MANAGED BY:
KAMIS
24 JANUARI
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | CELOTEH | MASKULIN

KALTIM

Selasa, 16 Oktober 2018 10:44
Jangan Persoalkan Gaji, tapi Status Hukum

TK2D Kutim Disarankan Uji UU ASN ke MK

JANGAN SALAH TUNTUT: TK2D Pemkab Kutim diminta berpikir jernih, supaya tak menuntut masalah gaji yang kurang mencukupi. Sebaiknya mereka mempersoalkan status hukum melalui uji UU ASN.

PROKAL.CO, SANGATTA - Tenaga kerja kontrak daerah (TK2D) Pemkab Kutim yang belum lama ini berunjuk rasa menuntut kesejahteraan gaji terus jadi perhatian. Kepala daerah akan mengevaluasi kinerja mereka. Mengingat, ada satu hal yang lebih penting namun terlupakan.

Bupati Kutim Ismunandar mengatakan, rasionalisasi TK2D yang saat ini jumlahnya sekira 7 ribu orang hanya isu. Justru, saat ini pemkab sedang mengevaluasi melalui tim khusus. "Tuntutan TK2D yang meminta kenaikan gaji tentu harus melalui banyak pertimbangan. Sebab anggaran terbatas," ungkap Ismunandar, usai rapat koordinasi pekan lalu.

Dia menegaskan, seandainya terpaksa dirasionalisasi, hal itu hanya akan dilakukan kepada TK2D yang tak pernah masuk. "Beberapa TK2D dari kecamatan yang jauh akan berkunjung ke Sangatta menemui saya untuk berdiskusi membahas nasib mereka. Kami akan menilai mereka yang bertugas di pelosok, apakah sudah produktif semua," ucapnya.

Ditemui terpisah, anggota Komisi A DPRD Kutim Agusriansyah Ridwan menilai, saat ini sebaiknya TK2D maupun pemkab jangan terfokus masalah gaji. Sebab, hal itu bukan masalah utama, sehingga terjadi keributan yang melebar saat aksi unjuk rasa TK2D beberapa waktu lalu.

"Masalah utama sebenarnya adalah status hukum TK2D di pemkab. Sebab, mereka tidak termasuk pada unsur pekerja pemerintah dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Yang tercatat dalam UU tersebut hanya PNS (pegawai negeri sipil, Red) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja," ulas Agus saat dijumpai Kaltim Post belum lama ini.

Dia menyarankan, Forum TK2D yang menggerakkan aksi demonstrasi tersebut sebaiknya melakukan musyawarah sebelumnya. Kemudian bisa lakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK). "Mereka bisa minta advokasi ke DPRD untuk menggugat UU ASN," imbuhnya.

Agus menyatakan, UU ASN seakan tak berarti. Sebab ditilik dari pola penggajian, TK2D digaji menggunakan dana perimbangan dari pusat yang seharusnya dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur. Hal ini perlu dikaji. (mon/san/k16)

loading...

BACA JUGA

Rabu, 23 Januari 2019 08:13

Penerimaan P3K Masih Tunggu Arahan Pusat

TANA PASER - Isu penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja…

Selasa, 22 Januari 2019 08:10

Kinerja Oke, Miliaran Rupiah Selamat

SENDAWAR - Kinerja Kejaksaan Negeri (Kejari) Kutai Barat (Kubar), sangat…

Selasa, 22 Januari 2019 08:07

Pekerjaan Melambat, Termin II Tak Cair

TENGGARONG - Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Disdik Kukar HM Marsandi…

Selasa, 22 Januari 2019 08:00

Ribuan Siswa Baru, Seragam Ditanggung Pemkab, Habiskan Duit Segini...

PENAJAM - Mulai tahun ajaran baru 2019/2020, orangtua siswa tak…

Senin, 21 Januari 2019 11:44

Pencuri Motor di Bawah Umur

TANA PASER – Kasus pencurian kendaraan bermotor (curanmor) di wilayah…

Senin, 21 Januari 2019 11:32

“Data BPJS Kesehatan Enggak Benar”

PENAJAM – Ribuan data kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat…

Senin, 21 Januari 2019 11:20

Kontraktor Masih Resah

SANGATTA–Meskipun sudah mendapat janji manis berupa pelunasan utang paling lambat…

Senin, 21 Januari 2019 11:18

Tetap Gunakan Desain Sebelumnya

TANJUNG REDEB–Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Berau…

Senin, 21 Januari 2019 11:17

Caleg Tersangka, KPU Tunggu Putusan

TANJUNG REDEB–Seorang calon legislatif (caleg) Kabupaten Berau ditetapkan tersangka oleh…

Senin, 21 Januari 2019 08:22

Jembatan Tering 17 Tahun Mangkrak

SENDAWAR - Dua proyek jembatan menyeberangi Sungai Mahakam di wilayah…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .
*