MANAGED BY:
KAMIS
15 NOVEMBER
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | CELOTEH | MASKULIN

KALTIM

Selasa, 16 Oktober 2018 10:44
Jangan Persoalkan Gaji, tapi Status Hukum

TK2D Kutim Disarankan Uji UU ASN ke MK

JANGAN SALAH TUNTUT: TK2D Pemkab Kutim diminta berpikir jernih, supaya tak menuntut masalah gaji yang kurang mencukupi. Sebaiknya mereka mempersoalkan status hukum melalui uji UU ASN.

PROKAL.CO, SANGATTA - Tenaga kerja kontrak daerah (TK2D) Pemkab Kutim yang belum lama ini berunjuk rasa menuntut kesejahteraan gaji terus jadi perhatian. Kepala daerah akan mengevaluasi kinerja mereka. Mengingat, ada satu hal yang lebih penting namun terlupakan.

Bupati Kutim Ismunandar mengatakan, rasionalisasi TK2D yang saat ini jumlahnya sekira 7 ribu orang hanya isu. Justru, saat ini pemkab sedang mengevaluasi melalui tim khusus. "Tuntutan TK2D yang meminta kenaikan gaji tentu harus melalui banyak pertimbangan. Sebab anggaran terbatas," ungkap Ismunandar, usai rapat koordinasi pekan lalu.

Dia menegaskan, seandainya terpaksa dirasionalisasi, hal itu hanya akan dilakukan kepada TK2D yang tak pernah masuk. "Beberapa TK2D dari kecamatan yang jauh akan berkunjung ke Sangatta menemui saya untuk berdiskusi membahas nasib mereka. Kami akan menilai mereka yang bertugas di pelosok, apakah sudah produktif semua," ucapnya.

Ditemui terpisah, anggota Komisi A DPRD Kutim Agusriansyah Ridwan menilai, saat ini sebaiknya TK2D maupun pemkab jangan terfokus masalah gaji. Sebab, hal itu bukan masalah utama, sehingga terjadi keributan yang melebar saat aksi unjuk rasa TK2D beberapa waktu lalu.

"Masalah utama sebenarnya adalah status hukum TK2D di pemkab. Sebab, mereka tidak termasuk pada unsur pekerja pemerintah dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Yang tercatat dalam UU tersebut hanya PNS (pegawai negeri sipil, Red) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja," ulas Agus saat dijumpai Kaltim Post belum lama ini.

Dia menyarankan, Forum TK2D yang menggerakkan aksi demonstrasi tersebut sebaiknya melakukan musyawarah sebelumnya. Kemudian bisa lakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK). "Mereka bisa minta advokasi ke DPRD untuk menggugat UU ASN," imbuhnya.

Agus menyatakan, UU ASN seakan tak berarti. Sebab ditilik dari pola penggajian, TK2D digaji menggunakan dana perimbangan dari pusat yang seharusnya dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur. Hal ini perlu dikaji. (mon/san/k16)

loading...

BACA JUGA

Rabu, 14 November 2018 11:08

Semak Belukar di Desa Lusan Telah Dibuka

TANA PASER–Kunjungan Bupati Paser Yusriansyah Syarkawi beserta istri ke Desa Lusan, Kecamatan…

Rabu, 14 November 2018 11:07

Ada Peserta Bawa Jimat

PENAJAM–Benda yang diduga jimat ditemukan panitia pada hari pertama pelaksanaan ujian seleksi…

Rabu, 14 November 2018 11:06

Gaji Guru Honorer Minimal Rp 1,5 Juta

PENAJAM–Gaji guru honorer dan tenaga tata usaha non-pegawai negeri sipil (PNS) bakal dinaikkan.…

Rabu, 14 November 2018 11:03

Sujiati Gantikan Anwar Sanusi di DPRD

PENAJAM–Wakil perempuan di DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) kini bertambah. Sujiati dari…

Rabu, 14 November 2018 11:01

Target Desember Ada Keputusan

BONTANG – Sebanyak 34 fasilitas umum (fasum) milik PT Pupuk Kaltim diminta beralih menjadi aset…

Rabu, 14 November 2018 11:01

Delapan Bulan Rampung, Rusnawa Tak Berpenghuni

BONTANG – Sudah delapan bulan rusunawa di Kelurahan Guntung dan Loktuan rampung. Tapi penyerahan…

Rabu, 14 November 2018 11:00

Walet Rumahan Belum Sumbang PAD

TANJUNG REDEB – Usaha sarang walet rumahan kian tumbuh di Bumi Batiwakkal. Melihat potensi perekonomian…

Rabu, 14 November 2018 10:59

ENAK NIH..!! Gaji Honorer Akan Disamakan ASN

SANGATTA –  Pemkab Kutim akan lebih ramah terhadap pegawai honorer pemerintahan tahun depan.…

Rabu, 14 November 2018 08:00

Penguatan Kerja Sama

TANJUNG REDEB - Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Kaltim Ely Shahputra melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten…

Selasa, 13 November 2018 10:24

Komisioner KPU Kurang Diminati?

TANA PASER-PENAJAM–Pendaftaran calon komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Kabupaten Paser…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .