MANAGED BY:
RABU
24 APRIL
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | CELOTEH | MASKULIN

KALTIM

Selasa, 16 Oktober 2018 10:44
Jangan Persoalkan Gaji, tapi Status Hukum

TK2D Kutim Disarankan Uji UU ASN ke MK

JANGAN SALAH TUNTUT: TK2D Pemkab Kutim diminta berpikir jernih, supaya tak menuntut masalah gaji yang kurang mencukupi. Sebaiknya mereka mempersoalkan status hukum melalui uji UU ASN.

PROKAL.CO, SANGATTA - Tenaga kerja kontrak daerah (TK2D) Pemkab Kutim yang belum lama ini berunjuk rasa menuntut kesejahteraan gaji terus jadi perhatian. Kepala daerah akan mengevaluasi kinerja mereka. Mengingat, ada satu hal yang lebih penting namun terlupakan.

Bupati Kutim Ismunandar mengatakan, rasionalisasi TK2D yang saat ini jumlahnya sekira 7 ribu orang hanya isu. Justru, saat ini pemkab sedang mengevaluasi melalui tim khusus. "Tuntutan TK2D yang meminta kenaikan gaji tentu harus melalui banyak pertimbangan. Sebab anggaran terbatas," ungkap Ismunandar, usai rapat koordinasi pekan lalu.

Dia menegaskan, seandainya terpaksa dirasionalisasi, hal itu hanya akan dilakukan kepada TK2D yang tak pernah masuk. "Beberapa TK2D dari kecamatan yang jauh akan berkunjung ke Sangatta menemui saya untuk berdiskusi membahas nasib mereka. Kami akan menilai mereka yang bertugas di pelosok, apakah sudah produktif semua," ucapnya.

Ditemui terpisah, anggota Komisi A DPRD Kutim Agusriansyah Ridwan menilai, saat ini sebaiknya TK2D maupun pemkab jangan terfokus masalah gaji. Sebab, hal itu bukan masalah utama, sehingga terjadi keributan yang melebar saat aksi unjuk rasa TK2D beberapa waktu lalu.

"Masalah utama sebenarnya adalah status hukum TK2D di pemkab. Sebab, mereka tidak termasuk pada unsur pekerja pemerintah dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Yang tercatat dalam UU tersebut hanya PNS (pegawai negeri sipil, Red) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja," ulas Agus saat dijumpai Kaltim Post belum lama ini.

Dia menyarankan, Forum TK2D yang menggerakkan aksi demonstrasi tersebut sebaiknya melakukan musyawarah sebelumnya. Kemudian bisa lakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK). "Mereka bisa minta advokasi ke DPRD untuk menggugat UU ASN," imbuhnya.

Agus menyatakan, UU ASN seakan tak berarti. Sebab ditilik dari pola penggajian, TK2D digaji menggunakan dana perimbangan dari pusat yang seharusnya dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur. Hal ini perlu dikaji. (mon/san/k16)

loading...

BACA JUGA

Selasa, 23 April 2019 14:01

Di SMP 1 Sebanyak 20 Peserta Ikuti UNBK Susulan

TENGGARONG - Penyelenggaraan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) tingkat SMP di…

Selasa, 23 April 2019 13:57

Siswa Kesulitan Log In, Sulit Satu Sesi

PENAJAM-Hari pertama ujian nasional berbasis komputer (UNBK) tingkat SMP di…

Selasa, 23 April 2019 13:56

SABAR AJA..!! Tak Ada Proyek Jalan Baru Tahun Ini

PENAJAM–Bantuan keuangan (bankeu) Pemprov Kaltim jadi penopang utama belanja infrastruktur…

Selasa, 23 April 2019 13:55
Ratusan Barang Bukti Dimusnahkan

Narkotika Masih Mendominasi

TANA PASER – Kejaksaan Negeri (Kejari) Paser menggelar pemusnahan barang…

Selasa, 23 April 2019 09:25

Muara Pahu Tiga Kali Kebakaran

SENDAWAR–Dalam beberapa pekan belakangan, Kutai Barat (Kubar) khususnya di wilayah…

Selasa, 23 April 2019 09:24

Delapan TPS Adakan Pemilu Susulan

TENGGARONG–Sebanyak 1.675 warga yang berdomisili di Kecamatan Tabang dan Marangkayu,…

Senin, 22 April 2019 09:11
Hari Ini, 62 SMP/MTS Gelar UNBK

Dari 184 SMP Se-Kukar, Tahun Lalu hanya 27 Sekolah

TENGGARONG - Penyelenggaraan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) tingkat SMP di…

Senin, 22 April 2019 09:10

1.675 DPTb Hari Ini Mencoblos

TENGGARONG - Sebanyak 1.675 warga yang berdomisili di Kukar dari…

Senin, 22 April 2019 09:09
2019, Ada 30 Kampung Laksanakan Pilkam

Politik Uang Potensi Cederai Demokrasi

SENDAWAR- Belum selesai gema pemilihan presiden dan legislatif, warga Kutai…

Senin, 22 April 2019 09:08

Tim Sukses Caleg Mencium Dugaan Penyelewengan C1

SANGATTA - Formulir C1 yang digunakan sebagai rujukan utama dalam…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .
*