibkan dalam peraturan di atas, maka peserta dapat dikategorikan ke dalam beberapa tingkatan. Untuk level eselon IV, peserta minimal berada pada tingkat basic, artinya peserta telah menguasai bahasa Inggris dasar dan dapat mengomunikasikan kebutuhan-kebutuhan dasar sederhana.

Sedangkan untuk level eselon III dan eselon II peserta berada pada tingkat intermediate di mana untuk eselon I, peserta berada pada tingkat upper intermediate, di mana peserta sudah dapat dibilang percaya diri dan berfungsi secara mandiri di lingkungan akademik dan profesional dalam menggunakan bahasa Inggris meskipun dengan berbagai nuansa dan keakuratan terbatas. Tentu saja hal ini sudah dipikirkan secara matang oleh penyusun kebijakan dengan mempertimbangkan ruang lingkup pekerjaan masing-masing level jabatan dalam organisasi pemerintah.

Setuju atau Tidak Setuju

Sudah berjalan hampir lima tahun (2014 – 2018) sejak diberlakukannya perubahan besar-besaran terhadap penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kepemimpinan. Selama itu juga kebijakan terkait persyaratan kemampuan bahasa Inggris bagi pejabat seharusnya diterapkan.

Namun kenyataannya, masih banyak pejabat yang belum memenuhi standar kemampuan bahasa Inggris sebagaimana yang telah ditetapkan. Masih ada yang mempertanyakan kebijakan ini karena belum menyadari pentingnya bahasa Inggris dalam pelaksanaan tugas dan fungsi mereka sebagai pejabat publik. Walhasil, mereka diberikan dispensasi untuk tetap lulus tanpa harus memenuhi kualifikasi bahasa Inggris.

Lima tahun bukanlah waktu yang sedikit untuk memberikan dispensasi bagi pejabat yang mengikuti pelatihan kepemimpinan untuk lulus tanpa memenuhi persyaratan yang berlaku. Lima tahun bukanlah waktu yang sekejap untuk memikirkan cara-cara kreatif dan inovatif untuk memikirkan jalan keluar untuk menjawab tantangan ini.

Sudah selayaknya pembina, pengelola dan penyelenggara pelatihan beraksi merevitalisasi kebijakan ini atau mencari alternatif lain untuk meluluskan peserta sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan. Bukankah undang-undang pelayanan publik sudah mengamanatkan setiap penyelenggara pelayanan publik untuk melaksanakan kegiatan sesuai standar pelayanan?

Menjadi pejabat publik merupakan privilege, penghargaan kepada pegawai pemerintah yang mendudukinya. Namun, tentunya ada konsekuensi logis dari jabatan yang dipangku dan salah satunya kemampuan bahasa Inggris.

Pejabat pemerintah baik di pusat maupun di daerah adalah bagian dari pemerintah yang membuat kebijakan ini. Menjalankan kebijakan pemerintah merupakan bagian dari fungsi ASN sebagaimana yang telah diamanatkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Jika Anda jadi pejabat publik yang belum mengikuti pelatihan kepemimpinan, Anda akan bilang yay or nay terhadap kebijakan ini? (ndu/k15)

loading...

BACA JUGA

Senin, 12 November 2018 07:01

Berkembang atau Tumbang di Tengah Jalan?

Oleh: Rahiman Al Banjari(Pemuda Muhammadiyah Balikpapan) “KITA akan menjadi saksi…

Senin, 12 November 2018 06:59

Tingkatkan Hasil Belajar Matriks melalui Problem Based Learning

Oleh: Drs Mulyono(Guru SMA 5 Balikpapan) SALAH satu masalah yang…

Sabtu, 10 November 2018 06:19

Menyongsong Era Digital Pemilu di Indonesia

PEMILU  pada awalnya ditujukan untuk memilih anggota lembaga perwakilan, yaitu…

Sabtu, 10 November 2018 06:06

Fatwa UMKM dan Industri Kreatif Syariah

MAJELIS  Ulama Indonesia (MUI) Balikpapan berinovasi membuat fatwa UMKM dan…

Jumat, 09 November 2018 06:49

Menjadi Negeri Bebas Impor

OLEH: MELTALIA TUMANDUK (Aktivis Komunitas Muslimah Peduli Umat) INDONESIA, Negeri…

Kamis, 08 November 2018 06:58

Pentingnya Negosiasi dalam Hubungan Industrial

OLEH: SUHARYONO SOEMARWOTO (Pemerhati Ketenagakerjaan dan Ekonomi Kerakyatan, Kandidat Doktor…

Kamis, 08 November 2018 06:56

Menanti Peran Lembaga Pendidikan

OLEH: HANDY ARIBOWO S.T MM (Dosen dan Peneliti STIE IBMT…

Kamis, 08 November 2018 06:54

Politik Luar Negeri Indonesia: Pendekatan Soft Diplomacy Pada 2018

OLEH: RENDY WIRAWAN (Master of International Relations, University of Melbourne)…

Rabu, 07 November 2018 07:01

Menelisik Data di Tahun Politik

OLEH: AGUS HARYANTO(Statistisi Muda BPS Tarakan) TAHUN 2018 ini adalah…

Rabu, 07 November 2018 06:54

Fenomena Selebgram Zaman Now

Oleh: Muhamad Fadhol Tamimy(Ketua Umum Genbi (Generasi Baru Indonesia) Kaltim,…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .